Jakarta Tanggap COVID-19

Data Pemantauan COVID-19 Nasional dan DKI Jakarta

21 Januari 2020 sampai hari ini
Suara-suara tak bisa dipenjarakan, di sana bersemayam kemerdekaan

Kejari Jayapura Sita Buku "Tenggelamnya Rumpun Melanesia"


Buku "Tenggelamnya Rumpun Melanesia, Pertarungan Politik di Papua Barat" disita oleh Kejaksaan Negeri Jayapura, Jumat (14/12) dari toko buku Gramedia, Jayapura.


[JAYAPURA] Kejaksaan Negeri (Kejari) Jayapura, Papua, menyita 60 buku dengan judul Tenggelamnya Rumpun Melanesia, Pertarungan Politik di Papua Barat dari toko buku Gramedia, Jayapura.

Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri Jayapura, Rudi Hartono SH kepada wartawan, di Jayapura, Jumat (14/12) mengatakan, buku yang ditulis Sendius Wonda SH, MSi disita berdasarkan surat edaran Kejaksaan Agung No 123/A/ EA/11/ 2007 tentang Larangan Barang Cetakan yang Dapat Menyesatkan dan Dapat Mengganggu Ketertiban Umum.

Buku setebal 244 halaman diberi pengantar oleh Socratez Sofyan Yoman ini diterbitkan oleh Penerbit Deiyai yang beralamatkan di Jayapura.

"Barang cetakan yang dianggap menyesatkan dan mengganggu ketenteraman serta memecah belah sesama masyarakat di Papua. Oleh sebab itu, kami melakukan penyitaan," ujarnya.

Penyitaan bukan hanya dilakukan di Jayapura saja, tetapi di seluruh Indonesia. Untuk tahap pertama, Kejaksaan Negeri baru menyita di toko buku Gramedia, dan mulai hari Senin depan pihaknya akan melakukan penyitaan di seluruh wilayah kerja Kejari Jayapura, seperti di Kabupaten dan Kota Jayapura, Keerom, dan Sarmi," ungkapnya.

Ketakutan Jakarta

Pangamat Papua yang juga peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Muridan S Widjojo kepada SP menilai, pelarangan ini melanggar kebebasan seseorang.

"Pada dasarnya pelarangan buku itu beredar, melanggar kebebasan berekspresi. Karena setiap warga negara berhak mengeluarkan pendapatnya, cara dia memandang di provinsinya maupun pada tingkat nasional. Itu hal yang perlu dilindungi dulu. Itu prinsip dasar kalau kita melihat Undang-Undang Dasar 1945," ujarnya.

Kalau melihat isinya, ini adalah cara berpikir khas aktivis Papua yang ditandai dengan satu hal bahwa ada semacam culture of terror. "Saya kira pemikiran ini harus dihargai, kalau memang tidak setuju kita bisa counter dengan membikin diskusi atau bikinlah buku baru yang mau mengkritik buku ini," ujarnya.

Dikatakan, seharusnya dengan adanya buku ini diberikan apresiasi sehingga di masyarakat Papua tradisi menulis dapat berkembang pesat. "Ini yang harus dihargai pemerintah pusat," katanya.

Di mana orang gunung yang selama ini tidak tahu tulis menulis, sekarang justru mereka rajin menulis. Ini adalah satu pertumbuhan intelektual yang menggembirakan," ujarnya.

Pelarangan ini melanggar UUD 1945. "Ini adalah ketakutan berlebihan pemerintah di Jakarta sekaligus ototarian Orde Baru yang masih tersisa di Kejaksaan," ujarnya.

