Jakarta Tanggap COVID-19

Data Pemantauan COVID-19 Nasional dan DKI Jakarta

21 Januari 2020 sampai hari ini

PBNU Desak DPR Sahkan RUU Pesantren

A+ | Ketua Umum PBNU KH. Said Aqil Siroj mendesak DPR sahkan RUU Pesantren. Dalam RUU Pesantren tertuang 5 unsur pokok sebuah lembaga pendidikan agama Islam bisa disebut atau memenuhi syarat disebut sebagai pesantren.

Lima unsur pokok untuk dapat dikategorikan sebagai pesantren yaitu ada kiai, ada santri, ada masjid/musholla, ada pondokan/asrama dan kitab kuning.

"Kurang satu unsur saja, makna pesantren akan teredusir. Tanpa kitab kuning, pesantren tidak dapat mengemban risalah kenabian," ujar Said Aqil Siroj.

Berikut ini selengkapnya sambutan Ketua Umum PBNU, KH. Said Aqil Siroj, dalam Upacara Pembukaan Rapat Pleno PBNU Tahun 2019 di Purwakarta, Jawa Barat, 20 September 2019. 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى اله واصحابه ومن تبع سنته وجماعته من يومنا هذا الى يوم النهضة، اما بعد.

Pejabat Ra’is Aam beserta jajaran Syuriah, Pengurus Harian beserta seluruh jajaran Tanfidziah, para Mustasyar dan pimpinan Lembaga dan Banom NU, Shohibul Ma’had KH Abun Bunyamin, Gubernur dan Pejabat Daerah, hadirin hadirat yang berbahagia.

Alhamdulillah, sejak diberi mandat oleh Muktamar NU ke-33 di Jombang Jawa Timur, saya selaku mandataris Muktamar beserta seluruh jajaran PBNU masih diberi kekuatan untuk menjalankan mandat organisasi sampai saat ini. Alhamdulillah, di tengah situasi nasional yang dinamis, di tengah deraan isu dan fitnah yang menerpa NU dan PBNU, kita sebagai jamâ’ah dan jam’iyah tetap berdiri dan semakin kokoh. Konsolidasi melalui kaderisasi terus berjalan. MKNU telah dijalankan hingga ke tingkat bawah, dari PW, PC, hingga banom. Melalui kaderisasi, NU melahirkan kader-kader pembela amaliah, fikrah, dan harakah Ahlussunnah Waljama’ah An-Nahdliyah ditengah gelombang pasang radikalisme Islam yang membentang di depan mata. Gelombang pasang ini menemukan momentum pada Pilkada DKI 2017. Para pendukung formalisme Islam menunggangi Pilkada DKI untuk melakukan konsolidasi politik. 

Kemenangan dalam Pilkada DKI melambungkan aktor-aktor Islam politik ke panggung publik. Sentimen Islam politik menguat. Model Pilkada DKI hendak dioper ke perhelatan politik lain dalam skala lebih luas. Mengantisipasi gelombang pasang Islam trans-nasional yang lebih besar, Pemerintah mencabut legalitas HTI dan memberi tekanan politis kepada pimpinan FPI. NU mendukung langkah Pemerintah melarang HTI. Konsekuensinya, NU setelah itu mendapat tekanan balik dari upaya pendiskreditan NU dalam kasus pembakaran bendera HTI oleh anggota Banser di Garut. Pada akhir Oktober 2018, kantor PBNU didemo oleh kumpulan massa yang memprotes pembakaran bendera HTI dan menyebutnya sebagai bendera tauhid. Alhamdulillah kantor PBNU dilindungi Allah, massa bubar tanpa kekerasan. 

Hikmah terbesar dari tekanan kelompok eksternal adalah konsolidasi internal NU yang semakin kokoh. Nahdliyin bersatu menghadapi rongrongan pengusung ideologi khilafah dan pendukungnya. 

Hadlirin hadlirat yang berbahagia.

NU bukan organisasi politik yang terlibat dalam politik praktis. Namun, bukan berarti NU apolitis. Politik bagi NU adalah politik kebangsaan yaitu siyâsah ‘ulya untuk mengokohkan pilar-pilar dan konsensus kebangsaan sebagaimana dimandatkan dalam Muktamar NU tahun 1984 dan 1989. Keterlibatan NU dan Nahdliyin dalam pemilu 2019 adalah wujud nyata partisipasi warga bangsa untuk membela mu’âhadah wathaniyah yang harus dipertahankan sampai kapan pun.

