Jakarta Tanggap COVID-19

Data Pemantauan COVID-19 Nasional dan DKI Jakarta

21 Januari 2020 sampai hari ini

40 Wartawan Buat Pernyataan yang Diaktenotariskan

OST: Maju ta' gentar membela yang bayar

SEI RAMPAH - Pemkab Sergai (Serdang Bedagai),--pemekaran kabupaten Deliserdang,--ditengarai menghabiskan dana Rp 270.310.000,- untuk wartawan. Sejumlah 40 wartawan pun buat pernyataan yang diaktenotariskan, harus patuh menyukseskan kinerja bupati setempat,--T. Erry Nuradi.Ini meruapakan tindakan kekerasan psikis dan pembodohan wartawan Sergai. Pemasungan 40 wartawan di Kabupaten Sergai, Sumatera Utara, untuk tidak melakukan sosial kontrol (mengeritik) kinerja bupati dan wakilnya Soekirman, merupakakan tragedi kebebasan pers nasional.

Dari berbagai tanggapan yang dikumpulkan hingga Minggu (21/3), tindakan pemasungan wartawan tersebut mengundang reaksi keras Dewan Pers, pemerhati hukum terkait hukum pers, pimpinan organisasi profesi pers, dan KIPPAS (perhati pers).

Menurut Ketua Komisi Hukum dan Perundangan-undangan Dewan Pers, Wina Armada, berdasarkan UU Pers No 40 1999, tidak dibenarkan adanya sensor dan beredel, menghilangkan sebagian atau keseluruhan tulisan pers. “Hal itu tindakan melawan hukum,” kata Wina.

Selain itu mengancam dan menghalang-halangi tugas jurnalistik yang dijamin undang-undang dan kode etik, adalah bagian dari menghambat proses demokrasi. “Tindakan membatasi dan menghalangi tugas wartawan, bisa dilaporkan ke polisi oleh wartawan lain, atau organisasi pers, sesuai UU Pers pasal 18 ayat 2,” tegas Wina Armada pula.


Penjara 2 Tahun


Hal itu dibenarkan oleh pemerhati hukum Agung Matauch SH di Jakarta. Tindakan membatasi dan melarang pers nasional menjalankan fungsinya melakukan sosial kontrol adalah pelanggaran yang bisa dikenai pidana. “Tindakan menghalang-halangi jurnalis dalam mencari dan menyiarkan informasi yang benar merupakan tindak pidana,” kata Agung.


Ancaman pidana berdasarkan itu, tambah Agung, sesuai Undang-undang No 40 tahun 1999. Utamanya pada pasal 18 ayat (1) yang berbunyi, "Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)."

Sedangkan pasal 4 ayat (2) berbunyi, "Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran." Sementara Pasal 4 ayat (3) menyebutkan, "Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.


Mendapat Kaplingan

Jadi tindakan membuat pernyataan 40 wartawan Sergai yang dimotori seorang pengusaha wisata Pantaicermin, AW, untuk tidak membuat berita miring (mengeritik) tentang kinerja Bupati Segai T Erry Nuradi dan wakilnya Soekirman sangat menyakiti hati insan pers. Apalagi ke 40 watawan yang seperti dipasung itu diharuskan mendukung pencalonan T Erry dan Soekirman sebagai pasangan bupati 2010-2015. Artinya pers disiapkan untuk tidak independen, tetapi memihak kepada kepentingan seorang pejabat negara yang ngotot memenangkan Pemilukada Sergai 2010-2015.

Tidak cukup sampai di situ, untuk mengikat perjanjian dan pernyataan 40 wartawan bersama seorang pengusaha AW dicatatkan di Notaris Marsella SH MKN di Sergai Januari 2010, dengan nomor 09/L/NOT/MR/I/2010 yang isinya tidak akan memberitakan miring tentang kinerja T Erry Nuradi dan Soekirman. Tekad dan pernyataan itu ditandatangani wartawan bersama cap jempol sebagai sebuah kesungguhan yang harus dipatuhi.

Sebagai imbalan dari pemasungan 40 wartawan Segai tersebut, dijanjikan setiap wartawan mendapat keuntungan dari kaplingan areal di kawasan wisata Pantaicermin. Menurut informasi dikumpulkan Harian Orbit, ide pemasungan ini ditengarai dimotori AW bekerjasama dengan T Erry.

Menyalahgunakan Kekuasaan


Sebab, sebelum muncul pernyataan 40 wartawan, T Erry dan kinerjanya gencar diberitakan media di Medan atas berbagai penyimpangan dan dugaan korupsinya senilai Rp 8 miliar telah dilaporkan masyarakat ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Direktur Kajian Informasi Pendidikan Penerbitan Sumatera (KIPPAS) J Anto mengatakan, terkait pers bermitra dengan pejabat negara telah disalahartikan. “Bermitra dalam arti berteman silakan saja. Tetapi bukan pertemanan kemudian sampai memasung dan membungkam pers dalam menjalankan tugas-tugas jurnalistik yang telah diatur UU Pers dan kode etik,” ungkap J Anto.

sosiasi Wartawan Muslim (AWAM) Indonesia Sugeng Satya Dahrama menyebutkan di Jakarta, tindakan pemasungan tugas-tugas jurnalistik bukan hanya pelanggaran UU Pers, tetapi jika benar pihak Bupati Sergai berada di belakang perbuatan itu, telah menyalahgunakan kekuasaannya yang bisa dikenai sanksi.

Harus Dihormati


“Dalam melaksanakan tugasnya menyebarluaskan informasi yang benar, wartawan mendapat perlindungan hukum sesuai UU Pers pasal 8. Usut tuntas kasus pemasungan wartawan tersebut dan lakukan proses hukum siapapun yang terlibat,” sergah Sugeng Satya Dharma.

Apalagi, kata Sugeng, sampai ada pernyataan yang dinotariskan. Hal itu terang-terangan telah melanggar hukum. Segera dilaporkan ke Dewan Pers, dan institusi media di mana wartawan tersebut menjalankan tugas jurnalistik, harus menindak tegas wartawannya yang tidak profesional itu.

Sementara Ketua Aliansi Junalis Independen (AJI) Medan, Rika Yoes menyebutkan, jika benar terjadi bentuk pemasungan terhadap watawan seperti itu, adalah bagian dari tindak kekerasan terhadap wartawan. “Selain tindakan kekerasan psikis, juga upaya pembodohan terhadap jurnalis, dan merusak independensi pers,” katanya.

Ketika disinggung apakah AJI sebagai organisasi pers siap untuk melakukan gugatan atas pelanggaran hukum tersebut. Menurut Rika, pihaknya sedang mempelajari kasusnya. “Jika sudah cukup jelas terbukti pelanggaran pidana, mengapa tidak. Karena kemerdekaan pers harus dihormati oleh siapapun,” katanya.

Agar Tidak Belot


Perlu diketahui, dalam rentang kepemimpinan T Erry Nuradi menjadi Bupati Sergai senantiasa diterpa dugaan berbagai penyimpangan dan korupsi. Untuk menutup pemberitaan miring (sosial kontrol) berbagai media, sejak tahun 2005 hingga 2007 menyediakan dana untuk wartawan mencapai Rp 124.795.000,- dalam satu tahun APBD.