PRESS RELEASE REVISI UU PANGAN NO 7 THN 1996

PRESS RELEASE

Revisi atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1996
tentang Pangan
Dalam rangka mewujudkan realisasi progresif hak atas pangan, maka kami merekomendasikan revisi atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan dengan pertimbangan sebagai berikut:
  1. Indonesia telah meratifikasi International Covenant on Economic, Social, and Cultural Right (ICESCR) menjadi UU No. 11 Tahun 2005. Sebagai tindak lanjut dari ratifikasi tersebut, pemerintah harus melakukan penyesuaian-penyesuaian semua kebijakan terkait dengan upaya untuk memenuhi hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Hal ini menjadi alasan utama untuk melakukan revisi terhadap UU No. 7 Tahun 1996 mengingat pangan merupakan salah satu elemen Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara.
  1. Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 belum memberikan penegasan komitmen untuk melakukan realisasi progresif hak individu atas pangan. Klausul-klausul dalam kebijakan ini lebih ditujukan untuk mengatur aspek keamanan pangan dan perdagangan pangan daripada memandang bahwa pangan merupakan hak setiap individu.
3. UU No. 7 Tahun 1996 memandang pangan sebagai komoditas dagang dan komoditas olahan. Mayoritas klausul dalam kebijakan ini mengatur keamanan pangan dan perdagangan pangan akan tetapi kebijakan ini belum secara konsisten menyatakan pangan adalah hak asasi yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab negara dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan akses semua pihak atas sumer daya produksi, serta memberikan penekanan spesifik pada terjaminnya hak pangan bagi individu miskin dan perempuan.
  1. UU No 7 Tahun 1996 mendefinisikan ketahanan pangan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Pendefinisian demikian ini belum menunjukkan pemihakan pada upaya mengutamakan produksi dalam negeri yang mensyaratkan perlunya jaminan atas akses sumber daya produktif (lahan dan modal), bagi setiap orang. Tafsir demikian ini menyebabkan tersisihnya kelompok rentan dan marjinal dari sistem pengadaan pangan dan menjadikan kelompok ini semata-mata purely food consumer dan bukan produsen yang bermartabat.
  1. Pasal 45 UU No. 7 Tahun 1996 menegaskan bahwa Pemerintah bersama masyarakat bertanggung jawab untuk mewujudkan ketahanan pangan. Perlu kebijakan baru yang menegaskan bahwa posisi negara dalam rangka realisasi hak atas pangan adalah sebagai pemegang mandat dan rakyat adalah pemegang hak. Jadi pemenuhan hak atas pangan adalah kewajiban negara.
  1. UU No. 7 Tahun 1996 belum mengatur mekanisme untuk menjamin alokasi anggaran untuk menjamin realisasi hak atas pangan bagi kelompok miskin dan rentan termasuk perempuan .
Mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas maka kami mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk memasukkan Revisi Undang-Undang Pangan No. 7 Tahun 1996 ke dalam agenda Legislasi Nasional.
Jakarta, 31 Januari 2008
Komnas HAM, IHCS, Oxfam GB

Soekarno - Sejarah yang tak memihak

Soekarno VS Soeharto - WS Rendra

Malam minggu. Hawa panas dan angin seolah diam tak
berhembus. Malam ini saya bermalam di rumah ibu saya. Selain
rindu masakan sambel goreng ati yang dijanjikan, saya juga
ingin ia bercerita mengenai Presiden Soekarno. Ketika semua
mata saat ini sibuk tertuju, seolah menunggu saat saat
berpulangnya Soeharto, saya justru lebih tertarik mendengar
penuturan saat berpulang Sang proklamator. Karena orang tua
saya adalah salah satu orang yang pertama tama bisa melihat
secara langsung jenasah Soekarno.
Saat itu medio Juni 1970. Ibu yang baru pulang berbelanja,
mendapatkan Bapak (almarhum) sedang menangis sesenggukan.
" Pak Karno seda " ( meninggal )
Dengan menumpang kendaraan militer mereka bisa sampai di
Wisma Yaso. Suasana sungguh sepi. Tidak ada penjagaan dari
kesatuan lain kecuali 3 truk berisi prajurit Marinir ( dulu
KKO ). Saat itu memang Angkatan Laut, khususnya KKO sangat
loyal terhadap Bung Karno. Jenderal KKO Hartono - Panglima
KKO - pernah berkata ,
" Hitam kata Bung Karno, hitam kata KKO. Merah kata Bung
Karno, merah kata KKO "
Banyak prediksi memperkirakan seandainya saja Bung Karno
menolak untuk turun, dia dengan mudah akan melibas Mahasiswa
dan Pasukan Jendral Soeharto, karena dia masih didukung oleh
KKO, Angkatan Udara, beberapa divisi Angkatan Darat seperti
Brawijaya dan terutama Siliwangi dengan panglimanya May.Jend
Ibrahim Ajie.
Namun Bung Karno terlalu cinta terhadap negara ini.
Sedikitpun ia tidak mau memilih opsi pertumpahan darah
sebuah bangsa yang telah dipersatukan dengan susah payah. Ia
memilih sukarela turun, dan membiarkan dirinya menjadi
tumbal sejarah.
The winner takes it all. Begitulah sang
pemenang tak akan sedikitpun menyisakan ruang bagi mereka
yang kalah. Soekarno harus meninggalkan istana pindah ke
istana Bogor . Tak berapa lama datang surat dari Panglima
Kodam Jaya - Mayjend Amir Mahmud - disampaikan jam 8 pagi
yang meminta bahwa Istana Bogor harus sudah dikosongkan jam
11 siang.
Buru buru Bu Hartini, istri Bung Karno mengumpulkan pakaian
dan barang barang yang dibutuhkan serta membungkusnya dengan
kain sprei. Barang barang lain semuanya ditinggalkan.
" Het is niet meer mijn huis " - sudahlah, ini bukan rumah
saya lagi ,
demikian Bung Karno menenangkan istrinya.
Sejarah kemudian mencatat, Soekarno pindah ke Istana Batu
Tulis sebelum akhirnya dimasukan kedalam karantina di Wisma
Yaso.
Beberapa panglima dan loyalis dipenjara. Jendral Ibrahim
Adjie diasingkan menjadi dubes di London . Jendral KKO
Hartono secara misterius mati terbunuh di rumahnya.
Kembali ke kesaksian yang diceritakan ibu saya. Saat itu
belum banyak yang datang, termasuk keluarga Bung Karno
sendiri. Tak tahu apa mereka masih di RSPAD sebelumnya.
Jenasah dibawa ke Wisma Yaso.
Di ruangan kamar yang suram,
terbaring sang proklamator yang separuh hidupnya dihabiskan
di penjara dan pembuangan kolonial Belanda. Terbujur dan
mengenaskan. Hanya ada Bung Hatta! dan Ali Sadikin -
Gubernur Jakarta - yang juga berasal dari KKO Marinir.
Bung Karno meninggal masih mengenakan sarung lurik warna
merah serta baju hem coklat. Wajahnya bengkak bengkak dan
rambutnya sudah botak.
Kita tidak membayangkan kamar yang bersih, dingin berAC dan
penuh dengan alat alat medis disebelah tempat tidurnya. Yang
ada hanya termos dengan gelas kotor, serta sesisir buah
pisang yang sudah hitam dipenuhi jentik jentik seperti
nyamuk. Kamar itu agak luas, dan jendelanya blong tidak ada
gordennya. Dari dalam bisa terlihat halaman belakang yang
ditumbuhi rumput alang alang setinggi dada manusia !.
Setelah itu Bung Karno diangkat. Tubuhnya dipindahkan ke
atas karpet di lantai di ruang tengah
Ibu dan Bapak saya serta beberapa orang disana sungkem
kepada jenasah, sebelum akhirnya Guntur Soekarnoputra
datang, dan juga orang orang lain.
Namun Pemerintah orde baru juga kebingungan kemana hendak
dimakamkan jenasah proklamator. Walau dalam Bung Karno
berkeingan agar kelak dimakamkan di Istana Batu Tulis, Bogor
. Pihak militer tetap tak mau mengambil resiko makam seorang
Soekarno yang berdekatan dengan ibu kota.
Maka dipilih Blitar, kota kelahirannya sebagai peristirahatan terakhir.

