Personal Branding Pilkada/Pileg, Kehumasan (PR), Management Issue, Monitoring Media, wa.me/081387284468 >> mahar.prastowo@gmail.com >> fb.com/editor.wiki

Lowongan Satpam 150 Personil Penempatan Jaksel


Dibutuhkan Segera 150 Anggota Security pengalaman/Non pengalaman

Untuk penempatan Area Jakarta Selatan


Kualifikasi Sbb :

1. Usia Max 35 Tahun

2. Tinggi Min 170 Cm

3. Berat Badan 60 Kg

4. Pendidikan Min SMA/K

5. Tidak Bertato & Bertindik

6. Memiliki SKCK yang masih berlaku

7. Diutamakan Bagi Yang Memiliki KTA dan Ijasah Gada Pratama 

8. Memiliki Hasil Rapid Test yang terbaru


Fasilitas Sbb :

- Gaji 3.300.000/Bulan

- BPJS Lengkap

- Jenjang Karir


Bersedia mengikuti Rifres dan dan Pelatihan Gada Pratama Bagi yang Belum memiliki Gada Pratama


Bagi Yang Berminat Silahkan Datang Langsung ke alamatBerikut :


PT. Gana Sakti Indonesia

Graha Intercipta 

Jl. Tampak Siring Blok KJF No.28-32 Kalideres, Jakarta Barat


Walk in Interview :

Senin s/d Jum'at 

Pukul 09.00 Wib s/d 15.00 Wib


Hanya yang sesuai kualifikasi yang kami terima.


NB : Info loker ini free


Cp. 

Hadi - 0823 0616 5851

Asep - 0857 7625 4045


Info Loker ini berlaku s/d 08 Desember 2020


Sumber info: WAG 



Mau Jerat Anies Malah Tunjukkan Kedunguan? Dari Covid-19 Hingga Giselvid-19, Anjing Banget!



A+
|  Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) DR. H. Muhammad Rizieq Shihab, Lc, M.A, akhirnya tetap kembali ke tanah air atas desakan para pendukungnya, yang termakan "bisikan" terus-menerus pembencinya. Mereka berkepentingan memulangkannya karena ingin "menghentikan" aksi-aksi revolusi akhlak amar ma'ruf nahi munkar yang dilakukannya.

Kan bisa berabe kalau revolusi akhlaknya berhasil, nanti akan ada kesadaran masyarakat bahwa korupsi itu musuh bersama, maksiat itu mengundang bencana dan sebagainya.

Tapi yang mau kita bahas kali ini bukan Sang Imam Besar yang saya pernah dikaitkan dengan aktifitasnya pada periode 2011-2012 kala beliau di hadapan Menhan mewacanakan jihad di Papua melawan separatis yang ingin memisahkan diri dari NKRI. Melainkan mau membahas ekses dari kedatangannya, aktifitasnya, yang menyeret Ketua Persatuan Gubernur Kepala Daerah Seluruh Indonesia, DR. H. Anies Baswedan, Ph.D., yang notabene Gubernur DKI Jakarta.

Selasa, 17 Nopember 2020, Gubernur DKI Jakarta yang merupakan Ketua Forkopimda, dipanggil dan dimintai keterangan oleh bawahannya di Polda Metro Jaya. Ini kalau merujuk posisinya sebagai Gubernur yang merupakan ketua Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) termasuk memimpin Kapolda dan Pangdam, silakancek UU No. 23/2014 Pasal 26 ayat 2 tentang posisi Gubernur. Itu kalau belum dianulir UU Omnibus Law yang kemudian dinamai UU Cilaka.

Terseretnya Gubernur DKI Jakarta DR. H. Anies Baswedan, Ph.D,  berkaitan dengan kasus pelanggaran protokol kesehatan oleh massa penyambut DR. H. Muhammad Rizieq Shihab, Lc, M.A, yang dinilai membuat kerumunan dari sejak penyambutan, hingga menggelar acara open house, hajatan resepsi pernikahan hingga acara groundbreaking masjid di Megamendung, Bogor.

Tak hanya Gubernur DKI Jakarta saja sebenarnya yang kena getah, namun juga Kapolda Metro Jaya, Kapolres Jakarta Pusat dan Barat, serta Kapolda Jawa Barat. Tak hanya dimintai keterangan, Kapolri sudah sudah mencopot mereka karena dianggap gagal mengamankan dan melakukan cipta kondisi supaya tak terjadi kerumunan.

Sebenarnya beberapa poin yang mau dibahas sudah dijelentrehkan oleh akun @tatakujiyati sehingga tak lagi perlu berpanjang lebar, cukup kita angetin  dan bumbui ulang saja.

Pem-bully-an terhadap Gubernur DKI Jakarta terkait protokol kesehatan, ialah sejak pemerintah pusat atau kabinet Jokowi tersinggung karena Sang Gubernur bersicepat dan tanggap dalam menghadapi persebaran Covid-19 yang awalnya saya sangka Communist Virus Disease ternyata Corona Virus Disease. Saat itu UU Karantina Kesehatan tak diberlakukan dengan persangkaan publik karena kalau diberlakukan maka pemerintah akan menanggung risiko keuangan guna pemenuhan kebutuhan warga. Sebagian lagi menyangka karena persebarannya baru di beberapa daerah saja, belum meluas jadi belum bisa dilakukan kebijakan keras berupa pengerahan sumber daya tak terbatas alias penyedotan sumber keuangan untuk penanganannya. Tetap saja itu hanya persangkaan. Bahwa kemudian ternyata benar itu karena sedang beruntung saja tebakannya benar, yaitu dengan munculnya UU Corona yang sangat ampuh melindungi pemerintah pusat dan daerah karena sampai tahun 2022 segala penggunaan keuangan untuk penanganan Covid-19 tak dapat digugat secara perdata maupun pidana. Kok enak temen, ya? Hampir 1000 trilyun, lho.

Kebijakan keras dan tegas Anies pun turut melunak seiring dengan pegangan pusat dalam penanganan Covid-19 yang bukan memakai UU Kekarantinaan Kesehatan, melainkan PP 21 Tahun 2020 yang menghasilkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Akhirnya, berpegang pada PP 21/2020 tersebut  Pemprov DKI Jakarta mengajukan PSBB dan mendapat persetujuan Menkes, dan menerbitkan Pergub No.380/2020 tentang Pemberlakukan PSBB di DKI Jakarta yang juklaknya ditetapkan dengan Pergub No. 33/2020. Baik pusat, maupun sebagian publik yang lebih merasa penting membully Anies ketimbang memikirkan keselamatan jiwa, mempertanyakan mengapa PSBB di DKI Jakarta lebih ketat? Karena mereka melihat ketentutan dalam UU Kekarantinaan Kesehatan itu hanya mengatur tiga (3) hal yaitu Peliburan sekolah & tempat kerja, Pembatasan kegiatan keagamaan, Pembatasan kegiatan di tempat/ fasilitas umum. Anies membuat kebijakan awal yang melampaui itu semua guna melakukan pencegahan dan menekan angka penularan. Ini data kebijakan Anies yang dalam bahasa lawan politiknya progresif revolusioner, silakan klik DI SINI.

Dari data statistik yang ditampilkan web Corona DKI Jakarta, juga tampak transparansi yang membuat publik selain tahu apa yang dilakukan Gugus Tugas Covid-19 DKI Jakarta, juga merasa lebih tenang karena tahu keadaan dan ada pendampingan melalui layanan deteksi dini penularan Covid-19 hingga rujukan dan berbagai langkah yang harus dilakukan warga.

Tak hanya membatasi saja, Pemprov DKI juga memfasilitasi warga yang semuanya terdampak dengan kebijakan PSBB. Mulai dari bansos sampai penyediaan masker, disinfektan, bahkan penggunaan moda transportasi umum yang tetap beroperasi namun dengan protokol ketat yang diatur melalui Pergub No.79/2020 Tentang Pelaksanaan PSBB Pada Masa Transisi. Didalamnya memuat antara lain kegiatan ibadah dibatasi 50% kapasitas dengan  terapkan protokol kesehatan, pengukuran suhu tubuh, jaga jarak fisik minimal 1 meter antar pengguna tempat ibadah, disinfeksi.

Itu sebabnya dari 34 Provinsi ada 5 yang dianggap progresif menerapkan protokol kesehatan, namun Jakarta dinilai paling progresif menerapkan berbagai kebijakan melindungi warga sebagaimana rekomendasi dan standard WHO. Cek DI SINI ya.

Dan makin membuat pengen nyinyir terus, karena ternyata Jakarta selalu well prepared menghadapi segala situasi. Asu tenan! Kata pembenci Anies. Bagaimana tidak well prepared, dan nggak asu banget eh anjing banget macam Odading, sistem informasi guna koordinasi antar RS bagus, faskes lengkap, para ahli dimintai perannya sesuai kapasitas (bukan asal populer lalu dijadikan penyebar hoax).

Hasil dari leaderhsip Anies - GubDKI - membuat  kasus Covid-19 di Jakarta lebih terkendali dan di masa PSBB transisi sampai 22 Nopember mendatang, grafik kasus Covid-19 menunjukkan tren  mendatar, bukan meroket. (terpaksa menyebut roket supaya tak ada yang tersinggung merasa tak disebut). Bisa baca grafik? Baca DI SINI

Masa PSBB Transisi ini yang diatur oleh peraturan ini membolehkan kegiatan kumpul di tempat/ fasilitas umum namun dengan  pembatasan seperti pengunjung dibatasi 50% dari kapasitas, pengunjung wajib pakai masker, wajib menyediakan sarana cuci tangan, aturan waktu kunjungan, pembatasan jarak interaksi fisik  minimal 1 meter antar pengunjung.

Guna mengantisipasi kegiatan warga yang berpotensi membuat kerumunan itu, termasuk kampanye pilkada, penyambutan orang penting seperti kasus DR. HRS, kampanye pilkada dan sebagainya juga sudah diterbitkan aturan ini. Adapun perizinan menyelenggarakan keramaian itu ranah kepolisian sebagai pihak yang mengeluarkan izin. Ups, sebenarnya bukan izin, tapi pihak penyelenggara memberitahukan ke kepolisian dengan surat pemberitahuan. Wabilkhusus kasus di kediaman DR. HRS diketahui Pemprov DKI sudah bertindak proaktif dengan mengirim surat peringatan melalui Walikota, sebagai perhatian dan kepedulian pemerintah kepada warganya melalui surat ini.

Alhasil,  200 petugas Satpol PP DKI yang diterjunkan mengawasi & menertibkan jika ada pelanggaran, tak dapat berbuat banyak dengan adanya massa yang berjumlah sangat banyak. Akhirnya mereka pun lebih memilih sikap asertif dengan melaungkan himbauan, bersama para petugas lain yang juga bertugas sebagai gugus tugas Covid-19 dari beragam unsur termasuk TNI dan Polri.

Karena tuan rumah pun juga tak menyangka bakal seramai itu dan  terjadi pelanggaran, tuan rumah pun dikenai  sanksi berupa denda sesuai Peraturan Gubernur, yaitu Rp 50.000.000 dan langsung dibayar sehingga Ketua Gustu Covid-19 Doni Monardo mengapresiasi hal tersebut.

Apa yang dilalui Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta dan dianggap melanggar protokol kesehatan, merupakan kasus ke 289, namun 288 kasus sebelumnya adem-adem saja. Itu karena Anies lain dari yang lain. Alam sedang menyeleksinya dan lawan politik secara tidak langsung sedang mempersiapkannya menjadi pemimpin tangguh yang disiapkan memegang kekuasaan lebih besar.

