|Call Center NTMC POLRI (Kode Area) "500669" atau SMS "9119", Darurat Kamtibmas Telp 110 (dari Telkomsel) atau 021-110 (dari selain telkomsel)|

A+ per detik

Haris Rusly: Kami Ingin Membuka Kebohongan SBY

MENYIKAPI rekomendasi Tim Delapan yang menyebut dugaan adanya praktik mafia hukum dalam kriminalisasi terhadap dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum dengan Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2009.
Belum genap delapan bulan, dari dua tahun masa kerja, keberadaan Satgas digugat. Satgas dinilai hanya membawa kepentingan Presiden dalam penegakan hukum dan menjadi bagian dari politik pencitraan . Kini Kepres pembentukan Satgas di-judicial review atau diuji materi ke Mahkamah Agung (MA) oleh Haris Rusly. Anggota petisi 28 ini menilai, satgas tidak ubah institusi kehumasan yang hanya melakukan konferensi pers. Bagaimana pandangan Haris soal Satgas. Apa alasan apa dia mengajukan judicial review? Berikut petikan wawancaranya.

 Apa alasan Anda mengajukan uji materi?
 Ada tiga alasan, yakni filosofos, historis, dan yuridis. Secara filosofis, kita tengah menghadapi persoalan pokok terkait politik kenegaraan. Di antaranya telah terjadi tumpang tinding kewenangan antara institusi kenegaraan, terutama penegak hukum. Jika kita lihat kebelakang lagi, kasus Cicak versus Buaya telah cukup menggambarkan terjadi benturan kepentingan dan kewenangan antarinstitusi penegak hukum.
Dan bukan hanya institusi penegak hukum, benturan antara institusi juga terjadi meluas, baik vertikal maupun horizontal. Contoh benturan vertikal terjadi antara presiden dengan gubernur. Ini terjadi saat gubernur tidak menjalankan kebijakan pemerintah pusat dengan alasan otonomi daerah.
Seharusnya presiden mampu mengatasi tumpang tindih kewenangan dengan mengambil terobosan drastis dengan menata ulang ketatanegaraan. Mafia kasus makin berkuasa bukan hanya karena kelemahan institusi penegak hukum, tetapi lebih karena terjadi benturan antarinstitusi penegak hukum.
Kedua kami menyampaikan kritik politik penegakan hukum di bawah pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Kami memandang, yang dilakukan SBY melalui Satgas Pemberantasan Mafia Hukum sangat diskriminatif. Satgas hanya bersemangat terhadap kasus-kasus yang tidak melibatkan Istana. Sebaliknya dengan kasus yang diduga melibatkan Istana, mereka diam. Apakah pernah kita dengar Satgas mendorong pembongkaran kasus Century yang menelan uang negara Rp 6,7 triliun? Tidak pernah kita dengar bukan?
Kasus dugaan korupsi teknologi informasi Komisi Pemilihan Umum (KPU)? Juga tidak pernah kita dengar. Kasus yang diduga melibatkan Jhonny Allen Marbun yang sekarang Wakil Ketua Partai Demokrat juga tidak pernah didengungkan oleh Satgas.
Aliran dana ke sebuah yayasan yang dipimpin oleh Djoko Suyanto juga tidak pernah diungkap oleh Satgas. Jadi sesungguhnya diskriminasi penegakan hukumlah yang kami kritik dengan mengajukan judicial review Kepres Satgas Pemberantasan Mafia Hukum.
Kami menghendaki penegakan hukum yang independen, tanpa pilih kasih dan pandang bulu. Jika kita bicara mafia hukum maka central-nya ada tiga. Pertama, pengambil keputusan di antaranya politikus busuk di parlemen. Kedua, pengusaha hitam yang mengemplang pajak. Dan ketiga penegak hukum yang menjadi bagian dari praktik mafia.

Jadi menurut Anda, pembentukan Satgas sama sekali tidak efektif?
Menghadapi lawan yang begitu kuat, seharusnya Presiden SBY sebagai Kepala Negara memimpin langsung pemberantasan mafia hukum. Presiden tidak dapat mendelegasikan koordinasi dan kepentingan pada sebuat institusi yang sebenarnya tidak memiliki kewenangan apa-apa. Namanya saja yang luar biasa hebat, tetapi tidak punya kewenangan apa-apa. Tidak punya kewengan untuk menindak dan menyidik. Padahal di lain sisi, mafia merupakan sesuatu yang konspiratif, tertutup, rahasia, dan ada di semua lini.
Bagaimana bisa memberantas mafia hukum jika hanya dengan institusi konferensi pers seperti humas (hubungan masyarakat). Dan ini juga yang menjadi alasan judicial review , yakni kami ingin membuka topeng yang menutupi kebohongan Presiden SBY. Presiden berusaha menutupi seolah-olah berhasil memberantas mafia padahal sesungguhnya sangat diskriminatif.
Secara historis, pembentukan Satgas lahir karena ada dugaan kriminalisasi terhadap pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Setelah Antasari, dua pimpinan lain, Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah juga dikriminalisasikan. Ketika Satgas ini berdiri, maka seharusnya tugas utama adalah mengungkap mafia di balik kriminalisasi pimpinan KPK.
Langkah selanjutnya, mengusulkan kepada Presiden untuk men-depoonering kasus Bibit-Chanda agar KPK kuat. Kuatnya KPK, dengan segela kewenangannya akan bisa digunakan untu memberantas mafia hukum. Sekarang kami curiga, ada upaya dari Istana untuk menghancurkan KPK kemudian membentuk Satgas yang bertujuan melindungi kasus-kasus tertentu.  Dengan uji materi ini, kami juga ingin menunjukkan presiden gagal. Menyelesaikan konflik antara institusi penegak hukum saja tidak sanggup.
Jadi yang kita tuju judicial review adalah ketidakmampuan presiden, bukan Satgas-nya. Kami tidak ada urusan dengan anggota Satgas.
Keberlanjutan penanganan mafia hukum berada pada orang yang memegang kekuasaan politik. Kalau Presiden tidak percaya dengan Jaksa Agung, ya tinggal dicopot. Kalau Presiden tidak yakin Kapolri mampu membasmi mafia, ya tinggal dicopot. Bukan membentuk Satgas yang tidak memiliki kewenangan. Dan inilah salah alasan yuridis. Nama Kepres bertentangan denga tugas yang dibebankan kepada Satgas. Secara isi, kepres ini bermasalah.