Tentu saja Presiden Soeharto tidak menghadiri pemakaman ini.
Dalam catatan Kolonel Saelan, bekas wakil komandan
Cakrabirawa,
" Bung karno diinterogasi oleh Tim Pemeriksa
Pusat di Wisma Yaso. Pemeriksaan dilakukan dengan cara cara
yang amat kasar, dengan memukul mukul meja dan memaksakan
jawaban".
"Akibat perlakuan kasar terhadap Bung Karno,
penyakitnya makin parah karena memang tidak mendapatkan
pengobatan yang seharusnya diberikan. "
( Dari Revolusi 1945 sampai Kudeta 1966 )
dr. Kartono Mohamad yang pernah mempelajari catatan tiga
perawat Bung Karno sejak 7 februari 1969 sampai 9 Juni 1970
serta mewancarai dokter Bung Karno berkesimpulan telah
terjadi penelantaran. Obat yang diberikan hanya vitamin B,
B12 dan duvadillan untuk mengatasi penyempitan darah.
Padahal penyakitnya gangguan fungsi ginjal.
Obat yang lebih baik dan mesin cuci darah tidak diberikan.
( Kompas 11 Mei 2006 )
Rachmawati Soekarnoputri, menjelaskan lebih lanjut, " Bung
Karno justru dirawat oleh dokter hewan saat di Istana
Batutulis. Salah satu perawatnya juga bukan perawat. Tetapi
dari Kowad
"
( Kompas 13 Januari 2008 )
Sangat berbeda dengan dengan perlakuan terhadap mantan
Presiden Soeharto, yang setiap hari tersedia dokter dokter
dan peralatan canggih untuk memperpanjang hidupnya, dan
masih didampingi tim pembela yang dengan sangat gigih
membela kejahatan yang dituduhkan.
Sekalipun Soeharto tidak pernah datang berhadapan dengan pemeriksanya, dan ketika tim
kejaksaan harus datang ke rumahnya di Cendana. Mereka harus
menyesuaikan dengan jadwal tidur siang sang Presiden !
Malam semakin panas. Tiba tiba saja udara dalam dada semakin
bertambah sesak. Saya membayangkan sebuah bangsa yang
menjadi kerdil dan munafik. Apakah jejak sejarah tak pernah
mengajarkan kejujuran ketika justru manusia merasa bisa
meniupkan roh roh kebenaran ?
Kisah tragis ini tidak banyak diketahui orang. Kesaksian tidak pernah menjadi hakiki
karena selalu ada tabir tabir di sekelilingnya yang diam membisu.
Selalu saja ada korban dari mereka yang mempertentangkan benar atau salah.
Butuh waktu bagi bangsa ini untuk menjadi arif.
Kesadaran adalah Matahari Kesabaran adalah Bumi
Keberanian menjadi cakrawala Keterbukaan adalah pelaksanaan kata kata
( * WS Rendra )