Sebagai kepala daerah, pimpinan gugus tugas di daerahnya, lazimnya Anies yang memanggil para pihak pelaksana kebijakannya, bukannya dia yang dicecar 33 pertanyaan dan jadi laporan 23 halaman dalam waktu 9 jam. Tapi jangan heran, memang dalam beberapa tahun ini serba terbalik. Terbiasa memaki dengan sebutan kampret akhirnya malah jadi terbalik beneran logikanya seperti posisi kampret kalau sedang istirahat, kepala di bawah. Mungkin menyadari itu, sekarang kampret diganti kadrun (kadal gurun) yang konon khasiatnya bisa bikin besar, panjang, keras dan tahan lama. Cie cie... Pengen ya...

Kembali ke soal pemanggilan Anies oleh Direskrimum Polda Metro Jaya, yang merupakan surat pemaksaan (pemanggilan kurang dari 24 jam), lazimnya Surat Panggilan itu 3x24 jam menurut pasal 227 KUHAP. Kecuali panggilan janjian kencan dengan WIL di MiChat. Tapi kok ya mau datang, ya? Apakah karena Anies ingin membantu aparat bekerja cepat dan efisien? Bagus lah kalau begitu, dipanggil bawahan saja mau, seperti sigapnya ketika ia mendatangi rakyat yang kebanjiran, mengalami kesusahan dan sebagainya.

Panggilan oleh Polisi kepada Anies dengan dugaan pidana tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan & menghalang-halangi penyelenggara kekarantinaan kesehatan, sehingga  menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat, mengacu kepada  UU Kekarantinaan Kesehatan & Pasal 216 KUHP. Kenapa tidak memakai PP soal PSBB, ya? Dan anehnya lagi, Anies kan pimpinan penyelenggara kekarantinaan kesehatan, bukan panitia acara? Ini jelas berbeda kasusnya dengan wakil ketua DPRD Tegal yang jadi tersangka karena jadi panitia penyelenggara acara dangdut.

Seringkali masyarakat dihadapkan pada keanehan, kelucuan, ketidakbecusan penyelenggaraan negara, ini maksudnya apa? Untuk menjilat ke penguasa/atasan, atau justru sengaja dilakukan untuk mencitrakan kepemimpinan Jokowi amburadul? Supaya Jokowi lekas tumbang? Sabar lah kawan, tak perlu ditumbangkan di tengah perjalanan atau kursinya digergaji sendiri agar peralihan kekuasaan tak perlu lewat pemilu sehingga partai dan oligarkinya tetap berkuasa terus. Karena kalau gagal, justru akan hilang tak hanya kekuasaan tapi juga kesempatan. Belajarlah dari kudeta 1965, ingin mencengkeram kekuasaan terus tanpa pemilu dengan cara mengkudeta kekuasaan sendiri, malah berakibat fatal dan harus menunggu 32 tahun untuk bisa bangkit kembali.

Lebih baik selesaikan yang di depan mata, misalnya soal kedunguan seputar Covid-19 yang obat mujarabnya untuk menurunkan angka kematian ternyata bukan dengan obat atau vaksin, tapi dengan ucapan @Moeldoko81. Atau tuntut pengunggah Giselvid-19 yang hanya 19 detik dengan tuntutan video yang asli Gisel, bukan yang palsu. Bukankah sejak era kaset pringan hitam, kaset pita dan CD ada perlindungan terhadap segala bentuk pemalsuan dan pembajakan? YLKI harus turun tangan dengan UU perlindungan konsumen, lindungi konsumen dari video gisel palsu.

Ohya, kalau pemanggilan terhadap Anies Baswedan dirasa kurang dan belum bisa menjeratnya, sekadar usul saja mungkin perlu dikirim surat panggilan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah menggerakkan orang berkerumun? Bagaimana, usulan usil terakhir, kurang anjing, nggak?


17112020

* Penulis adalah Praktisi PR, Agpro dan Editor surat kabar, penggagas Jurnalisme Mantera dan Penulis Satire, pernah tersesat jadi penulis pencitraan Pak Joko (sudah taubat), penjelajah pulau-pulau terluar

Satpam sebagai Profesi Pilihan, Mengapa Tidak?


A+ | Wajah baru atau new image Satpam membuat pekerjaan ini bukan lagi sekadar pekerjaan biasa, melainkan jadi profesi yang sama menjanjikannya dengan profesi lain. Apalagi dilengkapi tak hanya atribut yang mirip kepolisian namun juga jenjang karier dan perlindungan ketenagakerjaan sebagaimana diamanatkan perundang-undangan.

Sebagai profesi, pekerjaan satpam menuntut tak hanya fisik prima dan kemampuan beladiri saja, namun juga harus lulus berbagai teori dan praktik mulai dari kedisiplinan hingga yang menuntut intelijensia seperti perencanaan dalam menjalankan protap pengamanan lingkungan kerjanya, hingga penguasaan berbagai masalah terkait hukum dalam penanganan kejadian di lingkungan kerja.

Tuntutan itu seirama dengan Peraturan Kepolisian (Perpol) No. 4 tahun 2020 tentang Pam Swakarsa sebagai landasan reformasi satpam di Indonesia yang telah diundangkan pada tanggal 5 Agustus 2020. Yang mana tugas satpam adalah kelompok profesi pengemban fungsi kepolisian terbatas non yustisial yang direkrut sesuai ketentuan Polri dan telah dilatih pendidikan satpam sesuai tingkatannya.

Pasca Rakernas Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Satpam Indonesia (DPP APSI) pada Senin (2/11/2020) lalu, guna  terus mengembangkan dan meningkatkan kapasitas profesi satpam di seluruh wilayah Indonesia, Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Satpam Indonesia (DPP APSI) juga bakal segera mengembangkan jaringannya kembali dengan memberikan mandat kepada Suhendra Natanegara yang tertuang dalam surat nomor: 017/MDT/DPD.APSI.Lampung/X/2020, untuk membentuk kepengurusan DPD APSI di Propinsi Lampung.


Suhendra, yang bekerja atau berprofesi sebagai satpam dan pemegang sertifikat Garda Utama, ini meraskan kehadiran DPD APSI di Propinsi Lampung sudah sangat dibutuhkan mengingat sejalan dengan semakin berkembangnya sektor usaha dan industri yang membutuhkan struktur pengamanan di perusahaannya. Sehingga hal itu harus diikuti dengan peningkatan  kompetensi  SDM satpam agar semakin profesional demi menjamin keamanan sektor usaha dan industri.

Suhendra yang akrab disapa Bung Hendra ini mengatakan keberadaan APSI sudah saatnya hadir di Lampung  sebagai wadah edukasi dan advokasi dalam rangka  legitimasi profesi Satpam selaku  pengemban fungsi Kepolisian terbatas, reprensentasi dari Perkap No. 24 tahun 2007 & Perpol No.4 tahun 2020.

"Perpol No. 4 tahun 2020 sebagai penyempurnaan dari Perkap No.24 tahun 2007  terdapat perubahan-perubahan signifikan seperti warna seragam yang mirip seragamPolri, jenjang kepangkatan, dan banyak lagi.  Semua itu bertujuan untuk lebih memuliakan atau disebut new image dari profesi satpam  selaku pengemban tugas Polri terdepan dalam pengamanan terbatas di lingkungannya bekerja," terang Bung Hendra.

Lebih jauh berbicara mengenai profesi satpam, Bung Hendra mengungkapkan setidaknya ada 6 (enam) hal penting mengenai profesi satpam saat ini, yang mana lebih menjanjikan sebagai pilihan karier atau profesi.

Pertama adalah status satpam itu sendiri yang kedudukannya telah dibedakan dengan satkamling sebagaimana di masa lalu. Satpam saat ini menjadi satuan atau kelompok profesi pengemban fungsi kepolisian terbatas non yustisial yang direkrut sesuai ketentuan Polri, dilatih pendidikan satpam dan memiliki kartu tanda anggota (KTA) serta memiliki status ketenagakerjaan.

Kemudian yang kedua, perekrutan hanya boleh dilakukan oleh Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP), dan pengguna jasa satpam atau perusahaan.

Ketiga,  semua satpam harus memiliki status ketenagakerjaan, apakah dengan sistim perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) atau sebagai karyawan tetap perusahaan. Ini dimaksudkan agar supaya hak-hak ketenagakerjaan satpam dapat dipenuhi oleh BUJP atau perusahaan, sesuai peraturan perundangan. Sehingga dengan demikian  tidak ada lagi satpam yang diberikan upah di bawah UMP dan tidak memiliki BPJS dan hak hak lainnya. Ini merupakan perjuangan dan obsesi lama APSI yang saat ini telah diakomodir dalam Perpol no 4 tahun 2020.

Keempat, anggota satpam memiliki golongan kepangkatan, yaitu pelaksana satpam, supervisor satpam dan manajer satpam. Setiap golongan kepangkatan akan memiliki 3 jenjang kepangkatan. Dengan demikian, satpam mulai saat ini akan memiliki golongan kepangkatan dan jenjang kepangkatan yang didasarkan atas kompetensi dan masa kerjanya. ini merupakan bentuk pemuliaan satpam.

Kelima, pakaian seragam satpam berubah warnanya menjadi coklat mirip seragam Polri dengan gradasi 20% lebih muda dari seragam polri  untuk menciptakan “new image” bagi korps satpam, juga agar berbeda dengan seragam Satkamling.

Keenam, asosiasi profesi satpam merupakan wadah profesi satpam untuk menyalurkan aspirasi dan kepentingan satpam. Asosiasi profesi satpam ini harus terregister di Baharkam Polri dan wajib memiliki kode etik profesi satpam. Anggota satpam tidak lagi menyalurkan aspirasi dan kepentingannya ke organisasi atau perkumpulan lain.

Nah, dengan demikian sudah jelas kan, profesi satpam kini lebih menjanjikan dan dapat dijadikan sebagai profesi pilihan.

Hoax Aswatama Tewas

Jendral Aswatama


A+ | Aswatama, ahli persenjataan Kurawa, dalam perang Bharatayuda tetap hidup sampai perang dinyatakan berakhir. Meski kemudian tewas oleh "Rambo"nya Pandawa, Bima, dengan serbuan senjata berat Rujak Pala.

Ada satu momentum nyaris saja Aswatama menggunakan senjata biologis untuk memusnahkan manusia tapi kemudian berhasil dibujuk Narada untuk cari sasaran lain. Ia pun menyasar ke rahim para wanita keluarga Pandawa supaya mandul dan membunuh para janin. 

Adapun Arjuna yang juga telah menyiapkan senjata pemusnah massal berhasil dibujuk lebih dulu untuk tidak meluncurkannya, demi kelangsungan kehidupan di bumi.

Dalam perang Bharatayuda di medan kurusetra itu, melihat Pandawa terdesak dan kalah mental karena Guru Bangsa Pandhita Drona berpihak ke Kurawa, maka Kresna menyuruh Pandawa membunuh gajah tunggangan Drona yang "bermerek" Hestitama (Hesti = Gajah, Tama = Terbaik). 

Dalam kegaduhan perang itulah, Kresna menyebar isu, hoax, kalau yang mati adalah Aswatama putra Drona.

Mendengar putra kesayangannya tewas, Drona mengalami keguncangan batin, ia mundur dari peperangan. Dalam kondisi jatuh mental dan kurang waspada itu ia berhasil dibunuh dengan cara dipeganggal oleh Jendral Destadyumna, Panglima Angkatan Bersenjata Pandawa. Ini sekaligus melunasi nadzar ayahnya, Prabu Drupada, yang menginginkan memiliki anak lelaki yang dapat membunuh Drona karena telah mempermalukannya. 

Hoax "Aswatama Tewas" oleh Kresna, melemahkan Drona yang jadi sumber kekuatan mental Kurawa sehingga menemui ajalnya. 

