|Gangguan KAMSELTIBCAR LALU LINTAS hubungi Call Center NTMC POLRI (Kode Area) "500669" atau SMS "9119", Darurat Kamtibmas Telp 110 (dari Telkomsel) atau 021-110 (dari selain telkomsel)|

A+ per detik

‪‎Tertipu‬ Oleh Kepintaran *

Ada Kisah seorang ikhwah..
Yang amat mencintai istrinya. .
Namun istrinya tak mencintainya. .
Ia mengharapkan lelaki lain. .
Yang lebih darinya. .

Wanita itu telah pandai Bahasa Arab. .
Sementara suaminya. .
Hanya memahami Bahasa Indonesia. .
Wanita itu telah lama mengaji. .
Sementara suaminya. .
Sibuk membanting tulang mencari nafkah. .
Tuk membahagiakan kekasihnya. .
Wanita itu telah banyak menghafal al-Qur'an. .
Sementara suaminya tak banyak bisa menghafal. .

Mungkin. .
Kini suaminya sudah tak berharga di matanya. .
Mungkin. .
Kini cintanya telah pudar di hatinya. .
Karena tak sesuai harapannya. .

Demikianlah. .
Kisah cinta yang bertepuk sebelah. .
Karena istrinya tertipu oleh kepintarannya. .

Ilmu tak membuatnya semakin sayang pada
suaminya. .
Ilmu tak membuatnya semakin berbakti kepada
suaminya. .
Ilmu membuatnya angkuh. .
Tak ada lagi cinta dihatiku, kilahnya. .

Saudariku. .
Engkau boleh lebih berilmu dari suamimu. .
Tapi mungkin suamimu lebih takut kepada Allaah darimu. .

Engkau boleh punya banyak kelebihan di atas
suamimu. .
Tapi, suamimu. .
Mungkin lebih dicintai oleh Robbmu karena
ketawadhu'annya. .

Al Hasan Al Bashri rohimahullaah berkata. .
Ilmu itu bukanlah dengan banyak menghafal
riwayat. . Namun ilmu adalah yang menimbulkan rasa takut kepada Allaah. .

Dimanakah hadits yang telah engkau hafal,
"Suamimu adalah Surgamu atau Nerakamu.."

Ya Robb. .
Berilah kami ilmu yang bermanfaat...



* Oleh Ustadz Abu Yahya Badru Salam, Lc

Berapa usia tubuh Anda?

A+ | Adakalanya tubuh kita mengalami penuaan dini sehingga bisa terjadi usia baru 30 tapi tubuh sudah seperti usia 40 bahkan 50. Anda ingin mengetahui usia tubuh anda? Datanglah ke Atrium Senayan City di area Brand's Jakarta Health Week, 19-23 Mei 2015, free dan dapat hadiah (selama persediaan masih ada), yang penting ketemu saya ya hehehe. Dengan mengetahui usia tubuh anda, akan memudahkan anda menentukan perawatan atau asupan gizi seperti apa yang anda butuhkan. CP saya 081585792280 (whatsapp/telegram)

Serial Kisruh KPK-Polri

Oleh: Moh Mahfud MD

Ketika Rabu, 18 Februari 2015, Presiden Jokowi memutuskan untuk mengajukan Badrodin Haiti sebagai calon kepala Kepolisian Republik Indonesia (kapolri) dan mengumumkan akan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Pelaksana Tugas Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), masyarakat menyambutnya dengan lega.

Keputusan itu dipandang sebagai jalan tengah yang tepat dan bijak karena membatalkan pencalonan Budi Gunawan sebagai kapolri, tetapi juga memberhentikan Abraham Samad dan Bambang Widjojanto yang kemudian menggantikannya dengan pelaksana tugas pimpinan KPK. Aspirasi dari pendukung Budi Gunawan dan pendukung Abraham-Bambang sama-sama diperhatikan.

Meski sudah pasti takbisa memuaskan semua orang, keputusan Presiden tersebut telah menjadi jalan untuk mengakhiri kegaduhan yang menguntungkan para koruptor. Kebijakan itu seharusnya mengakhiri ”perang” berseri antara KPK dan Polri sebagai fakta yang tak bisa disembunyikan. Para pencinta negara menyambut baik keputusan Presiden itu sebagai titik tolak untuk mengatur langkah baru yang lebih sinergis memerangi korupsi. Namun harapan akan berakhirnya kisruh berseri dalam lakon ”cicak-buaya” itu berlanjut.

Pasalnya Polri terus melakukan proses hukum atas Abraham Samad dan Bambang Widjojanto yang kemudian diteruskan dengan penersangkaan penyidik terbaik KPK Novel Baswedan karena kasus penembakan pencuri sarang burung walet yang terjadi 11 tahun yang lalu di Bengkulu. Masyarakat pun banyak yang kemudian menganggap Polri telah melakukan balas dendam melalui kriminalisasi.