Hadlirin hadlirat yang terhormat. 

Dalam proses legislasi yang tengah berlangsung saat ini, NU menyampaikan apresiasi terhadap rampungnya RUU KUHP yang proses penggodokannya sudah dilakukan sejak tahun 1968. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, RUU KUHP karya anak bangsa ini boleh dibilang memenuhi kebutuhan hukum nasional yang mencerminkan watak dan kepribadian masyarakat dan bangsa Indonesia. NU menyambut dengan rasa syukur rencana pengesahannya dalam Rapat Paripurna DPR akhir September ini.

Terkait RUU Pesantren, NU perlu menegaskan. Bahwa terdapat 5 unsur pokok untuk dapat dikategorikan sebagai pesantren. Yaitu kiai, santri, masjid/musholla, pondokan/asrama dan kitab kuning. Kurang satu unsur saja, makna pesantren akan teredusir. Tanpa kitab kuning, pesantren tidak dapat mengemban risalah kenabian. Selain itu, dalam pandangan NU, RUU Pesantren yang ada saat ini telah mengakomodasi keragaman pesantren yang ada di Indonesia, namun tetap mencerminkan kepribadian dan jati diri pesantren. Untuk itu NU mendesak DPR agar mengesahkannya dalam Rapat Paripurna akhir September tahun ini.

Khusus tentang RUU Pertanahan. NU memandang, UU Pertanahan yang sedang dibentuk harus menjawab problem akut di bidang pertanahan, yaitu ketimpangan kepemilikan tanah, konflik agraria yg meluas, dan alih fungsi lahan pertanian. Tiga persoalan mendasar tersebut memberi kontribusi signifikan atas terjadinya kemiskinan struktural dan kerusakan ekologis yang serius. Namun RUU Pertanahan yang kini dibahas masih belum menunjukkan peta jalan mengatasi problem akut tersebut. Butuh waktu membahasnya, sehingga tidak perlu dipaksakan untuk disahkan saat ini. 

Hadlirin hadlirat yang berbahagia.

Di tengah suhu dan dinamika politik yang hangat, PBNU tidak pernah meninggalkan tugas utamanya yaitu menjalankan mandat Muktamar NU ke-33 di Jombang yang dituangkan dalam tiga program utama: pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Dalam bidang pendidikan, NU telah mendirikan 31 Universitas NU (UNU). Di bawah LP Ma’arif, NU mengelola 20.138 sekolah dari jenjang pendidikan dasar hingga menengah. Di bidang kesehatan, NU telah mendirikan dan mengelola 7 Rumah Sakit NU yang tersebar di sejumlah daerah yaitu 2 RS di Surabaya dan selanjutnya masing-masing adalah Sidoarjo, Tuban, Jombang, Demak, dan Ponorogo. Di bidang ekonomi, NU telah merintis pemberdayaan ekonomi melalui kegiatan penguatan ekonomi warga.

PBNU juga telah menyelesaikan sengketa aset NU dalam wujud tanah yang lama terbengkelai yaitu di Pacet Cianjur Jawa Barat, di Grogol Slipi Jakarta Barat, dan di Kawi-Kawi Jakarta Pusat. PBNU juga telah selesai mengawal pembangunan Gedung PBNU 2 di Jl. Taman Amir Hamzah, Matraman, Jakarta Timur. Gedung UNUSIA, yang diharapkan menjadi benchmark pengembangan UNU, alhamdulullah telah dibangun dan masuk tahap finishing di Parung, Bogor. PBNU juga telah membeli tanah persis di belakang kantor PBNU sebagai tambahan aset untuk memperluas arena kegiatan NU. 

Seluruh capaian ini tidak lepas dari ma’unah dan taufiq Allah serta dukungan seluruh jajaran PBNU, lembaga dan banom, Nahdliyin dan seluruh simpatisan NU. Kepada seluruh pihak yang berjasa, kami haturkan jazakumullah khairal jaza. 

Hadlirin hadlirat yang berbahagia.

Sebagai penutup, saya menyampaikan firman Allah:

ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤلا

Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya (Al-Isra 36). 

شكرا ودمتم في الخير والبركة والنجاح، والله الموفق إلى أقوم الطريق
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Purwakarta, 20 September 2019

SILAKAN JADI KORUPTOR! ASAL JANGAN RADIKAL!