Selain itu berdasarkan sumber informasi di Jakarta, diketahui dana Rp 270.310.000,- yang bersumber dari beberapa mata anggaran dihabiskan untuk layanan pengiriman berita wartawan Rp 124.795.000,- diberikan kepada wartawan dan redaktur yang nama dan medianya tercatat. Biaya kelancaran Wartawan Unit Pemerintahan Kabupatan Sergai sebesar Rp 89.615.000,- dibayarkan secara rutin setiap bulan. Hal ini jelas tidak sesuai dengan PP No 58 tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah, apalagi tidak sesuai dengan peruntukan.

Ketika kiat untuk ‘memelihara’ wartawan Sergai mulai terungkap, kata sumber yang tidak ingin disebutkan namanya, dilakukanlah cara-cara pemasungan yang dinotariskan agar tidak ada wartawan yang belot. “Ide pemasungan ini seakan-akan datang dari wartawan dan pengusaha AW, tetapi Bupati tahu, karena tidak berusaha melarangnya,” kata sumber itu.

T Erry Nuradi sendiri sangat sulit untuk dikonfirmasi. Begitu juga Kepala bagian Humas Pemkab Sergai, Rahmat Karo-karo, sulit memberi keterangan dan menutup informasi. Kecuali Humas terbuka terhadap para wartawan yang selama ini menjadi ‘peliharaan’ Pemkab Sergai. Terkait pernyataan 40 wartawan yang diaktenotariskan, Rahmat Karo-karo mengatakan dulu ada, tetapi sekarang tidak ada lagi.(Harian Orbit)

http://www.intipnews.com/view/3/8193/40-Wartawan-Buat-Pernyataan-yang-Diaktenotariskan.html

Greenpeace Minta Komitmen Penuh Nestle Untuk Menghentikan Sinar Mas Menghancurkan Hutan Indonesia

JAKARTA, 24 Maret 2010: Aktivis Greenpeace mengenakan kostum Orangutan hari ini melakukan aksi di Kantor Nestle Jakarta untuk mendesak produsen KitKat itu memutus semua hubungan dengan perusahaan perusak hutan Sinar Mas Grup, termasuk pembelian dari pihak ketiga seperti Cargill dan IOI (Loders Croklaan).

Pekan lalu Nestle memutus kontrak langsung pembelian minyak kelapa sawit dengan perusak lahan gambut terbesar Indonesia Sinar Mas menyusul diluncurkannya laporan Greenpeace “Caught Red-Handed (Tertangkap Basah)”.(1) Laporan ini mengungkap betapa Nestle menggunakan minyak kelapa sawit dari suplier seperti Sinar Mas, yang terus melakukan perusakan lahan gambut kaya karbon dan hutan alam yang sangat penting untuk habitat orangutan.

“Pembatalan kontrak langsung dengan Sinar Mas oleh Nestle belum cukup.Mereka harus menghentikan pembelian produk Sinar Mas dari pihak ketiga seperti Cargill dan IOI. Nestle mempunyai pengaruh dan tanggung jawab untuk membersihkan seluruh sistem suplai minyak sawit, menyelamatkan rumah terakhir orangutan dan membantu menghentikan peningkatan pesat perubahan iklim akibat perusakan hutan di Indonesia,” ujar Bustar Maitar, Team Leader Kampanye Hutan Greenpeace Asia Tenggara.

Indonesia saat ini mempunyai laju deforestasi tercepat disbanding negara-negara yang masih punya hutan di dunia. Perusakan hutan tropis Indonesia untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit dan pulp and paper adalah bencana ekologis dan kontributor utama emisi gas rumah kaca Indonesia, membuat negara ini menjadi negara ketiga terbesar dunia penghasil emisi gas rumah kaca setelah China dan Amerika Serikat.

Sejak lebih dari setengah abad lalu, sudah 74 juta hektar hutan alam Indonesia –atau dua kali lebih besar dari wilayah negara Jerman telah hancur atau dibakar.

“Greenpeace tidak anti industri kelapa sawit, kampanye kami bertujuan untuk menghentikan perusahaan seperti Sinar Mas merusak hutan alam Indonesia yang masih tersisa. Greenpeace mendukung komitmen Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengurangi emisi Indonesia hingga 41% dengan dukungan internasional. Menghentikan perusakan hutan dan lahan gambut serta menghentikan perusahaan seperti Sinar Mas adalah jalan satu-satunya untuk mencapai ini,” Maitar menambahkan.

Greenpeace meminta Presiden Yudhoyono untuk menerapkan segera moratorium (penghentian sementara) perusakan hutan yang bermanfaat untuk memberi ruang bagi implementasi program jangka panjang perlindungan hutan yang didukung oleh dana internasional. Moratorium semacam ini juga bisa meningkatkan investasi dan kebijakan yang terkait akan mendorong perbaikan di area perkebunan yang sudah ada, terutama perkebunan yang dimiliki oleh petani sawit skala kecil, serta pengembangan perkebunan di daerah non-hutan.

Greenpeace adalah organisasi kampanye global independen yang bertindak untuk mengubah sikap dan perilaku, untuk melindungi dan melestarikan lingkungan, dan mempromosikan perdamaian. [PR/GP]

http://www.greenpeace.org/seasia/report/caught-red-handed-how-nestle

IsLib "Proyek Theologis" US di Indonesia?

In the early 1980s, Nasir Tamara, a young Indonesian scholar, needed money to fund a study of Islam and politics. He went to the Jakarta office of the U.S.-based Ford Foundation to ask for help. He left empty-handed. The United States, he was told, was "not interested in getting into Islam."

The rebuff came from President Obama's mother, Ann Dunham, a U.S. anthropologist who lived in Indonesia for more than a decade. Dunham, who died in 1995, focused on issues of economic development, not matters of faith and politics, sensitive subjects in a country then ruled by a secular-minded autocrat.

"It was not fashionable to 'do Islam' back then," Tamara recalled.

Today, Indonesia is a democracy and the role of Islam is one of the most important issues facing U.S. policy in a country with many more Muslims than Egypt, Syria, Jordan and all the Arab countries of the Persian Gulf combined. What kind of Islam prevails here is critical to U.S. interests across the wider Muslim world.

"This is a fight for ideas, a fight for what kind of future Indonesia wants," said Walter North, Jakarta mission chief for the U.S. Agency for International Development (USAID), who knew Dunham while she was here in the 1980s.

It is also a fight that raises a tricky question: Should Americans stand apart from Islam's internal struggles around the world or jump in and try to bolster Muslims who are in sync with American views?

A close look at U.S. interactions with Muslim groups in Indonesia -- Obama's boyhood home for four years -- shows how, since the Sept. 11, 2001, attacks, rival strategies have played out, often with consequences very different from what Washington intended.

In the debate over how best to influence the country's religious direction, some champion intervention, most notably a private organization from North Carolina that has waded deep into Indonesia's theological struggles. But, in the main, U.S. thinking has moved back toward what it was in Dunham's day: stay out of Islam.

A change in public mood

In many ways, Indonesia -- a nation of 240 million people scattered across 17,000 islands -- is moving in America's direction. It has flirted with Saudi-style dogmatism on its fringes. But while increasingly pious, it shows few signs of dumping what, since Islam arrived here in the 14th century, has generally been an eclectic and flexible brand of the faith.