Istilah kriminalisasi itu sendiri mungkin kurang tepat karena kriminalisasi berarti menjadikan seseorang masuk dalam proses hukum pidana, padahal tidak ada tindak pidana yang dilakukannya. Faktanya, polisi mempunyai kasus yang nyata ada terkait dengan Abraham Samad, Bambang Widjojanto, dan Novel Baswedan yang benar atau tidaknya bisa diuji di peradilan pidana. Dengan fakta dan keyakinan Polri itu, tentu tidak bisa dikatakan terjadi kriminalisasi.

Polri sudah melakukan tugasnya sesuai dengan hukum. Meski demikian, jika kasus untuk ketiga orang KPK itu dipandang secara jernih dan dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa yang mendahului dan mengiringinya, tidaklah terlalu salah juga kalau ada yang mengatakan Polri melakukan balas dendam politik yang kemudian ada yang menyebut melakukan kriminalisasi.

Pasalnya kasus-kasus yang disangkakan kepada Abraham, Bambang, dan Novel adalah kasus lama yang tiba-tiba dimunculkan kembali. Kasusnya pun, sepertinya, dulu tak pernah dipersoalkan atau sudah pernah ditangani dan dianggap selesai. Tapi kasus-kasus itu dimunculkan kembali setelah terjadi kisruh antara Polri dan KPK setelah Budi Gunawan dijadikan tersangka dalam tindak pidana korupsi oleh KPK.

Dua hari lalu (7 Mei 2015), saat memberi kuliah umum di UIN Malang, saya diminta oleh seorang mahasiswa untuk membela KPK dari ancaman penghancuran. Ya, istilahnya memang bikin bergidik: penghancuran. Saya katakan selama ini saya sudah membela KPK. Bahkan sampai belasan kali saya membela KPK ketika diserang melalui judicial review UU KPK di Mahkamah Konstitusi dan membela melalui cara-cara lain.

Tapi untuk kasus yang terakhir saya sulit menyusun logika dan menabrak nurani untuk membela KPK. Sebab penersangkaan terhadap Budi Gunawan yang menjadi sumbu seri keempat kisruh ini tidak dilakukan secara profesional. Menurut pemberitaan yang tak pernah dibantah, dokumen penersangkaannya tidak lengkap, tak jelas kapan dan siapa yang diperiksa, siapa penyidik yang menandatangani pemeriksaan. Momentum dan nuansa penersangkaannya pun terasa politis.

Kalau itu benar, sungguh hal itu telah melukai proses penegakan hukum dan merusak reputasi KPK yang selama ini kita bela mati-matian. Ini telah mengempaskan prestasi KPK yang selama ini kita banggakan. Perang melawan korupsi mengalami kemunduran, para koruptor pun bertepuk riang. Yang perlu dilakukan sekarang adalah membangun kembali KPK dan memberi dukungan kepada Taufiequrachman Ruki dkk untuk melakukan pembenahan.

Mulai sekarang harus dibangun hubungan tata kerja yang sinergis dan saling mendukung, bukan saling menyerang, antara KPK, Polri, dan Kejaksaan Agung (Kejagung), untuk bersama-sama memerangi korupsi. Kita perlu kembali ke latar belakang bahwa dulu KPK dibentuk karena Polri dan kejaksaan tidak optimal dalam memerangi korupsi. Artinya kalau Polri dan Kejagung sudah bisa mengoptimalkan fungsi dan perannya, KPK tak perlu dibebani tugas-tugas berat dan dijadikan lembaga yang super bodi.

Polri dan Kejagung harus menjadikan situasi seperti sekarang ini sebagai pelajaran dan momentum untuk mengoptimalkan fungsi dan perannya melawan korupsi dengan melakukan peran yang dulu dilakukan KPK sehingga didukung dan disenangi rakyat. Polri harus galak dan tegas terhadap para koruptor tanpa kolusi. Kita meyakini kejaksaan dan kepolisian bisa galak seperti KPK.

Buktinya pada Selasa (5/5) yang lalu Polri bisa bertindak tegas ketika menjadikan DH mantan pejabat tinggi di Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) sebagai tersangka kasus korupsi. DH disangka mengorupsi uang negara sebesar sekitar Rp2 triliun. Bareskrim Polri juga dengan gagah berani menggeledah Kantor SKK Migas dan meneliti dokumen sampai pukul 22.00 malam.

Dulu KPK disenangi rakyat karena sering melakukan langkah-langkah seperti itu. Inilah momentum bagi kejaksaan dan Polri untuk melakukan hal-hal demikian sebanyak mungkin karena masalah seperti itu masih banyak. Kalau kejaksaan dan Polri bisa mengambil peran itu, fanatisme kepada KPK bisa dihentikan. Hanya penegakan keadilan dan perang total terhadap korupsi yang bisa menyelamatkan negara dan bangsa kita. []

KORAN SINDO, 09 Mei 2015
Moh Mahfud MD ;  Guru Besar Hukum Konstitusi

SBY: Utang Indonesia ke IMF Lunas Tahun 2006

Saya terpaksa menanggapi dan mengoreksi pernyataan Presiden Jokowi menyangkut utang Indonesia ke IMF. Kemarin, tanggal 27 April 2015, harian Rakyat Merdeka memuat pernyataan Pak Jokowi yang intinya adalah Indonesia masih pinjam uang sama IMF. Berarti kita masih punya utang kepada IMF. Maaf, demi tegaknya kebenaran, saya harus mengatakan bahwa seluruh utang Indonesia kepada IMF sudah kita lunasi pada tahun 2006 yang lalu. Keseluruhan utang Indonesia terhadap IMF adalah US$ 9,1 miliar, jika dengan nilai tukar sekarang setara dengan Rp. 117 triliun, dan pembayaran terakhirnya kita lunasi pada tahun 2006, atau 4 tahun lebih cepat dari jadwal yang ada. Sejak itu kita tidak lagi jadi pasien IMF.

