|Gangguan KAMSELTIBCAR LALU LINTAS hubungi Call Center NTMC POLRI (Kode Area) "500669" atau SMS "9119", Darurat Kamtibmas Telp 110 (dari Telkomsel) atau 021-110 (dari selain telkomsel)|

A+ per detik

Nyaris Dikira Islam

Naskah Pidato Jokowi Besok Sore 22 Juli Usai Pengumuman KPU

“SAATNYA BERGERAK BERSAMA”

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam Damai Sejahtera untuk kita semua,
Om Swastiastu,
Namo Buddhaya

Saudara-saudara sebangsa dan setanah air,

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menetapkan kami berdua, Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih 2014 - 2019.

Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan tinggi kepada bapak Prabowo Subianto dan bapak Hatta Rajasa yang telah menjadi sahabat dalam kompetisi politik untuk mendapatkan mandat rakyat untuk memimpin negeri ini lima tahun ke depan.

Saudara-saudara sebangsa dan setanah air,

Kemenangan ini adalah kemenangan seluruh rakyat Indonesia. Saya berharap, kemenangan rakyat ini akan melapangkan jalan untuk mencapai dan mewujudkan Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi dan berkepribadian secara kebudayaan.

Namun, dalam beberapa bulan terakhir, perbedaan pilihan politik seakan menjadi alasan untuk memisahkan kita. Padahal kita pahami bersama, bukan saja keragaman dan perbedaan adalah hal yang pasti ada dalam demokrasi, tapi juga bahwa hubungan-hubungan pada level masyarakat adalah tetap menjadi fondasi dari Indonesia yang satu.

Dengan kerendahan hati kami, Joko Widodo dan Jusuf Kalla, menyerukan kepada saudara-saudara sebangsa dan setanah air untuk kembali ke takdir sejarahnya sebagai bangsa yang bersatu; bangsa yang satu, bangsa Indonesia. Pulihkan kembali hubungan keluarga dengan keluarga, tetangga dengan tetangga, serta teman dengan teman yang sempat renggang.

Kita bersama sama bertanggung-jawab untuk kembali membuktikan kepada diri kita, kepada bangsa-bangsa lain, dan terutama kepada anak-cucu kita, bahwa politik itu penuh keriangan; politik itu di dalamnya ada kegembiraan; politik itu ada kebajikan; politik itu adalah suatu pembebasan.

Saudara-saudara sebangsa dan setanah air,

Pemilihan Umum Presiden kali ini memunculkan optimisme baru bagi kita, bagi bangsa ini. Jiwa merdeka dan tanggung jawab politik bermekaran dalam jiwa generasi baru. Kesukarelaan yang telah lama terasa mati suri kini hadir kembali dengan semangat baru. Pemilihan Umum Presiden telah membawa politik ke sebuah fase baru bukan lagi sebagai sebuah peristiwa politik semata-mata, tetapi peristiwa kebudayaan. Apa yang ditunjukkan para relawan, mulai dari pekerja budaya dan seniman, sampai pengayuh becak, memberikan harapan bahwa ada semangat kegotong-royongan, yang tak pernah mati.

Semangat gotong royong itulah yang akan membuat bangsa Indonesia bukan saja akan sanggup bertahan dalam menghadapi tantangan, tapi juga dapat berkembang menjadi poros maritim dunia, locus dari peradaban besar politik masa depan.

Saya hakkul yakin bahwa perjuangan mencapai Indonesia yang berdaulat, Indonesia yang berdikari dan Indonesia yang berkepribadian, hanya akan dapat tercapai dan terwujud apabila kita bergerak bersama.

INILAH SAATNYA BERGERAK BERSAMA!

Mulai sekarang, petani kembali ke sawah.

Nelayan kembali melaut
Anak kembali ke sekolah.
Pedagang kembali ke pasar.
Buruh kembali ke pabrik.
Karyawan kembali bekerja di kantor.

Lupakanlah nomor 1 dan lupakanlah nomor 2, marilah kembali ke Indonesia Raya.

Kita kuat karena bersatu, kita bersatu karena kuat!

Salam 3 Jari, Persatuan Indonesia!