Terrorism, which many Indonesians previously considered an American-made myth, now stirs general revulsion. When a key suspect in July suicide bombings in Jakarta was killed recently in a shootout with a U.S.-trained police unit, his native village, appalled by his violent activities, refused to take the body for burial.

A band of Islamic moral vigilantes this month forced a Japanese porn star to call off a trip to Jakarta. But the group no longer storms bars, nightclubs and hotels as it did regularly a few years ago, at the height of a U.S. drive to promote "moderate" Islam. Aceh, a particularly devout Indonesian region and a big recipient of U.S. aid after a 2004 tsunami, recently introduced a bylaw that mandates the stoning to death of adulterers, but few expect the penalty to be carried out. Aceh's
governor, who has an American adviser paid for by USAID, opposes stoning.

Public fury at the United States over the Iraq war has faded, a trend accelerated by the departure of President George W. Bush and the election of Obama. In 2003, the first year of the war, 15 percent of Indonesians surveyed by the Pew Research Center had a favorable view of the United States -- compared with 75 percent before Bush took office.
America's favorability rating is now 63 percent.

There are many reasons for the change of mood: an economy that is growing fast despite the global slump; increasing political stability rooted in elections that are generally free and fair; moves by President Susilo Bambang Yudhoyono, a U.S.-trained former general who won reelection by a landslide in July, to co-opt Islamic political parties.

Another reason, said Masdar Mas'udi, a senior cleric at Nahdlatul Ulama, Indonesia's -- and the world's -- largest Islamic organization, is that the United States has backed away from overt intrusions into religious matters. A foe of hard-line Muslims who has worked closely with Americans, Mas'udi said he now believes that U.S. intervention in theological quarrels often provides radicals with "a sparring partner" that strengthens them. These days, instead of tinkering with religious doctrine, a pet project focuses on providing organic rice seeds to poor Muslim farmers.

In the immediate aftermath of the Sept. 11 attacks, Washington deployed money and rhetoric in a big push to bolster "moderate" Muslims against what Bush called the "real and profound ideology" of "Islamo-fascism. "Obama, promising a "new beginning between America and Muslims around the world," has avoided dividing Muslims into competing theological camps.
He has denounced "violent extremists" but, in a June speech in Cairo, stated that "Islam is not part of the problem."

North, the USAID mission chief, said the best way to help "champions of an enlightened perspective win the day" is to avoid theology and help Indonesia "address some of the problems here, such as poverty and corruption." Trying to groom Muslim leaders America likes, he said, won't help.

Rethinking post-9/11 tack

This is a sharp retreat from the approach taken right after the Sept. 11 attacks, when a raft of U.S.-funded programs sought to amplify the voice of "moderates." Hundreds of Indonesian clerics went through U.S.-sponsored courses that taught a reform-minded reading of the Koran.
A handbook for preachers, published with U.S. money, offered tips on what to preach. One American-funded Muslim group even tried to script Friday prayer sermons.

Such initiatives mimicked a strategy adopted during the Cold War, when, to counter communist ideology, the United States funded a host of cultural, educational and other groups in tune with America's goals.
Even some of the key actors were the same. The Asia Foundation, founded with covert U.S. funding in the 1950s to combat communism, took the lead in battling noxious strands of Islam in Indonesia as part of a USAID-financed program called Islam and Civil Society. The program began before the Sept. 11 attacks but ramped up its activities after.

"We wanted to challenge hard-line ideas head-on," recalled Ulil Abshar Abdalla, an Indonesian expert in Islamic theology who, with Asia Foundation funding, set up the Liberal Islam Network in 2001. The network launched a weekly radio program that questioned literal interpretations of sacred texts with respect to women, homosexuals and basic doctrine. It bought airtime on national television for a video
that presented Islam as a faith of "many colors" and distributed leaflets promoting liberal theology in mosques.

Feted by Americans as a model moderate, Abdalla was flown to Washington in 2002 to meet officials at the State Department and the Pentagon, including Paul D. Wolfowitz, the then-deputy secretary of defense and a former U.S. ambassador to Jakarta. But efforts to transplant Cold War tactics into the Islamic world started to go very wrong.
More-conservative Muslims never liked what they viewed as American meddling in theology. Their unease over U.S. motives escalated sharply with the start of the Iraq war and spread to a wider constituency. Iraq "destroyed everything," said Abdalla, who started getting death threats.

Indonesia's council of clerics, enraged by what it saw as a U.S. campaign to reshape Islam, issued a fatwa denouncing "secularism, pluralism and liberalism."

The Asia Foundation pulled its funding for Abdalla's network and began to rethink its strategy. It still works with Muslim groups but avoids sensitive theological issues, focusing instead on training to monitor budgets, battle corruption and lobby on behalf of the poor. "The foundation came to believe that it was more effective for intra-Islamic debates to take place without the involvement of international organizations, " said Robin Bush, head of the foundation's Jakarta
office.

Abdalla, meanwhile, left Indonesia and moved to Boston to study.

One U.S. group jumps in

While the Asia Foundation and others dived for cover, one American
outfit jumped into the theological fray with gusto. In December 2003, C. Holland Taylor, a former telecommunications executive from Winston-Salem, N.C., set up a combative outfit called LibForAll Foundation to "promote the culture of liberty and tolerance."

Taylor, who speaks Indonesian, won some big-name supporters, including Indonesia's former president, Abdurrahman Wahid, a prominent but ailing cleric, and a popular Indonesian pop star, who released a hit song that vowed, "No to the warriors of jihad! Yes to the warriors of love."
Taylor took Wahid to Washington, where they met Wolfowitz, Vice President Richard B. Cheney and others. He recruited a reform-minded Koran scholar from Egypt to help promote a "renaissance of Islamic pluralism, tolerance and critical thinking."

Funding came from wealthy Americans, including heirs of the Hanes underwear fortune, and several European organizations. Taylor, in a recent interview in Jakarta, declined to identify his biggest American donor. He said he has repeatedly asked the U.S. government for money but has received only $50,000, a grant from a State Department counterterrorism unit.

"You can't win a war with that," said Taylor, who is working on a 26-part TV documentary that aims to debunk hard-line Islamic doctrine. "People in Washington would prefer to think that if we do nothing we will be okay: just cut off the heads of terrorists and everything will be fine."

As the atmosphere has grown less hostile, Abdalla, the much-reviled American favorite, returned this year to Jakarta. He hasn't changed his liberal take on Islam but now avoids topics that fire up his foes. "I've changed. The environment has changed," he said. "We now realize the radical groups are not as dominant as we thought in the beginning."

Tired of being branded a fringe American stooge, he plans to run in an election next year for leadership of Nahdlatul Ulama, a pillar of Indonesia's traditional religious establishment. He doesn't stand much of a chance but wants to "engage with the mainstream instead of the periphery." His Liberal Islam Network doesn't get U.S. money anymore, skirts touchy topics on its radio show and no longer hands out leaflets in mosques.

"Religion is too sensitive. We shouldn't get involved," said Kay Ikranagara, a close American friend of Obama's late mother who works in Jakarta for a small USAID-funded scholarship program. Ikranagara worries about Islam's growing influence on daily life in the country, but she's wary of outsiders who want to press Indonesians on matters of faith.

"We just get in a lot of trouble trying to do that," she said.



***
By Andrew Higgins

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/10/24/AR2009102402279.html

DAFTAR 71 "TERSANGKA" TERORIS

Inilah daftar 71 "tersangka" teroris yang dilansir Mabes POLRI, baik yang sudah tewas, ditangkap maupun masih dalam pengejaran.

