|Gangguan KAMSELTIBCAR LALU LINTAS hubungi Call Center NTMC POLRI (Kode Area) "500669" atau SMS "9119", Darurat Kamtibmas Telp 110 (dari Telkomsel) atau 021-110 (dari selain telkomsel)|

A+ per detik

DUKUNGAN REDENOMINASI on FACEBOOK

TOLAK SANERING, DUKUNG REDENOMINASI. 


Bukan semata latah membebek isu, tapi perlu ada penyuluhan pelurusan sesat pemahaman tentang kedua istilah tersebut. 


Silahkan berbagi informasi, pengetahuan dan diskusikan. Sebaik2 manusia adalah yang menjadi manfaat bagi sesama. Klik Judul artikel ini untuk bergabung atau klik http://www.facebook.com/group.php?gid=321495087292&ref=mf





Harian Global kemudian menulis pada 7 Agustus 2010:
Redenominasi Bukan Sanering




Wacana soal redenominasi atau penyederhanaan nilai nominal rupiah mengingatkan kembali pada peristiwa sanering (pemotongan nilai riil) Rupiah pada masa pemerintahan Presiden Soekarno. Kecemasan sempat merebak gara-gara redenominasi dianggap seperti halnya sanering yang menimbulkan kekacauan di masyarakat lantaran Rupiah seketika tidak ada harganya.

"Nasabah bank dan investor asing sempat panik karena semula dipikir Bank Indonesia akan melakukan sanering," ujar Ketua Umum Himpunan Bank-Bank Umum Nasional Swasta (Perbanas), Sigit Pramono, di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Menurutnya, sejumlah elemen masyarakat panik karena amsih trauma dengan kejadian sanering di akhir tahun 1950-an itu. "Orang-orang tua kita tentu masih ingat betapa kepanikan muncul karena tiba-tiba kekayaannya menurun akibat kabijakan sanering," ujar Sigit.

Ia menjelaskan, kebijakan sanering dilakukan pada 25 Agustus 1959, untuk mengendalikan inflasi tinggi.

Caranya, pada saat itu, nilai uang pecahan Rp 500 dan Rp 1.000 dipotong menjadi Rp 50 dan Rp 100. Tak hanya sanering, pemerintah juga membekukan simpanan giro dan deposito sebesar 90% dari jumlah di atas Rp 25.000 yang akan diganti menjadi simpanan jangka panjang. Sigit mengakui, di era 1958-1959, Indonesia menghadapi persoalan inflasi yang tinggi. "Bayangkan, pada tahun itu, dengan jumlah uang beredar Rp29.372 juta inflasi sudah mencapai 46 persen. Begitu juga pada 1959, jumlah uang beredar melonjak Rp5.517 juta menjadi Rp34.889 juta. Jumlah uang beredar pada 5 dekade lalu memang tidak seperti sekarang yang mencapai ratusan triliun rupiah," paparnya.

Secara eksternal, kata Sigit, hal tersebut disebabkan oleh resesi di negara-negara industri yang mengakibatkan turunnya permintaan harga bahan mentah, sehingga pendapatan hasil ekspor merosot. Secara internal, kondisi ekonomi Indonesia dipengaruhi oleh ketegangan politik dalam negeri yang memuncak pada kurun waktu 1957-1958. Aopalagi, Indonesia juga terlibat dalam konfrontasi dengan Belanda berkaitan masalah Irian Barat, sehingga membutuhkan biaya besar. Pihak perbankan juga memberikan kredit dalam jumlah besar kepada perusahaan dan yayasan pemerintah senilai Rp 5.257 juta, termasuk tambahan kredit kepada perusahaan asing yang dinasionalisasi. Akibatnya, jumlah uang beredar melonjak sangat tajam.

Ironisnya, lonjakan uang beredar besar-besaran tidak diimbangi dengan persediaan barang, baik produksi dalam negeri maupun impor. Dampaknya, harga barang-barang dan biaya hidup melonjak tajam. Jika pada 1958, laju inflasi 46%, maka pada 1959, inflasi berkisar 22%. Pada 1960, inflasi juga tembus 36%. "Itu tentu berbeda dengan kondisi sekarang, setelah lima tahun dimana inflasi rata-rata di kisaran lima sampai enam persen per tahun," tukasnya.

Sigit menilai, berbagai kebijakan ini bukannya menyelesaikan masalah, sebaliknya, justru memerburuk situasi. Bank-bank mengalami kesulitan likuiditas, yang ditanggapi oleh Bank Indonesia (BI) melalui pemberian kredit likuiditas kepada bank-bank. "Pihak BI juga menangguhkan kebijakan pembatasan kredit," tegasnya.

Ia menambahkan, kesulitan likuiditas membuat bank-bank tidak bisa memberikan kredit kepada perusahaan untuk kegiatan ekspor, impor, produksi, dan distribusi. Kondisi itu berpengaruh pada kenaikan harga barang dan biaya hidup tahun 1959. Bahkan, inflasi terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya hingga mencapai puncaknya pada 1966 dengan inflasi sebesar 635,5 persen.

Tindakan ini dianggap gagal ini, ternyata dilakukan pemerintah tanpa berkoordinasi dengan BI. Akibatnya, Gubernur BI pada waktu itu, Mr Loekman Hakim, mengajukan pengunduran diri pada presiden Soekarno.

VIVA | GLOBAL | JAKARTA

Tidak ada komentar:

Posting Komentar