160 Menit Cukup untuk Hentikan Lumpur Lapindo

refleksi: tentu saja ini solusi yang perlu diprioritaskan untuk dikaji oleh para pengambil keputusan, atau dalam rangka memanfaatkan pinjaman dana pembangunan pembangkit listrik dari China, mungkin perlu kajian juga mengenai kemungkinan lumpur sebagai sumber panas dibuatkan kolam raksasa (permanen) dan manfaatkan panasnya untuk sumber energi listrik, agar tidak menjadi tikus yang mati di lumbung padi. (maharprastowo)


Rabu, 30 Januari 2008

Jakarta, (Analisa)

Pakar teknik pengeboran dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Dr Rudi Rubiandini, mengatakan luapan lumpur akibat aktifitas pengeboran PT Lapindo di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, bisa dihentikan secara permanen dengan proses yang berdurasi 160 menit saja.

Rudi, mantan ketua tim investigasi independen luapan lumpur Sidoarjo, memaparkan usulan solusinya itu dalam forum diskusi pakar bersama publik "Mengurai Lumpur Lapindo dan Solusinya", di Jakarta, Selasa.

Ia menekankan, inti penanganan luapan lumpur Lapindo--yang merupakan luapan dari bawah tanah (underground blow out)-- adalah membuat "komunikasi dengan sumber" yang dikenal dengan "relief well" atau sumur penyelamat.

"Ada tiga skenario penanganan luapan lumpur, semuanya membutuhkan 'relief well'," kata Rudi.

Cara pertama adalah dengan menginjeksikan lumpur berat ke sumber luapan lumpur, sehingga berat jenis lumpur membuat lumpur tidak lagi menyembur ke permukaan Bumi.

Skenario kedua adalah menyedot lumpur dari sumbernya untuk kemudian dimanfaatkan untuk produksi air panas, kalau tidak berhenti juga ada cara ketiga yakni meledakkan sumber lumpur sehingga reruntuhannya akan menghentikan semburan lumpur.

Menurut Rudi, teknologi dan sumber daya manusia di Indonesia sudah sangat siap menghentikan semburan lumpur Lapindo, cuma masalahnya sekarang adalah soal pendanaan dan sokongan politik.

Pria yang mengajar di almamaternya ini mengakui proses penanganan semburan dengan injeksi lumpur berat hanya butuh waktu yang sangat sedikit, tapi memang persiapannya bisa berlangsung berbulan-bulan.

Ibarat membuat sistem mengatasi kebakaran, ujar Rudi, dibutuhkan waktu berbulan-bulan untuk mendatangkan mobil pemadam kebakaran dan alat-alat lainnya, sementara kebakaran bisa dihentikan dalam tempo beberapa menit atau jam saja.

Rudi memperkirakan dengan dua "relief well" yang didukung oleh 10 pompa injeksi lumpur berat, dana yang dibutuhkan maksimal 50-70 juta dolar Amerika.

Ditanya kapan usaha "membunuh" sumber luapan lumpur itu dilaksanakan, Rudi menjawab, "Saya 'blank' -- sama sekali tidak tahu. Karena belum jelas dananya, dan tidak ada dukungan politik."

Hampir dua tahun semburan lumpur itu terjadi di Porong, dan publik masih simpang-siur membahas soal penyebab munculnya luapan.

Namun berdasarkan catatan harian pengeboran PT Lapindo diketahui bahwa mata bor dibiarkan tidak dilindungi oleh pelindung (casing) hingga 1.350 meter panjangnya.

Ketika terjadi mata bor patah dan "underground blow out", Lapindo tidak melakukan injeksi lumpur berat dengan sempurna, sehingga lumpur terus merembes ke permukaan tanah.

Pada 3 Juni 2006, rig meninggalkan titik pengeboran yang menyebabkan "underground blow out", dengan alasan khawatir tidak mendapat ganti rugi akibat rig tidak diasuransikan.

Menurut perkiraan Rudi, volume luapan lumpur mencapai 250.000 barel per hari.

RI needs UN assistance to recover stolen assets

Indonesia is hosting the second session of the conference of the State Parties to the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) from Monday to Friday this week at the Bali International Convention Center. Some 1,000 officials and activists from 120 countries are participating in the event aimed at creating a better international system to jointly fight corruption. The Jakarta Post's Abdul Khalik talked to Foreign Minister Hassan Wirayuda on how Indonesia can play a role in the conference.

Question: Have we submitted our self-assessment checklist on our compliance with the UN Convention Against Corruption and what weaknesses have we spotted in our battle against corruption?

Answer: Yes. Together with the checklist, we have even submitted our gap analysis on the laws and legal institutions we have and the requirements under the UNCAC. What needs to improve is our law on corruption as it deals only with corruption in the public sector, and is without provisions for corruption committed in the private sector or by corporations.

