Jakarta Tanggap COVID-19

Data Pemantauan COVID-19 Nasional dan DKI Jakarta

21 Januari 2020 sampai hari ini
Suara-suara tak bisa dipenjarakan, di sana bersemayam kemerdekaan

30 Mei 2014

FAKTA KUNCI BAHWA WIRANTO PELANGGAR HAM, BUKAN PRABOWO

14012422271469836413
Ilustrasi- Prabowo Subianto, salah satu Capres dari Partai Gerindra. (KOMPAS.com)

RATUADIL (Kompasiana)
- Nama Prabowo Subianto telah menjadi momok bagi sebuah tragedi besar ditahun 1998. Tentu sebagian kalangan yang sudah dewasa di tahun 1998 mudah mengasosiasikan Prabowo dengan suatu hal yang menyeramkan. Prabowo Subianto diasosiasikan dengan Penculikan, Penembakan Trisakti dan Dalang Kerusuhan Mei 1998. Benarkah?
Fakta Penculikan

Fakta-fakta ini saya paparkan berdasarkan kombinasi data Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF), Komnas HAM dan Komunitas Semanggi Peduli. Berdasarkan data TGPF, Komnas HAM dan Semanggi Peduli, total aktivis yang ditangkap / diamankan / diculik sebanyak 23 orang.

Sebelum masuk lebih jauh, harus disamakan terlebih dahulu penggunaan istilah dalam bahasan ini. Kosakata umum yang digunakan adalah Penculikan, istilah yang sangat provokatif dan tendensius. Namun sesungguhnya, dalam kacamata negara dan aparat, kosakata yang digunakan adalah pengamanan atau penangkapan.

Perlu diingat, situasi Indonesia saat itu cukup genting. Ancaman bom menghantui gedung-gedung Sudirman. TVRI terus menerus menayangkan kabar-kabur soal ancaman bom. Aktivis Fretilin ditemukan membawa bom di Demak. Dalam situasi genting di tengah ancaman bom, Presiden Soeharto lancarkan Operasi Mantap Jaya untuk pengamanan menjelang Sidang Istimewa MPR 1998.
Badan Intelijen ABRI (BIA) ditugaskan melaporkan daftar nama orang / aktivis yang dianggap berpotensi mengganggu stabilitas negara. Kemudian atas perintah Presiden Soeharto kepada Panglima ABRI Wiranto, dilancarkanlah Operasi Mantap Jaya.

Pelaksana tugas Operasi Mantap Jaya adalah Polri, Kopassus, Kodim Jakarta Timur dan ABRI non Kopassus. BIA bertugas memberi informasi, kemudian Polri, Kopassus, Kodim Jakarta Timur dan ABRI non Kopassus mengeksekusi lapangan.

Dari hasil penyelidikan Komnas HAM, BIA mengeluarkan 18 nama yang diistilahkan sebagai Setan Gundul. Namun berdasarkan fakta lapangan, total penangkapan sebanyak 24 orang, kelebihan 6 orang dari target awal.

Berikut hasil penyelidikan Komnas HAM terhadap Operasi Mantap Jaya yang menangkap 18 Setan Gundul.
14011657771983380566
Sumber: Sumber : Dokumen Komnas HAM Tahun 2006

Berikut daftar 24 nama aktivis yang diamankan/ditangkap/diculik :
Kopassus (Tim Mawar) :
1.Haryanto Taslam (dibebaskan dan bergabung ke Gerindra)
2.Pius Lustrilanang (dibebaskan dan bergabung ke Gerindra)
3.Desmon J Mahesa (dibebaskan dan bergabung ke Gerindra)
4.Aan Rusdianto (dibebaskan dan bergabung ke Gerindra)
5.Andi Arief (dibebaskan dan menjadi Staff Istana)
6.Nezar Patria (dibebaskan dan menjadi Jurnalis)
7.Mugiyanto (dibebaskan dan menjadi Ketua IKOHI)
8.Faisol Reza (dibebaskan dan menjadi Staff Muhaimin Iskandar)
9.Rahardjo Waluyo (dibebaskan dan menjadi Ketua PSN Jokowi)

ABRI non Kopassus :
1.Yani Afri hilang (hilang sejak 7 Mei 1998)
2.Sonny (hilang sejak 26 April 1998)
3.Herman Hendrawan (hilang sejak 12 Maret 1998)
4.Deddy Hamdun (hilang sejak 29 Mei 1998)
5.Noval Alkatiri (hilang sejak 29 Mei 1998)
6.Ismail (hilang sejak 29 Mei 1998)
7.Suyat (hilang sejak 29 Mei 1998)
8.Petrus Bima Anugrah (hilang sejak Maret 1998)
9.Wiji Thukul (hilang sejak 1998)

Pasukan Lain (Tak Dikenal) :
1.Aristoteles Masoka (11 November 2001)
2.A Nasir (14 Mei 1998)
3.Hendra Hambalie (14 Mei 1998)
4.Ucok Siahaan (14 Mei 1998)
5.Yadin Muhidin (14 Mei 1998)
6.M Yusuf (7 Mei 1998)

Dari 24 nama yang diamankan/ditangkap/diculik, sebanyak 9 orang dibebaskan, sementara sisanya 15 orang hilang.

Kalau bicara soal operasi yang dituduhkan kepada Prabowo Subianto, tentunya mengacu pada 9 nama yang ditangkap Tim Mawar. Dan bukan kebetulan, hanya 9 orang itulah yang selamat dan dibebaskan. Sementara 15 orang lainnya, dimana 9 orang ditangkap oleh ABRI non Kopassus dan Pasukan Tak Dikenal, masih menghilang.

Pada Operasi Mantap Jaya, institusi yang ditugaskan mengeksekusi lapangan Polri, ABRI non Kopassus, Kodim Jakarta Timur dan Kopassus. Artinya 9 orang hilang yang dilakukan ABRI non Kopassus itu dilakukan oleh Kodim Jakarta Timur, sedangkan 6 orang hilang oleh Pasukan Tak Dikenal itu maksudnya adalah Polri. Tentunya ini perlu penelusuran lebih lanjut, khususnya mengenai 15 orang hilang oleh ABRI non Kopassus dan Pasukan Tak Dikenal.

Apakah 9 orang hilang ABRI non Kopassus itu mengacu pada Kodim Jakarta Timur?
Apakah 6 orang hilang oleh Pasukan Tak Dikenal itu mengacu pada Polri?

Mahkamah Militer telah mengadili Tim Mawar dengan tuntutan Kesalahan Prosedur pada saat penangkapan. Ganjarannya mulai dari pencopotan jabatan pemimpin Tim Mawar (seorang Mayor) hingga penjara bagi pelaku kekerasan saat interogasi.

