A+ | Jakarta - Pemerintah perlu segera memberikan sanksi berupa penalti kepada Inpex selaku operator Blok Masela, karena menyandera kegiatan dengan tidak melakukan operasional sebagai kesepakatan dengan pemerintah. Sementara Shell yang hengkang dari Blok Masela menunjukkan rontoknya reputasi sebagai perusahaan raksasa.
“Sebenarnya kalau mereka kesulitan keuangan, kan tidak boleh mengambil proyek Masela, sehingga biarkan orang lain yang benar-benar memiliki kemampuan untuk mengelolanya. Sekarang mereka biarkan operasional terbengkalai dan menyalahkan Presiden Joko Widodo,” kata Direktur Archipelago Solidarity Foundation Dipl.-Oek. Engelina Pattiasina kepada wartawan di Jakarta, Senin (10/10/2022).
Menurut Engelina, karena Inpex sudah beberapa tahun tidak menunjukkan kinerja untuk operasional di Blok Masela, semestinya pemerintah memberikan penalti kepada perusahaan asal Jepang itu. Pemerintah juga harus tegas untuk memberikan penalti dan tidak perlu ragu, kalaupun mereka hengkang hal biasa. Generasi mendatang bisa mengolah gas Masela.
“Jangan sampai kegiatan yang tidak relevan dan signifikan dijadikan alasan untuk menunda pekerjaan di Masela atau seolah-olah mereka mulai operasional, sementara kenyataan tidak ada kemajuan apapun. Kalau saya lihat ini sudah menyandera proyek. Kalau mau hengkang, ya hengkang saja. Tidak langsung kiamat. Toh, gas Masela bisa dikerjakan generasi mendatang yang lebih cerdas dan mampu,” tegas Engelina.
Menurut Engelina, bagi Maluku sebaiknya gas Masela tidak dikeruk kalau memang orang Maluku tidak mendapatkan apapun yang sepadan dengan kekayaan alamnya. “Toh untuk apa juga diambil kalau tidak membawa manfaat warga sekitar di Maluku. Kalau hanya mensejahterakan orang di luar negeri ataupun di wilayah di Indonesia, sementara Maluku tetap miskin di atas kekayaan alamnya,” kata Engelina.
Menyinggung mengenai pandangan Pakar Ekonomi Faisal Basri yang menyalahkan pemindahan kilang ke darat. Engelina mengatakan, dirinya dikirimi penggalan video youtube.
“Sangat disayangkan, karena kelihatan mirip seperti pandangan konsultan Inpex. Yang membela kepentingan kilang terapung. Semestinya mereka yang paling paham soal multiplier effect ekonomi ketika hadir pusat pertumbuhan ekonomi baru di Maluku. Ya, kalau investor, pasti tidak peduli seperti itu, karena hanya untung dan untung saja yang dikejar, kok begini yang dibela.
Engelina menegaskan, Presiden Joko Widodo hanya memenuhi tuntutan berbagai elemen orang Maluku yang menuntut agar kilang dipindahkan ke darat, sehingga Maluku bisa memperoleh manfaat ekonomi dari keberadaan kilang itu. Selain itu, katanya, Maluku memiliki kesempatan untuk menjadi pusat industri Migas, kalau kilang berada di darat. Hal ini, katanya, akan berbeda kalau kilang terapung karena gas dikeruk kemudian diangkut dengan kapal dibawa ke berbagai pusat industri. Produk industri itu kemudian dipasarkan lagi di Indonesia.
Untuk itu, kata Engelina, tidak tertarik untuk menanggapi Faisal Basri, karena baginya sangat jelas. Blok Masela menguji keberpihakan kepada rakyat Maluku atau kepada investor semata. Kepentingan rakyat harus diletakkan di atas kepentingan investor, tidak boleh dibalik karena kalau itu terjadi, bukan saja melawan pasal 33 UUD 1945, tetapi melanggengkan praktek kolonial di abad modern ini. Kalau kolonial tentu semangatnya eksploitasi untuk keuntungan semata, meski dengan mengorbankan rakyat.
“Jadi, biarkan saja, siapapun bicara, tetapi semua akan tahu kepentingan siapa yang sedang diperjuangkan. Maluku itu provinsi miskin yang dikeruk kekayaan mulai dari rempah-rempah ikan, minyak dan gas, tetapi semua itu belum membawa manfaat untuk Maluku,” jelas Engelina.
Menyinggung soal Shell yang hengkang, Engelina mengatakan, sejarah Shell itu mereka besar di Sumatera Timur. Mereka perusahaan kerang yang besar karena minyak dari Indonesia. “Kalau sekarang kaya dan melupakan sejarahnya ya sudah. Perusahaannya memang lagi susah dimana-mana. Bahkan kilang gas terapung Shell, Prelude di laut Australia yang dijadikan acuan untuk kilang terapung Blok Masela juga masih rugi dan diliputi banyak masalah. Aneh saja, perusahaan gagal kok dijadikan referensi para pejabat dan pakar ekonomi kita,” kata Engelina yang juga anak dari pendiri PN. Permina (Pertamina), JM.Pattiasina.
Engelina mengatakan, sebenarnya investor Blok Masela itu perlu memberikan penghargaan kepada Rizal Ramli dan Presiden Joko Widodo, karena secara tidak langsung menghindarkan Inpex dan Shell untuk terjerumus seperti yang dialami kilang terapung Shell di laut Australia yang sampai saat ini bermasalah dan mendapat protes dan karyawannya sendiri.
“Lucu saja kalau Shell hengkang karena kilang dipindahkan ke darat, sementara nyata-nyata mereka memang kesulitan. Reputasi mereka memang jatuh ke titik terendah di Blok Masela, tetapi kok perpindahan kilang jadi kambing hitam. Kritik siapapun boleh sekeras-kerasnya, tetapi ketika kita dihadapkan dengan kepentingan rakyat dan investor, harus jelas posisinya. Kalau masih maih jadi tameng investor, ya kenapa nggak jadi konsultan investor saja,” katanya.
Sebaiknya, kata Engelina, jangan berharap kalau ada pergantian presiden, maka kilang Blok Masela bisa ditarik lagi ke laut. Sebab, Blok Masela ini sudah terlanjur menjadi harapan agar Maluku keluar dari kemiskinan, sehingga kalau ditarik kembali, maka tidak ada bedanya dengan menginginkan Maluku tetap miskin.
0 Komentar