Lantas kalau hoax dengan memasang spanduk "Turunkan Duryudana" di sekitar acara deklarasi sebuah gerakan moral untuk memperbaiki bangsa dengan memberi masukan baik, atau hoax spanduk bertuliskan "terbukti DEWA menunggangi aksi demo pandawa", untuk apa?

GN sebagai salah satu tokoh K**I yang jadi incaran, tak cukup bukti untuk disangkakan pasal makar, dan tak cukup bukti disangkakan dengan UU ITE, penghasutan, atau ujaran kebencian, terlalu bersih untuk hal-hal itu.

Maka simpatisan yang lain, yang emosional, mudah terkena hasutan dan hoax, oleh pihak tertentu yang bisa jadi, mungkin, adalah "penumpang gelap", dibuatkan sepotong narasi hoax yang lalu terpancing menyebarkan, maka kena-lah mereka jerat UU ITE meskipun tak memenuhi syarat. Karena mereka meneruskan pesan yang sebatas pengetahuannya, itu benar, dan bahwa ternyata adalah hoax untuk menjebak, mereka tak tahu. Artinya mereka, semisal dua IRT di Jakarta dan Makasar, itu korban, dan yang membuat hoax serta mendistribusikan pertama kali yang harusnya ditemukan.

Terhadap upaya menjerat GN ini oleh siapa dan untuk menyenangkan siapa? Karena jika gerakan sipil "Pandawa"  ini  ditunggangi pihak tertentu dari jenis "Kurawa" dengan memunculkan momentum atau cipta kondisi atau alasan untuk menangkap GN, bisa jadi malah jadi pemantik kemarahan sipil "pandawa".

Alih-alih tidak mampu menyenangkan yang memesan untuk menjerat GN, dipakailah proxy, pihak ketiga, untuk ikut permainan dan menjerat tokoh yang dekat dengan GN, dekat dengan kalangan korektif oposisi, yaitu menjerat GN yang lain, dengan pasal ujaran kebencianau mencemarkan nama sebuah organisasi. Tak perlu diperjelas kiranya pembaca mafhum dengan GN yang dilaporkan, dan sudah ditangkap BRK. 

Hoax Kresna mengatakan "Aswatama tewas" adalah untuk melemahkan mental Kurawa dan menguatkan mental Pandawa. Nah, untuk penangkapan GN ditengah kegaduhan  UU payung (pengganti UUD), untuk memberi pelajaran siapa? Untuk menyenangkan siapa? Atau hanya untuk menjatuhkan mental aktifis gerakan moral? Atau memang termasuk dalam program deradikalisasi aktifis?  

Lantas, apakah GN satunya lagi akan melempem? 

Atau justru membangkitkan perlawanan sipil "Pandawa"? 

* * *

Kembali ke Aswatama, yang jadi bahan hoax Kresna,  setelah perang dinyatakan usai, dia masih dendam dengan mantan Panglima Angkatan Bersenjata Pandawa yang baru saja menyelesaikan perang, Pangeran Destadyumna, yang telah membunuh  Drona, sang Ayah.

Aswatama pun bersama Krepa dan Kertamarma menyusup ke barak Pandawa bermaksud membunuh 5 Ksatria Pandawa saat mereka tertidur. Namun yang terbunuh adalah para tokoh lain termasuk Destadyumna, Srikandi (Adik Destadyumna), dan Banowati (janda Duryudana raja Kurawa). Saat menikah dengan Duryudana sebenarnya Banowati masih mencintai Arjuna, makanya dia minta syarat mau dinikahi Duryudana asal diijinkan tinggal di keputrian ditemani periasnya saja selama pesta pernikahan 40 hari 40 malam, yang ternyata periasnya adalah Arjuna!

Ketika Aswatama memasuki kamarnya, Destadyumna sebenarnya sempat terbangun dan mengajak bertempur secara ksatria, duel, namun Aswatama yang diselimuti dendam kesumat menolak dan tetap mencekiknya hingga gugur.

Hal ini membuat  Bima, Rambo-nya Pandawa murka kehilangan Panglima perang serta para perwira dan prajurit pilihan. Ia lantas menyerbu Aswatama dengan senjata berat "Rujak Pala" andalannya, yang sebelumnya juga menewaskan Duryudana.

[]

Icha Monoarfa Juara Nasional PLS2N Ingin Go Internasional Jadi Penari Profesional

 


A+ | Menjadi penari profesional dan bisa go internasional adalah cita-cita Tarisya Aulia Monoarfa atau akrab dipanggil Icha. Gadis cantik kelahiran 17 tahun silam putri  kedua pasangan Ronny Monoarfa dan Nurlaila Limonu. Saat ini Icha duduk di bangku kelas XII SMA Negeri 3 Kota Gorontalo.

Sebagai sebuah manifestasi dari keindahan, kesenian tidak dapat terpisahkan dalam kehidupan manusia. Berbagai karya seni pun diciptakan, bahkan mulai banyak bermunculan sanggar–sanggar seni. Tidak hanya itu, kesenian juga sudah masuk menjadi mata pelajaran siswa di berbagai sekolah. Tidak sedikit pula siswa-siswi yang tertarik menggeluti bidang kesenian tersebut, sebagai cara untuk mengekspresikan diri dan bakat yang dimiliki.

Mewarisi darah seni dari sang ayah, dara  asal Gorontalo ini dalam dunia seni tari tidak diragukan lagi. "Alhamdulillah mewarisi darah seni dari ayah, makanya sejak kecil sudah terbiasa tampil di depan banyak orang seperti menjadi presenter cilik dan menyanyi saya tidak canggung lagi," tutur Icha.

Lihat saja penampilannya yang diunggah Channel Dinas Pendidikan dan Olahraga Kota Gorontalo di bawah ini.


Bakat dan minat Icha pada seni sudah nampak dari usia dini, bahkan sejak usia PAUD telah menjadi Bintang PAUD dan presenter cilik dalam sebuah acara bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan kala itu, Dr. Mutia Hatta.

Memasuki usia Sekolah Dasar (SD) kelas 3 (tiga) dan semakin intens di kelas 4 (empat), Icha sudah mengikuti lomba FLS2N Vokalia Tingkat Nasional di Lombok (NTB), dan lomba FLS2N Vokalia Tingkat Nasional di Medan mewakili Provinsi Gotontalo.

Di kelas 5 SD, Icha meraih Runner Up 1 Bintang Vokalia tahun 2013 di Jakarta dengan juri Arzeti Bilbina, aktris dan anggota DPR RI.

Di Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP), di kelas VIII Icha mendapatkan Juara 1 Nasional lomba FLS2N Vocal Grup mewakili Provinsi Gorontalo.

Kemudian di kelas IX ia mulai menggeluti seni tari, dan debut pertamanya di bidang seni tari ini ketika ia mewakili Kota Gorontalo pada iven Rakernas Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)  di Kota Malang Jawa Timur 18-20 Juli 2017.

Merasa mampu dan ada kesempatan di bidang seni tari, Icha semakin  memperdalam seni tarinya di Sanggar Tari Makuta yang populer sebagai Sanggar seni tari tradisional Gorontalo, tari modern, vocal dan modelling. Icha beruntung, ia dibimbing koreografer terbaik Gorontalo  Feri Fadli Polontalo.


Memasuki jenjang SMA, ia tak berhenti mengukir pretasi, di kelas X Icha mencatatkan prestasi Lomba Menari Berpasangan pada iven FLS2N 2019 dengan menjadi Juara 1 Tingkat Kota Gorontalo, dan Juara 1 Tingkat Provinsi Gorontalo.

Begitu juga di kelas XI, Icha kembali mengikuti  lomba menari di ajang FLS2N yang merupakan ajang berprestasi pelajar yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan. Pada ajang FLS2N 2019 ini Icha menjuarai lomba menari Tingka Kota, begitu juga di tingkat provinsi ia sabet juara 1 dan lagi-lagi menyabet juara 1 di tingkat nasional.


Dengan sederet prestasinya itu, Icha menjadi salah satu remaja berprestasi yang berhasil mengharumkan nama sekolah dan daerah di kancah nasional khusus dalam bidang seni  tari. Ia berharap bisa menjadi penari profesional dan tampil di mancanegara mewakili Indonesia.

"Harapan kedepan saya bercita-cita ingin menjadi penari profesional agar bisa tampil di manca negara mewakili negeri tercinta Indonesia," ujarnya.

Atas semua prestasi yang ia raih itu, Icha berterimakasih kepada kedua orangtuanya  yang selalu memberikan dukungan dan motivasi. Begitu juga terimakasih kepada para pembimbingnya baik di sanggar maupun para guru sekolahnya.

Bagi Icha, pencapaian prestasinya juga menjadi bukti bahwa  para pelajar di Provinsi Gorontalo juga memiliki potensi dan bisa bersaing di tingkat nasional.


Biografi


Nama                 : Tarisya Aulia Monoarfa 
Panggilan           : Icha
Orangtua            : Ronny Monoarfa/Nurlaila Limonu
Alamat               : SMA Negeri 3 Kota Gorontalo.








Lowongan Kerja Penempatan Bandung, Garut dan Karawang


Innaalillaahi... Habib Rizieq dan Habib Bahar Dibebaskan


Opini |
Di saat ummat menyambut dengan syukur dan takbir pengumunan dibebaskannya status cekal terhadap Habib Rizieq Shihab, dan juga bebasnya Habib Bahar, saya mungkin salah satu atau satu-satunya yang istirja: Innaalillaahi wainnaa ilaihi raaji'uun. Tapi belum saya lanjutkan dengan sambungannya, Allaahuma'jurnaa fii musiibatinaa wa ahliflanaa khoirumminhaa, karena mereka masih ada diantara kita.

Momentum penolakan Undang-undang gabungan (omnibuslaw) dari 77 Undang-undang yang diwarnai penolakan secara luas, ini diduga sengaja diciptakan pihak tertentu dengan membonceng Negara, untuk memberikan panggung ummat islam dan para nasionalis meluapkan amarah.

Tujuannya jelas.

Amarah yang tersulut akan memancing keluarnya para tokoh ummat, yang merupakan target untuk ditangkap namun selama ini tidak mendapat momentum yang tepat.

Dien Syamsudin, Gatot Nurmantyo, FPI, PKS, Jamaah Asharus Syariah adalah "ikan-ikan" besar yang dalam beberapa waktu belakangan ini disodori "umpan" namun tak terpancing. Terakhir, umpannya adalah selembar screenshoot hoax berisi 12 atau 13 pasal RUU Omnibuslaw, yang pada Kamis 8 Oktober 2020 berhasil menggerakkan massa terutama buruh dan mahasiswa.

Polanya tampak terstruktur dan rapi seperti sebuah operasi intelijen, ada penggiringan opini hingga massa bergerak, kemudian eksekusi. Namun karena "ikan-ikan" besarnya tidak muncul, target tidak tercapai, sementara bandar bisa jadi sudah keluar modal banyak.

Namun kemudian masyarakat sadar ketika screenshoot yang beredar dan di beberapa peredarannya itu diatasnamakan PKS, ternyata adalah hoaks, disinformasi, tidak sesuai dengan yang tertuang dalam pasal-pasal RUU Omnibuslawa Cipta Lapangan Kerja yang draftnya sudah disahkan, dan tinggal dirapikan pengetikannya sebelum ditandatangani presiden untuk dimasukkan dalam lembaran negara dan diundangkan.

Hoax pertama memang berhasil memicu amarah dan massa buruh serta mahasiswa turun ke jalan menuju gedung DPR untuk melakukan protes. Di berbagai daerah di seluruh Indonesia juga terjadi penolakan UU gabungan tersebut. Tapi ada target belum turun ke jalan, massa islam dengan tokoh-tokohnya, jago-jagonya yang siap 'disembelih' itu.

