Personal Branding Pilkada/Pileg, Kehumasan (PR), Management Issue, Monitoring Media, wa.me/081387284468 >> mahar.prastowo@gmail.com >> fb.com/editor.wiki

Nujood Ali dan Pernikahan Dibawah Umur

Nujood Ali. Dua tahun yang lalu, Nujood Ali hanya seorang gadis berusia sepuluh tahun yang tak berdaya. Dia dipaksa ayahnya menikah dengan lelaki berusia tiga kali lipat usianya. Terpisah dari orang tua dan keluarga tercintanya karena harus memulai hidup baru dengan sang suami dan keluarganya di sebuah desa terpencil di pedalaman Yaman. Malang nasibnya, Nujood setiap hari disiksa secara fisik dan verbal oleh ibu mertua dan suaminya.

Sang suami pun melanggar janjinya untuk menangguhkan berhubungan badan dengan Nujood hingga ia cukup dewasa, sang suami merenggut keperawanan si bocah pengantin tepat pada malam pertama.

Akhirnya Nujood melarikan diri karena tak tahan lagi untuk menanggung deritanya seorang diri. Namun Nujood melarikan diri ke gedung pengadilan di Ibukota, dengan menumpang taksi , dengan hanya membawa beberapa keping uang untuk makan sehari-hari.

Setelah mendapat kabar tentang gadis cilik nan malang ini, seorang pengacara Yaman segera menangani kasus Nujood dan berjuang melawan sistem kolot di negeri yang nyaris sebagian gadis-gadisnya menikah di bawah umur. Tak ada yang menduga, kasus Nujood dimenangkan pengadilan pada April 2008. Keberanian Nujood yang berani menentang adat-istiadat Yaman dan keluarganya sendiri telah menarik perhatian dunia internasional, bahkan mendorong perubahan di Yaman dan negera-negara Timur Tengah lainnya, tempat hukum pernikahan di bawah umur terus diterapkan dan gadis-gadis belia yang menikah dibebaskan dengan perceraian.

Sayangnya, kisah Nujood ini tidak menjadi inspirasi di tanah air. Masih banyak gadis yang senasib dengan Nujood, salah satunya yang dinikahkan oleh Syekh Puji, Luthviana Ulva. Gadis berusia 12 tahun yang dipaksa menikah dengan lelaki yang bernama asli Pujiono Cahyo Widianto yang berusia 43 tahun.

Syekh Puji pun dijerat hukum karena menikahi gadis dibawah umur dan melakukan pernikahan siri. Dalam dakwaan, jaksa menilai pernikahan Syekh Puji dan Luthviana Ulfa menyalahi UU Perlindungan Anak dan KUHP. Pasalnya, pernikahan itu, menurut hukum positif, ilegal. Selain itu, ada unsur ekspoitasi seksual dan ekonomi di dalamnya. Anehnya meskipun terbukti terlibat pernikahan di bawah umur, Syekh Puji dibebaskan dari dakwaan. [Citra Fitriana Siregar]

DEKLARASI FRONT NASIONAL PANCASILA [Visi dan Misi]

Jakarta, 2 Oktober 2010

Visi dan Misi Front Nasional Pancasila

Visi Front Nasional Pancasila adalah mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mampu menjamin keselamatan bangsa, menjaga dan mempertahankan keutuhan wilayah Negara, berkehidupan yang adil dan sejahtera, cerdas, berkarakter, mandiri, bermartabat, disegani dan dihormati oleh kawan dan lawan.

Misi
a. Geografi
Mempelajari, mengidentifikasi dan menganalisa bentuk, tata letak dan kondisi geografi dilihat dari aspek politik, ekonomi, sosial, budaya dan keamanan Negara sebagai landasan untuk merumuskan Geopolitik, Geostrategi, Geoekonomi, Geobudaya Negara agar supaya setiap sisi keuntungan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan Bangsa dan Negara.

b. Demografi / Kependudukan
Melakukan pendataan, pemetaan, dan penyebaran penduduk usia post-produktif, produktif dan pre-produktif, mengidentifikasi dan menaganalisa karakter yang dmiliki sebagai landasan merancang konsep pola pembinaan dan pembangunan karakter bangsa agar memmpunyai rasa nasionalisme sebagai bangsa yang besar semakin mantap dan kuat, bersemayam di hati setiap anak bangsa, sebagai calon-calon pemimpin bangsa kedepan.