1. Dulmatin alias Mansyur alias Yahya Ibrahim alias Fahri Ardiansyah alias Joko Pitono alias Hamzah, asal Pemalang, ditembak mati 9 Maret 2010 di Jakarta.

2. Jaja alias Slamet alias Pak Tuo alias Pura Sudarmo alias Mamang asal Bandung, Jawa Barat, sebagai pengawas latihan. Ditembak mati tanggal 12 Maret 2010.

3. Ust Ardi alias Arham alias Arnold alias Enceng Kurnia, lulusan Mindanao, asal Bandung, sebagai unsur pimpinan, pengajar olahraga, pengurus logistik, ditembak mati 12 Maret 2010.

4. Uzt Mahfud alias Makhruf alias Joko Sulistyo alias Ridwan Prayoga asal Boyolali, unsur pimpinan, pelatih menembak /pengajar bongkar pasang senjata, bergabung dengan MUGHOSIT, MILF, di Pos Pawas, Damaketing, Ligawason Mars, Mindanao, ex tahanan ISA Malaysia, ditangkap 12 Maret 2010.

5. Uzt Abu Yusuf alias Mustaqim (DPO), asal Lampung, pimpinan latihan, pelatih menembak, dan map reading, lulusan Akmil JI Camp Hudaibiyah, Mindanao.

6. Uzt Ziad alias Deni Suratmo alias Toriq (DPO) asal Solo.

7. Uzt Ubaid alias Adi alias Jakfar (DPO) asal Magetan

8. Abu Asma alias Pandu (DPO) asal Solo.

9. Rakhmat alias Tono alias Bayu Seno (DPO) asal Solo.

10. Usman alias Gito (DPO) asal Lampung direkrut Uzt Mansyur.

11. Firin alias Rambo asal Solo, direkrut Uzt Mansyur.

12. Sapta Adi bin Robert Bakri alias Abu Sidiq alias Syailendra alias Abu Mujahid alias Ismet Hakiki, asal Pandeglang, Banten, ditangkap 22 Februari 2010.

13. Yudi Zulfahri alias Barok, asal Aceh, STPDN 2006, ditangkap 22 Februari 2010.

14. Zakki Rachmatullah alias Zainal Muttakin alias Abu Zaid, asal Pandeglang, Banten, ditangkap 22 Februari 2010.

15. Maskyur Rahmad, asal Aceh, ditangkap 23 Februari 2010.

16. Surya alias Abu Semak Belukar, asal Aceh, ditangkap 25 Februari 2010.

17. Heru alias Abu Zahru, asal Lampung/Wonogiri, ditangkap 26 Februari 2010.

18. Azam alias Imanudim asal Aceh ditangkap 26 Februari 2010.

19. Afif alias Sunakim, asal Karawang, Jawa Barat, ditangkap 1 Maret 2010.

20. Fariz alias Deni Suhendra, asal Karawang, Jawa Barat, ditangkap 1 Maret 2010.

21. Adit al Hafiz alias La Ode Afid, asal Rawamangun, Jakarta, ditangkap 1 Maret 2010.

22. Umar alias Mohtar Hairi, asal Tanah Abang ditangkap, 1 Maret 2010.

23. Agus Wasdianto alias Hasan alias Nasim, pelaku bom Cimanggis. Asal Depok, ditangkap 1 Maret 2010.

24. Adi Munadi alias Badru, asal Jakarta, ditangkap 1 Maret 2010.

25. Iwan Suka Abdulah, asal Aceh Besar, ditembak mati 3 Maret 2010.

26. T. Marzuki alias Tengku, asal Aceh, ditembak mati 4 maret 2010.

27. Deni Sulaiman alias Sule, asal Lampung, ditangkap 4 Maret 2010.

28. Adam alias Ade, asal Pandeglang, Banten, ditangkap 5 maret 2010.

29. Moh Sofyan Tsauri, asal Depok, ditangkap 6 maret 2010 di Jakarta.

30. Sutrisno asal Jakarta ditangkap 6 Maret 2010.

31. Tatang asal Jakarta ditangkap 6 Maret 2010.

32. Abdi asal Jakarta ditangkap 6 Maret 2010.

33. Andre alias Tengku Ahmad asal Aceh Utara, ditangkap 9 Maret 2010.

34. Ridwan alias Niko asal Sulawesi Selatan ditembak mati 9 Maret 2010.

35. Hasan Nur alias Blackberry, asal Filipina, ditembak mati 9 Maret 2010 di Jakarta.

36. Bakti Rasnah alias Abu Haikal asal Padang, Sumbar ditangkap 9 Maret 2010 di
Jakarta.

37. Syaiful Siregar alias Imam asal Medan ditangkap 9 Maret 2010 di Jakarta.

38. Abu Barok alias Pendi alias Umar Ali Umar Yusuf asal Lampung ditangkap 12 Maret
2010.

39. Muhamad Yunus ditangkap 12 Maret 2010.

40. Ali alias Hendra Ali asal Jakarta/Belawan ditangkap 12 Maret 2010.

41. Fajar alias Adi asal Lampung / Yogyakarta ditangkap 12 Maret 2010.

42. Gema Awal Ramadhan alias Ahmad alias Abu Heidir asal Medan, Tapanuli Selatan, lulusan STPDN 2005, kerja di Pemda Sumedang, ditangkap 12 Maret 2010.

43. Ibnu Sina asal Pandeglang, Baten ditangkap 12 Maret 2010.

44. Taufik asal Medan ditangkap 12 Maret.

45. Tengku Mukhtar alias Faruqy asal Aceh Utara, panglima tandhim Al Qaeda wilayah Pasee, ex panglima laskar FPI Aceh, ex bergabung dengan GAM Pasee, ditangkap 16 Maret 2010 di Lhoksumawe.

46. Agam Fitriadi alias Afit alias Syamil asal Aceh , lulusan STPDN 2005, penerima
tamu di ruko Banda Aceh, ditangkap 17 Maret 2010 di Banda Aceh.

47. Abu Rimba alias Munir alias Abu Uteun asal Aceh, ditangkap 18 Maret 2010 di Aceh
Besar dengan 1 senjata api AK-47 dan 5 magazen beserta 129 peluru.

48. Abdulah Sonata (DPO) ex napi kasus terorisme yg menyembunyikan Dr Azahari dan Noordin M Top, terlibat dalam perencanaan latihan dan rekrutmen peserta latihan militer.

49. Pak Tuo alias Saptono (DPO) asal Bandung, salah satu pemegang saham ekspedisi
Sajirah.

50. Maulana alias Mukhlis alias Ruslan alias Lukman alias Zakaria (DPO) asal Bogor, bergabung dengan MILF di Pos Pawas, Mindanao, ex Tahanan ISA Malaysia, tersangka percobaan pembunuhan Matori Abdul Jalil, sebagai fasilisator latihan militer ini.

51. Mus'ab alias Subgho alias Holil (DPO) bersama Dulmatin di Pamulang melakukan
Pengkajiam sisi Ruqyat dalam taklim.

52. Kamal alias Abdul Hamid (DPO) asal Majalengka sesuai instruksi Abu Yusuf alias
Mustaqim untuk mencari target Amaliyah di Banda Aceh. Telah melakukam survei tempat-tempat yang akan menjadi target.