We need to include private sector corruption into our law as many countries like Singapore and Hong Kong have done that. With this incompatibility, we will have difficulties dealing with those countries when we want to recover our assets or extradite a suspect.

That is only the norm. We need also to empower our existing legal institutions dealing with corruption, such as the Corruption Eradication Commission (KPK) or the National Ombudsman Commission, but the question is whether we have an adequate legal system to fight corruption. Fighting corruption is not only about prosecution but also prevention.

We should also improve the capacity of our staff as we have felt that when we conducted efforts to trace and recover stolen assets abroad, we lacked the expertise. So, we need technical assistance from the United Nations.

Is there any dichotomy of interests between developing and developed countries, as speculation has spread, for instance, that developing states want to push for asset recovery first while developed countries want developing countries to fix their domestic prevention system first?

As this convention is dealing more on technical matters with less political sensitivity compared to, for instance, climate change issues, I think the dichotomy is not that big. We can overcome that. You see, no countries can claim themselves to be free of corruption.

So, there is a strong and united will from most participating countries to cooperate in fighting corruption because they realize that it is a disease, and when you don't fight it, it will become a pandemic. A conference like this serves as a medium for cooperation.

The government has announced that stolen assets recovery is one of its priorities. But difficulties in asking for and accepting mutual legal assistance as well as differences in legal systems have hampered asset recovery efforts.

How will the conference bridge these problems?

Most of the countries have agreed that international and regional cooperation as well as a multilateral convention, like UNCAC that allows for cooperation in mutual legal assistance and extradition, have actually much to do to limit the moves of transnational corruptors. All of these links have deterred corruptors and prevented them from finding safe places to hide.

An effective convention will also deter state parties from continuing to enjoy money taken from corruption. In other words, these countries will find it difficult to play out of the system.

The conference aims to establish an agreeable mechanism and forum to find ways to address the problems found in mutual legal assistance and bridge the differences in different domestic legal systems.

Is there any specific mechanism Indonesia has proposed to address these issues?

We have proposed the establishment of a consultative group consisting of experts from developed and developing countries. The group will serve as a forum to discuss all matters related to difficulties found in the mutual legal assistance process and asset recovery in general.

Our proposal has been supported by the G-77 comprising 130 countries, and China. Some developed countries have also backed our proposal. We are very optimistic that we can adopt the mechanism by the end of the conference.

How will UNCAC overcome corruption eradication problems at the bilateral level, including the ongoing discussion with Singapore?

I think a country will have shown its commitment to fight corruption by becoming a party to the convention and the move will boost its image as a committed country. If Singapore is a party then we can cooperate under the convention but if the country is not a party, we can't force them to cooperate. But then public opinion will judge the issue.

What about the StAR (Stolen Assets Recovery) initiative? How can we benefit from this UN program?

StAR is an initiative launched by the World Bank and the United Nations to enhance the capability of developing countries' officials to trace and recover assets. So it is a capacity building program, not an initiative to investigate or confiscate the stolen assets.

We are the first country to apply for the program because we know that we still have poor capacity in tracing and recovering our stolen assets. Tracing and then recovering our assets are not easy and cheap tasks, so we need all assistance we can get.



http://www.thejakartapost.com/detailheadlines.asp?fileid=20080130.B09&irec=8

Mosque group 'in a line to jihad'

http://www.theaustralian.news.com.au/story/0,25197,23135644-2702,00.html

Natalie O'Brien | January 31, 2008

THE Islamic group accused of trying to seize control of Sydney's Sefton mosque is part of a movement described as a recruiting ground for al-Qa'ida in a new terrorism intelligence report.

The group attempting the takeover has members who follow the Tablighi Jamaat stream of Islam, described this week bythe private US intelligence group Stratfor as an "indirect line to terrorism".

Members of the Tablighi movement have recently been linked to a terrorist cell in Spain that was planning a bomb attack in Barcelona.

During a series of raids last week, Spanish police seized bomb-making materials and arrested 14 men who were said to be members of the Tablighi.

The Stratfor report says that on the surface, the Tablighi is a peaceful, egalitarian and devotional movement stressing faith and personal development, but it has links to the world of jihadism.

"The TJ organisation also serves as a de facto conduit for Islamist extremists and for groups such as al-Qa'ida to recruit new members," the report says.

It is used by jihadis as a cover for both recruiting activities and for travel. "Significantly, the Tablighi recruits do intersect with the world of radical Islamism when they travel to Pakistan to receive their initial training," it says.

Western intelligence agencies, including Britain's MI5 and the FBI in the US, have been monitoring the activities of the group.

However, the Stratfor report points out that the organisation "unintentionally" serves as a front for or conduit to militant organisations.

"There is no evidence that the Tablighis act willingly as a global jihadist recruiting arm."