A+ |Di bawah rezim pemerintahan Jokowi, tampaknya ada semacam aturan. Setidaknya paham dan kesepakatan baru: SILAKAN JADI KORUPTOR! YANG PENTING TIDAK RADIKAL!

Menjadi koruptor di negeri ini jauh lebih terhormat, dari pelaku kriminal. Apalagi mereka yang terkena stigma radikal.

Masih bisa ketawa-ketiwi di depan sorotan kamera televisi. Masih bisa jalan-jalan,  keluar lembaga pemasyarakatan (LP). Seribu dalih, bisa digunakan sebagai alasan. 

Di dalam LP juga masih tetap bisa menikmati fasilitas premium. Semakin besar nilai korupsinya. Semakin besar harta kekayaan ditumpuk. Semakin mewah fasilitas yang bisa dinikmati.

Jangan terlalu khawatir kalau divonis berat oleh hakim. Dijamin masa tahanan tidak akan selama itu. Masih ada remisi. Dalam setahun bisa diterima beberapa kali.

Remisi HUT Kemerdekaan. Remisi hari besar keagamaan, dan remisi tambahan. Alasannya bisa dicari-cari.

Setelah menjalani setengah masa tahanan, bisa menjalani proses asimilasi. Itu artinya sama dengan bebas. Setidaknya di siang hari. Dan setelah menjalani dua pertiga masa tahanan, bisa mendapatkan bebas bersyarat.

Jadi jangan takut, apalagi malu untuk menjadi koruptor! 

Setelah bebas, masih bisa menikmati harta hasil korupsi bersama anak cucu. Tujuh turunan.  Menjalani masa tua dengan bahagia dan foya-foya.

Kalau rajin menyumbang dan beramal, dijamin akan dihormati oleh masyarakat. Mereka tak peduli harta itu berasal dari mana. Bagaimana cara mendapatkannya. Yang penting pemurah, dermawan. 

Khusus untuk saat ini, sampai tiga bulan ke depan —kalau Jokowi tidak segera mengaktifkan kembali pimpinan KPK, atau menunjuk Plt—para koruptor bebas merdeka!  

KPK sedang mati suri. Lumpuh. Pimpinan KPK sedang kosong karena mengembalikan mandat. Para karyawannya mogok kerja.

Beda halnya dengan kalau terkena stigma radikal. Habis sudah. Selesai. Anda GAME OVER!

Sebagaimana pernah dilansir oleh kantor berita Reuters Juni lalu. Seorang pejabat  yang dekat dengan lingkar kekuasaan membocorkan. Pemerintah sedang menggodok amturan untuk menyingkirkan “garis keras” dan “radikal” dari pemerintahan dan BUMN. 

Ada 10 departemen dan BUMN besar yang menjadi target pembersihan. Bila sudah telanjur menjadi ASN atau karyawan BUMN, dipastikan karir mereka akan mentok. Tak akan bisa promosi ke eselon II. Konon pula eselon I.

Siapa saja yang masuk dalam kelompok garis keras dan radikal ini? Menkeu Sri Mulyani sudah memberi semacam petunjuk. Mereka yang punya paham keagamaan eksklusif. Yang dimaksud pasti tidak jauh-jauh, umat Islam!

Ketika melantik sejumlah pejabat eselon II dan III pada pertengahan Juni lalu, Sri dengan keras menyatakan, perilaku semacam itu “tidak dimaafkan!”

“Kalau di institusi ini ada pimpinan di di level mana pun, atau bahkan bukan pimpinan, tapi staf jajaran yang merasa atau memiliki kepercayaan bahwa Anda ingin menjadi eksklusif, maka Anda salah tempat, karena Anda tidak hanya menjadi benalu, tetapi racun bagi institusi dan bagi negara," kata Sri.

Ngeriiiii beneeeerrr!

Jauh sebelum itu, sejumlah masjid di kantor pemerintahan dan BUMN sudah mulai menyingkirkan, mem-black list para Ustadz yang dicap garis keras dan radikal. Mereka tidak boleh lagi menyampaikan khotbah, ceramah, halaqoh, maupun kajian-kajian. Padahal selama ini aman-aman saja.

(Alat gebuk baru setelah khilafah)

Ya benar. Stigma radikal kini menjadi alat gebuk baru bagi pemerintah dan para pendukungnya. Sebelumnya yang digunakan isu khilafah, menyusul penetapan HTI sebagai organisasi terlarang.