Kesalahan Prosedur yang dimaksud adalah Tim Mawar menginterogasi dengan kekerasan tanpa koordinasi dengan atasan (Kopassus). Hasil penyelidikan TGPF, Komnas HAM dan Mahkamah Militer tidak menemukan adanya bukti perintah kekerasan saat interogasi Tim Mawar. Itulah sebabnya, pengadilan Mahkamah Militer hanya memberi hukuman kepada Tim Mawar, tidak kepada Prabowo Subianto.

Karena memang Prabowo Subianto bukanlah pihak yang mendapat mandat menjalankan Operasi Mantap Jaya. Presiden Soeharto memerintahkan pelaksanaan Operasi Mantap Jaya kepada Panglima ABRI saat itu, Wiranto. Wiranto menjabat Panglima ABRI mulai 16 Februari 1998 hingga 26 Oktober 1999.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, agak aneh kalau menuduh Prabowo Subianto sebagai pelaku penculikan aktivis. Faktanya dari 24 aktivis yang ditangkap, terdiri dari operasi 3 tim : 9 orang ditangkap oleh Kopassus (Tim Mawar), 9 orang ditangkap oleh ABRI non Kopassus dan 6 orang ditangkap oleh Pasukan Tak Dikenal.

Pengaitan Prabowo Subianto pada kisah penangkapan didasarkan pada operasi Tim Mawar semata. Dan yang orang-orang lupa adalah Tim Mawar sudah diadili dan diganjar oleh Mahkamah Militer. Penyelidikannya Mahkamah Militer pun kombinasi antara Komnas HAM dan TGPF.

Justru yang harus diselidiki lebih jauh adalah Wiranto yang menjabat sebagai Panglima ABRI saat itu beserta Kodim Jakarta Timur dan Polri. Jangan lupa, Polri saat itu masih berada dalam struktur ABRI, di bawah Panglima ABRI Wiranto.

Fakta Penembakan Trisakti

Bicara soal fakta penembakan Trisakti yang juga dituduhkan kepada Prabowo Subianto, saya bahas singkat. Fakta yang saya pakai soal penembakan Trisakti adalah soal peluru penembakan. Hasil Uji Balistik di Belfast, Irlandia Utara pada tahun 2000 menunjukkan bahwa peluru penembakan Trisakti milik Unit Gegana Polri.

Peluru yang digunakan dalam penembakan Trisakti berkaliber 5,56 mm, bukan peluru kaliber 7 mm milik Sniper Kopassus. Fakta ini jelas menggugurkan semua asumsi dan tuduhan bahwa penembakan Trisakti dilakukan oleh Kopassus perinta Prabowo Subianto.

Dan perlu diingat, Polri (Unit Gegana) saat itu juga masih berada di bawah naungan ABRI di bawah perintah Panglima ABRI Wiranto. Jadi saya tak mau debat kusir soal Prabowo dan penembakan Trisakti, karena faktanya peluru berasal dari Polri Unit Gegana.

Fakta Kerusuhan Mei 1998

Satu lagi tuduhan yang mengatakan bahwa Prabowo Subianto adalah Dalang Kerusuhan Mei 1998. Penyelidikan soal Kerusuhan Mei 1998 dilakukan oleh Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF). TGPF terdiri dari unsur-unsur pemerintah, Komnas HAM dan LSM.

Hasil penyelidikan TGPF dapat di download disini http://semanggipeduli.com/tgpf/laporan.html
Laporan TGPF bertanggal 23 Oktober 1998 menyimpulkan antara lain (lihat Bab VII laporan TGPF) :
14011658492034557424
Sumber: Laporan TGPF 23 Oktober 1998

Tertulis dengan jelas disitu bahwa TGPF meminta pemerintah menyelidiki pertemuan Makostrad 14 Mei 1998. TGPF juga meminta pemerintah menyelidiki peran Prabowo Subianto pada Kerusuhan Mei 1998.

Pemerintah lalu merespon hasil laporan TGPF tersebut dan melakukan penyelidikan lanjutan secara mendalam.

Hasilnya adalah dikeluarkannya dokumen Sekretariat Negara bertanggal 13 September 1999 berikut ini :
14011660841091277606
Sumber: Dokumen Menteri Sekretariat Negara 13 September 1999

Dokumen ini ditandatangani oleh Menteri Sekretariat Negara Muladi. Semula, Muladi merupakan pihak yang cukup keras menuduh Prabowo terkait Kerusuhan Mei 1998. Namun fakta penyelidikan pemerintah mengatakan kalau Prabowo tidak terkait dengan Kerusuhan Mei 1998.

Tertulis jelas bahwa hasil penyelidikan pemerintah dalam merespon laporan TGPF menyatakan (poin a) : “Tentang Dugaan Keterlibatan Letjen TNI Prabowo Subianto dalam peristiwa kerusuhan Mei 1998, yang dimulai dengan adanya pertemuan Makostrad, berdasarkan penyelidikan yang kami lakukan ternyata tidak terdapat cukup bukti yang memperkuat dugaan tersebut.”

Pada poin b disebutkan : “Kepada para pelaku penculikan aktivis dan penembakan mahasiswa Trisakti telah diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan kepada mereka yang telah terbukti bersalah telah dikenakan sanksi hukuman berdasarkan Putusan Hakim (Mahmil) sesuai dengan tingkat kesalahannya”

Dari fakta tersebut, hasil penyelidikan TGPF bersama Komnas HAM dan pemerintah juga militer, Prabowo tidak terkait dengan yang dituduhkan. Pihak-pihak yang bersalah dan terkait dengan penculikan, kerusuhan , penembakan telah diberikan sanksi.

Lantas atas alasan apa Prabowo masih dikait-kaitkan dengan persoalan HAM? Alasan politis? Ataukah segala tuduhan HAM kepada Prabowo ini bentuk Kampanye Hitam dari Jokowi?
Mari kita simak kelanjutan kisahnya.

27 Mei 2014

Inikah Daftar Cukong Jokowi?