Akhirnya senjata makan tuan, jika di momentum pertama massa bergerak karena hoax, namun justru itu memancing rasa keingintahuan masyarakat mengenai UU Omnibuslaw yang belakangan ada 4 versi cetakan, dan sempat dipertanyakan sendiri oleh anggota DPR dan sejumlah pihak, sebenarnya draft RUUnya yang disahkan yang mana?

UU Omnibuslaw yang merupakan gabungan banyak UU, menjadi seperti payung, sigma, atau bahkan landasan konstitusionil alias UUD (Undang-undang Dasar) yang mana Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki landasan konstitusional UUD 1945.

Mengapa harus menerbitkan pengganti payung UU yaitu UUD 1945 dengan UU Omnibus? 

Tentu kita ingat wacana pihak tertentu yang ingin mengganti landasan idiil Pancasila, bukan? Pancasila itu ada di PREAMBULE (Pembukaan) UUD 1945. Jika bisa menggantikan UUD 1945 maka... Anda tahu arahnya.

Dus, kembali ke soal "ikan-ikan besar" yang sedang dipancing, memang bukan tujuan utama dari semua kegaduhan ini, hanya rangkaian mata rantai saja. Jika terpancing dan "kena motif" maka bisa dilemahkan dengan dikenai pasal melawan negara, atau 'disembelih'  haknya sebagai warga negara dengan pembatasan-pembatasan apakah pencegahan dan penangkalan (cekal) agar tetap di dalam negeri, karena kalau bersuara di luar negeri akan didengar dunia internasional, atau dieksekusi dengan dihilangkan sama sekali. Innaalillaahi....

Aksi massa 13 Oktober yang merupakan gerakan murni dari masyarakat, kemungkinan masih akan berlanjut, merupakan arena pertarungan yang khusus dibuat untuk para gladiator yang menyatakan sebagai oposisi. Sebutlah KAMI secara khusus, dan Islam secara umum. Islam sebagai agama tentunya, bukan islam sebagai ormas.

Itu sebabnya, diduga, sebelum demo  hasil cipta kondisi melalui hoax screenshoot pada 8 Oktober, berbagai tools kelengkapannya telah disiapkan termasuk mencetak banner/spanduk yang menuduh KAMI menunggangi aksi. Terlalu cepat banner / spanduk itu dipasang, karena KAMI belum turun ke jalan, meski kemudian para aktifis KAMI di daerah ditangkapi. Ini yang kemudian memancing KAMI sepertinya mau tak mau turun juga dengan atribut KAMI. Padahal kalau sabar sedikit, tuduhan terhadap KAMI bisa dimentahkan.

Banyak hal jadi pemicu kegaduhan Omnibuslaw Cilaka/Ciptaker yang terdiri dari 77 UU atau meliputi 77 sektor ini. Dan soal perburuhan memang menjadi pemicu paling krusial, karena menyangkut perut rakyat yang semua angkatan kerja merupakan buruh (kecuali PNS/Polri/TNI), dan menyangkut para pelajar dan mahasiswa yang selain ornagtuanya buruh, kelak mereka juga calon buruh. Jadi tak ada salahnya semua memperjuangkannya.

Apa target akhirnya? Chaos dan Negara dalam keadaan darurat. Sehingga bisa membatalkan agenda nasional bernama Pemilu Legislatif dan Pilpres, yang otomatis tidak terjadi pergantian tau rotasi pemerintahan. Skenario yang bisa dikatakan mirip jelang geger kepati tahun 1965. 

Jika masyarakat sadar dengan skenario dalam sejarah politik 1965, maka bisa jadi itu merupakan kegagalan di awal oleh pihak-pihak yang menjalankan skenario tersebut. Namun jika skenarionya berhasil tanpa dipatahkan di awal, maka itu keberhasilan para aktor yang menjalankan skenario tersebut.

Yang jelas, kini zaman sudah berubah, permasalahan semakin kompleks, ideologi tak lagi jadi sesuatu yang diperjuangkan seperti dulu, namun oligarkhi kekuasaanlah tujuannya.


Sepaku, Penajam Passer Utara
13102020

----
Isu mendatang...
Benarkah pembangunan Ibukota di Kalimantan, keberhasilan awal pembentukan Negara Borneo Raya yang pernah dirintis sebagai Negara Komunis Kalimantan Utara tahun 1962-1966?

Bagi yang mau menampilkan gagasannya di laman ini, silakan kirim artikelnya ke koordinator.liputan@gmail.com, isi tetap jadi milik dan tanggung jawab penulis, laman ini hanya memberi ruang terbuka untuk gagasan publik.

Menengok Kembali Semangat DOB Kabupaten Pulau Taliabu


Oleh: Mahar Prastowo
PR & Communication Strategic @MPSyndicates
Issue Maker @FORWARD

Kabupaten Pulau Taliabu adalah salah satu kabupaten di provinsi Maluku Utara, merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Kepulauan Sula yang disahkan dalam sidang paripurna DPR RI pada 14 Desember 2012 dengan pusat pemerintahan di Bobong. Luas wilayah 1.469,93 km² dengan jumlah penduduk saat pemekaran menjadi DOB (Daerah Otonomi Baru) sebanyak 56.135 jiwa.

Soal semangat pemekaran menjadi daerah otonom kabupaten Pulau Taliabu, tentu tak lepas dari niat awal pemekaran itu sendiri dalam rangka mempercepat pengembangan ekonomi dan meningkatkan pelayanan pada masyarakat sesuai karakteristik kepulauan yang membutuhkan dukungan kebijakan pengembangan wilayah berbasis pada potensi serta kekhasan wilayah yang dimiliki.

Secara  geografis, Pulau Taliabu memiliki karakteristik sebagai daerah kepulauan. Dengan dibentuknya Kabupaten Pulau Taliabu maka fokus pengembangan wilayah diharapkan lebih optimal dan menjangkau wilayah kepulauan, sehingga peningkatan kesejahteraan masyarakat lebih terjamin.

Dari perspektif geopolitik, wilayah Pulau Talibu merupakan kawasan perbatasan terluar dan jalur pelayaran internasional dengan negara lain dalam hal ini negara Philipina, sehingga memerlukan perhatian dan kebijakan khusus untuk lebih mendorong pengembangan wilayah kepulauan, agar memiliki tingkat ketahanan wilayah dan ketahanan masyarakat yang baik dalam kerangka penguatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Wilayah Kabupaten Pulau Taliabu terbagi menjadi 8 (delapan) kecamatan yaitu Taliabu Barat dengan ibukota Bobong, Taliabu Barat Laut dengan ibukota kecamatan di  Nggele, Taliabu Timur dengan ibukota kecamatan di Samuya, Taliabu Timur Selatan (Losseng), Taliabu Selatan (Pancadu),  Taliabu Utara (Gela),  Lede  (Lede), Tabona dengan ibukota kecamatan juga di  Tabona.

Untuk lebih mengenal persebaran atau distribusi administrasi pemerintahan Kabupaten Pulau Taliabu, berikut ini adalah kecamatan dan desa/kelurahan di Pulau Taliabu:

Kecamatan Taliabu Barat meliputi Desa Bobong, Desa Talo, Desa Kawalo, Desa Limbo, Desa Maranti Jaya, Desa Karamat, Desa Holbota, Desa Pancoran, Desa Wayo, Desa Kilong, Desa Ratahaya, Desa Loho Bubba, dan Desa Woyo.

Kecamatan Taliabu Barat Laut meliputi  Desa Nggele, Desa Salati, Desa Beringin Jaya, Desa Kasango, dan Desa Oneway.

Kecamatan Lede meliputi Desa Lede, Desa Todoli, Desa Tolong, Desa Langganu, dan Desa Balahong.

Kecamatan Taliabu Utara meliputi  Desa Mananga, Desa Tanjung Una, Desa Jorjoga, Desa Gela, Desa Minton, Desa Nunca, Desa Sahu, Desa Mbono, Desa Hai, Desa Tikong, Desa Dege, Desa Air Bulan, Desa Air Kalimat, Desa Ufung, Desa Padang, Desa Natang Kuning, Desa Nunu, Desa London, dan Desa Wahe.

Kecamatan Taliabu Timur meliputi  Desa Penu, Desa Parigi, Desa Samuya, dan Desa Tubang.

Kecamatan Taliabu Timur Selatan meliputi Desa Waikadai, Desa Losseng, Desa Kawadang, Desa Sofan, Desa Mantarara, Desa Belo, Desa Kamaya, Desa Waikoka, dan Desa Waikadai Sula.

Kecamatan Taliabu Selatan meliputi Desa Bahu, Desa Bapenu, Desa Kilo, Desa Pancado, Desa Maluli, Desa Nggaki, Desa Sumbong, Desa Galebo, dan Desa Nggoli.

Kecamatan Tabona meliputi Desa Tabona, Desa Kabunu, Desa Peleng, Desa Fayaunana, Desa Habunuha, Desa Kataga, dan Desa Wolio.

Setelah pemekaran Kabupaten Kepulauan Sula, dan terbentuk Kabupaten Pulau Taliabu, maka wilayah Kabupaten Sula menjadi Kecamatan Mangoli Timur, Kecamatan Sanana, Kecamatan Sulabesi Barat, Kecamatan Mangoli Barat, Kecamatan Sulabesi Tengah, Kecamatan Sulabesi Timur, Kecamatan Sulabesi Selatan, Kecamatan Mangoli Utara Timur, Kecamatan Mangoli Tengah, Kecamatan Mangoli Selatan, Kecamatan Mangoli Utara, dan Kecamatan Sanana Utara.
 
Dengan terbentuknya Kabupaten Pulau Taliabu sebagai daerah otonom, Kabupaten Pulau Taliabu perlu melakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan ekonomi, penyiapan sarana dan prasarana pemerintahan, pemberdayaan, dan peningkatan sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Apakah hal tersebut sudah berjalan dalam kurun sekira 7 (tujuh) tahun ini?

Tentunya butuh evaluasi terutama dari pemerintah provinsi Maluku Utara dan DPRD Maluku Utara, yang hasilnya diumumkan secara terbuka kepada publik, agar semua tahu perkembangan jalannya manajemen pemerintahan Kabupaten Pulau Taliabu. Dengan demikian semua pihak juga dapat memberikan penilaian, dan dapat bersama-sama menambal kekurangan, mempertahankan dan meningkatkan yang sudah dicapai sebagai pencapaian bersama.

Mungkin yang paling nampak dari pencapaian-pencapaian itu adalah yang bersifat fisik seperti pengembangan sarana dan prasarana wilayah yang sebelumnya tentu telah disusun perencanaannya secara serasi dan terpadu dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

Namun secara luas, tentu bukan hanya sarana fisik saja wujud dari pembangunan itu, melainkan meliputi hal-hal yang mencakup IPM (Indeks Pembangunan Manusia) yang oleh PBB melalui United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990 dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR) ditetapkan meliputi 3 (tiga) hal dimensi dasar: Umur panjang dan hidup sehat, Pengetahuan (pendidikan), Standar hidup layak (Kesejahteraan).

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk dan  menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara.

Di Indonesia, IPM juga merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

IPM secara nasional Provinsi Maluku Utara menurut BPS adalah 27, dan secara wilayah, Kabupaten Pulau Taliabu masih berada di posisi 10 dari 10 Kabupaten, atau dibawah Morotai (9) dan Sula (8). Itu sebabnya daerah pemekaran baru ini  masih menjadi daerah tertinggal sebagaimana tertuang dalam Perpres Nomor 63 tentang Daerah Tertinggal, terakit dengan perkembangan SDM dan Wilayahnya.

Secara nasional,  penilaian daerah tertinggal meliputi 6 aspek yaitu kesejahteraan yang ditunjukkan dengan perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas dan karakteristik daerah.