c. Sumberdaya Alam
Melakukan pendataan dan pemetaan posisi sumberdaya alam hayati / non hayati baik yang ada di darat maupun di laut, mengidentifikasi dan menganalisa yang bersifat strategik / nonstrategik sebagai landasan menyusun dan menyiapkan konsep pola pengelolaan secara mandiri, terpadu, dan bersinergi agar supaya pemanfaatannya dapat dilakukan secara maksimal untuk kepentingan bangsa dan Negara kedepan.

d. Ideologi
Mempelajari, mengidentifikasi dan menganalisa ideologi yang berkembang di masyarakat / Negara sebagai landasan untuk merancang pola pendidikan dan penanaman nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa yang harus dilakukan agar supaya benar-benar dapat diresapi, dihayati dan diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan pada akhirnya mampu menolak dan bertahan terhadap pengaruh ideologi asing.

e. Politik
Mempelajari, mengidentifikasi dan menganalisa kecenderungan dan pengaruh dinamika perpolitikan Nasional yang timbul dihadapkan dengan ideologi Pancasila dan kepentingan Negara sebagai landasan merancang konsepdan solusi pembenahannya agar supaya tetap berada dalam koridor persatuan dan kesatuan bangsa.

f. Ekonomi 
Mempelajari, mengidentifikasi dan menganalisa sistem perekonomian Nasional yang berkembang dan kecenderungannya sebagai landsan untuk menyiapkan konsep penataan kembali perekonomian yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa.

g. Sosial - Budaya
Mempelajari, mengidentifikasi dan menganalisa permasalahan sosial dan budaya yang terjadi dan yang berkembang di masyarakat sebagai landasan untuk merumuskan langkah penataan sesuai dengan kehidupan sosial dan budaya Pancasila yaitu menjadikan keberagaman menjadi suatu keindahan dan kekuatan dalam mempertahankan keberadaan bangsa dan Negara.

h. Keamanan Negara
Mempelajari, mengidentifikasi dan menganalisa semua persoalan yang dapat mengganggu keselamatan bangsa dan keutuhan wilayah, baik langsung maupun tidak langsung sebagai landasan untuk merumuskan sistem keamanan Negara yang mampu melindungi keselamatan setiap warga Negara, menjamin keutuhan wilayah agar supaya terwujud ketenangan dan kedamaian masyarakat di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sehati Memulihkan Negeri


Pancasila Hari Ini

Jumat, 1 Oktober 2010 | Editorial


Pancasila sebagai landasan hidup bernegara dan bermasyarakat itulah yang utama dikemukakan oleh Bung Karno untuk pendirian Republik Indonesia yang merdeka. Pancasila menjadi alat persatuan untuk melawan kekuatan anti penjajahan dan bagaimana memandang dan menjalani hidup bernegara dan bermasyarakat. Pada pidato 1 Juni 1945 di depan BPUPKI yang kemudian dikenal juga sebagai Hari Lahirnya Pancasila itu Bung Karno sebelum menutup pidatonya menekankan:

jikalau bangsa Indonesia ingin supaya Pancasila yang saya usulkan itu, menjadi satu realitiet, yakni jikalau ingin hidup menjadi satu bangsa, satu nationaliteit yang merdeka, ingin hidup sebagai anggota dunia yang merdeka, yang penuh dengan perikemanusiaan, ingin hidup di atas dasar permusyawaratan, ingin hidup sempurna dengan sociale rechtvaardigheid, ingin hidup dengan sejahtera dan aman, dengan Ketuhanan yang luas dan sempurna, – syarat untuk menyelenggarakannya, ialah perjuangan, perjuangan dan sekali lagi perjuangan. Jangan mengira bahwa dengan berdirinya negara Indonesia Merdeka itu perjuangan kita telah berakhir. Tidak! Bahkan saya berkata: Di dalam Indonesia merdeka itu perjuangan kita harus berjalan terus, hanya lain sifatnya dengan perjuangan sekarang, lain coraknya. Nanti kita, bersama-sama, sebagai bangsa yang bersatu-padu, berjuang terus menyelenggarakan apa yang kita cita-citakan di dalam Pancasila. Dan terutama di dalam zaman peperangan ini, yakinlah, insyaflah, tanamkanlah dalam kalbu saudara-saudara, bahwa Indonesia Merdeka tidak dapat datang jika bangsa Indonesia tidak berani mengambil resiko,- tidak berani terjun menyelami mutiara di dalam samudra yang sedalam-dalamnya. Jikalau bangsa Indonesia tidak bersatu dan tidak menekad-mati-matian untuk mencapai merdeka, tidaklah kemerdekaan Indonesia itu akan menjadi milik bangsa Indonesia buat selama-lamanya, sampai ke akhir zaman! Kemerdekaan hanyalah diperdapat dan dimiliki oleh bangsa, yang jiwanya berkobar-kobar dengan tekad "Merdeka,'merdeka atau mati"!