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Om Shanti Shanti Shanti Om,
Namo Buddhaya

Merdeka!!! Merdeka!!! Merdeka!!!

Joko Widodo – Jusuf Kalla
22 Juli 2014

Soekarno: Wartawan Bukan Wakil Partai

A+ | “... saudara sebagai wartawan, saudara punya pekerjaan itu sebetulnya gawat sekali. Oleh karena sampai sekarang ini apa yang ditulis di surat kabar dipercaya. Het volk gelooft het (rakyat percaya).... Nah, saudara-saudara, inilah kegawatan pekerjaan saudara-saudara, jangan sampai saudara-saudara mengeluarkan satu perkataan pun dari tetesan pena sudara yang tidak berisi satu kebenaran. Oleh karena tiap-tiap tetesan pena saudara dipercayai oleh pembaca. Jangan saudara dalam memegang pena itu lebih mengutamakan partai saudara daripada bangsa. Saudara sebagai wartawan itu sebetulnya bukan wakil partai, tetapi ialah wartawan daripada bangsa Indonesia. Wartawan daripada Revolusi Indonesia. Tanggungjawab saudara adalah tinggi sekali. Karena itu jangan sampai tulisan saudara itu sebetulnya adalah fitnah. Moral agama harus kita pegang tinggi, moral agama antara lain melarang, menjaga jangan sampai kita menjalankan fitnah."

(Ir. H. Ahmad Soekarno, Istana Presiden RI (Bogor), 20 November 1965)

Surat (Harapan) Korban Kerusuhan '98 Kepada Prabowo


Saya adalah korban kerusuhan Mei 1998. Sekian tahun setelah kerusuhan itu harus tinggal di luar negeri akibat trauma dan mengamankan keluarga sebelum kembali ke Indonesia untuk bekerja dan berusaha. Selama di luar negeri, saya terus mengikuti berita Indonesia melalui SiaR dan Xpos yang kini saya ketahui merupakan produk dari Gunawan Muhammad. SiaR dan Xpos acapkali memberitakan tentang sepak-terjang Prabowo sebagai buruk, anti Tionghoa dan psikopat. Di antaranya adalah tulisan Andreas Harsono di majalah asing yang sangat negatif tentang Prabowo dan Fadli Zon, yang mengesankan bahwa Prabowo ingin menghabisi Tionghoa Indonesia karena kekuatan ekonomi yang dimilikinya.

Tulisan Andreas Harsono tersebut masih bisa dilihat di webnya, di antaranya saya lampirkan di sini artikel sesaat setelah pemberhentian Prabowo : http://www.andreasharsono.net/1998_08_01_archive.html

Dan ini adalah tulisan Andreas Harsono di AMREP :

http://www.library.ohiou.edu/indopubs/1998/02/21/0183.html

Supaya fair, ini adalah tanggapan Fadli Zon tentang tulisan Andreas Harsono :

http://www.library.ohiou.edu/indopubs/1998/02/21/0183.html

Dengan menyimak tulisan-tulisan yang tendensius tersebut, tidaklah heran minoritas Tionghoa maupun non muslim menjadi sangat paranoid terhadap Prabowo Soebianto dan Fadli Zon, termasuk saya. Saya bersyukur Prabowo Soebianto diberhentikan dari dinas militer dan harus meninggalkan negeri sendiri mengungsi (ke Yordania) seperti saya. Hidup di luar negeri seberapa tenang dan amannyapun tetap berbeda dengan hidup di bumi tumpah darah. Termasuk di antaranya saya harus menerima, bahwa sebagian keluarga kini tetap trauma kembali ke Indonesia dan menjadi warga negara asing.

Dalam bincang pagi ini di TV One, ada Andre Rosiade, mantan Ketua BEM Trisakti pada masa reformasi, dengan narasumber lainnya Mayjend Purn. Kivlan Zen, berbicara bahwa apabila Prabowo Soebianto menjadi Presiden RI, maka kasus Mei 98 akan dibuka dan diproses melalui institusi formal, dalam kasus ini tentunya adalah Pengadilan HAM Ad Hoc; dan saat itulah mereka bersedia untuk mengikuti proses dan memberikan kesaksiannya. Sebelumnya, diberitakan alumni Trisakti dan keluarga Pahlawan Reformasi di antaranya ibu Hira Tetty, ibunda alm. Elang Mulia Lesmana, juga menyatakan mendukung Prabowo Soebianto dengan catatan membuka kembali kasus Mei 98.