53. Tongji alias ustad Warsito alias Hasbi (DPO) alamat di Pamulang.

54. Ali alias Fani (DPO) asal Pamulang, menikah dgn adik istri Dulmatin alias Hamzah
dari Lampung.

55. Babe alias Abu Hamzah alias Reza (DPO), sepupu artis "Cinta Fitri" Shireen Sungkar, asal Ciledug Jakarta.

56. Abu Abi alias Yusuf asal Pandeglang, Banten (DPO).

57. Rauf alias Kholik asal Pandeglang, Banten (DPO).

58. Fadil asal Jawa Tengah (DPO).

59. Zuhair asal Jawa Tengah (DPO).

60. Nukman asal Banda Aceh (DPO).

61. Muhsin alias Imam Muda alias Aconk (DPO) asal Keudee Lampoh Saka, Sigli,
kabupaten Pidie Aceh.

62. Ismail (DPO).

63. Wajah Cina (DPO) asal Pandeglang anak angkat Saptono.

64. Taufik alias Abu sayyaf alias Alek alias Nurdin (DPO) asal Pante Cruem, Padang Tiji, kabupaten Pidie, wakil panglima Al-Qaeda wilayah Pidie.

65. Azwani alias Abu Mus'ab alias Maratunsi (DPO) asal Gempong Awee Geutah, Peusangan, kabupaten Bireun, panglima Al Qaeda wilayah Batee Iliek, pernah latihan
menembak di lapangan tembak markas Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat.

66. Abu Rincung, asal Lhoksujon (DPO).

67. Abid (DPO) asal Parang Sekuring, Aceh Utara.

68. Alek (DPO) asal Parang Sekuring, Aceh Utara.

69. Anu Syam, alias Syamsudin (DPO).

70. Ayub alias Abu Ishak (DPO) asal Sukmajaya Depok, ponpes Ust Aman Abdurrahman.

71. Ima alias Yasir alias Harun (DPO) asal Jakarta.

Somasi Sony Corp atas Sony-AK: Kenapa Kuasa Hukumnya Bungkam?

"Trade mark tidak pernah memberikan perintah untuk langsung mensomasi Sony AK, hanya meminta notifikasi dan finding fact (mencari fakta) dari HHP, apakah perlu diteruskan untuk mengambil langkah hukum atau tidak," kata Rini F. Hasbi, Senior Manager Head of Marketing Communications Sony Indonesia.

Surat Somasi Overacting

Berdasar pernyataan diatas, jika benar dan kantor hukum HHP tak juga melakukan konfirmasi, maka benar jika publik akan mendapat kesan bahwa HHP dalam hal ini overacting.

Tanpa berpanjang lebar, berikut ini adalah poin-poin dari kutipan surat somasi kuasa hukum Sony Corp. yang antara lain menyatakan alasan-alasan kenapa surat somasi harus dikirimkan ke Sony AK.

Bahwa merek Sony telah terdaftar untuk barang dan jasa tertent sebagaimana disebutkan hal ini termasuk barang kelas 9 (peralatan pemroses data, komputer dan lain-lain), jasa kelas 35 (periklanan, manajemen usaha, dan lain-lain) dan jasa kelas 41 (pendidikan, penyediaan pelatihan, hiburan dan lain-lain). Sebab itu, Sony-AK.com dianggap melanggar penggunaan merek Sony dari salah satu kategori tersebut.

Kutipan isi somasi tersebut:

Klien kami mengetahui bahwa Saudara Sony Arianto Kurniawan telah menggunakan nama domain http://www.sony-ak.com, yang menggunakan merek "SONY" untuk hal-hal yang berhubungan dengan situs jaringan dan pusat pengetahuan informasi teknologi (internet, program jaringan, database, sistem operasi dan manajemen pengetahuan).

Nama domain http://www.sony-ak.com secara visual memiliki persamaan pada keseluruhannya dan menyerupai merek "SONY". Klien kami yakin bahwa berdasarkan Undang-Undang Merek, penggunaan merek "SONY" merupakan suatu pelnggaran hak-hak atas merek "SONY" milik klien kami, SONY CORPORATION. Terlebih nama domain tersebut dipergunakan oleh Saudara Sony Arianto Kurniawan untuk jasa-jasa yang dilindungi dalam pendaftaran merek "SONY" milik klien kami sebagaimana telah kami uraikan di dalam butir di atas.

Dokumen itu juga menyebutkan tentang penggunaan domain Sony-AK.com oleh Sony Arianto Kurniawan yang dianggap dapat menimbulkan dampak negatif.


Klien kami yakin bahwa penggunaan merek "SONY" dalam nama domain dan situs jaringan Saudara menimbulkan pandangan yang keliru kepada masyarakat dan memberikan kesan kepada publik bahwa nama doain atau situs jaringan Saudara adalah sama dengan nama-nama domain milik klien kami, padahal pada kenyataannya tidak sama. Pandangan yang keliru ini tentu saja dapat mengakibatkan kerugian bagi usaha dan nama baik klien kami.

Klien kami, SONY CORPORATION, sangat prihatin dengan kemungkinan pelanggaran merek "SONY" miliknya dan siap untuk melindungi hak-hak atas merekanya di Indonesia dan terhadap reputasi merek "SONY" miliknya. Klien kami, SONY CORPORATION, tidak pernah ragu untuk mengamil langkah-langkah hukum dalam menegakkan hak-hak atas mereknya dan tetap konsisten dalam mengambil tindakan terhadap setiap pelanggaran atas mereknya di Indonesia.


Jadi, SONY yang memang memberikan perintah atau kuasa hukum yang membuat penafsiran sendiri tentang "notifikasi" dan "finding fact"?

Adapun soal "menimbulkan dampak negatif", ternyata somasi ini lebih luas dampak negatifnya dalam pencitraan dibanding konten blog sony-ak.com yang sejauh ini tidak ada atau belum ada konsumen produk SONY merasa terganggu; begitu juga Sony-AK yang tidak menggunakan blognya untuk mengambil keuntungan apapun dari kegiatan usaha SONY Corp.

Bahkan sejak awal Sony-AK memberikan notifikasi pada bagian bawah blognya, "Sony AK Knowledge Center personal knowledge sharing media already online since 2003. All rights reserved. For inquiry please drop e-mail at info@sony-ak.com
Sony AK Knowledge Center is not related to or affiliated in any way with Sony Corporation Japan"
, kurang apalagi?

Berlarut tanpa konfirmasi dari pengirim somasi, dampak negatif pencitraan itupun kini makin terasa dan meluas dengan munculnya grup di Facebook sebagai bentuk solidaritas onliners dan para blogger.

Jika memang pihak kuasa hukum yang salah menterjemahkan pesan klien, bisa jadi, dengan kerugian yang ditimbulkan, baik klien maupun publik yang telah terusik akan beramai-ramai mensomasi kantor hukum HHP. Jadi, kita tunggu saja, apakah pihak HHP segera merilis keterangan publik mengenai somasi terhadap blogger sony-ak.

Akhir Penculikan 2 Presiden

NewsTNT-Jarkata 24 Maret 2010-

Kunjungan Presiden UZA ke IZA rupanya menjadi keberhasilan para teroris; tak hanya berhasil 'melumpuhkan' kekuasaan kedua simbol negara demotrasi tersebut, namun juga berhasil menghabisi keduanya secara heroik, berkat dukungan para pengendara kendaraan roda empat sepanjang Jalan Gatot Soeroloyo menuju Senajan City.