Khilafah dan radikal adalah satu paket. Siapapun yang dianggap kritis, apalagi menentang kebijakan pemerintah,  akan dicap sebagai pendukung khilafah dan radikal.

Targetnya menyingkirkan umat Islam dari kancah politik, sekaligus menyingkirkan lawan-lawan politik pemerintah. Entah dia Islam, abangan, maupun non Islam.

Masih ingat bagaimana isu radikal dan khilafah digunakan untuk menghancurkan Prabowo pada Pilpres 2019. 

Prabowo kok radikal? Pendukung khilafah? 

“Entuk pirang perkoro?,” kata orang Yogya.

Tapi para pendukung Jokowi percaya itu. Tutup mata dan meyakini.  Pejabat pemerintah, tokoh dan media pendukung Rezim Jokowi terus memproduksi , menggunakan isu itu. 

Proses labeling dan stigma itu kini kembali terulang. Namun kelihatannya bakal salah sasaran. Bisa menjadi senjata makan tuan.

Coba perhatikan dalam kontroversi revisi RUU dan pemilihan pimpinan KPK. Isu radikal digunakan untuk memberi stigma kepada mereka yang menentang.

Cap radikal juga dijadikan semacam legitimasi agar publik mendukung hasil pemilihan pimpinan KPK yang baru.

Substansi utama bahwa seorang pimpinan KPK adalah pribadi berintegritas tinggi,  bersih korupsi, justru tidak penting.

Seperti sebuah orchestra mereka menggiring isu ini. Mulai dari isu adanya kelompok “Taliban” versus “polisi India” di KPK, dan kemudian soal radikal. 

Parahnya operator yang mengendalikan isu ini diduga ngendon di istana. Mantan pimpinan KPK Busyro Muqoddas menduga isu Taliban dimainkan, dipolitisasi istana.

Hendardi salah satu anggota panitia seleksi ( pansel ) capim KPK memastikan, salah satu proses seleksi adalah menelusuri rekam jejak intoleransi dan radikalisme capim.

Ketua Umum GP Anshor Yaqut Cholil Quomas menilai komposisi pimpinan KPK saat ini ideal. Bisa untuk pemberantasan korupsi sekaligus membersihkan kelompok radikal di KPK.

Mereka ini sangat peduli dengan isu radikalisme, namun abai dengan rekam jejak korupsi. 

Irjen Pol Firli Bahuri yang terpilih menjadi Ketua KPK yang baru, banyak dipersoalkan publik. Saat menjadi Direktur Penindakan KPK dia terbukti melakukan pelanggaran berat secara etik.

Firli terbukti beberapa kali bertemu beberapa orang yang diduga melakukan tindak korupsi dan menjadi obyek penyelidikan dan penyidikan KPK.

Dia lolos dari hukuman, karena keburu ditarik oleh Mabes Polri. Firli malah dipromosikan menjadi Kapolda Sumatera  Selatan.

Labeling, stigma semacam itu kali ini dipastikan akan mentok. Selain memang tidak berdasar,  juga salah sasaran. Maklumlah karena terbiasa ngawur dan hantam kromo.

Rezim Jokowi justru akan menghadapi perlawanan perorangan, lembaga, media, dan jutaan orang yang dulu menjadi pendukungnya pada Pilpres 2019.

Bagaimana mungkin figur seperti Syafi’i Maarif, Sinta Nuriyah Wahid,  ICW,  Kompas, Tempo Group termasuk kelompok “radikal?”

Mereka adalah pendukung garis keras Rezim Jokowi.  Kalau menggunakan terminologi lama, mereka adalah Cebong akut. Kok bisa tiba-tiba menjadi Kampret Radikal?

Label radikal ini,  kalau terus digunakan untuk melawan kelompok kritis, dipastikan akan menjadi bumerang. Menyerang balik Rezim Jokowi.

Publik akhirnya bisa menilai, memilih, dan memutuskan. 

Bersama mereka yang mengklaim paling Pancasila, paling NKRI,  bersamaan dengan itu melindungi para koruptor. Atau bersama kekuatan rakyat yang radikal dalam memberantas korupsi!?

Koruptor itu harus dihukum mati! Bukan harga mati! end


Oleh : Hersubeno Arief
Tayang di Portal Islam 16 September 2019

KOMPAS, DETIK DAN PKS

A+ | Bagaimana cara mengukur sebuah partai politik tak cuma memiliki syahwat kuasa? Bagaimana pula membuktikan partai politik sudah maksimal menjalankan fungsinya? Pertanyaan yang tak mudah dijawab.