RONIN-INDONESIA |
    
  1. Edward Soerjadjaja: dia adalah orang pertama yang mengakui mendukung Jokowi dan Ahok pada pilgub lalu dengan pendanaan. Ahok sempat membantah, akan tetapi kita lebih baik percaya kepada Edward karena dia adalah pengusaha yang tidak berkepentingan mengakui mendukung pasangan yang tidak terkenal. Dana dari Edward waktu itu adalah sebesar Rp. 30miliar, dan pada masa pemerintahan Jokowi-Ahok perusahaan Edward memperoleh proyek monorel dan M
  2. Prajogo Pangestu: dia hadir dalam rapat antara Jokowi-Ahok dimagean Megawati pada Desember 2013 untuk membahas perpindahan Ahok ke PDIP bila Jokowi menjadi presiden sehingga Jakarta tetap berada di bawah kendali PDIP. 
  3. 60 pengusaha besar yang berkumpul di Kantor Pusat PDIP sehari menjelang pencapresan Jokowi dan tujuan mereka berkumpul sebagaimana diakui Tjahjo Kumolo adalah untuk memberikan sumbangan besar kepada PDIP.
  4. Jusuf Kalla: JK adalah orang yang pertama kali membawa Jokowi ke Jakarta dan juga membujuk Megawati untuk menunjuk Jokowi sebagai capres. JK juga mendanai Jokowi-Ahok pada pilgub kemarin.
  5. Stan Greenberg: awalnya saya tidak percaya bualan Triomacan2000 tentang keterlibatan Stan Greenberg, namun masuknya majalah The Foreign Policy dan Fortune yang memiliki hubungan erat dengan Stanley Greenberg dalam menulis tentang Jokowi adalah 50 besar pemimpin besar dunia membuat kita harus mencurigai bahwa orang ini memang terlibat.
  6. Goenawan Mohamad: mungkin Goenawan Mohamad atau GM tidak ikut saweran uang, tapi yang jelas dia menyediakan majalah miliknya, Tempo sebagai media pencitraan bagi Jokowi. Tempo adalah media pertama yang mempromosikan Jokowi secara masif.
  7. CIA/USAid: USAid adalah lembaga samaran CIA yang tugasnya memberi dana kepada para pemberontak. Salah satu penerima dana dari CIA di Indonesia adalah Goenawan Mohamad, misalnya untuk mendirikan lembaga perlawanan terhadap orde baru USAid memberikan dana sebesar US 300.000 kepada Goenawan Mohamad untuk mendirikan Institut Studi Arus Informasi. Uang di atas belum termasuk uang sebesar US 26juta yang diterima GM dan teman-temannya sebagai dana perang melawan Orde Baru. Jauh sebelumnya pada masa orde lama, sebagaimana temuan Widjaja Herlambang dalam disertasinya Kekerasan Budaya Pasca 1965, Goenawan Mohamad juga menerima uang dari Amerika untuk melawan Lekra/komunis/PKI dengan membentuk Manifes Kebudayaan.
  8. Keterlibatan Tempo dan GM dalam mempromosikan Jokowi membuktikan Amerika kemungkinan besar berada di belakang promosi gencar terhadap Jokowi, ditambah fakta Amerika Serikat telah begitu lancang menyatakan tidak suka melihat Prabowo menjadi presiden karena memilih Jokowi, memang mereka siapa berani menentukan pemimpin yang hendak dipilih bangsa ini?
  9. Koruptor BLBI? Menurut TM2000 koruptor BLBI ada di belakang Jokowi dan hal ini memang masuk akal mengingat mereka bisa melenggang bebas karena SKL yang diterbitkan pemerintahan Megawati.
  10. James Riady: belum ada bukti bahwa keluarga Riady membiayai Jokowi, namun fakta bahwa Jokowi telah dua kali hadir di SPH dan Rumah Sakit Siloam atas perintah James Riady menyebabkan kita patut curiga ada James Riady di belakang Jokowi. Apalagi faktanya penggusuran warga liar waduk pluit dan pembuatan taman waduk pluit “secara kebetulan” dilakukan pada saat Grup Usaha Lippo milik James Riady mau membangun sekolah mewah SPH, hotel bintang lima dan rumah sakit Siloam tepat di seberang Waduk Pluit, benar-benar tepat di seberang.
  11. Keluarga Salim: faktanya detik.com tidak pernah memberitakan satu hal negatifpun tentang Jokowi, sekalipun saat itu ada isu negatif tentang Jokowi. Pemilik detik adalah Chaerul Tanjung yang juga merupakan proxy atau bawahan dari keluarga Salim yng mengurus sebagian harta mereka.
Adanya begitu banyak pihak di belakang Jokowi yang terkenal sebagai walikota Solo dan gubernur Jakarta boneka jelas mengkuatirkan, sebab kita tidak tahu apa kepentingan para cukong tersebut membiayai pencapresan Jokowi?

26 Mei 2014

PRABOWO: DEMI ALLAH, SAYA TAK SERENDAH ITU

A+ | Bertemu seorang Prabowo, di saat kasus orang hilang ramai dibicarakan, merupakan angin segar bagi DETAK. Pasalnya, mantan Danjen Kopassus ini, belakangan tidak mudah ditemui, apalagi diajak bicara seputar dugaan keterlibatan sepuluh anggota Kopassus yang terkait dengan kedudukannya sebagai atasan mereka saat terjadinya peristiwa. Beruntung seorang kawan yang mengadakan pesta ulang tahun, Minggu, 19 Juli 1998, menghadirkan mantan Danjen Kopassus ini sebagai salah satu tamunya. Langsung saja kesernpatan emas ini tidak begitu saja dilewatkan DETAK tanpa kongko-kongko seputar dirinya dan kasus penculikan. Seperti biasa, penampilannya tetap cerah, penuh percaya diri dan hangat.



Halo, Jenderal, apa kabar?
Alhamdulillah saya tetap sehat, lahir batin.



Kabar keluarga?
Oh, alhamdulillah juga, semua sehat. Hanya istri dan anak saya nggak bisa ikut ke sini. Titiek lagi nganter anak saya yang mau sekolah.



Jadi Anda bebas merdeka dong?
Dalam hal itu saya selalu bebas.



Lho, memangnya dalam hal apa nggak bebas?
Yah…, kalau you nanya soal kasus penculikan, baru saya tidak bebas.



Mengapa begitu?
Saya ini militer, tidak seperti you, bisa bebas bicara sesuka kata hati. Setiap bicara masalah yang sensitif, harus terlebih dahulu melapor pada atasan.



Tapi Jumat kemarin, 17 Juli 1998, anda bicara terbuka di depan wartawan, ‘Saya siap bertanggung jawab bila anak buah saya ter­bukti bersalah…’?
Saya harus mengatakan itu. Saya ini seorang perwira. Moral sebagai komandan harus saya tegakkan. Saya waktu bicara itu karena ter­paksa. Soalnya teman-teman you (wartawan—Red.) sudah begitu gen­car menyerbu saya dengan berbagai pertanyaan. Tapi, semua ini telah saya laporkan pada Pangab.



Jelasnya, apa yang Anda maksud dengan bertanggung jawab?
Lho, sebagai komandan harus mau bertanggung jawab.



