Jakarta Tanggap COVID-19

Data Pemantauan COVID-19 Nasional dan DKI Jakarta

21 Januari 2020 sampai hari ini
Suara-suara tak bisa dipenjarakan, di sana bersemayam kemerdekaan

27 Des 2020

Bansos Tunai dan Subsidi Ngudud


A+
| Soal bantuan sosial (Bansos) penanggulangan Covid-19 dalam bentuk uang tunai telah diwacanakan beberapa bulan terakhir, terutama di DKI Jakarta. Kemungkinan wacana itu berangkat dari isu yang dihembuskan bukan dari kalangan ibu-ibu, melainkan dari kalangan pria. Pasalnya, kalau kaum ibu biasanya akan berpikir bagaimana uang yang tak seberapa harus terwujud dalam kebutuhan sehari-hari terutama urusan dapur atau pangan. Sedangkan bapak-bapak, yang banyak juga kehilangan penghasilan selama pandemi, sudah membatasi diri dari merokok karena mengalah untuk kebutuhan dapur dan pulsa/data gadget.

Maka ketika Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan Pemprov DKI Jakarta akan mengganti bantuan sosial (bansos) dalam bentuk uang tunai sebesar Rp 300.000 untuk setiap kepala keluarga (KK), banyak yang menyambut gembira. Dan bantuan itu akan diberikan selama 6 bulan mulai Januari 2021. (Masalahnya apakah dengan harga bahan kebutuhan pokok yang kemungkinan naik di tahun 2021, akan dapat terbeli bahan kebutuhan sebanyak yang dapat dibeli grosir oleh pemda dengan Rp300.000?)

Sekalian melalui atikel ini saya sampaikan klarifikasi Pemda DKI soal alamat link penerima bansos tahun 2021 yang beredar  https://corona.jakarta.go.id/id/informasi-bantuan-sosial, itu hoaks, karena link penerima bantuan tahun 2021 akan mulai dipublikasikan pada bulan Januari 2021 mendatang. Adapun https://corona.jakarta.go.id/id/informasi-bantuan-sosial adalah data penerima Bantuan Sosial Covid-19 Tahap 2 pada 14-22 Mei 2020. Clear, ya...

Lanjut ke wacana bansos dalam bentuk uang tunai, Wagub DKI Jakarta  menyatakan bahwa kebijakan itu telah didiskusikan dengan Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sekaligus Menteri Sosial Ad Interim Muhadjir Effendy, dan disetujui Presiden.

Menurut Wagub DKI, mengenai jumlah penerima bantuan sosial secara tunai (BLT) tahun 2021 itu belum bisa dipastikan,  masih dalam tahap pengecekan. Penerima bisa saja menurun lantaran banyak warga yang telah kembali bekerja.

Alasan pemda mengganti bansos dari sembako menjadi uang tunai dilakukan agar masyarakat penerima mendapatkan haknya secara utuh serta tidak terpotong. Yang mana  di tahun 2020 angka Rp 300.000  dalam bentuk sembako terpotong biaya distribusi, packaging dan lain-lain sebesar Rp 25.000 sehingga nilai semabko yang diterima masyarakat Rp 275.000.

Terhadap wacana penyaluran bansos dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT) itu,  mekanisme penyalurannya akan dilakukan melalui PT Pos Indonesia dan Bank DKI. Bagi warga penerima yang belum memiliki rekening,  Dinas Sosial DKI Jakarta bersama Bank DKI akan membantu mendaftarkan mereka.

Karena Mensos baru, Tri Rismaharini, juga menyalurkan bansos dengan nilai sama secara tunai,  Pemerintah Pusat melalui kemsos dan Pemprov DKI melakukan pemetaan wilayah mana saja yang mendapatkan bansos dari Pemprov DKI Jakarta atau dari Pemerintah Pusat. Kebijakan bersama ini tentu patut diapresiasi, guna meredam kecurigaan soal pengadaan paket sembako seperti tahun 2020 yang akhirnya menyeret Mensos Juliari dalam kasus korupsi yang mencapai Rp 17 Milyar dari setiap tahapan pengadaan paket bansos. (Meski kalau membaca komentar-komentar di sebuah pemberitaan media nasional, warganet ada yang menganggap itu korupsi di bansos DKI Jakarta dan #SalahAnies 😁).

Dengan bansos tunai tersebut diharapkan  agar masyarakat penerima membelanjakan bansos tersebut di warung atau pasar terdekat, sehingga dapat menggerakkan ekonomi, guna mempercepat program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) yang diprioritaskan untuk pelaku UMKM itu.