Aksi heroik para teroris itu ditayangkan oleh jaringan televisi TNT secara live, dimana gambar seluruh adegan diambil dari Helicopter. Aksi para teroris yang menculik kedua Presiden tersebut berlangsung di puncak gedung Hotel Mulya, Jarkata.

Setelah 30 menit negosiasi antara pimpinan teroris dengan pimpinan kepolician setempat beserta para komandan pengawal presiden, akhirnya diperoleh kesepakatan bahwa keputusan akan diserahkan kepada rakyat yang diwakili para pengendara kendaraan bermotor yang mulai marah kepada teroris maupun polici karena jalanan jadi macet.

Hasil negosiasi tersebut adalah pilihan kepada pengendara kendaraan untuk mengumpulkan tebusan senilai 1 Triliun [cek/giro/tunai] atau mengumpulkan bensin untuk membakar kedua presiden.

Dalam 15 menit aksi donasi yang digalang polici, teroris dan paswalpres, tak satupun pengendara menyumbangkan uang untuk tebusan, semua memilih menyumbangkan bensin mulai dari 1 liter hingga 10 liter. Dan 10 menit kemudian, jalanan kembali lancar meski dengan puncak Hotel Mulya yang masih mengepul memamerkan asap bau daging gosong.

Jalanan kembali lengang, semua orang larut dalam kesibukan, termasuk para demonstran pun berangsur pulang yang tadinya memenuhi jalanan menentang kebijakan pro-UZA dan rencana kerjasama 6 Bidang yang merugikan IZA.

Sony vs Sony: Kajian & Analisa Biro Investigasi Independen

Berkas Utama - Kajian Analis Biro Investigasi Independen
Lampiran 1 - Kutipan somasi Sony Corp via kantor Hukum Hadiputranto, Hadinoto & Partners
Lampiran 2 - Testimoni Blogger, Pegiat IT, Analis Persaingan Usaha, Praktisi Hukum, Praktisi PR dan Marcomm

***

Daftar Orang Terkaya Dunia 2010 Versi Majalah Forbes

Carlos Slim Helu kembali meraih gelar orang terkaya dunia versi majalah Forbes pada Rabu (10/3). Total kekayaan Slim yang mencapai US$ 53,5 miliar ini melampaui kekayaan Bill Gates dan Warren Buffet.

Slim menjadi orang pertama dari luar Amerika Serikat (AS) yang memimpin jajaran miliarder dunia dalam 16 tahun terakhir. Nilai kekayaan Slim yang membangun kerajaan telekomunikasi sejak dua dekade lalu, meningkat sebesar US$ 18,5 miliar dalam setahun terakhir.Di peringkat kedua, ada Bill Gates yang kekayaannya naik US$ 13 miliar menjadi US$ 53 miliar. Lalu, di urutan ketiga adalah pemilik Berkshire Hathaway Inc., Warren Buffet, dengan kekayaan naik US$ 10 miliar menjadi U$ 47 miliar.

Ini yang kedua kalinya sejak 1995 Gates tidak meraih peringkat pertama. Ranking 20 orang terkaya dunia versi Forbes adalah:

1. Carlos Slim (Mexico) - 53.5 milyar dolar AS, telekomunikasi
2. Bill Gates (USA) - 53 milyar dolar AS, Microsoft
3. Warren Buffett (USA) - 47 milyar dolar AS, Berkshire Hathaway
4. Mukesh Ambani (India) - 29 milyar dolar AS, Petro kimia, minyak dan gas.
5. Lakshmi Mittal (India) - 28.7 milyar dolar AS, Baja.
6. Larry Ellison (USA) - 28 billion, Oracle
7. Bernard Arnault (France) - 27.5 milyar dolar AS, LVMH
8. Eike Batista (Brazil) - 27 milyar dolar AS, penambangan, minyak.
9. Amancio Ortega (Spain) - 25 milyar dolar AS, pengusaha.
10. Karl Albrecht (Germany) - 23.5 milyar dolar AS, supermarkets
11. Ingvar Kamprad & family (Sweden) - 23 milyar dolar AS, Ikea
12. Christy Walton & family (USA) - 22.5 milyar dolar AS, Walmart
13. Stefan Persson (Sweden) - 22.4 milyar dolar AS, Hennes & Mauritz
14. Li Ka-shing (Hong Kong) - 21 milyar dolar AS, campur-campur
15. Jim Walton (USA) - 20.7 milyar dolar AS, Walmart
16. Alice Walton (USA) - 20.6 milyar dolar AS, Walmart
17. Liliane Bettencourt (France) - milyar dolar AS, L'Oreal
18. S. Robson Walton (USA) - 19.8 milyar dolar AS, Walmart
19. Prince Alwaleed Bin Talal Alsaud (Saudi Arabia) - 19.4 milyar dolar AS, Investasi
20. David Thomson & family (Canada) - $19 milyar dolar AS, berita dan perusahaan informasi Thomson Reuters.

Orang terkaya di Asia
Di Asia, pria yang mendapat predikat sebagai orang terkaya di Asia adalah Mukesh Ambani. Pemilik perusahaan penyulingan dan eksplorasi energi Reliance Industries Ltd. yang berbasis di Mumbai ini berada di urutan keempat dunia. Nilai kekayaan Ambani mencapai US$ 29 miliar, naik US$ 19,5 miliar dari posisi tahun lalu.
Orang India lainnya yang berada di jajaran orang kaya dunia adalah Lakshmi Mittal, CEO produsen baja terbesar dunia ArcelorMittal. Mittal menyodok ke posisi kelima dari posisi kedelapan pada tahun lalu. Nilai kekayaan Mittal mencapai US$ 28,7 miliar, naik US$ 9,4 miliar dari tahun lalu.

Mojopia-Telkom Siap Tampung 1000 UKM


=Saat ini sudah ada puluhan UKM yang mendaftar=

"Dengan Mojopia sebagai perusahaan lokal, kami akan mengembangkan industri e-commerce dan agregasi konten dalam rangka mendukung para pelaku UKM untuk dapat saling terhubung dalam pelaksanaan transaksi bisnis," kata Eddy Kurnia, Vice President Public and Marketing Communication Telkom.

Sesuai kompetensi dan kapasitas, Telkom akan memberikan perhatian dan dukungan serius terhadap pengembangan UKM di Indonesia. Upaya ini dilakukan melalui Mojopia, portal e-commerce besutan PT Metranet, salah satu anak perusahaan PT Multimedia Nusantara (Metra) yang bernaung dalam Telkom Group. Mojopia fokus pada tiga layanan untuk mendukung platform baru Telkom yakni dibidang e-commerce, content, dan communication.

UKM yang ingin menjadi merchant agar bisa menjajakan dagangannya secara gratis di Mojopia, dapat mendaftar secara online yang mana tahun ini daya tampung yang disediakan hingga 1000 penjual dan display untuk lebih dari 100 ribu barang.

Mojopia membagi barang yang dijual ke dalam beberapa kategori seperti handicraft, elektronik, produk fashion, peralatan otomotif, perlengkapan kesehatan dan kecantikan, sampai keperluan bayi.