Saya masih ingat mengapa keputusan untuk melunasi semua utang IMF 4 tahun lebih cepat dari jatuh temponya itu saya ambil. Memang, sebelum keputusan final itu saya ambil, sejumlah pihak menyarankan agar lebih baik pelunasannya dilaksanakan secara bertahap, agar tidak mengganggu ketahanan ekonomi Indonesia. Tapi saya berpendapat lain. Lebih baik kalau utang itu segera kita lunasi. Ada 3 alasan saya mengapa keputusan dan kebijakan itu saya ambil. Pertama, pertumbuhan ekonomi kita waktu itu telah berada dalam tingkatan yang relatif tinggi. Jadi aman untuk menjaga ketahanan ekonomi makro dan sektor riil kita. Di sisi lain, disamping kekuatan fiskal kita aman, dari segi moneter cadangan devisa kita juga relatif kuat. Kedua, dengan telah kita lunasi utang IMF tersebut, kita tidak lagi didikte oleh IMF dan negara-negara donor. Tidak didikte dalam arti perencanaan pembangunan kita, termasuk APBN dan juga penggunaan keuangan kita, tidak harus mendapatkan persetujuan dari IMF. Saya tidak ingin pemerintah disandera. Kita harus merdeka dan berdaulat dalam mengelola perekonomian nasional kita. Saya masih ingat, ketika masih menjadi Menteri Pertambangan dan Energi (tahun 1999-2000), saya harus "melaporkan" dulu kepada negara-negara donor yang tergabung dalam forum CGI berkaitan dengan kebijakan dan rencana kementerian yang saya pimpin, utamanya menyangkut APBN. Situasinya sungguh tidak nyaman. Pernah saya diminta untuk menaikkan harga BBM dan Tarif Dasar Listrik secara serentak dengan angka yang sangat tinggi. Hal itu saya tolak, karena pasti ekonomi rakyat akan menjadi lebih buruk. Sedangkan alasan yang ketiga, selama Indonesia masih punya utang kepada IMF, rakyat kita merasa terhina (humiliated). Dipermalukan. Di mata sebagian rakyat, IMF diidentikkan dengan penjajah. Bahkan IMF-lah yang dianggap membikin krisis ekonomi tahun 1998 benar-benar buruk dan dalam.

Setelah utang IMF kita lunasi, saya juga ingat ketika para pemimpin IMF (Managing Director) satu-persatu berkunjung ke Indonesia dan menemui saya di kantor Presiden, mulai dari Rodrigo de Rato (2007), Dominique Strauss-Kahn (2011) hingga Chistine Lagarde (2012). Saya menerima kunjungan mereka dengan kepala tegak. Bahkan, pada kunjungan pemimpin IMF tahun 2012, IMF berharap Indonesia bisa ikut menaruh dananya di IMF karena kita telah menjadi anggota G20, dengan peringkat nomor 16 ekonomi besar dunia. Pasalnya, IMF kekurangan dana untuk digunakan membantu negara yang mengalami krisis berat dan perlu penyelamatan dari IMF. Artinya, tangan kita tidak lagi berada di bawah, tetapi sudah berada di atas.

Jika yang dimaksudkan Presiden Jokowi, Indonesia masih punya utang luar negeri, itu benar adanya. Utang Indonesia ada sejak era Presiden Soekarno. Meskipun, ketika saya memimpin Indonesia (2004-2014) rasio utang terhadap GDP terus dapat kita turunkan. Jika akhir tahun 2004 rasio utang terhadap GDP itu sekitar 50,6 %, di akhir masa jabatan saya tinggal sekitar 25 %. Artinya, jika dulu separuh lebih GDP kita itu untuk menanggung utang, maka tanggungan itu telah kita turunkan menjadi seperempatnya. Tetapi, kalau yang dimaksudkan Pak Jokowi bahwa kita masih punya utang kepada IMF, hal itu jelas keliru. Kalau hal ini tidak saya luruskan dan koreksi, dikira saya yang berbohong kepada rakyat, karena sejak tahun 2006 sudah beberapa kali saya sampaikan bahwa Indonesia tidak berhutang lagi kepada IMF. Rakyat pun senang mendengarnya. Saya yakin Pak Jokowi yang waktu itu sudah bersama-sama saya di pemerintahan, sebagai Walikota Surakarta, pasti mengetahui kebijakan dan tindakan yang saya ambil selaku Presiden.

Ditulis oleh Susilo Bambang Yudhoyono