Selama 3x pemilu, saya senantiasa memilih PDIP dengan anggapan bahwa PDIP adalah satu-satunya partai yang berkomitmen melindungi minoritas Tionghoa non muslim. Sampai hari inipun mereka masih menjual image yang sama. Acapkali saya menerima broadcast di ponsel dan email untuk memilih PDIP dan Jokowi-JK, seringnya dengan menginsinuasikan bahwa Prabowo berkuasa akan menjadi bencana bagi minoritas karena Wahabbi, karena PKS, karena FPI, karena gerbong Islam di belakangnya.

Pada acara ILC sehari setelah pendaftaran capres-cawapres, Effendi Simbolon, mantan Ketua Pansus orang hilang dan timses PDIP kembali menyerang kubu Prabowo-Hatta mengenai kasus HAM penculikan aktifis. Yang menarik adalah pernyataan Effendi Simbolon, bahwa kasus hilangnya 13 aktivis adalah Pelanggaran HAM berat sementara kasus Mei 98, yang menyebabkan kematian ribuan orang tidak bersalah, di antaranya dibakar hidup-hidup di mal, kenalan saya suami istri berikut dua orang putrinya dikunci di dalam ruko di Kebun Jeruk yang dibakar, tragedi Semanggi I dan II, pembantaian di jalan Ketapang; semuanya bukanlah pelanggaran HAM berat…!

Ini sangat mencengangkan, telah sia-sia saya belasan tahun mendukung PDIP, ternyata HAM seperti ini yang mereka perjuangkan. Apakah tidak berharga nyawa yang hilang pada kejadian-kejadian luar biasa tersebut dibandingkan 13 orang aktivis, yang dikabarkan telah dan berpotensi melakukan aksi-aksi kekerasan, di antaranya merakit dan menyebarkan bom…?

Semasa mahasiswa dulu, saya pernah menjadi aktivis pemberontak melawan Orba karena pergaulan. Apabila kita vokal dan mulai membentuk atau ikut organisasi-organisasi vokal di kampus, akan ada agen-agen dengan berpakaian sipil yang mendekati kita dan memberikan nasehat. Apabila kita tetap saja vokal, maka mereka akan datang kembali dan bicara lebih keras. Jika tetap saja kita ngeyel, maka kita bisa dijemput dan dibawa ke kantor dan diberi peringatan yang lebih keras lagi. Saya tidak bisa mencontohkan lebih, sebab tingkat kebandelan saya hanya sampai taraf ini. Tapi yang jelas saya paham, bahwa seseorang yang innocent tidaklah mungkin mendadak, mengalami penghilangan secara paksa.

Setelah bertahun lewat Mei 98, akibat yang kasat mata adalah turunnya rezim Soeharto, habisnya karir militer Prabowo Soebianto, dan pelarian dana BLBI dikabarkan lebih dari Rp 1000 triliun, dimana akhirnya kita berhutang pada IMF, yang harus dibayar sampai ke anak cucu kita sampai dengan tahun 2032…! Belum lagi sedemikian banyak nyawa yang hilang, kehidupan yang hancur, ekonomi yang terpuruk. Ibunda teman saya, yang saya anggap seperti orang tua sendiri, kiosnya di Glodok dijarah habis-habisan dan suaminya terkena serangan jantung. Setelah itu pikirannya kosong dan berkali-kali meninggalkan rumah untuk menjenguk puing-puing tokonya, sampai akhirnya setahun kemudian menghadap yang kuasa dalam kesedihan.

Saat ini apabila kita melihat, siapa yang sebenarnya diuntungkan oleh kejadian Mei 98 tersebut. Adalah rezim yang berkuasa sesudahnya, yang bukanlah mantan Presiden Habibie yang ketiban pulung. Bukan pula mantan Presiden Gus Dur yang naik karena skenario di luar dugaan dari manuver Amien Rais. Dulu saya tak bisa melihat jernih, tapi kini semakin jelas.