Sebagai catatan, sejak awal diluncurkan pada 24 Agustus 2020, Banpres Produktif Usaha Mikro sebesar Rp 2,4 juta/UMKM, ini sudah terdistribusi kepada 11 juta pelaku usaha dalam 27 tahap, dengan target sasaran 12 juta pelaku usaha sampai akhir tahun 2020. Dari data yang dirilis Kementerian Koperasi  dan UMKM pada minggu pertama bulan desember silam, kala itu Kepala PEN masih Budi Gunadi Sadikin yang kini Menteri Kesehatan, tiga daerah tercatat sebagai penerima terbanyak bantuan ini adalah  Jawa Barat  sebanyak 1.223.010 pelaku usaha mikro, Jawa Timur 1.534.287 usaha mikro, dan Jawa  Tengah 1.530.021 usaha mikro. Secara kumulatif, per 2 Desember 2020, dari anggaran PEN sebesar Rp 695,2 Triliun, telah  terealisasi Rp 440,03 Triliun atau 63,1%. Adapun perincian penyerapan di setiap sektor  meliputi, sektor Perlindungan Sosial telah mencapai 91,91 persen atau Rp 212,01 Triliun dari  pagu sebesar Rp 230,66 Triliun.

Risma, Mensos yang juga masih menjabat Wali Kota Surabaya, itu juga mengabarkan bahwa bansos ke depan akan dikirim langsung ke alamat penerima melalui petugas kantor pos, guna menghindari kerumunan. Ini berarti kantor pos juga butuh tenaga tambahan Pak Pos pengantar bantuan tunai bagi yang tidak memiliki rekening bank. 

Pemerintah pusat nelalui Kemensos,  menyalurkan tiga jenis bantuan sepanjang tahun 2020, yaitu Program Keluarga Harapan (PKH), Program Bansos Tunai untuk Peserta Program Sembako/ BPNT Non-PKH, dan Bansos Beras (BSB).


Bansos Tunai dan Geliat Industri Rokok: Subsidi Ngudud


Sebagaimana disinggung sekilas diawal artikel ini, soal para perokok yang kehilangan penghasilan dan menahan diri alias puasa merokok, dengan adanya bansos tunai akan kembali bisa lebih leluasa merokok karena bansos yang diterima bisa buat tambahan beli rokok. Betul tidak? (Tapi kalau sampai berpikir untuk rokok ketimbang prioritas kebutuhan pangan/kesehatan/pendidikan, kok ya agak kebangetan, ya hehehe). 


Atas pembatasan diri dari merokok, ternyata telah mendorong penurunan volume penjualan rokok pada  sembilan bulan pertama periode tahun 2020.

Volume penjualan rokok turun sebesar 9,4%  atau terjual 201,7 miliar batang, dibandingkan dengan periode sama tahun sebelumnya.

PT HM Sampoerna Tbk misalnya (Kode Emiten HMSP), pada kuartal III-2020, anak usaha Philip Morris International ini hanya berhasil menjual 19,8 miliar batang rokok atau lebih rendah 20,8% dibanding tahun sebelumnya di periode sama (yoy) meskipun masih lebih tinggi ketimbang volume penjualan kuartal II-2020  sebanyak 18 miliar. Kenaikan ini dimungkinkan karena sebagian orang telah kembali bekerja dan kembalinya anggaran belanja rokok mereka.

Meski bansos tunai per penerima hanya Rp 300.000, bisa jadi atau dimungkinkan hal ini dapat mendorong kembali kenaikan belanja rokok sehingga industri rokok kembali menggeliat dengan grafik menaik.

Pada umumnya, para perokok tak begitu terpengaruh dengan kenaikan harga. Apalagi jika dapat tambahan dana segar bansos tunai yang akan cukup membantu daya beli rokok ke warung tetangga.

Sebagaimana diketahui sentimen negatif masih membayangi industri rokok  terkait dengan adanya anjuran dari World Health Organization (WHO) agar pemerintah Indonesia menaikkan tarif cukai sebesar 25% setiap tahunnya, dan kabar soal  rencana pemerintah menaikkan tarif cukai 17% pada 2021.

Sehingga soal rencana kenaikan tarif cukai rokok  hingga 17%, ditambah lagi dengan kenaikan upah minimum provinsi yang  tidak begitu signifikan, akan terbantu dengan bansos tunai itu.

Jadi sebenarnya bansos tunai itu semacam subsidi ngudud untuk perokok,  industri rokok, atau subsidi UMP perusahaan pemberi upah pekerja?



Mahar Prastowo
Red Zone Covid-19 Sq, 26 Desember 2020
Ditulis sambil ngopi tanpa ngudud