Members of the Tablighi in Sydney have been accused of attempting to oust the imam at the Sefton mosque, in Sydney's southwest, so they can take control and bring in their own Tablighi sheik.

Attempts by the The Australian to contact Talbighi for a response were last night unsuccessful.

Trouble at the mosque began last year and spilled over into legal action, resulting in the Bankstown Magistrates Court being told that the power struggle was about the Tablighi members staging a takeover.

Lawyer Richard Mitry successfully overturned an apprehended violence order against the Sefton imam, Abdul Karim Quasimi, telling the court the order forcing him to stay away from his home and the mosque had nothing to with fears for personal safety and was all about a takeover by an extremist group.

The Stratfor report says there is information that once the recruits are in Pakistan, radical groups including the Taliban and al-Qa'ida actively woo them and offer them military training.

John Walker Lindh, the American jailed for 20 years for fighting with the Taliban, had initially travelled to Pakistan with the Tablighi.

The sect has also been linked to two of the July 7 London bombers, the failed shoe bomber Richard Reid, the so-called dirty bomber Jose Padilla, who was planning an attack in the US, and Lyman Harris, who was planning an attack on the Brooklyn bridge.

Members of the Lackawanna Six terror cell in the US travelled to Pakistan on the pretence of studying Islam and culture at the Tablighi training centre.

However, they travelled through Pakistan to Afghanistan and trained at al-Qa'ida's infamous al-Farooq camp.

penyiar kabar proklamasi wafat

Wednesday, January 30, 2008

Jusuf Ronodipuro

Bapak, demikian saya dan keluarga memanggilnya. Saya akan terus menuliskan nama ini dengan B besar walaupun ia bukan jenderal besar. Ucup, demikian ibu mertua saya biasa memanggilnya. Suatu panggilan yang terdengar "imut" di telinga saya.

Bapak "Ucup" akhirnya meninggalkan kami pada hari Minggu, tanggal 27 Januari 2008, pukul 23.20 di RSPAD Gatot Soebroto, dalam usia 88 tahun. Bapak telah mondok di ruang ICU RSPAD sejak tanggal 14 Desember 2007 karena mengalami kesulitan pernafasan. Perjalanan panjang Bapak dari rumah sakit ke rumah sakit dimulai dari tanggal 5 Juni 2007 setelah terserang stroke iskemik. Tendangan dan siksaan kempetai Jepang tanggal 17 Agustus 1945 tidak bisa menghentikan perjuangannya, tetapi serangan stroke ini akhirnya membuat Bapak harus berhenti dan menjalani hari-harinya di tempat tidur. Suatu hal yang sangat menyiksa untuk seorang Bapak yang sampai hari-hari terakhir sebelum sakit masih aktif di Dewan Harian Nasional Angkatan 45 dan beredar di berbagai forum diskusi.

Sejak bulan Juni itu saya menjadi sangat dekat dengan Bapak. Bapak gemar bercerita tentang pengalamannya di jaman perjuangan, tetapi tanpa pernah ada kesan menyombongkan diri. Bapak bercerita tentang peristiwa di tahun 1951 di mana ia berhasil membujuk Bung Karno untuk membaca ulang proklamasi supaya bisa direkam. Ketika saya berdecak kagum, Bapak berkata "Tidak ada yang hebat di sini. Kebetulan saja RRI baru membeli peralatan rekaman baru dan pada waktu bertemu Bung Karno di istana mendadak timbul ide untuk merekam suara Bung Karno membacakan proklamasi. Jadi, kejadian ini tidak direncanakan sama sekali." Pada saat Bapak menyampaikan ide mendadak tersebut kepada Bung Karno ia malah dimarahi. "Proklamasi itu hanya satu kali!", demikian kata Bung Karno. Bapak langsung menciut hatinya, tetapi tetap tidak mau mundur. "Betul, Bung. Tetapi saat itu rakyat tidak mendengar suara Bung," rayu Bapak. Akhir cerita, Bung Karno mau disuruh Bapak untuk merekam suaranya. Bagi saya, ini adalah ungkapan kesederhanaan dan kerendahan hati Bapak yang luar biasa. Orang lain mungkin akan segera berkoar-koar membanggakan dirinya, seperti misalnya bung Roy Suryo yang kerap mengaku menemukan sesuatu. Setelah mendengar cerita Bapak itu baru saya paham mengapa tanggal yang tertera pada naskah proklamasi dan tanggal yang dibacakan oleh Bung Karno dalam rekaman yang selalu diputar setiap tanggal 17 Agustus tidak sama. Pada naskah proklamasi tertulis tanggal 17 Agustus 05 sesuai penanggalan Jepang (tahun 2605), sedangkan dalam rekaman suara disebutkan 17 Agustus 1945. Selain itu, kalau kita mendengar rekaman suara itu tidak tertangkap greget semangat Bung Karno seperti dalam orasi-orasinya.