Eddy Kurnia berharap dengan Mojopia sebagai pilar Telkom bidang e-commerce, content, dan communication, dapat mendorong semangat kewiraswastaan dan menjadikan Mojopia sebagai sentra jual beli online terbesar di Indonesia.

Harapan Eddy tentu beralasan dengan melihat pertumbuhan jumlah pengguna internet dan mobile web Indonesia yang sangat pesat. Data pada 2009, ada sekitar 45 juta pengguna Internet di Indonesia.

Angka diatas akan terus naik di tahun ini karena dengan kemudahan akses internet mobile, Asia Digital Marketing Association (ADMA) mencatat pada tahun 2009 ada 128 juta pengguna telepon selular di Indonesia yang kini diperkirakan telah menjadi 159 juta dan akan meningkat lagi menjadi 233 juta di akhir tahun 2010.

Tajuk Suara Karya: 39 Tahun Kami Mengabdi

Kamis, 11 Maret 2010

HARI ini, Harian Umum Suara Karya agak tampil beda dibanding hari-hari sebelumnya. Di halaman utama (I) kami menampilkan satu artikel (berita) komentar dari berbagai kalangan-tokoh politik, pemerintah, pelaku dan pengamat ekonomi, pasar modal, sampai pada mereka yang bergelut di bidang olahraga, hiburan, dan lainnya-tentang penilaian mereka terhadap Suara Karya. Ini sengaja kami lakukan guna menampung berbagai komentar berkaitan dengan genap 39 tahun Suara Karya berkiprah di dunia media massa.

Ucapan selamat secara lisan beberapa hari terakhir terus mengalir. Sejak kemarin karangan bunga pun berdatangan ke kantor (Redaksi dan Bidang Usaha) Suara Karya di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta. Dan berbagai rekanan, perusahaan milik negara, perusahaan swasta, dan organisasi kemasyarakatan juga memberikan ucapan selamat dalam bentuk pemasangan iklan ucapan selamat ulang tahun di koran ini.

Sejak berkiprah di dunia informasi mulai 11 Maret 1971, Suara Karya telah melalui berbagai musim (era). Dalam 39 tahun mengabdi, sejalan dengan pergantian kepemimpinan negeri-mulai dari era Presiden Soeharto, kemudian BJ Habibie, Gus Dur, Megawati Soekarnoputri, dan kini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono-harian ini telah mengalami dan merasakan turun naiknya politik, ekonomi, dan lainnya. Pernah berada di puncak kejayaan, kemudian terhempas akibat dampak deraan resesi ekonomi 1997-1998.

Tapi kini-setelah sempat melalui perawatan intensif di "Ruang ICU", terseok-seok dihantam badai kebebasan persaingan media massa memasuki era reformasi-Suara Karya masih bisa bernapas lega. Kepercayaan yang masih tumbuh dari rekanan, instansi pemerintah dan swasta, organisasi kemasyarakatan, kalangan politik, serta para pembaca setia, membuat Suara Karya bisa bertahan.

Koran ini tidak ikut tergulung ombak reformasi, mati tertelan masa seperti dialami banyak media massa termasuk yang baru muncul terdorong euforia menyambut kebebasan pers dan penerbitan media massa. Tapi jangan dikira kami bisa lolos dari "maut" dengan mudah, tetapi melalui perjuangan amat berat dan terseok-seok. Bahkan sebagian besar dari "awak" media ini sempat berada di tubir keputusasaan.

Suara Karya bisa bertahan berkat ketabahan dan pemikiran yang matang. Sangat hati-hati menyikapi "hura-hura" berlebihan banyak pihak dalam menyikapi reformasi. Agar tak ikut tergilas, seperti kebanyakan media massa lain, Suara Karya melakukan perubahan paradigma dalam pemberitaan, terutama dalam penyajian informasi yang harus seaktual mungkin, faktual. Semua disajikan secara kritis, objektif, proporsional, dan independen. Tidak hanya sumber-sumber berita, elite berbagai partai, tokoh masyarakat yang mendapat tempat di media ini, tetapi para penulis dari "aliran" mana pun bebas berpendapat di Suara Karya. Tak ada sumber dan penulis yang "dicekal".

Hasilnya tidak sia-sia. Upaya yang dilakukan membuahkan hasil. Berita-berita yang disajikan-meski tak jarang membuat kuping pemerintah atau yang menjadi sasaran pemberitaan memerah-ternyata disenangi banyak kalangan. Bahkan kerap pula berita-berita Suara Karya dinilai sangat pedas, namun penuh tanggung jawab dan masih dalam batas toleransi.

Sebagai media massa, Suara Karya menemukan perannya, ikut memengaruhi pendapat masyarakat dalam segala hal, terlebih dalam bidang politik, ekonomi, dan hukum. Koran ini bisa tampil menjadi referensi bagi para pengambil keputusan di lingkungan pemerintahan, politik, profesional, pengelola BUMN, pimpinan daerah, tokoh masyarakat, mahasiswa dan lainnya. Karena merasa masih diperlukan, maka ke depan Suara Karya akan terus berjuang agar tidak mengecewakan. Kami berterima kasih atas kepercayaan hingga saat ini. Semoga hari esok semakin cerah.***

http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=248397

PBNU Luncurkan NUMO, Mobil Observatorium Keliling

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan Muktamar ke-32, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) melalui Lajnah Falakiyah akan menyelenggarakan acara peluncuran Mobil Observatorium Keliling NU dengan nama NUMO. Dilengkapi dengan seperangkat teleskop dan sistem komputerisasi, mobil ini akan bergerak dari pesantren ke pesantren di berbagai daerah untuk memperkenalkan lebih jauh dunia astronomi kepada para santri.

Peluncuran dilaksanakan pada hari ini, Rabu 10 Maret 2010 pukul 19.00 – 22.00 Wib bertempat di Halaman Gedung PBNU Jl Kramat Raya No. 164 Jakarta Pusat dengan rangkaian acara antara lain; Makan malam (19.00-19.30) dilanjutkan Pembukaan dengan Pembacaan ayat suci Al-Qur’an serta Laporan Ketua Lajnah Falakiyah PBNU.

Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi akan memberikan taushiyah sekaligus memimpin peluncuran NUMO.

Acara ini terbuka dapat disaksikan masyarakat umum dimana akan ada Demontstrasi NUMO serta Kesan-pesan dari Menteri Agama, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Pendidikan Nasional dan beberapa tokoh lainnya.

Acara yang mengundang wartawn berbagai media cetak, elektronik dan portal online ini direncanakan berakhir pada pukul 22.00.


Demonstrasi NUMO

NUMO sebuah nama bagi observatorium keliling yang dalam bahasa Arab disebut
al-marshodu al-falaki al-jauli, produk Lajnah Falakiyah PBNU.

NUMO singkatan dari Nahdlatul Ulama Mobile Observatory dan juga singkatan dari Nusantara Mobile Observatory dirancang dan dirakit oleh Biro Litbang Lajnah Falakiyah PBNU yang dikoordinasi oleh penggagas dan perancang Hendro Setyanto M.Si. dan di bawah pengawasan dan pengarahan langsung dari Ketua Lajnah.