Masalah klasik yang dihadapi oleh semua daerah otonomi baru biasanya adalah keterbatasan anggaran untuk pembiayaan seluruh sektor pembangunan. Sehingga dibutuhkan kerjasama semua pihak baik pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.

Disamping kerjasama oleh semua pihak untuk terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi pembangunan, juga dibutuhkan komitmen dan tranparansi sehingga muncul penilaian masyarakat bahwa pelaksana pemerintahan telah bekerja dan juga muncul rasa percaya.

Mengelola Kabupaten Taliabu tentu bukan perkara mudah, daerah otonom baru, yang termasuk daerah tertinggal dan daerah induknya pun tertinggal. Namun, ketertinggalan itu bukan penyebab utama melainkan sesuatu yang harus dicari pemecahannya agar tak lagi tertinggal. Butuh modal, tentu. Dan Kabupaten Taliabu tak kurang modalnya dari sisi potensi sumber daya alam.

Sebagaimana diketahui, wilayah kepulauan ini tak hanya cantik secara geografis. Tapi juga cantik di dalamnya berupa potensi sumber kekayaan alam yang sangat besar dan mencakup sejumlah komoditas strategis.

Batubara misalnya, kekayaan yang berada di wilayah Taliabu Timur, kemudian minyak dan gas bumi yang berada di wilayah Cekungan Sula (memanjang dari perbatasan Kab. Banggai hingga sebelah Utara Pulau Taliabu dan Mangoli) dan Cekungan Sula Selatan di sebelah Selatan Pulau Taliabu.

Ada juga bahan galian nonlogam, pasir dan batu (sirtu) yang terdapat di Kecamatan Taliabu Barat (Desa Nunca, Gela, Bappenu dan Pancado), Pasir Kwarsa di Kecamatan Taliabu Barat (Desa Jorjoga dan Gela), dan Andesit di Pulau Taliabu, Skist di Pulau Taliabu, dan Koalin di Pulau Mangole dan Taliabu.

Dengan potensi yang begitu besar dan melimpah maka pengembangan wilayah ini akan berpotensi memberikan kontribusi berupa pendapatan yang besar bagi daerah dan untuk pembiayaan pembangunan di Pulau Taliabu demi kesejahteran masyarakat.

Kini, Kabupaten Pulau Taliabu sedang dihadapkan pada Pilkada yang akan memilih Bupati/Wakil Bupati Periode 2020-2025 dengan kontestannya adalah pasangan petahana Aliong Mus/Ramli (AMR) dan challengernya adalah pasangan Muhaimin Syarif/Syarifudin Mohalesi (MS-SM).

Keputusan ada di tangan rakyat pemilih di Taliabu, apakah AMR dipilih kembali untuk melanjutkan kepemimpinannya, atau evaluasi kinerja akan membuat rakyat memilih MS-SM guna menggantikan AMR.

Selamat menimbang dan memilih!


 
 

Sekolah Pergunas Disegel Tanpa IMB, Tiba-tiba Membangun Kembali dan Memblokade Total Rumah Wartawan


A+ | Kemayoran - Pembangunan sekolah swasta Pergunas, dua lantai diatas lahan 334,72 m menutup akses keluar masuk rumah Wiwiek Dwiyati.  Wiwiek terpaksa menjebol tembok pagar disisi kiri rumahnya untuk membuat gang kecil agar bisa keluar masuk.

Pembangunan sekolah Pergunas sempat terhenti dua tahun akibat tidak memiliki IMB dan disegel oleh Dinas Citata Kemayoran pada akhir 2018.

Wiwiek Dwiyati warga yang terdampak langsung dengan pembangunan sekolah Pergunas tampak heran, karena tidak ada langkah konkret dari hasil dua kali mediasi.

“Pembangunan sekolah enggak manusiawi seperti ini kenapa dibiarkan?,” kata Wiwiek yang tinggal di RT 015/ RW 03 Cempaka Baru sejak puluhan tahun lalu.

"Saya heran, pembangunan (sekolah) jalan terus. Padahal saya sudah lapor ke Sudin Citata (Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan) Jakarta Pusat tanggal 3 September 2020. Saya juga bilang enggak pernah dimintai persetujuan atas rencana pembangunan sekolah itu,” kata Wiwiek ditemui di rumahnya, Minggu (06/09/2020) siang.

Menurut istri mendiang wartawan senior Pos Kota, M. Djoko Yuwono itu, pihak sekolah tidak pernah minta persetujuan dan tandatangannya sebagai tetangga, yang menjadi salah satu syarat membuat IMB.



Pemantauan media di lokasi pada Minggu (06/09/2020), pembangunan sekolah berjalan seperti biasanya.

Pada Agustus 2020 Yayasan Pergunas dengan menggandeng Departemen Keuangan akhirnya mendapatkan IMB. Namun, proses penerbitan IMB ini ditengarai hasil rekayasa.

Terbitnya surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sekolah swasta Perguruan Nasional (Pergunas) di Cempaka Baru, Jakarta Pusat terindikasi hasil rekayasa.

Hal itu dikatakan Sumiarto dari LSM Pelopor yang membidangi masalah agraria.

“Penerbitan IMB oleh Sudin Citata untuk Yayasan Pergunas ada yang aneh jika tidak mau dikatakan rekayasa. Jika benar IMB hasil rekayasa, bangunan itu harus dibongkar atau setidaknya ditinjau ulang,” kata Sumiarto, Senin (07/09/2020).

Keanehan yang dimaksud, antara lain soal pihak yang bermohon IMB adalah Pergunas, tetapi terbitnya atas nama Kementerian Keuangan.

“Jika itu tanah milik Depkeu apakah bisa dibuktikan? Lalu mengapa tanah yang katanya milik Depkeu di atasnya banyak yang sudah punya Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Hak Guna Bangunan (HGB). Ini kan aneh,” kata Sumiarto.

Menurut Sumiarto dirinya hadir saat mediasi antara warga dengan Yayasan Pergunas yang diinisiasi Camat Kemayoran pada Selasa 1 September 2020 di Kantor Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat.

“Yang saya dengar, pembangunan sekolah ada dalam KRK (Ketetapan Rencana Kota)-nya. Lho memangnya waktu mau menerbitkan KRK tidak di-floating dulu lahannya?” Hal ini harus diklarifikasi ke Depkeu soal kebenarannya,” kata Sumiarto.

Camat Kemayoran Asep Mulyaman saat melakukan mediasi antara warga dengan pengurus Yayasan Pergunas, Selasa (01/09/2020) menyerahkan kasus viral itu kepada Sudin Citata Pusat.

“Silakan warga melaporkan soal pengawasan bangunan sekolah ke Sudin Citata Pusat supaya ditindaklanjuti,” kata Asep Mulyaman sebelum meninggalkan ruang mediasi.

Forum mediasi dihadiri sejumlah pejabat Wakil Dewan Kota Cempaka Baru, Lurah Cempaka Baru Cheriyadi, Ketua RT/ RW, Kasatpel Cipta Karya Tata Ruang Kecamatan (Citata), Kepala UP PMTSP Kota Adm Jakarta Pusat, dan Ka Unit PTSP Kecamatan.

"Saya sudah ke Dinas Citata Pusat, sesuai arahan pak Camat Kemayoran. Kata orang di bagian peninjauan Sudin Citata mau datang ke sini. Tapi, sampai sekarang enggak ada yang datang. Justru pengerjaan sekolah jalan terus,” ujar Wiwiek yang nyaris putus asa.




Innaalillaahi... Menpora Meninggal Dunia Terpapar Covid-19

Menpora Abdul Gafur meninggal dunia, Jumat (4/9) di RSPAD Gatot Subroto

A+ | Jakarta - "Ya betul (meninggal). Kami baru tahu di WA grup internal sekitar jam 8 lebih. Kami turut berduka cita. Saya belum tahu sakit apa," kata Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Gatot S. Dewa Broto meyakinkan para awak media yang bertanya.

Atas kabar meninggalnya Abdul Gafur, Menpora periode 1978-1988 atau Kabinet Pembangunan III dan IV itu, Gatot menyatakan bahwa Kemenpora merasa sangat berduka cita kehilangan tokoh nasional tersebut.

"Kemenpora sangat berduka cita, kami terkejut. Beliau dikaruniai Allah umur panjang, walau benturan sakit tidak mengurangi beliau untuk tetap beraktivitas. Beliau sebagai salah satu tokoh nasional. Lebih khusus lagi mantan Menpora," ucap Gatot.

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) selama dua periode di masa  orde baru, Abdul Gafur,  itu meninggal dunia pada Jumat (4/9) pagi di RS. Gatot Soebroto dalam usia 81 tahun.

Sejatinya, Abdul Gafur menjabat Menpora pada 1983 hingga 1988. Sebelumnya, pria kelahiran Maluku Utara pada 20 Juni 1939 itu menjabat sebagai Menteri Muda Urusan Pemuda pada 1978 hingga 1983 menggantikan posisi Maladi.

Politisi Partai Golkar itu juga pernah  menjabat posisi Wakil Ketua  MPR pada 1997 hingga 1999 dan Anggota DPR pada 2004 hingga 2009.

Putra Halmahera ini merupakan Angkatan 66 dan ikut memelopori gerakan aksi turun ke jalan pada 24 Februari 1966 yang dikenal dengan Aksi Tritura dalam rangka menuntut pemerintahan Soekarno membubarkan PKI beserta ormas-ormasnya, merombak kabinet dwikora yang belasan anggotanya adalah tokoh PKI, dan turunkan harga.
Wantimpres Agung Laksono mengungkapkan Abdul Gafur meninggal akibat positif Covid-19 dengan penyakit penyerta antara lain diabetes tipe 2, anemia dan hiperkogulasi (gangguan pembekuan darah).

Dokter tentara bernama lengkap dr. Abdul Gafur Tengku Idris, ini lahir di Patani, Halmahera Tengah, Maluku Utara, 20 Juni 1939.

Ia menjalani sekolah dasar perwira pada tahun 1970 dan menjadi dokter AURI di Kalimantan. Dikutip dari buku autobriografinya berjudul, 'Abdul Gafur Zamrud Halmahera', terungkap tokoh aktifis angkatan 66 ini juga mantan perwira tinggi (Marsekal Muda TNI AU) Republik Indonesia.

Dalam karier politiknya, Abdul Gafur diangkat sebagai anggota DPR/MPR Fraksi ABRI (1972-1978); Menteri Muda Urusan Pemuda dalam kabinet III (1978-1983); Menteri Negara Pemuda dan Olahraga (1983-1988); Anggota DPA RI (1988-1997); Wakil Ketua MPR RI (1997-1999).

"Ketika masih di HIS (setingkat Sekolah Dasar) saya pertama kali melihat Bung Karno menggelorakan motivasi dan mimpi-mimpi untuk berjuang demi republik. Eh, saat mahasiswa saya bersama kawan-kawan menjadi kurang respek karena beliau menolak untuk bubarkan PKI," tutur Gafur kala itu.

Di salah satu bab bukunya, Gafur antara lain memaparkan perjalanan hidupnya yang melewati enam zaman, yakni era penjajahan Belanda dan pendudukan Jepang, Demokrasi Liberal (remaja di Ternate), Demokrasi Terpimpin (Orde Lama), Demokrasi Pancasila (Orde Baru), dan Reformasi.

Di masa Orde Baru, ia dilantik oleh Presiden Soeharto menjadi menteri di usia 38 tahun yaitu Menteri Muda Urusan Pemuda, 1978-1983.

Lima tahun berselang, pada Kabinet Pembangunan IV ia tetap di kabinet dengan jabatan Menteri Pemuda dan Olah Raga atau ia menyingkatnya menjaidi  Menpora dan singkatan itu dipakai hingga kini.