Komentar Anda seputar kasus penculikan dan kedudukan Anda sebagai Danjen Kopassus saat itu?
Wah, saya milih no comment! Karena semua persoalan menyangkut diri saya, sudah saya laporkan pada Pangab. Saya memilih diam.



Dengan diam, apakah Anda mengakui semua tuduhan yang bergulir?
Tuduhan apa? Kan proses sedang berjalan. Kita lihat saja nanti.



Proses yang bagaimana?
Seperti kata saya tadi…, sesuai prosedur semua sudah saya laporkan pada atasan.



Jadi Anda melapor bahwa benar Anda yang mengotaki penculikan..? Heran saya, kenapa sih kalian senang betul menempatkan saya sebagai biang keladi penculikan. Pokoknya, no comment!



Tapi masyarakat telanjur dibuat berpikir bahwa Anda dalang utama peristiwa penculikan?
Saya seorang yang beragama. Tuhan maha tahu. Saya cinta negeri ini. Saya orang yang menghargai kemanusiaan. Demi Allah, saya tidak serendah itu.



Jadi akan tetap diam dan membiarkan seluruh prasangka berkembang?
Biarkan saja orang berburuk sangka pada saya. Bersikap pasrah pada Sang Pencipta membuat saya tenang. Apalah arti pangkat dan jabatan? Saya seorang prajurit yang mengabdi kepada bangsa dan negara Indonesia. Bila harus, nyawa saya pun siap saya serahkan untuk Ibu Pertiwi.



Harapan Anda ke depan?
Harapan saya agar masyarakat tahu; saya ini seorang prajurit TNI. Saya rasa itu saja!



*) Wawancara ini dimuat dalam Tabloid DETAK No. 2/I, 21-27 Juli 1998.

Prabowo (Perwira Sejati) vs Perwira Tikus

Oleh Erros Djarot
Pemimpin Redaksi Tabloid DETAK

 … Seorang perwira sekelas Prabowo, yang telah dengan berani mengakui kesalahan dan mau bertanggung jawab atas nama kedudukannya sebagai komandan, oleh DKP ter­nyata diasumsikan bersalah hanya karena salah menerjemahkan (menganalisa) komando. Sehingga layak bila kita pun bertanya, siapa gerangan sang pemberi komando yang masih bersembunyi dalam lorong itu?

Seorang perwira, belum tentu berjiwa kesatria. Karena untuk mewarisi jiwa kesatria, memang tidak mudah. Minimal, se­orang kesatria harus berani mengaku bersalah pada saat melakukan kesalahan. Selainnya, selalu berani menyatakan ke­benaran, walau karena keberaniannya dirinya harus menanggung aki­bat yang paling buruk sekalipun. Maka, hanya perwira berjiwa kesatrialah yang bisa disebut sebagai perwira sejati.

Dalam dunia keperwiraan, tidak sedikit juga perwira yang berjiwa “tikus”. Hobinya hanya menggerogoti apa saja dan pandai melakukan gerakan “colong playu” (lari dari tanggung jawab). Biasanya perwira “tikus” ini memiliki banyak lorong persembunyian. Termasuk menyembunyikan kebenaran maupun seluruh niat dan perbuatan jahatnya ke dalam lorong gelap peradaban. Tapi pada saat bahaya datang mengancam dirinya, bila perlu ia akan meninggalkan lorongnya—sekalipun sejumlah anak-anaknya masih tertingal di dalam. Begitulah watak dasar makhluk yang bernama tikus.

Perbuatan sanggup mengorbankan anak (buah), yang menjadi ciri dari tabiat tikus, ternyata dianut pula oleh para perwira “tikus”. Ini berbeda benar dengan perbuatan seorang perwira sejati yang rela berkorban demi kehormatan dan keutuhan anak buahnya. Seorang perwira sejati menganut falsafah hidup seorang kapten kapal; ia rela mati bersama tenggelamnya kapal. Dan, sebelum itu ter­jadi, terlebih dahulu ia perintahkan seluruh awak kapal untuk menye­lamatkan diri, kecuali dirinya.

Pada hakikatnya, dan ini perlu kita sepakati, seseorang melakukan kesalahan adalah manusiawi. Tapi melimpahkan kesalahan hanya pada seseorang, apalagi seorang anak buah, jelas merupakan tindakan tak manusiawi, yang hanya mungkin dilakukan oleh seorang pengecut.

Ekspresi kebesaran jiwa kesatria yang membanggakan dan meng­harukan ini sebenarnya dapat kita pelajari dan resapi makna sakral­nya dengan menyediakan sedikit waktu menonton sepenggal adegan dari film Titanic garapan sutradara James Cameron. Walau hanya adegan dalam sebuah film, paling tidak rasa hormat terhadap tang­gung jawab mempertahankan harga diri dan kehormatan korps dapat kita hayati dengan segala perasaan dan kesadaran. Oleh karenanya, mungkin perlu dipertimbangkan untuk menjadikan film Titanic seba­gai tontonan wajib para perwira.

Seluruh ilustrasi di atas bisa jadi merupakan bahan yang menarik sebagai pintu masuk untuk mendalami permasalahan yang tengah dihadapi oleh Dewan Kehomatan Perwira (DKP). Karena lewat ruang ‘persidangan’ merekalah kita akan segera tahu mana perwira sejati dan mana perwira jenis “tikus”. Pada hakikatnya, dan ini perlu kita sepakati, seseorang melakukan kesalahan adalah manusiawi. Tapi melimpahkan kesalahan hanya pada seseorang, apalagi seorang anak buah, jelas merupakan tindakan tak manusiawi, yang hanya mungkin dilakukan oleh seorang pengecut.

Tapi sepandai-pandainya tikus, manusia yang cerdik pasti bisa menangkapnya. Salah satu caranya adalah dengan membuat jebakan yang diberi umpan agar sang tikus terpancing keluar dari lorong persembunyian. Cara ini, selain memerlukan kesabaran, memerlukan juga kecermatan membaca waktu dan isyarat. Inilah cara yang paling murah, sedikit risiko, dan cukup efektif bila dilakukan secara tepat. Sedangkan cara lain, misalnya dengan membakar seluruh lahan atau menebar gas beracun agar tikus-tikus keluar dari sarang persem­bunyiannya, merupakan cara yang mahal dan mengandung risiko tinggi. Salah-salah kobaran apinya justru akan melahap segalanya, atau gas beracun yang ditebarkan dapat mematikan semua yang ada.