Sayangnya, pelaksanaan nilai-nilai Pancasila justru seringkali mengkhianati nilai-nilai yang dikandung Pancasila itu sendiri. Di masa rejim Soeharto, Pancasila menjadi alat politik untuk membungkam lawan-lawan politik bahkan juga rakyat yang menolak pembangunan karena pembangunan justru memulai dengan semakin menderitakan rakyat seperti memberikan ganti rugi yang tak sebanding atas tanah-tanah yang dipakai untuk pembangunan. Pancasila Soeharto tampak berjalan formal sejalan dengan kekuasaannya tanpa menekankan nilai lain yang penting bagi bangsa ini yaitu: kemanusiaan, demokrasi dan keadilan sosial. Akibatnya di masa Rejim Soeharto, kekerasan yang berujung pada kejahatan atas kemanusiaan berlangsung bersamaan dengan kesenjangan sosial yang makin tinggi dan pembungkaman hak-hak politik warga Negara. Ini adalah bentuk korupsi pemikiran dan nilai Pancasila. Pancasila Soeharto ini mulai dikibarkan pada 1 Oktober 1965 yang oleh Bung Karno dinamakan sebagai gerakan satu oktober alias Gestok yang semakin sanggup menjungkirbalikkan orientasi politik pembangunan Bung Karno dengan didahului tindakan keji menghancurkan organisasi-organisasi pendukung Bung Karno disertai dengan penangkapan, pembunuhan dan pemenjaraan tanpa pengadilan terhadap ribuan simpatisan komunis dan soekarnois. Rejim Soeharto dengan cerdik menyebut 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Selama rejim Soeharto berkuasa, Pancasila yang sakti itu dijadikan tameng kekuasaan dan dijadikan palu godam untuk membungkam perlawanan rakyat. Rejim Soeharto akhirnya tumbang oleh perlawanan rakyat yang menuntut demokrasi dan perbaikan kesejahteraan.

Praktek hidup bernegara hari ini semakin memperlihatkan bagaimana toleransi hidup beragama semakin surut: satu kelompok agama melarang kelompok lain untuk beribadah; Kekerasan antar etnik atau kelompok masyarakat masih terjadi seakan kita tidak hidup dalam satu nilai kebangsaan; Kesenjangan sosial ekonomi semakin nyata: rakyat miskin makin banyak tanpa lapangan kerja serta jaminan kesehatan dan pendidikan yang memadai sementara konsumtivisme dan hedonisme pun berlangsung dengan menyolok seakan melemparkan jauh-jauh semangat sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat; kehidupan demokrasi yang carut-marut: politik uang yang mendorong tumbuhnya korupsi masih disertai pembungkaman bacaan dengan alasan ideologi tertentu oleh Kejaksaan Agung, misalnya, menuntut kita sebagai anak-anak bangsa yang melanjutkan warisan Indonesia Merdeka bertanya: masihkah kita berPancasila dalam hidup bernegara dan bermasyarakat? Pemerintah sendiri seakan tak hadir dalam berbagai peristiwa yang menghinakan nilai-nilai Pancasila itu…dan seakan melakukan pembiaran.

Sebagaimana Bung Karno sendiri sering mengatakan: Pancasila pada hari ini tentu tak ingin kita ambil abunya tapi justru apinya. Api Pancasila yang menyala itu tentu untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat bukan sebaliknya.