Selain cerita itu, Bapak berulangkali menceritakan peristiwa yang terjadi pada sore hari tanggal 17 Agustus 1945 di gedung radio militer Jepang, Hoso Kyoku. Kejadian ini sudah banyak dikisahkan di berbagai publikasi. Yang ingin ditegaskan oleh Bapak adalah peran Syahruddin, seorang wartawan Domei yang melompat pagar tembok di sisi Tanah Abang untuk menyampaikan pesan dari Adam Malik agar menyiarkan naskah proklamasi yang sudah dibacakan pada pagi harinya. Bapak merasa perlu menceritakan ini untuk membantah pernyataan Des Alwi yang mengatakan bahwa ia lah yang menyerahkan naskah tersebut kepada Bapak. Pernyataan Des Alwi ini bahkan dituliskan secara gamblang dalam buku biografinya yang baru saja diterbitkan oleh Cornell University Press dan diluncurkan pada peringatan ulang tahun Des Alwi yang ke-80. Kutipan dari buku tersebut "By seven o'clock the morning of the August 17, we were ready. The area around the radio station was tightly guarded by the Heiho, so we had to enter the station by jumping the back fence on the Tanah Abang side. I went in first, and all was quiet within. We were prepared to broadcast the text of the proclamation at 10.00 a.m. However, when Rahardi Usman jumped the fence he accidentally dropped his pistol, which went off with a loud noise. The others jumped back over the fence and ran away, while being chased by several Heiho. I, who was already inside, quickly gave the text to Jusuf Ronodipuro, but he only succeeded in broadcasting it that evening." Bapak mengatakan ia tidak pernah bertemu Des Alwi sama sekali pada hari itu, dan adalah Syahruddin yang menyerahkan naskah pada sore hari menjelang magrib. Syahruddin sendiri sudah meninggal dunia tidak lama setelah itu. Secara logika sulit dipahami bahwa Des mengaku memberikan naskah tersebut kepada Bapak tetapi Bapak mengaku menerima naskah tersebut dari tangan Syahruddin. Pada saat saya membacakan cuplikan paragraf buku Des kepada Bapak, saya menawarkan untuk melakukan klarifikasi melalui surat pembaca di majalah Tempo. Tetapi Bapak tetaplah Bapak yang sederhana dan tidak mau menonjol. Sambil melemparkan senyum khasnya ia berkata "Sudahlah, untuk apa." Bapak mengatakan, ia baru akan menyatakan pendapat setelah melihat, memegang dan membaca langsung buku Des tersebut. Sambil bergurau saat itu Bapak bahkan mengatakan "Mungkin nanti setelah saya meninggal Des akan mengatakan bahwa dia lah yang membacakan naskah proklamasi melalui radio pada tanggal 17 Agustus 1945." Suatu ucapan satir khas Bapak. Sayangnya, sampai Bapak menutup mata saya tidak berhasil mendapatkan buku itu. Pada hari pemakaman Bapak saya sempat bertemu dengan pak Rushdy Hoesein dan mas Doddy Partomiharjo yang menceritakan bahwa ternyata peran Syahruddin dan claim Des ini sudah menjadi keprihatinan Bapak sejak lama.

Menjelang 17 Agustus 2007 mulai banyak media yang menghubungi Bapak untuk permintaan wawancara. Saya secara bergurau mengatakan bahwa Bapak adalah selebriti musiman yang laku hanya sekitar pertengahan Agustus. Mengingat banyaknya permintaan wawancara, untuk topik yang sama, serta kondisi kesehatan Bapak, saya terpaksa harus mengatur jadwal yang tidak melelahkan Bapak. Saat itu, kepada teman-teman wartawan yang datang dan menginginkan informasi tambahan, Bapak selalu mengatakan "Hubungi press secretary saya," sambil menunjuk kepada saya. Dalam setiap wawancara Bapak selalu menginginkan si press secretary kagetan ini untuk mendampingi. Kondisi kesehatan Bapak saat itu tidak lah prima, tetapi semangatnya untuk bercerita dan bertemu teman-teman wartawan membuat saya harus pandai-pandai mengatur waktu.

Pada hari pemakaman, banyak teman media yang bertanya tentang hal yang paling mengesankan tentang Bapak. Bagi saya, kesederhanaan dan kebersahajaannya adalah hal yang paling menonjol, selain rasa cintanya yang luar biasa terhadap Indonesia. Dharmawan Ronodipuro, suami saya yang juga adalah putra tertua Bapak, menceritakan bagaimana Bapak yang saat itu menjabat sebagai Direktur Utama Percetakan Negara menolak komisi dari pembelian peralatan. Bapak malah mengatakan agar uang komisi tersebut dikonversikan menjadi peralatan lagi. Tidak heran sampai akhir hayatnya Bapak tetap tinggal di rumah yang sangat sederhana untuk ukuran seorang mantan Direktur Jenderal dan Sekretaris Jenderal Departemen Penerangan. Rumah Bapak di Jalan Talangbetutu 20 dicicilnya dari negara selama berpuluh-puluh tahun. Suatu hal yang tak terbayangkan akan dialami oleh pejabat masa kini dengan posisi Direktur Jenderal atau Sekretaris Jenderal.