Dalam kaitan kerja Dewan Kehormatan Perwira (DKP), menen­tukan sikap dan cara menjaring para perwira “tikus” inilah yang banyak dinantikan publik. Seorang perwira sekelas Prabowo, yang telah dengan berani mengakui kesalahan dan mau bertanggung jawab atas nama kedudukannya sebagai komandan, oleh DKP ter­nyata diasumsikan bersalah hanya karena salah menerjemahkan (menganalisa) komando. Sehingga layak bila kita pun bertanya, siapa gerangan sang pemberi komando yang masih bersembunyi dalam lorong itu? Menanti jawaban inilah yang membuat seluruh capaian kerja DKP merjadi antiklimaks bila banya berhenti sampai sebatas menyeret Prabowo ke Mahkamah Militer sekalipun.

Bila pernyataan resmi ketua DKP, Jenderal Subagyo, mengarahkan kita untuk meyakini bahwa komando yang diterima Prabowo bukan berasal dari Panglima Tertinggi (Pangti) maupun Panglima Angkatan Bersenjata (Pangab), maka satu jabatan yang tersisa dalam struktur organisasi TNI AD adalah lembaga Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).

Hanya, masalahnya, pada saat penculikan para aktivis terjadi, siapa sang jenderal berbintang empat yang duduk dalam jabatan sebagai KSAD?

Yang membuat tanda tanya di atas menjadi lebih bermuatan mis­teri tingkat tinggi, pada saat peristiwa penculikan terjadi jabatan KSAD diduduki oleh dua jenderal berbintang empat dalam dua peri­ode waktu yang saling berbeda. Dari rumor yang berkembang maupun dari berbagai sumber yang sempat dimintai keterangan dan tanggapan, tembakan anak panah ternyata cenderung ditujukan hanya pada seorang jenderal berbintang empat.

Mengapa hanya seorang yang cenderung dituju? Jawabannya masih belum juga dapat secara pasti kita dapatkan. Kecuali bila DKP mengumumkan secara resmi siapa sang jenderal yang diasumsikan publik sebagai sang pemberi kornando. Selama hal ini tak pernah ter­jadi, ada baiknya bila semua pihak tetap berpegang pada asas praduga tak bersalah.

Untuk sementara, bagi para perwira yang secara kesatria berani rnengakui perbuatan salah yang pernah dilakukannya, patut kita berikan penghargaan yang layak. Sekalipun sangat sulit menghargai perbuatan yang pernah dilakukannya. Apa pun penilaian dan vonis yang akan dijatuhkan baik oleh pihak DKP maupun oleh publik secara lepas dan bebas, ada baiknya bila segala sesuatu yang bersifat pribadi dijauhi, sejauh persoalan hukum, etik dan poilik masih ber­ada dalam ruang tanpa dinding pemisah yang pasti.

Tanpa keinginan menegakkan sikap ini, bukan tidak mungkin kita semua malah menjadi “tikus” itu sendiri.


*) Tulisan ini pernah dimuat di Tabloid DETAK. Dicuplik dari buku Erros Djarot, dkk., Prabowo Sang Kontroversi (Jakarta: Media Kita, 2006)

24 Mei 2014

Dalang Kerusuhan Mei 1998 Mendukung Jokowi ? (Repost)

Berric Dondarrion - "Bersama Presiden Soeharto, Benny adalah Penasihat YPPI yang didirikan oleh para mantan tokoh demonstrasi 1966 dengan dukungan Ali Moertopo. Hadir di rumah Fahmi [Idris] pada malam itu para pemimpin demonstrasi 1966 seperti Cosmas Batubara, dr. Abdul Ghafur, Firdaus Wajdi, Suryadi [Ketua PDI yang menyerang Kubu Pro Mega tanggal 27 Juli 1996]; Sofjan Wanandi; Husni Thamrin dan sejumlah tokoh. Topik pembicaraan, situasi politik waktu itu...
Moerdani berbicara mengenai Soeharto yang menurut Menhankam itu, 'Sudah tua, bahkan sudah pikun, sehingga tidak bisa lagi mengambil keputusan yang baik. Karena itu sudah waktunya diganti'...Benny kemudian berbicara mengenai gerakan massa sebagai jalan untuk menurunkan Soeharto. Firdaus menanggapi, 'Kalau menggunakan massa, yang pertama dikejar adalah orang Cina dan kemudian kemudian gereja.' "

- Salim Said, Dari Gestapu Ke Reformasi, serangkaian kesaksian, Penerbit Mizan, halaman 316

Pembicaraan di rumah Fahmi Idris, tokoh senior Golkar yang kemarin menyeberang ke kubu Jokowi-JK demi melawan Prabowo adalah bukti paling kuat yang menghubungkan Benny Moerdani dengan berbagai kerusuhan massa yang sangat marak menjelang akhir Orde Baru karena terbukti terbukanya niat Benny menjatuhkan Soeharto melalui gerakan massa yang berpotensi mengejar orang Cina dan orang Kristen. Kesaksian Salim Said ini merupakan titik tolak paling penting guna membongkar berbagai kerusuhan yang tidak terungkap seperti Peristiwa 27 Juli 1996 dan Kerusuhan 13-14 Mei 1998, yang akan saya bongkar di bawah ini.

A. Peristiwa 27 Juli 1996 Adalah Politik Dizalimi Paling Keji Sepanjang Sejarah Indonesia

Selanjutnya bila kita hubungkan kesaksian Salim Said di atas dengan kesaksian RO Tambunan bahwa dua hari sebelum kejadian Megawati sudah mengetahui dari Benny akan terjadi serangan terhadap kantor PDI dan Catatan Rachmawati Soekarnoputri, Membongkar Hubungan Mega dan Orba sebagaimana dimuat Harian Rakyat Merdeka Rabu, 31 Juli 2002 dan Kamis, 1 Agustus 2002 maka kita menemukan bukti adanya persekongkolan antara Benny Moerdani yang sakit hati kepada Soeharto karena dicopot dari Pangab (kemudian menjadi menhankam, jabatan tanpa fungsi) dan Megawati untuk menaikan seseorang dari keluarga Soekarno sebagai lawan tanding Soeharto, kebetulan saat itu hanya Megawati yang mau jadi boneka Benny Moerdani. Sedikit kutipan dari Catatan Rachmawati Soekarnoputri:

"Sebelum mendekati Mega, kelompok Benny Moerdani mendekati saya [Rachmawati] terlebih dahulu. Mereka membujuk dan meminta saya tampil memimpin PDI. Permintaan orang dekat dan tangan kanan Soeharto itu jelas saya tolak, bagi saya, PDI itu cuma alat hegemoni Orde Baru yang dibentuk sendiri oleh Soeharto tahun 1973. Coba renungkan untuk apa jadi pemimpin boneka?
Orang-orang PDI yang dekat dengan Benny Moerdani, seperti Soerjadi dan Aberson Marie Sihaloho pun ikut mengajak saya gabung ke PDI. Tetapi tetap saya tolak."