Apa alasan Anda menuding Istana dan Satgas di balik skenario pelemahan KPK?
 KPK dinilai telah menjadi lembaga yang tidak dapat diatur dengan segala kewenangannya. Maka kemudian dikriminalisasikan. Saya melihat kriminalisasi terhadap pimpinan KPK dilakukan saat kasus yang diduga melibatkan Istana mulai dibuka. Memanjarakan besan Presiden, kasus Bank Indover, dan terakhir kasus Bank Century. KPK dinilai membahayakan, karena dengan isu korupsi dapat meruntuhkan suatu pemerintahan. Belum lagi kasus teknologi informasi KPU yang akan mengancam keabsahan pemilu. Saya yakin di balik kriminalisasi Bibit-Chandra ada Istana.
Jika diurut-urutkan ke belakang, kriminalisasi terjadi saat Presiden SBY berkunjung ke sebuah media nasional dengan mengatakan, jangan pernah ada lembaga superbody seperti KPK. Habis itu mulai, rentetan “peluru” diarahkan ke KPK. Kita bisa merasakan walau sulit dibuktikan.

Ada tudingan balik, yang menyebut judicial review adalah bagian dari perlawanan dari mafia yang terusik dengan keberadaan Satgas?
Tuduhan ini mengada-ada.  Seharusnya sebagai pejabat harus lebih dewasa menghadapi kritik.
Tuduhan seperti ini mengada-ada, sebab saat ini Satgas tidak akan mampu menunjukkan prestasi yang pernah dicapai. Kalau mereka mengatakan kasus Gayus Tambunan, maaf itu bukan prestasi Satgas. Karena pertama kali muncul dari Susno Duadji dalam suatu kesemptan dalam forum Petisi 28. Lalu kasus ini ditumpangi oleh Satgas yang membuat seakan-akan ini bagian dari prestasi mereka. Kasus Gayus terungkap karena keberanian Susno bukan kehebatan Satgas.
Dan saat Susno dipenjara, Satgas  pun tidak mampu berbuat apa-apa. Lalu, dua pentinggi Polri yang diduga terlibat kasus Gayus pun hingga kini tidak ditindak, dan lagi-lagi Satgas tidak mampu berbuat apa-apa. Kemudian prestasi seperti apa yang dapat mereka tunjukkan bahwa institusi mereka mengancam mafia.
Jadi kalau Satgas memandang keberadaan mereka mengusik zona nyaman mafia hukum, memang mereka pernah menangkap siapa. Kalau mereka bisa menangkap  raja markus di polisi, kejaksaan, di DPR, baru Satgas bilang kalau mereka menggangu zona nyaman.
Yang mengganggu zona nyaman itu KPK bukan Satgas. Seluruh markus bersatu bagaimana menghabisi KPK. Seluruh koruptor bersatu menghabisi KPK. Datang Satgas, justru para markus senang. Karena KPK dengan kewenangannya sudah habis, diganti Satgas yang kerjanya hanya konferesi pers tetapi tidak menyentuh markus.

Anda juga dituding berada di balik kepentingan lawan poltik SBY?
 Mana ada mafia terancam dengan institusi yang tidak memiliki kewenangan apa-apa. Hanya punya kewenangan pidato dari forum ke forum atau konferensi pers. Penegakan hukum seperti apa yang hanya dilakukan dengan konferensi pers? Bagaimana bisa memberantas mafia dengan konferensi pers?
Satgas hanya digunakan untuk kepentingan Presiden. Kita bisa lihat dari orang-orang yang berada di dalamnya. Ketuanya Kuntoro Mangkusubroto, perwakilan Polri, Kejaksaan Agung, staf khusus presiden. Sisanya Ketua PPATK Yunus Husein dan Mas Ahmad Santosa.
Kalau Satgas berani, selain mengungkap makelar pajak yang diduga dilakukan oleh kelompok Bakrie, Satgas juga harus mengungkap pengusaha yang mengemplang pajak yang menjadi donator/tim sukses kampanye SBY.
Judicial review ini bukan main-main.  Ini sebuah kajian ilmiah dari sebuah praktik ketatanegaraan yang menyimpang. Bukan anti SBY, tetapi mencoba meluruskan kembali praktik ketatanegaraan yang menyimpang yang dilakukan oleh SBY. Bisa tidak satgas mengungkap rekening mencurigakan yang diduga milik petinggi Polri.

Yakin akan menang judicial review?
Kami yakin menang.

Soal potensi intervensi eksekutif terhadap yudikatif?
Kalau itu, kami tidak tahu.

sumber:
http://layar.suaramerdeka.com/read/layar/2010/07/03/568/Kami-Ingin-Membuka-Kebohongan-SBY

Tidak ada komentar:

Posting Komentar