Sejak bulan Juni 2007 itu Bapak lebih banyak menghabiskan harinya di rumah sakit MMC. Bapak berkawan baik dengan para perawat RS MMC. Ia selalu menyapa suster Vera yang berasal dari Flores dengan salam "Malam bae!". Suster Vera dan teman-temannya di lantai 4 RS MMC menyempatkan diri menelpon Mama untuk menyampaikan duka cita mereka. Sebelum terserang stroke Bapak secara rutin mengunjungi klinik Prof Dr Azis Rani untuk memeriksakan penyakit diabetesnya. Di sana, Bapak juga berkawan dengan para perawat. Ia selalu datang dengan satu kotak kue untuk para perawat. Suster Sum dari klinik ini mengatakan bahwa ia merasa sangat kehilangan Bapak, tentu saja bukan karena kue yang tidak akan datang lagi tetapi karena kehangatan Bapak yang tidak akan menyambanginya lagi. Di ruang ICU RSPAD, dalam keadaan terbaring lemah, Bapak masih bisa mencuri hati para dokter dan perawat. Harlan, salah seorang perawat di ruang ICU, selalu setia mencukur jenggot dan kumis Bapak karena Bapak selalu mengeluh kalau dagunya sudah teraba kasar. Selain itu, Bapak juga mendapat perhatian yang luar biasa dari dokter Sylvana Kolibonso. Bukan karena Bapak adalah pasien titipan Menteri Pertahanan tetapi lebih karena mereka telah banyak membaca tentang Bapak dan sikap Bapak yang tidak pernah rewel selama dirawat. Ia selalu dapat dihubungi oleh keluarga yang kadangkala bingung melihat kondisi Bapak. Dokter Sylvana juga lah yang terus mendampingi keluarga pada jam-jam terakhir hidup Bapak sampai Bapak dibawa pulang ke jalan Talangbetutu.

Berita beban keuangan untuk menanggung biaya pengobatan Bapak diangkat oleh Budiarto Shambazy dalam salah satu artikelnya di Kompas. Setelah itu Fauzi Bowo dan Probosutejo datang mengulurkan bantuan tanpa diminta. Niat untuk meminta bantuan kepada Departemen Komunikasi dan Informasi tersandung birokrasi karena mereka tidak mengenal Bapak. Rupanya tidak ada hubungan antara Departemen Penerangan dengan Departemen Komunikasi dan Informasi. Tetapi, sosok yang paling banyak membantu, baik material maupun moril, adalah Juwono Sudarsono. Sejak Bapak pertama kali dirawat di RS MMC Juwono rajin menyambangi Bapak dan kehadirannya selalu membuat Bapak sangat bahagia. Semasa sekolah di Inggris sekitar akhir tahun 50-an, Juwono dan kakaknya sering tidur di rumah Bapak sehingga hubungan mereka sudah seperti bapak dan anak. Atas bantuan Juwono pula akhirnya Bapak bisa dirawat di ruang ICU RSPAD Gatot Subroto tanpa keluarga perlu dipusingkan dengan urusan pembayaran. Tidak hanya itu, secara rutin dokter Nyoman dari Dephankam menelpon dokter di RSPAD untuk menanyakan kondisi Bapak.

Ada banyak kenangan saya selama 7 bulan mendampingi Bapak yang akan saya tuliskan dalam kesempatan lain. Yang sampai sekarang sangat teringat dan selalu membuat air mata saya mengalir adalah kecintaannya terhadap Puccini. Puccini telah menyelamatkan nyawa Bapak pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada saat itu serdadu kempetai yang menyiksa Bapak setelah membacakan naskah proklamasi sudah siap menghunuskan pedangnya, hanya beberapa inci dari leher Bapak. Tiba-tiba masuk seorang perwira kempetai yang sering duduk bersama Bapak mendengarkan karya Puccini sambil minum whisky single malt. Kepala Bapak akhirnya tidak jadi berpisah dari badannya. Melalui arias dan komposisi Puccini pula Bapak berkomunikasi dengan khaliknya. Sinar kebahagiaan memancar dari matanya setiap kali mendengarkan karya-karya Puccini di hari-hari ia terbaring lemah di tempat tidurnya.

Karya Puccini ini juga yang bergema mengantarkan Bapak keluar dari rumah menuju ke Kalibata.

"Nessun dorma! Nessun dorma! Tu pure, o Principessa, nella tua fredda stanza, guardi le stelle che tremano d'amore, e di speranza!"

http://www.youtube.com/watch?v=VATmgtmR5o4