Rezim ini yang akhirnya memberikan Release and Discharge kepada sejumlah konglomerat, yang mendapat BLBI, yang menggunakan dana masyarakat di banknya sesuka hati. Mereka yang seharusnya bangkrut karena hutang-hutangnya, tapi ternyata sekarang di saat bangsa Indonesia masih mencicil hutang, mereka sudah mendapatkan pembebasan hutang dan semakin hari semakin kaya saja, dengan kerajaan bisnis baru melampaui batas Indonesia.

Saya juga terheran-heran atas sikap sekelompok Jendral Purnawirawan, di antaranya yang berada di dalam DKP yang memberhentikan Prabowo, kini sangat aktif menjegal Prabowo dengan segala cara. Hendropriyono menyebut Prabowo psikopat. Agum Gumelar dan Luhut Pandjaitan menjelek-jelekkan Prabowo setiap ada kesempatan, di koran, media, TV. Sutiyoso yang tidak dianggap sedikitpun oleh kubu Jokowi-JK juga manut luar biasa. Wiranto pun telah tertutup mata hatinya. Jendral2 purnawirawan ini tak terpengaruh oleh pergantian rezim, bahkan menikmati keuntungan luar biasa. Melanjutkan jabatannya, mendapat jabatan baru, menjadi Menteri, terpakai, bahkan hidupnya kaya dan bahkan ada yang sudah menjadi konglomerat.

Kasus Mei 98 adalah catatan kelam Republik ini. Anak cucu kita perlu tahu mengapa generasi kita meninggalkan hutang ekonomi dan sejarah hitam yang sedemikian besar. Dengan melihat gerbong di belakang Jokowi, dan PDIP yang selama masa reformasi hanya memperjuangkan HAM sempit, dan kini mempolitisasi HAM 13 aktivis sekuat tenaga sebagai bagian dari upaya mereka melakukan kampanye hitam menjatuhkan Prabowo; sudah jelas tidak perlu mengharapkan Jokowi akan menuntaskan Mei 98. Kemungkinan besar Jokowi memang hanya figur boneka yang karena sukses dipopulerkan, akhirnya diangkat untuk menjegal Prabowo, sehingga alasan dan dalang di balik Mei 98 tidak pernah terbongkar.

Kepada Prabowo Soebianto, sebagaimana alumni Trisakti dan keluarga pahlawan Reformasi, saya menggantungkan harapan agar kasus kerusuhan Mei 98 diungkap dan diproses melalui prosedural hukum dan tata-negara yang telah diUndang-Undangkan. Sudah terlalu lama kita menunggu dan berdiam diri. Pihak-pihak yang berdosa kepada rakyat dan sejarah Republik ini, biarlah mereka menghadapi hari penghakiman mereka.

Jakarta, 11 Juni 2014

Go Teng Shin

Surat Korban Penculikan untuk 'Bos Baru' Penculiknya

Assalamualaikum wr wb,
Yang terhormat,
Bapak Ir. H. Joko Widodo dan H. M. Jusuf Kalla.


Kami yang menuliskan surat ini, adalah wakil dari generasi yang harus membayar dengan mahal atas apa yang kita nikmati hari ini; kebebasan berpendapat, kebebasan berorganisasi, berpartai serta kebebasan pers. Jauh dari maksud untuk menonjolkan peran kami dalam proses melahirkan kembali kehidupan demokrasi di Indonesia, kami menuliskan ini dengan harapan serta kepercayaan yang utuh kepada Anda berdua.


Bapak Joko Widodo dan Jusuf Kalla, Kita semua tahu, bangsa Indonesia sekarang berada dalam pusaran sejarah yang akan menentukan masa depannya. Dan melalui Anda berdua, detik ini jutaan rakyat yang tergabung dalam ribuan kelompok relawan, dengan tangannya sendiri ikut menyusun satu persatu batu bata untuk membangun rumah yang aman dan sejahtera bagi keberlanjutan kehidupan bangsa. 