Jika pertanyaan ini kita ajukan kepada kader-kader partai, pasti jawabannya serupa: partai merekalah yang terbaik, terdepan dan berjuang untuk rakyat. Paling kentara ketika musim kampanye atau jelang pemilu. Semua persis seperti iklan kecap. Mengklaim nomor satu. Dekat dan peduli dengan wong cilik.

Tapi jika ingin alat ukur yang obyektif, lihatlah aktivitas partai setelah pemilu usai. Apa yang mereka perbuat. Kegiatan apa yang dilakoni kader-kadernya di berbagai wilayah.

Kebanyakan, paska pemilu mereka sibuk dengan kemungkinan ikut gerbong pemenang. Manuver-manuver politik dilakukan agar dapat posisi strategis. Bertemu Si A, bertamu ke Si B. Makan siang bersama dan seterusnya.

Bersyukur, tidak semua partai demikian. Setidaknya itu yang terbaca dari info Kompas dan Detik. Kedua portal berita arus utama itu memuat kabar soal posko pengungsian di Riau. Berbondong-bondong masyarakat datang untuk berlindung dari kabut asap yang semakin menggila.

Dan tahukah Anda siapa pihak yang mendirikan posko tersebut? Ternyata PKS. Saya pun akhirya jadi mahfum mengapa Kompas dan Detik 'malu-malu' memberitakan ini, terlihat dengan tidak ada diksi PKS pada judulnya. 

Lalu mengapa kedua media besar tersebut mempublikasikan kebaikan PKS? Jawabannya sederhana. Secara nilai berita, peristiwa tersebut sudah memenuhi unsur aktual, kedekatan (proximity), jumlah (magnitude), kemanusian (human interest). Dan mungkin unik. Karena cuma satu partai yang bergerak. Sangat layak jadi berita. Info dari seorang rekan, media Prancis dan nasional lainnya pun mendatangi posko tersebut.

Kita patut berterimakasih kepada Kompas dan Detik. Sebab, apa yang mereka tulis menjawab pertanyaan di awal tulisan ini. 

Jadi, jika ada pertanyaan partai mana yang tak bersyahwat kuasa semata dan peduli pada rakyat meski pemilu baru selesai, maka jawaban obyektifnya sudah terang-benderang. Kompas dan Detik yang memberikan bocorannya.

Erwyn Kurniawan
Presiden Reli

PENDUKUNG PAK JOKOWI KUPINGNYA TIPIS

Dalam sebuah negara demokrasi kritik merupakan sebuah kewajaran yang menjadi kebiasaan, agar ada semacam check and balance dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kritik bisa melalui berbagai macam sarana baik melalui lisan, tulisan maupun gambar sampai pada adanya gerakan demonstrasi yang masiv dilakukan oleh warga negara. 

Tidak ada hal yang luar biasa dari gambar siluet yang menjadi Cover majalah tempo edisi 16-22 September 2019 dengan judul "Janji Tinggal Janji". Sebagai sebuah ilustrasi gambar siluet, terlihat gambar tersebut biasa saja dalam dunia jurnalistik, dan sama sekali tidak ada unsur penghinaan lambang negara ataupun pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh majalah tempo dalam cover majalahnya.

Siluet merupakan sebuah gambar objek orang atau adegan yang terdiri dari batas pinggir (outline) dan bidang dalam (interior) polos, dimana objek yang dibuat siluet memang biasanya dibuat berwarna hitam. Secara tradisional gambar siluet yang ada di majalah tempo berkarikatur presiden jokowi, adalah merupakan sebuah bentuk karya seni yang sangat artistik.

Seni gambar siluet majalah tempo; dengan ilustrasi gambar presiden jokowi yang memiliki bayangan berhidung panjang tidak tampak sebagai bentuk penghinaan lambang negara, maupun penghinaan terhadap kepala negara seperti yang diadukan oleh relawan jokowi kepada dewan pers, apalagi isi yang ada didalam majalah tempo tersebut cukup cover bothside dalam sisi penyajian berita.

Sebagai sebuah karya seni, ilustrasi gambar siluet presiden jokowi bisa di maknai berbeda-beda tergantung dari perspektif mana kita melihat gambar tersebut. Didalam gambar tersebut majalah tempo sepertinya tidak mengesankan sosok presiden jokowi sebagai seorang pembohong, atau pun mengesankan wajah presiden jokowi seperti boneka kayu pinokio.