NUMO merupakan sebuah unit observatorium keliling yang dirancang di sebuah
mobil minibus dengan kelengkapan dan fasilitas berupa Mobil dengan Atap Geser yang merupakan bentuk modifikasi pertama pada sebuah minibus; Ketinggian Atap memungkinkan orang di dalam bisa berdiri; memiliki 2 pintu depan dan 2 pintu samping serta 1 pintu belakang; kapasitas 3-4 orang dengan kursi di belakang dapat dilipat; dan Ban serep di bawah mobil.

Adapun kelengkapan Interiornya antara lain AC, radio tape, sound system, instalasi listrik, genset, lemari, dry cabinet, GPS, Mounting, teropong, TV /layar monitor 32 inch. Selain itu NUMO juga dilengkapi dengan komputer lengkap dengan printer dan koneksi internet, DVD player, LCD, theodolit, gawang lokasi, rubu’, tongkat istiwa’ dan globe.


NUMO sebuah observatorium keliling dapat dioperasikan dimana saja dan dapat
digunakan untuk observasi bulan [rukyatul hilal, perjalanan bulan, rukyah bulan tua]; observasi matahari terutama untuk mengetahui waktu shalat; observasi Bintang Komet dan lain-lain; observasi gerhana matahari dan gerhana bulan; mengukur arah kiblat; menghitung waktu shalat; pelayanan konversi tanggal; dapat terhubung dengan data dari Institusi Astronomi International; potret observasi dapat ditayangkan ke monitor; dapat membangkitkan aliran listrik sendiri; diklat hisab rukyah; dan media pendidikan bagi sekolah-sekolah.



Cara mengoperasikan NUMO

Pada dasarnya pengoperasian NUMO sama dengan pengoperasian teleskop pada umumnya. Akan tetapi karena berada di sebuah unit Mobil perlu diikuti urutannya mulai dari memposisikan Mobil pada salah satu arah mata angin (Utara dan Selatan lebih
utama; kemudian memasang Statip Mobil; membuka atap Mobil, lalu memasang Mounting Teleskop; memasang Teleskop dan diarahkan ke barat; memasang detector yang diperlukan; lalu menghubungkansistem dengan Instalasi Listrik. Berikutnya adalah memasang TV LCD dan Sound System; maka sistem siap digunakan untuk pengamatan hilal, pengamatan gerhana, pengamatan komet atau bintang dan lain-lain. Selamat mencoba! [Mahar]

"Kemplang"

Musim mobilisasi massa, maklum, negeri ini dibangun dengan cara keroyokan, pathing geruduk, ng[k]ebo, saling menggoyang.

Saat berbagai kubu menuntut pelurusan sesuatu yang bengkok, melenceng dari jalur, menyebabkan anjloknya rel jalannya pemerintahan negeri ini, disisi lain, para penjilat juga memobilisasi massa, tapi mereka menyerukan soal "kemplang", makanan rakyat-lauk dari singkong parut yang digoreng, diramu dengan sambal bawang, ketumbar dan irisan lembut daun seledri.

O, ternyata bukan kemplang yang itu, tapi kemplang yang mungkin padanan bahasanya 'tamplek' atau tampek atau apapun yang menyebabkan perubahan arah gerak suatu benda agar menuju arah lain. misalnya dalam permainan bulutangkis, agar shuttlecock berbalik arah ke penyerang maka pemain harus menamplek, mengemplang shuttlecock yang diarahkan padanya.

Lha, kalau yang dikemplang adalah pajak?

Soal pajak, saya pernah menggagalkan atau setidaknya menamplek niat baik seorang wajib pajak, karena sedang liputan soal pembuatan NPWP tahun lalu, maka saya jadi sering ke kantor pajak.

Ceritanya berawal, juga berakhir, dari soal kenapa warga negara yang seharusnya masih disubsidi juga harus membayar pajak, dan kemana sih larinya pajak itu? APBN? berapa persen APBN teralokasikan dengan benar? Kalau saya bukan memilih jadi "Wajib Pajak" karena saya sedari awal punya alasan, seperti sudah membayar zakat dan infaq, tak mau kena pajak berlapis, dan sebagian uang pajak itu untuk memfasilitasi orang baik sehingga berubah jadi jahat dengan korupsi.

Wajib pajak yang terkemplang niatnya dengan alasan saya itu benar-benar memutuskan untuk mengikuti jejak saya, padahal dari kumis dan jenggotnya saya kira usianya 10 tahun diatas saya, atau bahkan lebih.

Maka dalam sebuah perbincangan dengan bekas pejabat negara yang tergolong bersih dan suka bersih-bersih, beliau bercerita banyak tentang lingkungan kerjanya yang kalau tidak dikuat-kuatkan, dia sudah mundur sejak awal tahun ia menjabat.

Saya belum sempat berbincang dengan Aburizal Bakrie, klan pribumi yang sukses menjadi pengusaha, sebuah "penyimpangan tradisi" dalam hukum ekonomi negeri ini, 'masa' pribumi bisa sukses?", begitu kira-kira ungkapan yang pas mengingat selama ini kentalnya komunisme china telah menguasai perdagangan hilir sampai hulu negri ini.

Andai saya bertemu Bang Ical, saya mau bertanya:
"Bang, bener nggak sih perusahaan abang mengemplang sebagian pajak?"

Saya berharap mendapat jawaban begini,
"Mengemplang? tentu tidak, hanya menunda saja karena yang teriak-teriak menagih pajak saya itu kan karena menganggap tahun ini "kering"?"

"Maksud abang?" saya pura-pura blo'on, padahal cuma bodho dan kelewat polos.

"Begini, kalau aku tunda sebentar pembayaran pajak untuk mengembangkan perusahaan, banyak keluarga tertolong karena mereka tetap bekerja dan mendapatkan nafkah." Kira-kira begitulah mantan menkokesra tersebut memberi penjelasan, menunjukkan kematangan pejabat negara yang tak mau melihat rakyatnya kelaparan, ia tidak cocok jadi politisi rupanya, karena bagi politisi perut rakyat yang lapar adalah alat agar dengan goceng atau ceban bisa diberangkatkan dalam mobilisasi massa.

"Coba Har, kalau saya bayar sekarang, lunas, apakah akan mengurangi rakyat yang kelaparan, atau berada dibawah garis kemiskinan? mungkin akan bertambah, karena uang itu hanya dikuasai oleh segelintir orang yang tidak biasa berbisnis, tapi menjadikan uang sebagai alat politik." Jelasnya gamblang.

"Berarti abang tidak rela uang hasil kerja abang
dikorupsi?"

"Bukan soal rela atau tidak rela, itu kan urusan sama Tuhan, tapi ada prioritas yang harus didahulukan."

"Soal Lapindo, bagaimana?"

"Lapindo itu kan mudah, ada yang harus diselesaikan secara hukum perdata, ada unsur yang harus ditinjau kemungkinannya tersangkut hukum pidana, dan ada yang harus dipertanggung jawabkan secara moral. Yang sudah terselesaikan dengan baik, warganya sekarang lebih maju, lebih sejahtera, sampai mengantri kuota haji dalam 3 tahun terakhir. Yang belum selesai itu kan karena mereka dipolitisir, ya kasusnya, ya orang-orangnya."

"Ooo..." kata saya dalam 3 huruf sama sejajar yang tak sempat terucap, hanya jadi sebentuk lingkaran kecil dalam sebuah kemonyongan mulut, tak cukup untuk memasukkan sepotong kemplang dari warung nasi pinggir jalan Pakelan, warung Mbok Eblek.