MUI Soal Mbah Priok "Perlu Penjernihan Sejarah"

A+ | SALAH satu fokus penelitian MUI adalah seputar sejarah sosok Habib Hasan al-Hadad atau Mbak Priok. Kekeliruan informasi sejarah itu tertulis dalam Risalah Manaqib versi ahli waris yang tertuang dalam gapura makam, tersebar di media massa, dan yang diketahui publik setelah peristiwa Koja 14 April 2010. Kekeliruan tersebut terdapat pada:

1. Urutan waktu sekitar tahun kelahiran dan kematian Habib Hasan al-Hadad mengalami kekacauan. Yang tersebar ke publik, beliau lahir tahun 1727 dan meninggal tahun 1756, sedangkan yang benar adalah lahir tahun 1874 dan meninggal 1927;

2. Pada riwayat hidupnya dikatakan beliau sebagai seorang dai atau mubalig, padahal sesungguhnya beliau seorang yang tawadu atau orang saleh yang bekerja sebagai seorang pelaut di kapal dagang Sayyid Syech bin Agil Madihij;

3. Habib Hasan al-Hadad belum pernah sampai di Batavia karena meninggal dalam perjalanan. Jadi, kalau disebut sebagai penyebar Islam di Jakarta yang tangguh dan mempunyai kehebatan tertentu tidak didasari oleh fakta yang dapat dipertanggungjawabkan;

4. Ada upaya mengaitkan asal-usul nama Tanjung Priok dengan Habib Hasan al-Hadad, namun secara historis  kebenaran faktualnya tidak dapat diterima. Sesuai fakta sejarah, nama Tanjung Priok dikaitkan dengan nama Aki Tirem, penghulu atau pemimpin daerah Warakas yang tersohor sebagai pembuat periuk. Sedang kata tanjung merujuk pada kontur tanah yang berupa tanjung. Bantahan ketidakbenaran pengaitan toponomi Tanjung Priok dengan Habib Hasan al-Hadad juga didasarkan pada fakta bahwa pada tahun 1877 pemerintah kolonial mulai melaksanakan proyek pelabuhan yang namanya Haven Tanjung Priok. Sedangkan saat itu Habib Hasan Al Haddad baru berumur tiga tahun dan mukim di Palembang.

5. Poin-poin kekeliruan sejarah sebagaimana tertulis dalam Risalah Manaqib versi ahli waris dan yang tertulis dalam gapura makam Habib Hasan al-Hadad di Koja telah menjadi sumber kekeliruan pemahaman publik (masyarakat dan media massa) di satu pihak, dan telah menjadi stimulan bagi munculnya solidaritas sosial-keagamaan. Dengan pola hubungan sosial tersebut, persepsi makam yang keramat telah mendapatkan ruang yang kondusif untuk tersebar dalam masyarakat, meski informasi yang dijadikan dasar kekeramatannya tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Rekomendasi

Terkait dengan temuan fakta sejarah itu, MUI merekomendasikan perihal ini sbb:

1. Perlu dilakukan upaya-upaya penjernihan sejarah, teruta-ma pada sekitar tahun kelahiran dan kematian Habib Hasan al-Hadad yang mengalami kekacauan urutan waktu. Selain itu, juga pada seputar riwayat hidupnya yang dikatakan sebagai seorang dai atau mubalig, sumber keluarga lebih menyebutkan ia sebagai seorang yang tawadu atau orang saleh yang bekerja sebagai seorang pelaut di kapal dagang Sayyid Syech bin Agil Madihij. Lebih jauh lagi, dalam konteks ini juga mesti ditegaskan bahwa Habib Hasan al-Hadad belum penah sampai di Batavia karena meningal dalam perjalanan, jadi tak bisa disebut sebagai penyebar Islam di Jakarta. Termasuk juga yang harus dijernihkan adalah upaya pengaitan toponomi (asal-usul nama) Tanjung Priok dengan Habib Hasan al-Hadad, sesuatu yang bukan saja asing bila dikembalikan pada dunia mitologi orang Betawi, tetapi juga secara historis  kebenaran faktualnya tidak dapat diterima.

2. Terkait dengan rekomendasi yang pertama maka harus dilakukan penulisan dan kampanye pengenalan sejarah Habib Hasan al-Hadad sebagai sebuah tulisan sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan, yang lebih banyak mengandung kebenaran faktual ketimbang mitos dan legenda, sebagai pengganti Risalah Manakib Mbah Priuk yang menjadi sumber mitos atau kepalsuan sejarah.

3. Masalah kekeramatan merupakan bagian dari tradisi berislam di nusantara yang sudah berakar lama. Oleh karena itu, pemerintah harus pada tempatnya dalam menghormati tradisi tersebut, yakni dengan cara yang lebih bijak dengan lebih mempertimbangkan aspek sosial-budaya, tidak menempatkannya sebagai komoditas politik tanpa mempedulikan dampak negatif dari mitos dan kebohongan sejarah tersebut, yang pada akhirnya disalahgunakan oleh kelompok-kelompok kepentingan tertentu. – yuwono



Disarikan dari hasil riset MUI