Dari kesetiaannya mengabdi kepada negara Republik Indonesia, ia mendapat berbagai tanda kehormatan, diantaranya Bintang Mahaputra Adipradana, Satyalancana Kesetiaan 8 tahun, Satyalancana Kesetiaan 16 tahun dan Satyalancana Dwidya Sistha.


Karir 


Kepala Seksi Kesehatan Umum RSAU di Malang (1967–1968)
Dokter AURI di Kalimantan
Kepala Poliklinik KB RSAU Surabaya (1969–1979)
Anggota DPR RI Fraksi TNI (1972–1978)
Anggota MPR RI (1972–1978, 1997–2009)
Wakil Ketua MPR RI (1997–1999)
Anggota DPR RI Fraksi Golkar (2004-2009)
Menteri Muda Urusan Pemuda Kabinet Pembangunan III (1978–1983)
Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (1983–1988)
Anggota DPA RI (1988–1997)


Pengalaman Organisasi

Aktivis IPPI di Ternate (1955–1956)
Ketua Umum Pelajar SMA III B (1957–1958)
Anggota HMI (1959)
Bendahara Senat FK UI (1963–1964)
Wakil Ketua Dewan Mahasiswa UI (1963–1965)
Ketua Presidium KAMI UI/Pembantu Umum KAMI Pusat (1966)
Wakil Koordinator Pemuda Golkar (1971)
Wakil Presiden Majelis Pemuda Sedunia/Wakil Presiden Dewan Pemuda Asia (1972–1976)
Ketua KNPI (1973)
Ketua DPP Partai Golkar (1993–2004)
Ketua Umum Gabungan Pembangunan Pemuda Indonesia (1990–2004)
Ketua Umum Jam'iyatul Muslimin Indonesia (1992–2004)
Ketua Umum Warga Jaya Indonesia (1994–2004)

[mp]

Dirut RS Hermina Samarinda Meninggal Akibat Covid-19

Pemakaman Almh. dr. Endah Malahayati MARS dengan protokol kesehatan Covid-19 | foto. Ist/bpbd


"Berita duka, telah meninggalkan kita semua sejawat kita dr. Endah Malahayati MARS di ICU RS Hermina Samarinda Kamis 3 September 2020, jam 23.00 Wita, setelah berjuang beberapa hari di ICU melawan penyakit Covid-19," tulis Kepala Dinas Kesehatan Samarinda, Ismid Kosasih.

Almarhumah dr. Endah pertama kali dirawat di Rumah Sakit Hermina Samarinda pada Selasa 25 Agustus 2020.

Ismid menuturkan almarhumah baru aja dipindahtugaskan sebagai direktur RS Hermina Samarinda pada 20 Agustus 2020 lalu, setelah sebelumnya menjabat sebagai Direktur Hermina Galaxi Bekasi. 

Ismid memastikan bahwa kasus ini merupakan kasus non-klaster.

Almarhumah dimakamkan oleh satuan gugus tugas Covid-19 BPBD dengan protokol Covid di TMU Raudhatul Jannah Serayu Tanah Merah.

Ini menjadi kasus ketiga dokter yang meninggal dengan status positif Covid-19 di Kalimantan Timur setelah sebelumnya juga menimpa mantan ketua IDI Samarinda, dan Plt Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kota Balikpapan. (A+)

Ribuan Petani Terusir dari Lahan Garapan, Kini Terlunta-lunta dan Anak-anak Tak Dapat Belajar

A+ | Jakarta - Sebanyak kurang lebih 2000 petani penggarap lahan mengaku terusir dari lahan dan tempat tinggalnya setelah diintimidasi oleh sekelompok orang, bahkan ada juga oknum aparat bersenjata. Sehingga selain kehilangan mata pencaharian dan tempat tinggal, anak-anak juga terganggu proses belajarnya.

Hal itu terungkap saat redaksi menjumpai sejumlah perwakilan petani yang didampingi kuasa hukum mengadu ke Komnas HAM di Jalan Latuharhari Jakarta Pusat, pada Senin (31/08/2020).

Hal mengenaskan itu menimpa para petani penggarap di Desa Batulawang Kecamatan Cipanas, Desa Sukanagalih Kecamatan Pacet, Desa Cibadak Kecamatan Sukaresmi, yang ketiga desa tersebut di wilayah Kabupaten Cianjur.

Dalam keterangan mereka, diungkapkan terdapat sekelompok orang yang melakukan intimidasi. Hal itu menyebabkan mereka merasa trauma terlebih kaum wanita dan anak-anak.

Intimidasi itu diduga - menurut keterangan para petani, adalah atas perintah PT. Maskapai Perkebunan Moelia (MPM).

Di Kantor Komnas HAM, sedianya mereka mengadukan permasalahan dan meminta perlindungan hukum. Perwakilan petani didampingi kuasa hukum H. Muhammad Sirot, S.H, S.I.P diterima Staf Penerima Pengaduan Komnas HAM, Nur Hidayah.

Menurut keterangan Pengacara/ kuasa hukum para petani, H.M. Sirot, dengan telah ditelantarkannya dan tidak digarapnya lahan HGU Nomor 12 s/d 26 milik PT Maskapai Perkebunan Moelia, maka pihak Kanwil BPN Jawa Barat telah memberikan tiga kali Surat Peringatan kepada PT MPM. "Namun peringatan tersebut tidak diindahkan," ujar Muhammad Sirot.

Dengan telah diberikannya tiga kali Surat Peringatan kepada PT. MPM sebagai pemegang/pemilik HGU Nomor 12 s/d 26 yang terletak di Desa Batulawang Kecamatan Cipanas, Desa Sukanagalih Kecamatan Pacet, Desa Cibadak Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Cianjur maka oleh pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur dan Kanwil BPN Jawa Barat telah diusulkan kepada Menteri ATR/ BPN RI sebagai tanah terlantar.

"Tanah HGU PT Maskapai Perkebunan Moelia tersebut pada tanggal 5 Desember 2018 oleh kanwil pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat sudah dinyatakan dalam keadaan status quo sejak tanggal pengusulan yaitu 10 April 2012," terang Sirot.

Muhammad Sirot selaku tim kuasa hukum/pendamping para petani mengungkapkan, permasalahan  para petani dengan PT MPM telah dimediasi oleh kementerian ATR/BPN dan diputuskan apabila PT. MPM akan memperpanjang HGUnya maka harus memberikan sebagian lahan HGUnya kepada para petani. Akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh PT MPM.

"Akan tetapi yang dilakukan oleh MPM mengambil alih lahan milik para petani," ujar Sirot.

Diantara upaya paksa mengusir  para petani dengan cara  paksa, diungkapkan bahwa terjadi perusakan rumah  tinggal para petani penggarap, jalan akses ke rumah mereka ditutup dengan dinding dan kawat berduri, serta saluran air bersih diputus. "Jadi praktis para petani penggarap tidak bisa kembali ke rumahnya," ujar Sirot.

Diduga kuat,  intimidasi PT MPM kepada para petani karena sertifikat HGU akan berakhir beberapa bulan lagi, dan ada yang 1 (satu) tahun lagi, sehingga mereka memaksa  untuk mengosongkan lahan.

Nur Hidayah staf Penerima Pengaduan Komnas HAM mengungkapkan bahwa pertemuan pada hari ini adalah sifatnya menerima pengaduan. Ia akan membawa aduan para petani itu ke komisioner guna dilakukan pengkajian dan akan direspon dalam waktu 2 Minggu kerja.

Merespon hal tersebut, inisiator FORWARD (Forum Wartawan Digital), Mahar Prastowo, mengajak sejumlah wartawan untuk melihat dan meliput langsung fakta di lapangan, guna mendapatkan informasi berimbang.

"Kita besok akan ajak teman-teman wartawan melihat langsung ke lapangan, agar mendapatkan keterangan berimbang dari pihak-pihak bersengketa, maupun dari aparat yang melakukan penjagaan di lokasi guna menghindarkan konflik fisik kedua pihak," ujar Mahar.

Mahar juga berharap agar mediasi para pihak bersengketa dapat dilaksanakan dengan menjunjung tinggi kemanusiaan dan keadilan di depan hukum maupun musyawarah mufakat, sehingga tidak menimbulkan gejolak.

"Kita berada pada situasi pandemi Covid-19 yang butuh pengerahan sumberdaya ekstra untuk pencegahan dan penularannya. Belum lagi ekskalasi politik menjelang pilkada serentak, jangan sampai ini menimbulkan gejolak dan jadi alat politik pihak tertentu yang mengakibatkan situasi tidak kondusif," terang Mahar, pegiat jurnalisme pembangunan yang pernah menjadi ghostwriter untuk Presiden Joko Widodo sejak menjabat Walikota Solo. [gi]

Kades Albert Halomoan Sidauruk Ajak Sejumlah Tokoh Larang Islam di Kertosari Lampung Selatan


A+ | Bandar Lampung - Kepala Desa Kertosari Albert Halomoan Sidauruk mengundang  tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, Babinsa dan Bhabinkamtibmas ke kediamannya Jum’at (28/08/2020) dalam rangka membahas keberadaan ormas Hizbut Tahir Indonesia (HTI) di desa Kertosari.

Dalam pertemuan itu disepakati dan diputuskan bahwa segala bentuk kegiatan ormas dan yayasan Hizbut Tahir Indonesia (HTI) ditutup dan dilarang khususnya di desa Kertosari, kecamatan Tanjung Sari, Lampung Selatan

Salah satu tokoh masyarakat Totok Hardianto mengatakan bahwa kegiatan ormas HTI masih aktif.

"Akhir-akhir ini kegiatan Hizbut Tahir Indonesia (HTI) masih berjalan dan semakin berkembang di desa Kertosari yang menimbulkan keresahan di masyarakat," jelas Totok.


Kegiatan yang juga dihadiri anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan Hamdani bertempat di kediaman Kepala Desa Kertosari berlangsung sampai pukul 23.00 WIB berjalan lancar, aman dan kondusif.

HTI adalah salah satu entitas Islam yang pernah dilarang kegiatannya menjelang Pemilu/Pilpres 2019 di Indonesia, karena diduga kuat sebagai inisiator berbagai aksi solidaritas Islam dan mendorong umat Islam berpolitik. Sehingga dianggap oleh lawan umat Islam akan menjadi aral atau rintangan bagi praktik-praktik gelap dalam berbangsa dan bernegara. 

Berita kiriman warganet / citizen journalist 

Clear! Gagal Paham Soal Partai Berkarya vs Partai Beringin Karya

Logo Partai Beringin Karya (PBK) dan Partai Berkarya (PB)

A+ | Opini
- SK tentang Partai Beringin Karya yang dikeluarkan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) tertanggal 30 Juli 2020 dengan Nomor: M.HH-16.AH.11.01 TAHUN 2020 tentang pengesahan perubahan AD/ART, dan SK Nomor: M.HH-17.AH.11.01 TAHUN 2020 tentang perubahan susunan pengurus DPP Partai Beringin Karya, ternyata memang diberikan kepada sebuah partai baru yang lahir pasca Pemilu 2019, Partai Beringin Karya. Partai yang menjadi wadah bagi sekelompok ex kader Partai Berkarya besutan Hutomo Mandala Putera (HMP).

Sesuai SK yang dikeluarkan Kemenkumham diatas, Muchdi Purwopranjono menjadi Ketua Umum Partai Beringin Karya (PBK).