Dari ketiga catatan di atas kita menemukan nama-nama yang saling terkait dalam Peristiwa 27 Juli 1996, antara lain: Benny Moerdani; Megawati Soekarnoputri; Dr. Soerjadi; Sofjan Wanandi; dan Aberson Marie Sihaloho, dan ini adalah "eureka moment" yang membongkar persekongkolan jahat karena Aberson Marie adalah orang yang pertama kali menyebar pamflet untuk regenerasi kepemimpinan Indonesia dan diganti Megawati sehingga menimbulkan kecurigaan dari pihak Mabes ABRI; Dr. Soerjadi adalah orang yang menggantikan Megawati sebagai Ketua Umum PDI di Kongres Medan (kongres dibiayai Sofjan Wanandi dari CSIS) yang mengumpulkan massa menyerbu kantor PDI dan selama ini dianggap perpanjangan tangan Soeharto ternyata agen ganda bawahan Benny Moerdani, dan tentu saja saat itu Agum Gumelar dan AM Hendropriyono, dua murid Benny Moerdani berada di sisi Megawati atas perintah Benny Moerdani sebagaimana disaksikan Jusuf Wanandi dari CSIS dalam Memoirnya, A Shades of Grey/Membuka Tabir Orde Baru. Semua fakta ini juga membuktikan bahwa dokumen yang ditemukan pasca ledakan di Tanah Tinggi tanggal 18 Januari 1998 yang mana menyebutkan rencana revolusi dari Benny Moerdani; Megawati; CSIS dan Sofjan-Jusuf Wanandi yang membiayai gerakan PRD adalah dokumen asli dan otentik serta bukan dokumen buatan intelijen untuk mendiskriditkan PRD sebagaimana diklaim oleh Budiman Sejatmiko selama ini.

Ini menjelaskan mengapa Presiden Megawati menolak menyelidiki Peristiwa 27 Juli 1996 sekalipun harus mengeluarkan kalimat pahit kepada anak buahnya seperti "siapa suruh kalian mau ikut saya?" dan justru memberi jabatan sangat tinggi kepada masing-masing SBY yang memimpin rapat penyerbuan Operasi Naga Merah; Sutiyoso yang komando lapangan penyerbuan Operasi Naga Merah; Agum Gumelar dan Hendropriyono yang pura-pura melawan koleganya. Megawati melakukan bunuh diri bila menyelidiki kejahatannya sendiri!

Bila dihubungkan dengan grup yang berkumpul di sisi Jokowi maka sudah jelas bahwa CSIS; PDIP; Budiman Sejatmiko, Agum Gumelar; Hendropriyono; Fahmi Idris; Megawati; Sutiyoso ada di pihak Poros JK mendukung Jokowi-JK demi menghalangi upaya Prabowo naik ke kursi presiden.

B. Kerusuhan Mei 1998, Gerakan Benny Moerdani Menggulung Soeharto; Prabowo; dan Menaikan Megawati Soekarnoputri Ke Kursi Presiden.

Pernahkah anda mendengar kisah Kapten Prabowo melawan usaha kelompok Benny Moerdani dan CSIS mendeislamisasi Indonesia? Ini fakta dan bukan bualan. Banyak buku sejarah yang sudah membahas hal ini, dan salah satunya cerita dari Kopassus di masa kepanglimaan Benny. Saat Benny menginspeksi ruang kerja perwira bawahan dia melihat sajadah di kursi dan bertanya "Apa ini?", jawab sang perwira, "Sajadah untuk shalat, Komandan." Benny membentak "TNI tidak mengenal ini." Benny juga sering mengadakan rapat staf pada saat menjelang ibadah Jumat sehingga menyulitkan perwira yang mau sholat Jumat.

Hartono Mardjono sebagaimana dikutip Republika tanggal 3 Januari 1997 mengatakan bahwa rekrutan perwira Kopassus sangat diskriminatif terhadap yang beragama Islam, misalnya kalau direkrut 20 orang, 18 di antaranya adalah perwira beragama non Islam dan dua dari Islam. Penelitian Salim Said juga menemukan hal yang sama bahwa para perwira yang menonjol keislamannya, misalnya mengirim anak ke pesantren kilat pada masa libur atau sering menghadiri pengajian diperlakukan diskriminatif dan tidak akan mendapat kesempatan sekolah karena sang perwira dianggap fanatik, sehingga sejak saat itu karir militernya suram.

Silakan perhatikan siapa para perwira tinggi beken yang diangkat dan menduduki pos penting pada masa Benny Moerdani menjadi Pangad atau Menhankam seperti Sintong Panjaitan; Try Sutrisno; Wiranto; Rudolf Warouw; Albert Paruntu; AM Hendropriyono; Agum Gumelar; Sutiyoso; Susilo Bambang Yudhoyono; Luhut Panjaitan; Ryamizard Ryacudu; Johny Lumintang; Albert Inkiriwang; Herman Mantiri; Adolf Rajagukguk; Theo Syafei dan lain sebagainya akan terlihat sebuah pola tidak terbantahkan bahwa perwira yang diangkat pada masa Benny Moerdani berkuasa adalah non Islam atau Islam abangan (yang tidak dianggap "fanatik" atau berada dalam golongan "islam santri" menurut versi Benny). Inilah yang dilawan Prabowo antara lain dengan membentuk ICMI yang sempat dilawan habis-habisan oleh kelompok Benny Moerdani namun tidak berhasil. Tidak heran kelompok status quo dari kalangan perwira Benny Moerdani membenci Prabowo karena Prabowo yang menghancurkan cita-cita mendeislamisasi Indonesia itu.

Mengapa Benny Moerdani dan CSIS mau mendeislamisasi Indonesia? Karena CSIS didirikan oleh agen CIA, Pater Beek yang awalnya ditempatkan di Indonesia untuk melawan komunis namun setelah komunis kalah dia membuat analisa bahwa lawan Amerika berikutnya di Indonesia hanya dua, "Hijau ABRI" dan "Hijau Islam", lalu menyimpulkan ABRI bisa dimanfaatkan untuk melawan Islam, maka berdirilah CSIS yang dioperasikan oleh anak didiknya di Kasebul, Sofjan Wanandi, Jusuf Wanandi, Harry Tjan Silalahi, mewakili ABRI: Ali Moertopo, dan Hoemardani (baca kesaksian George Junus Aditjondro, murid Pater Beek).