Adanya kesan pelecehan terhadap lambang negara, sampai kepada penghinaan kepala negara, seharusnya publik yang menilai bukan malah relawan atau pendukung tuan presiden. Bahkan lebih konyol lagi telah terjadi semacam penggiringan opini dari para pendukung presiden jokowi; kalau majalah tempo, telah melakukan tindakan pidana dalam cover siluet tersebut, kemudian melaporkan hal itu ke dewan pers.

Publik, dalam hal ini melihat sesuatu yang wajar dilakukan oleh media seperti majalah tempo, justru yang melihat ini menjadi ketidak wajaran adalah para buzzer istana yang hobby membuat kegaduhan di negeri ini. Sangatlah dangkal ketika karya seni artistik dianggap sebagai sebuah pelecehan di alam demokrasi seperti saat ini, karena khawatir siluet majalah tempo bisa memicu sikap kritis terhadap pemerintah.

Buzzer istana harusnya tidak berkuping tipis dalam menghadapi kritik media, apalagi sampai menggunakan delik dalam menghadapi kritik publik. Sangat berbahaya di era demokrasi menggunakan pendekatan kekuasaan untuk melakukan pembungkaman terhadap media massa seperti yang pernah dilakukan di masa sebelum reformasi.

Sebaiknya para relawan dan para buzzer pendukung rezim lebih mengedepankan akal sehat, ketimbang nafsu belaka yang pada akhirnya menyesatkan informasi publik. Belajarlah melihat keindahan artistik dari sebuah ilustrasi siluet, bukan melihat sesuatu dari kacamata kebencian yang tertanam dan merasa paling benar dalam melihat sesuatu.

Para relawan dan buzzer istana, harusnya bisa merasakan perasaan publik terkait adanya revisi UU KPK dan pemilihan Komisioner KPK. Belajar menghadapi perbedaan dialam demokrasi seperti saat ini menjadi sebuah keharusan, jangan melulu menggunakan delik ketika menghadapi perbedaan, apalagi sampai membangun opini adanya; "kelompok taliban dan polisi india di lembaga kpk ri".

Secara pribadi saya ingin sampaikan, persoalan siluet yang menjadi cover majalah tempo sangat tidak layak dijadikan framming oleh buzzer istana, seolah tempo berubah menjadi radikal dan ada kelompok radikal dari taliban didalamnya. Karena apa yang dilakukan oleh majalah tempo sama sekali tidak melanggar UU Pokok Pers No. 40 Tahun 1999.

Sebagai pesan penutup, menghadapi kritik bukan dengan overdosis delik, apalagi sambil melapis delik laporan, seolah sedang terjadi kriminalisasi dan persekusi terhadap penguasa. Hadapilah kritik dengan cara yang wajar, karena publik sudah jengah dengan cara-cara pendekatan kekuasaan dalam menghadapi kritik disaat ekonomi yang sedang morat marit seperti saat sekarang ini.

Jakarta, 17 September 2019.
Pradipa Yoedhanegara

Barang Harus Habis, Giant Obral Diskon Jelang Tutup Gerai

A+ | Retail bertumbangan. Tak terkecuali 6 gerai Giant, salah satunya di kawasan Poins Square https://g.co/kgs/RSU1CD yang akan menutup gerainya akhir bulan ini.

Maka dalam rangka penutupan itu, seluruh barang harus habis, dan Giant Poins Square melakukan cuci gudang dengan obral diskon dari 30 persen hingga 60 persen.

Masa cuci gudang dengan obral diskon itu berlaku sejak 1 Agustus hingga 29 September 2019.

Tak ayal, masyarakat pun berbondong-bondong memborong barang-barang belanjaan. Dan kini yang masih tersisa antara lain produk sembako yang juga didiskon agar lekas habis.

Dari sembako hingga aneka perlengkapan seperti alat rumah tangga, mainan anak, aneka susu hamil dan bayi, handuk, pakaian dan sebagainya didiskon hingga 60 persen.

Kabarnya, usai penutupan 6 gerai Giants, PT Giant Hero Supermarket kembali membenamkan investasi perseroan sebesar Rp 500 Milyar. 


Berlangganan? Kirim SMS ke 858 dari nomor Telkomsel Anda, isi SMS: TP 10 081291677174