Secara pribadi, saya mengucapkan selamat, Muchdi PR sudah mendapatkan posisi Ketua Umum, di partai sendiri, tak ada kaitan dengan Partai Berkarya HMP, setelah sebelumnya sempat menggoyang posisi Ketum Partai Berkarya (PB) Hutomo Mandala Putera. Maka pasca dibubarkannya Munaslub Partai Berkarya, Muchdi PR telah mengambil langkah independen untuk tidak lagi di Partai Berkarya (dengan atau tanpa dipecat) dan membuat membuat partai baru bernama Beringin Karya. Jadi, apa lagi permasalahannya?
Ialah soal dugaan disinformasi, penyesatan informasi, pihak Muchdi PR ke Kemenkumham, bahwa lahirnya Partai Beringin Karya menganulir Partai Berkarya. Tentu ini tidak benar, dan Kemenkumham harus melakukan koreksi atas kebijakannya yang salah yaitu dengan menganggap SK Partai Berkarya tidak berlaku atau ditangguhkan karena terbit SK partai baru (Beringin Karya). Sedangkan kedua partai jelas berbeda sejarah, struktur dan AD/ART-nya.

Bukan itu saja, pengumuman bernada ancaman atau ultimatum pihak Partai Beringin Karya kepada kader Partai Berkarya, bahwa siapa pengurus DPW/DPD yang tidak hadir di acara Munas DPP Partai Beringin Karya di Surabaya akan di PAW atau bahkan dipecat. Sejak kapan sebuah Partai dapat memecat kader partai tetangga? Dan dengan berbagai isu, dis-informasi, sebagian kader Partai Berkarya yang mungkin dalam kebingungan, dengan mudah terpengaruh, menganggap partai baru bernama Beringin Karya sebagai gantinya atau bentuk baru Partai Berkarya.

Maka jika Partai Beringin Karya menyingkat nama partai menjadi Partai Berkarya, di sini ada etika, fatsoen politik dan hukum tercederai, menggunakan nama sama untuk partai berbeda sehingga menyebabkan kebingungan bahkan menyebabkan pihak terkait melakukan keputusan salah. Adapun jika dalam hal berbeda tidak masalah seperti Toko Buah Segar TOTAL dengan TOTAL Konstruksi. Ini sama-sama partai politik, Bung.

Yang menarik tentunya soal terbitnya SK Kemenkumham, yang mana diterbitkan untuk Partai Beringin Karya pada tanggal 30 Juli 2020 dengan Nomor: M.HH-16.AH.11.01 TAHUN 2020 tentang pengesahan perubahan AD/ART, dan SK Nomor: M.HH-17.AH.11.01 TAHUN 2020 tentang perubahan susunan pengurus DPP Partai Beringin Karya, bukan Partai Berkarya.

Artinya, informasi yang dimasukkan ke Kemenkumham adalah informasi yang salah untuk memanipulasi, menipu, dan membodoh-bodohi Kemenkumham sehingga terjadi kebijakan salah yang menerbitkan SK baru untuk partai baru, namun dengan menganggap SK Partai lain (Berkarya) menjadi tak berlaku.

Tatkala sejumlah ormas sayap Partai Berkarya membubarkan Munaslub di Grand Kemang, karena diklaim penyelenggaran sebagai Munaslub Partai Berkarya dan dikaitkan dengan HMP.

Maka sekarang, kepada kader yang telah duduk sebagai anggota DPRD sejumlah 136 orang, tetaplah tenang, begitu juga kepada pengurus DPW/DPD/DPC Partai Berkarya, karena menurut yang saya dengar tim hukum Partai Berkarya telah melakukan upaya konfirmasi ke Kemenkumham perihal SK sakti Partai Beringin Karya yang dapat menganulir SK Partai lain itu.

Kepada kader Partai Berkarya yang sempat merasa takut dan ikut kegiatan Munas Partai Beringin Karya di Surabaya guna memilih Ketua Umum, tentu kedewasaan politik HMP dan jajaran Partai Berkarya masih menyisakan  jalan pulang jika ingin kembali. Anggap saja saat mengikuti kegiatan partai tetangga tersebut sebagai ajang meramaikan hajat tetangga, silaturahmi dan menghormati undangan.

Justru yang agak menggelikan, jika ternyata Partai Beringin Karya menggunakan AD/ART Partai Berkarya. Meski saat mengajukan ke Kemenkumham disertakan "perubahan", tetap saja nyontek. []


Mahar Prastowo


Sanggahan dan/ atau jawaban atas tulisan ini dapat dilayangkan ke telegram @bar_es_krim atau dengan menulis di kolom komentar

Pidato Kenegaraan Presiden Jokowi, Jumat 14 Agustus 2020


Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat Pagi,
Salam Sejahtera bagi kita semua,
Om Swastyastu,
Namo Buddhaya,
Salam Kebajikan.

Yang saya hormati, Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak KH. Ma'ruf Amin beserta Ibu Wury Estu Ma'ruf Amin,
Yang saya hormati, Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota MPR Republik Indonesia,
Yang saya hormati, Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota DPR Republik Indonesia,
Yang saya hormati, Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota DPD Republik Indonesia,
Yang saya hormati, Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Lembaga-Lembaga Negara,
Yang saya hormati Ibu Hajah Megawati Soekarnoputri, Presiden Republik Indonesia Kelima,
Yang saya hormati Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Republik Indonesia Keenam,
Yang saya hormati Bapak Try Sutrisno dan Bapak Hamzah Haz,
Yang saya hormati Bapak Muhammad Jusuf Kalla beserta Ibu Mufidah Jusuf Kalla,
Yang saya hormati Bapak Boediono beserta Ibu Herawati Boediono,
Yang saya hormati Ibu Hajah Shinta Nuriyah Abdurrahman Wahid,
Yang saya hormati, Yang Mulia Para Duta Besar Negara-Negara Sahabat dan para Pimpinan Perwakilan Badan dan Organisasi Internasional;
Yang saya hormati, para Ketua Umum Partai Politik yang hadir,

Yang saya hormati para hadirin, Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air. Semestinya, seluruh kursi di Ruang Sidang ini terisi penuh, tanpa ada satu kursi pun yang kosong.

Semestinya, sejak 2 minggu yang lalu, berbagai lomba dan kerumunan penuh kegembiraan, karnaval-karnaval perayaan peringatan hari kemerdekaan diadakan, menyelimuti suasana bulan kemerdekaan ke-75 RI.

Namun, semua yang sudah kita rencanakan tersebut harus berubah total. Semua ini tidak boleh mengurangi rasa syukur kita dalam memperingati 75 Tahun Indonesia Merdeka.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,
Sebanyak 215 negara, tanpa terkecuali, sedang menghadapi masa sulit diterpa pandemi Covid-19. Dalam catatan WHO, sampai dengan tanggal 13 Agustus kemarin, terdapat lebih dari 20 juta kasus di dunia, dengan jumlah kematian di dunia sebanyak 737 ribu jiwa.

Semua negara, negara miskin, negara berkembang, termasuk negara maju, semuanya sedang mengalami kemunduran karena terpapar Covid-19. Krisis perekonomian dunia juga terparah dalam sejarah.

Di kuartal pertama 2020, pertumbuhan ekonomi negara kita masih plus 2,97%, tapi di kuartal kedua kita minus 5,32%. Ekonomi negara-negara maju bahkan minus belasan persen, sampai minus 17%.

Kemunduran banyak negara besar ini bisa menjadi peluang dan momentum bagi kita untuk mengejar ketertinggalan. Ibarat komputer, perekonomian semua negara saat ini sedang macet, sedang hang.

Semua negara harus menjalani proses mati komputer sesaat, harus melakukan re-start, harus melakukan re-booting. Semua negara mempunyai kesempatan men-setting ulang semua sistemnya.

Saya menyambut hangat seruan moral penuh kearifan dari para ulama, para pemuka agama, dan tokoh-tokoh budaya agar menjadikan momentum musibah pandemi ini sebagai sebuah kebangkitan baru untuk melakukan sebuah lompatan besar.

Inilah saatnya kita membenahi diri secara fundamental, melakukan transformasi besar, menjalankan strategi besar. Strategi besar di bidang ekonomi, hukum, pemerintahan, sosial, kebudayaan, termasuk kesehatan dan pendidikan.

Saatnya kita bajak momentum krisis untuk melakukan lompatan-lompatan besar. Pada usia ke-75 tahun ini, kita telah menjadi negara Upper Middle Income Country. 25 tahun lagi, pada usia seabad Republik Indonesia, kita harus mencapai kemajuan yang besar, menjadikan Indonesia Negara Maju.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,
Kita harus melakukan reformasi fundamental dalam cara kita bekerja. Kesiap-siagaan dan kecepatan kita diuji. Kita harus mengevakuasi Warga Negara Indonesia dari wilayah pandemi di Tiongkok.

Kita harus menyiapkan rumah sakit, rumah isolasi, obat-obatan, alat kesehatan, dan mendisiplinkan protokol kesehatan. Semuanya harus dilakukan secara cepat, dalam waktu yang sangat singkat.

Ketika krisis kesehatan tersebut berdampak pada perekonomian nasional, kita juga harus cepat bergerak: memberikan bantuan sosial bagi masyarakat melalui bantuan sembako, bansos tunai, subsidi dan diskon tarif listrik, BLT Desa, dan subsidi gaji; membantu UMKM untuk memperoleh restrukturisasi kredit, memperoleh banpres produktif berupa bantuan modal darurat, dan membantu pembelian produk-produk mereka; membantu tenaga kerja yang menjadi korban PHK, antara lain melalui bantuan sosial dan Program Prakerja. Sesuatu yang tidak mudah.

Untuk itu semua, pemerintah cepat melakukan perubahan rumusan program; menyesuaikan program kerja dengan situasi terkini; melakukan realokasi anggaran dalam waktu singkat; menerbitkan Perppu No.1 Tahun 2020, yang kemudian disetujui oleh DPR menjadi UU No.2 Tahun 2020; bersinergi dengan BI, OJK, dan LPS untuk memulihkan perekonomian.

Krisis ini telah memaksa kita untuk menggeser channel cara kerja. Dari cara-cara normal menjadi cara-cara ekstra-normal. Dari cara-cara biasa menjadi cara-cara luar biasa. Dari prosedur panjang dan berbelit menjadi smart short cut.

Dari orientasi prosedur menjadi orientasi hasil. Pola pikir dan etos kerja kita harus berubah. Fleksibilitas, kecepatan, dan ketepatan sangat dibutuhkan. Efisiensi, kolaborasi, dan penggunaan teknologi harus diprioritaskan.

Kedisiplinan nasional dan produktivitas nasional harus ditingkatkan. Jangan sia-siakan pelajaran yang diberikan oleh krisis. Jangan biarkan krisis membuahkan kemunduran. Justru momentum krisis ini harus kita bajak untuk melakukan lompatan kemajuan.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,
Perjuangan untuk menghambat penyebaran Covid-19, mengobati yang sakit, dan mencegah kematian sudah luar biasa kita lakukan. Atas nama rakyat, bangsa dan negara, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para dokter dan perawat, serta seluruh petugas di rumah sakit, di laboratorium, di klinik-klinik kesehatan, dan di rumah isolasi, kepada tokoh masyarakat, para relawan, awak media, aparat TNI dan Polri, serta para ASN di pusat dan di daerah.

Dengan peristiwa pandemi ini, maka reformasi fundamental di sektor kesehatan harus kita percepat. Orientasi pada pencegahan penyakit dan pola hidup sehat harus diutamakan. Penguatan kapasitas SDM, pengembangan rumah sakit dan balai kesehatan, serta industri obat dan alat kesehatan harus diprioritaskan. Ketahanan dan kapasitas pelayanan kesehatan harus kita tingkatkan secara besar-besaran.

Demikian pula halnya dengan ketahanan pangan, dengan menjamin kelancaran rantai pasokan makanan dari hulu produksi sampai hilir distribusi, ke seluruh wilayah negeri. Efisiensi produksi pangan, peningkatan nilai tambah bagi petani, penguatan koperasi, dan metode korporasi petani akan terus ditingkatkan.