Tidak percaya gerakan anti Prabowo di kubu Golkar-PDIP-Hanura-NasDem ada hubungan dengan kelompok anti Islam santri yang dihancurkan Prabowo? Silakan perhatikan satu per satu nama-nama yang mendukung Jokowi-JK, ada Ryamizard Ryacudu (menantu mantan wapres Try Sutrisno-agen Benny untuk persiapan bila Presiden Soeharto mangkat); ada Agum Gumelar-Hendropriyono (dua malaikat pelindung/bodyguard Megawati yang disuruh Benny Moerdani); ada Andi Widjajanto (anak Theo Syafeii) ada Fahmi Idris (rumahnya adalah lokasi ketika ide Peristiwa 27 Juli 1996 dan Kerusuhan Mei 1998 pertama kali dilontarkan Benny Moerdani); ada Luhut Panjaitan; ada Sutiyoso; ada Wiranto dan masih banyak lagi yang lain.

Lho, Wiranto anak buah Benny Moerdani? Benar sekali, bahkan Salim Said dan Jusuf Wanandi mencatat bahwa Wiranto menghadap Benny Moerdani beberapa saat setelah dilantik sebagai KSAD pada Juni 1997. Saat itu Benny memberi pesan sebagai berikut:

"Jadi, kau harus tetap di situ sebab kau satu-satunya orang kita di situ. Jangan berbuat salah dan jangan dekat dengan saya sebab kau akan dihabisi Soeharto jika dia tahu."

(Salim Said, halaman 320)

Tentu saja Wiranto membantah dia memiliki hubungan dekat dengan Benny Moerdani namun kita memiliki cara membuktikan kebohongannya. Pertama, dalam Memoirnya, Jusuf Wanandi menceritakan bahwa pasca jatuhnya Soeharto, Wiranto menerima dari Benny Moerdani daftar nama beberapa perwira yang dinilai sebagai "ABRI Hijau", dan dalam sebulan semua orang dalam daftar nama tersebut sudah disingkirkan Wiranto. Ketika dikonfrontir mengenai hal ini Wiranto mengatakan cerita "daftar nama" adalah bohong. Namun bila kita melihat catatan penting masa setelah Soeharto jatuh maka kita bisa melihat bahwa memang terjadi banyak perwira "hijau" di masa Wiranto yang waktu itu dimutasi dan hal ini sempat menuai protes.

Fakta bahwa Wiranto adalah satu-satunya orang Benny Moerdani yang masih tersisa di sekitar Soeharto menjawab sekali untuk selamanya mengapa Wiranto menjatuhkan semua kesalahan terkait Operasi Setan Gundul kepada Prabowo; mengatakan kepada BJ Habibie bahwa Prabowo mau melakukan kudeta sehingga Prabowo dicopot; dan menceritakan kepada mertua Prabowo, Soeharto bahwa Prabowo dan BJ Habibie bekerja sama menjatuhkan Soeharto sehingga Prabowo diusir dan dipaksa bercerai dengan Titiek Soeharto. Hal ini sebab Wiranto adalah eksekutor dari rencana Benny Moerdani menjatuhkan karir dan menistakan Prabowo.

Membicarakan "kebejatan" Prabowo tentu tidak lengkap tanpa mengungkit Kerusuhan Mei 1998 yang ditudingkan pada dirinya padahal saat itu jelas-jelas Wiranto sebagai Panglima ABRI pergi ke Malang membawa semua kepala staf angkatan darat, laut dan udara serta menolak permintaan Prabowo untuk mengerahkan pasukan demi mengusir perusuh. Berdasarkan temuan fakta di atas bahwa Benny Moerdani mau menjatuhkan Soeharto melalui kerusuhan rasial dan Wiranto adalah satu-satunya orang Benny di lingkar dalam Soeharto maka sangat patut diduga Wiranto memang sengaja melarang pasukan keluar dari barak menghalangi kerusuhan sampai marinir berinisiatif keluar kandang. Selain itu tiga fakta yang menguatkan kesimpulan kelompok Benny Moerdani ada di belakang Kerusuhan Mei 98 adalah sebagai berikut:

1. Menjatuhkan lawan menggunakan "gerakan massa" adalah keahlian Ali Moertopo (guru Benny Moerdani) dan CSIS sejak Peristiwa Malari di mana malari meletus karena provokasi Hariman Siregar, binaan Ali Moertopo (lihat kesaksian Jenderal Soemitro yang dicatat oleh Heru Cahyono dalam buku Pangkopkamtib Jenderal Soemitro dan Peristiwa 15 Januari 74 terbitan Sinar Harapan).

2. Menurut catatan TGPF Kerusuhan Mei 98 penggerak lapangan adalah orang berkarakter militer dan sangat cekatan dalam memprovokasi warga menjarah dan membakar. Ini jelas ciri-ciri orang yang terlatih sebagai intelijen, dan baik Wiranto maupun Prabowo adalah perwira lapangan tipe komando bukan tipe intelijen, dan saat itu hanya Benny Moerdani yang memiliki kemampuan menggerakan kerusuhan skala besar karena dia mewarisi taktik dan jaringan yang dibangun Ali Moertopo (mengenai jaringan yang dibangun Ali Moertopo bisa dibaca di buku Rahasia-Rahasia Ali Moertopo terbitan Tempo-Gramedia). Lagipula saat kejadian terbukti Benny Moerdani sedang rapat di Bogor dan ada laporan intelijen bahwa orang lapangan saat kerusuhan 27 Juli 1996 dan Mei 98 dilatih di Bogor!!!

3. Alasan Megawati setuju menjadi alat Benny Moerdani padahal saat itu keluarga Soekarno sudah sepakat tidak terjun ke politik dan alasan Benny Moerdani begitu menyayangi Megawati mungkin adalah karena mereka sebenarnya pernah menjadi calon suami istri dan Soekarno sendiri pernah melamar Benny, pahlawan Palangan Irian Jaya itu untuk Megawati, namun kemudian Benny memilih Hartini wanita yang menjadi istrinya sampai Benny meninggal (Salim Said, halaman 329).

Berdasarkan semua fakta dan uraian di atas maka kiranya sudah tidak bisa dibantah bahwa alasan Kelompok Benny Moerdani, dalang Peristiwa 27 Juli 1996 dan Kerusuhan Mei 1998 ada di belakang Jokowi-JK dengan mengorbankan keutuhan partai masing-masing (PDIP, Hanura, Golkar) untuk melawan Prabowo adalah dendam kesumat yang belum terpuaskan sebab Prabowo menjadi penghalang utama mereka ketika mencoba mendeislamisasi Indonesia. 

20 Mei 2014

Prabowo dan (Minus Moral) Jokowi

Catatan Kecil Wartawan Nanik S Deyang (Seorang wartawan peliput deklarasi Prabowo Hatta dan Jokowi JK) Senin, 19 mei 2014
 
MINUS MORAL. Kebetulan Allah SWT selalu menempatkan saya di saat-saat terakhir bagaimana seorang akan dinaikkan derajatnya oleh SWT menjadi pemimpin.