Kami telah lama menantikan kembalinya saat-saat seperti ini. Saat ketika enam belas tahun yang lalu, kami bersama beberapa teman yang lain telah terselamatkan dari tempat penculikan karena gelora perlawanan rakyat yang mustahil terhadang, bahkan oleh moncong senapan.


Apakah kami tidak cukup bersyukur karena telah pulang dengan selamat, kembali ke pelukan orang-orang tercinta dan keluarga? Apakah kami tidak tahu diri dengan menuliskan surat ini, setelah enam belas tahun peristiwa berlalu? Kami ingin menegaskan sekali lagi kepada Bapak berdua sebagai Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, bahwa peristiwa penculikan bukanlah isu politik yang sedang diperdagangkan di bursa Pemilu Presiden. Penculikan aktivis dan rakyat Indonesia di tahun 1997 – 1998 karena alasan politik, adalah peristiwa kejahatan terhadap kemanusiaan. Penculikan adalah peristiwa nyata yang melukai rasa kemanusiaan siapa pun, dan hingga kapan pun tak boleh ditutup selama mereka yang hilang belum kembali atau ada kejelasan nasibnya.


Kami percaya, Anda berdua atau siapa saja pembaca surat ini, termasuk para penculik yang saat ini masih bisa menyentuh dan memandangi anak tercintanya, pasti akan berjuang hingga akhir usia bila orang tercinta kalian direnggut paksa dan dihilangkan dengan jahat.
Enam belas tahun bukanlah waktu yang pendek untuk sebuah penantian bagi keluarga korban penculikan. Saat telah terang siapa pelaku penculikan, dan kami bersaksi bahwa mereka yang belum kembali pernah berada di tempat penyekapan yang sama, maka setiap hari penantian keluarga korban adalah rasa nyeri di setiap tarikan nafas.


Bapak Joko Widodo dan Jusuf Kalla, Sengaja kami berkirim surat ini kepada Anda berdua dengan disaksikan jutaan rakyat Indonesia yang sedang merindukan perubahan nyata, karena Anda berdua bukanlah bagian dari pelaku kejahatan politik di masa lalu. Kami menyematkan harapan di hati Anda, karena Anda berdua adalah jalan keluar dari penantian panjang penyelesaian masalah. Sebagaimana masing-masing telah Anda tunjukkan kepada kami, bahwa Anda berdua mampu mengurai dan menyelesaikan soal-soal pelik dalam kehidupan berbangsa di negara ini. Anda berdua tak boleh punya keraguan sedikit pun untuk tidak menyelesaikan kasus yang sebenarnya telah terang benderang. Pansus DPR RI pada 15 September 2009 telah memutuskan untuk:


1. Merekomendasikan kepada Presiden untuk membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc;


2. Merekomendasikan kepada Presiden serta segenap institusi pemerintah serta pihak–pihak terkait untuk segera melakukan pencarian terhadap 13 orang yang oleh Komnas HAM (sic) masih dinyatakan hilang;


3. Merekomendasikan kepada Pemerintah untuk merehabilitasi dan memberikan kompensasi terhadap keluarga korban yang hilang;


4. Merekomendasikan kepada pemerintah agar segera meratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Paksa sebagai bentuk komitmen dan dukungan untuk menghentikan praktik Penghilangan Paksa di Indonesia.


Bapak Joko Widodo dan Jusuf Kalla, Kami dan para keluarga korban ingin sekali menyaksikan, bangsa ini bisa berkembang maju sebagai bangsa yang beradab dan sejahtera tanpa hutang sejarah kejahatan terhadap kemanusiaan di masa lalu. Bila Bapak berdua benar-benar bisa menjadi jalan keluar dari masalah ini, maka insyaallah seluruh bagian bangsa ini tak lagi akan tersandera dalam sekat-sekat kecurigaan dan saling menyalahkan, yang hanya menjauhkan dari naluri persatuan dan solidaritas sosial sebagi modal utama pembangunan kejayaan bangsa. Terima kasih. Nunca mas!
Wassalamualaikum wr wb,


Jakarta, 3 Juli 2014
Kami yang bersurat,
Mugiyanto, Raharja Waluya Jati, Faisol Riza
, Nezar Patria, Aan Rusdiyanto.