Food estate sedang dibangun untuk memperkuat cadangan pangan nasional, bukan hanya di hulu, tetapi juga bergerak di hilir produk pangan industri. Bukan lagi menggunakan cara-cara manual, tetapi menggunakan teknologi modern dan pemanfaatan kecanggihan digital. Bukan hanya untuk pasar domestik, tetapi juga untuk pasar internasional.

Saat ini sedang dikembangkan food estate di Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Sumatera Utara, dan akan dilakukan di beberapa daerah lain. Program ini merupakan sinergi antara pemerintah, pelaku swasta, dan masyarakat sebagai pemilik lahan maupun sebagai tenaga kerja.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,
Upaya besar juga telah dan sedang dilakukan untuk membangun kemandirian energi. Tahun 2019, kita sudah berhasil memproduksi dan menggunakan B20. Tahun ini kita mulai dengan B30, sehingga kita mampu menekan nilai impor minyak kita di tahun 2019.

Pertamina bekerja sama dengan para peneliti telah berhasil menciptakan katalis untuk pembuatan D100, yaitu bahan bakar diesel yang 100% dibuat dari minyak kelapa sawit, yang sedang uji produksi di dua kilang kita.

Ini akan menyerap minimal 1 juta ton sawit produksi petani untuk kapasitas produksi 20 ribu barel per hari. Hilirisasi bahan mentah yang lain juga terus dilakukan secara besar-besaran. Batu bara diolah menjadi methanol dan gas.

Beberapa kilang dibangun untuk mengolah minyak mentah menjadi minyak jadi, dan sekaligus menjadi penggerak industri petrokimia yang memasok produk industri hilir bernilai tambah tinggi.

Biji nikel telah bisa diolah menjadi ferro nikel, stainless steel slab, lembaran baja, dan dikembangkan menjadi bahan utama untuk baterai lithium. Hal ini akan memperbaiki defisit transaksi berjalan kita, meningkatkan peluang kerja, dan mulai mengurangi dominasi energi fosil.

Hal ini akan membuat posisi Indonesia menjadi sangat strategis dalam pengembangan baterai lithium, mobil listrik dunia, dan produsen teknologi di masa depan. Prinsip yang sama juga kita gunakan dalam membangun kawasan-kawasan industri lainnya, termasuk pembangunan super koridor ekonomi pantai utara Jawa.

Kawasan Industri Batang serta SubangMajalengka sedang dikembangkan dalam waktu singkat, dirancang untuk mampu mengundang investasi berkualitas, yang bersinergi dengan UMKM kita, yang memberikan nilai tambah signifikan untuk perekonomian nasional, serta menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

Kawasan industri serupa juga akan dibangun di berbagai daerah di seluruh Indonesia, yang selalu bersinergi dengan kewirausahaan masyarakat dan UMKM, untuk menyediakan kesempatan kerja bagi generasi muda yang belum bekerja, dan meningkatkan pemerataan pembangunan di seluruh pelosok negeri.

Oleh karena itu, ekosistem nasional yang kondusifb bagi perluasan kesempatan kerja yang berkualitas harus kita bangun. Penataan regulasi harus kita lakukan. Regulasi yang tumpeng tindih, yang merumitkan, yang menjebak semua pihak dalam risiko harus kita sudahi.

Semua ini kita dedikasikan untuk perekonomian nasional yang adil, untuk kepentingan yang sudah bekerja, untuk kepentingan yang sedang mencari kerja, untuk mengentaskan kemiskinan, dengan menyediakan kesempatan kerja yang berkualitas seluas-luasnya. Kita ingin semua harus bekerja. Kita ingin semua sejahtera.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,
Ekosistem nasional yang produktif dan inovatif tidak mungkin tumbuh tanpa ekosistem hukum, politik, kebudayaan, dan pendidikan yang kondusif. Fleksibilitas yang tinggi dan birokrasi yang sederhana tidak bisa dipertukarkan dengan kepastian hukum, antikorupsi, dan demokrasi.

Semua kebijakan harus mengedepankan ramah lingkungan dan perlindungan HAM. Kecepatan dan ketepatan tidak bisa dipertukarkan dengan kecerobohan dan kesewenang wenangan.

Pemerintah tidak pernah main-main dengan upaya pemberantasan korupsi. Upaya pencegahan harus ditingkatkan melalui tata kelola yang sederhana, transparan, dan efisien. Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu.

Penegakan nilai-nilai demokrasi juga tidak bisa ditawar. Demokrasi harus tetap berjalan dengan baik, tanpa mengganggu kecepatan kerja dan kepastian hukum, serta budaya adiluhung bangsa Indonesia.

Agenda Pilkada 2020 harus tetap berjalan dengan disiplin tinggi dalam menjalankan protokol kesehatan. Nilai-nilai luhur Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, persatuan dan kesatuan nasional, tidak bisa dipertukarkan dengan apapun juga. Kita tidak bisa memberikan ruang sedikit pun kepada siapa pun yang menggoyahkannya.

Sistem pendidikan nasional harus mengedepankan nilai-nilai Ketuhanan, yang berkarakter kuat dan berakhlak mulia, serta unggul dalam inovasi dan teknologi. Saya ingin semua platform teknologi harus mendukung transformasi kemajuan bangsa. Peran media-digital yang saat ini sangat besar harus diarahkan untuk membangun nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan.

Semestinya, perilaku media tidak dikendalikan untuk mendulang click dan menumpuk jumlah like, tapi seharusnya didorong untuk menumpuk kontribusi bagi kemanusiaan dan kepentingan bangsa.

Ideologi dan nilai-nilai luhur bangsa tidak boleh dipertukarkan dengan kemajuan ekonomi. Bahkan, kemajuan ekonomi jelas membutuhkan semangat kebangsaan yang kuat. Kita harus bangga terhadap produk Indonesia. Kita harus membeli produk dalam negeri. Kemajuan Indonesia harus berakar kuat pada ideologi Pancasila dan budaya bangsa.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,
Hadirin sekalian yang berbahagia, Tujuan besar tersebut hanya bisa dicapai melalui kerja sama seluruh komponen bangsa dengan gotong royong, saling membantu, dan saling mengingatkan dalam kebaikan dan tujuan yang mulia.

Demokrasi memang menjamin kebebasan, namun kebebasan yang menghargai hak orang lain. Jangan ada yang merasa paling benar sendiri, dan yang lain dipersalahkan. Jangan ada yang merasa paling agamis sendiri.

Jangan ada yang merasa paling Pancasilais sendiri. Semua yang merasa paling benar dan memaksakan kehendak, itu hal yang biasanya tidak benar. Kita beruntung bahwa mayoritas rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, menjunjung tinggi kebersamaan dan persatuan, penuh toleransi dan saling peduli, sehingga masa-masa sulit sekarang ini bisa kita tangani secara baik.

Kita beruntung dan berterima kasih atas dukungan dan kerja cepat dari Pimpinan dan Anggota lembaga-lembaga negara yang melakukan langkah-langkah extraordinary dalam mendukung penanganan krisis dan membajak momentum krisis untuk menjalankan strategi-strategi besar bangsa.

MPR dengan cepat membuat payung program baru "MPR Peduli Covid-19" serta terus melakukan sosialisasi dan aktualisasi Pancasila serta pengkajian sistem ketatanegaraan dan konstitusi kita.

Dengan sangat responsif, DPR langsung membahas, kemudian menyetujui dan mengesahkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 menjadi Undang-Undang untuk memberikan payung hukum dalam mengatasi krisis kesehatan dan perekonomian; Perppu Nomor 2 Tahun 2020 menjadi Undang-Undang untuk melandasi penundaan pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah.

Agenda-agenda legislasi yang lain juga tetap berjalan efektif, antara lain Pembahasan RUU Pertambangan Mineral dan Batu Bara serta RUU Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19.

Respons cepat juga dilakukan oleh DPD terhadap permasalahan mendesak yang dihadapi oleh daerah, mulai dari pemberdayaan ekonomi rakyat melalui BUMDes, peningkatan daya saing daerah, dan dukungan penerapan protokol kesehatan dengan menyiapkan 9 RUU usul inisiatif DPD dan beberapa agenda lain sesuai bidang tugas DPD.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,
Di tengah berbagai kesulitan teknis selama pandemi, BPK secara cepat dan cermat telah memeriksa dan menyampaikan 1.180 laporan hasil pemeriksaan 2019, memberikan 36.060 rekomendasi kepada pemerintah, dan memerintahkan penyetoran ke kas negara senilai Rp1,39 triliun.

Tugas internal yang berat tersebut tidak mengganggu agenda BPK untuk melanjutkan perannya sebagai pemeriksa eksternal pada badan-badan internasional, serta keanggotaannya pada Independent Audit Advisory Committee di bawah PBB.

Demikian pula halnya Mahkamah Agung yang menjamin kecepatan pelayanan persidangan di era pandemi. Penyediaan layanan persidangan virtual dengan menggunakan aplikasi e court dan e-litigasi telah mempercepat persidangan di luar persidangan terbuka dan tatap muka.

Guna terus memperluas akses bagi para pencari keadilan, MA terus menambah layanan pos bantuan hukum dan memodernisasi manajemen perkara melalui layanan pengadilan elektronik. Hal ini membuat MA berhasil memangkas tunggakan sisa perkara secara signifikan.

Keberhasilan MA tersebut juga berkat dukungan dari Komisi Yudisial sesuai kewenangannya. Pengusulan calon Hakim Agung, calon hakim ad hoc Tipikor, dan calon hakim ad hoc Hubungan Industrial tetap berjalan lancar.

Demikian pula halnya dengan pelaksanaan program peningkatan kapasitas hakim, pemantauan persidangan, investigasi, dan advokasi hakim. Sepanjang tahun 2019 hingga Juni 2020, KY telah menangani 1.584 laporan masyarakat dan merekomendasikan 225 penjatuhan sanksi.

Kecepatan dan kecermatan Mahkamah Konstitusi juga sangat patut untuk kita apresiasi. MK juga terus memperbaiki tata kelola dan meningkatkan pemanfaatan layanan elektronik untuk melayani masyarakat dalam mencari keadilan.

MK telah berhasil mempercepat jangka waktu penyelesaian perkara pengujian undang undang dari waktu penyelesaian 101 hari kerja per perkara di 2017 menjadi rata-rata 59 hari kerja per perkara.

Sepanjang tahun 2019 hingga awal tahun 2020, MK telah menyelesaikan 122 perkara pengujian undang-undang. Pada saat yang sama, perluasan kerja sama di dalam maupun di luar negeri terus ditingkatkan.

MK aktif menginisiasi dan mengkoordinasi berbagai kegiatan di tingkat regional maupun global agar sistem hukum kita dijadikan rujukan bagi negara-negara demokrasi di berbagai penjuru dunia.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,
Masih banyak langkah-langkah besar yang harus kita lakukan. Masih tersedia waktu 25 tahun lagi bagi kita untuk menyiapkan seabad Indonesia merdeka, untuk membangun Indonesia yang kita cita-citakan.

Target kita saat ini bukan hanya lepas dari pandemi, bukan hanya keluar dari krisis. Langkah kita adalah melakukan lompatan besar memanfaatkan momentum krisis yang saat ini sedang terjadi.

Krisis memberikan momentum bagi kita untuk mengejar ketertinggalan, untuk melakukan transformasi besar, dengan melaksanakan strategi besar. Mari kita pecahkan masalah fundamental yang kita hadapi.

Kita lakukan lompatan besar untuk kemajuan yang signifikan. Kita harus bajak momentum krisis ini. Kita harus serentak dan serempak memanfaatkan momentum ini. Menjadikan Indonesia setara dengan negara-negara maju. Menjadikan Indonesia Maju yang kita citacitakan.

Dirgahayu Republik Indonesia!
Dirgahayu Negeri Pancasila!
Merdeka!
Terima kasih,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Om Shanti Shanti Shanti Om,
Namo Buddhaya.