Dua tahun lalu, saya sakit perut karena hanya kurang dari 2 x24 jam Jokowi belum dapat restu dari Bu Mega. Bukan hanya Jokowi yg senewen, Prabowo sebagai orang yg ngotot Jokowi jadi Gubernur DKI juga senewen. Untuk keempat kalinya Prabowo menghadap Bu Mega, hingga akhirnya Bu Mega mau merestui Jokowi sebagai Cagub. Kenapa alot karena Bu Mega sudah memberi persetujuan bahawa PDIP mendukung Foke.

Saat bertemu terakhir antara Prabowo dan Bu Mega, Prabowo sudah nekat kalau Bu Mega tdk mengijinkan Jokowi, maka Prabowo akan “meminjam” Jokowi saja (tidak mencabut dari PDIP), dan Prabowo akan mengumpulkan partai kecil agar bisa mendaftarkan Jokowi ke KPU . Namun Bu Mega akhirnya trenyuh pada kegigihan Prabowo yg menghendaki Jokowi jadi pemimpin di Jakarta. Namun BU Mega bilang PDIP tdk memiliki dana untuk membiayai Jokowi, maka Prabowo pun menyatakan sanggup untuk membiayai .

Ketika restu datang, persoalan muncul, yakni siapa wakil Jokowi yg tepat?. Maka Prabowo yg sudah mengagumi Ahok, lantas membajak Ahok dari Golkar (karena Golkar mendukung Foke waktu itu). Prabowo sangat yakin Ahok orang bersih dan mau bekerja keras.

Saat disodorkan Ahok, Jokowi kurang sreg , bahkan dia lebih memilih Deddy Miswar. Tengah malah sebelum esok hari mendaftar di KPU, Jokowi menilpun saya soal Ahok ini. Waktu itu sy bilang…”Sudah lah terima saja dulu, dari pada milih2 ini-itu besok malah gak jadi daftar. Lagi pula Ahok ini akan bisa mendulang suara di Jakarta yg selama ini golput ,” pokoknya aku yakinkan Jokowi sampai hampir satu jam, bahwa Ahok pilihan terbaik dari nama lainnya.

Hari ini saya melihat “manusia-manusia ” baik ini terbelah menjadi berhadapan atau satu sama lain menjadi lawan. Saat saya melihat Prabowo menonton TV di pendopo rumah SBY, dimana di sebuah stasiun TV tengah di putar ulang liputan deklarasi Jokowi_JK ….entah kenapa air mata saya hampir jatuh..” dari samping saya lihat Prabowo menatap gambar di TV itu tanpa bicara sepatah kata pun, meski di sampingnya mulai dari Hatta Rajasa, Menteri Jero Wacik, Cicip Syarif Sutardja, Djan Faris dll berkomentar …Prabowo memilih diam…dan perlahan dia mundur di kerumunan itu..dan memilih tdk mendongakkan lagi waajhnya untuk melihat TV. Saya membayangkan betapa campur aduknya rasa di hatinya saat “anak” yg dibantu naikkan derajatnya itu kini menjadi “lawannya”.

Prabowo pernah berkata, kalau toh Jokowi yg “dibesarkannya” akhirnya jadi lawan , ia pernah bilang tdk masalah. Namun yg mengecewakannya adalah sejak dilantik hingga Jokowi nyapres, ternyata Jokowi itu mengucapkan terimakasih saja tidak pada Prabowo. (saya sebetulnya pernah mengingtkan Jokowi utk bertemu Prabowo , tapi kyaknya dia cuek, dan malah mengatakan yg membuat dia jadi Gubernur itu orang banyak, bukan Prabowo saja).

Sebagai orang jawa dimana saya menjujung tinggi toto kromo mikul duwur mendem jero , saya melihat apa yg saat ini saya saksikan sungguh menyayat batin saya. Bagimana tidak? Terhadap guru saya yg menjadikan saya dan teman-teman wartawan, yaitu Alm Om Valens Doi, bukan saja saya dan kawan saya Budi , bertanggung jawab terhadap keluarganya setelah Om Valens wafat, tapi kami tiap tahun juga memberingati wafatnya beliau , sebagai ungkapan rasa terimaksih kami , bahwa kami bisa seperti sekarang karena Om Valens. Kami juga selalu mengajarkan pada anak-anak wartawan, dimana ada sebagian sempat mengenal dan sebagain tdk mengenal Om Valens untuk selalu hormat, karena beliaulah kami semua bisa membangun perusahaan di mana kami bisa mencari makan dan berkarier. Kami pasang foto Om VAlens di ruang tamu kantor kami, dan kami selalu membuat kaos bergambar alm Om, sebagai rasa cinta dan hormat kami.

Hari ini saya menyaksikan seorang calon Pemimpin Negara yang dalam pandangan saya sebagai orang Jawa atau orang Indonesia MINUS MORAL, karena jangankan dia paham dengan konsep kesantunan mikul duwur mendem jero, mengucapakan terimaksih pun ternyata tdk dilakukan terhadap orang yg sudah menjadikannya dia hebat dan populer.

Ini bisa tdk penting , tapi buat saya pribadi menjadi penting, karena buat saya seorang pemimpin itu harus memiliki keteladanan moral yg baik, dan juga memiliki hati nurani yg baik . Bila tidak ? Maka yg akan dilakukan hanya mengumbar nafsu-nafsu yg ada di kepalanya dengan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya.

Jujur salah satu yg membuat keputusan saya mendukung Prabowo , karena sy melihat Prabowo lebih punya kwalitas moral yg baik. Misalnya sebiji jarak saja orang pernah melakukan kebaikan padanya itu akan diingatnya. Sebagai contoh ada sopir pribadinya yg sudah 13 tahun pensiun , karena usia, Prabowo masih menggaji sang sopir ..bukan hanya para sopir, para judannya mulai dia jadi komandan grup sampai jdi Pangkostrad masih diperhatikan hidupnya. Alasannya, karena Prabowo sering dibantu oleh sopir dan ajudannya.

Itulah sebabnya, sy tdk pernah habis pikir kalau ada orang yg tdk mengenal Prabowo dengan seenak perutnya menyebut Prabowo sebagi manusia fasis, kejam, maniak , kasar dll….Padahal orang yg dikatakan jahat itu, memiliki hati yg jauh lebih mulia, bahkan jauuuuuuuh sekali mulianya dibandingkan yg secara fisik disebut santun, ramah, dan merakyat itu…..SAYA MENYAKSIKAN KEDUANYA BUKAN MEMBACA BERITA! (*)