Wilson Lalengke, Ketua Umum PPWI

#essai

Ada satu hal yang sering luput ketika kita bicara hak cipta jurnalistik: siapa sebenarnya yang paling takut kehilangan?

Bukan pembaca.
Bukan pula negara.
Yang paling takut justru dua pihak yang selama ini berdiri berhadap-hadapan—media arus utama dan jurnalisme warga.



Suatu sore, saya membayangkan duduk di ruang redaksi lama. Modelnya masih seperti zaman koran cetak berjaya. Ada bau tinta, kopi hitam, dan tenggat yang selalu datang seperti utang yang tak bisa ditunda.

Di meja lain, seorang reporter baru saja pulang liputan investigasi. Ia menghabiskan berminggu-minggu menyusup, mencatat, merekam, bahkan nyaris tertangkap. Tulisan itu mahal—bukan hanya dari sisi biaya, tapi juga risiko.

Lalu, beberapa menit setelah tayang, artikelnya beredar bebas. Disalin. Dipotong. Ditempel. Kadang tanpa nama.

Di titik itu, kita paham kenapa hak cipta dilahirkan.

Ia bukan sekadar aturan. Ia adalah pagar.
Pagar untuk melindungi kerja keras.



Namun cerita tidak berhenti di situ.

Di sisi lain, ada seorang warga. Bukan jurnalis profesional. Ia tidak punya kartu pers. Tidak digaji. Tidak dilatih menulis oleh redaktur senior.

Tapi ia ada di lokasi. Ia melihat langsung. Ia merekam dengan ponsel. Ia mengunggah.

Dan dalam hitungan menit, informasi itu menyebar lebih cepat daripada media mana pun.

Di sinilah yang disebut jurnalisme warga menemukan relevansinya.

Bukan karena ia sempurna.
Justru karena ia spontan.



Wilson Lalengke, Ketua Umum PPWI menggeser titik berat diskusi: dari “bagaimana melindungi karya” menjadi “untuk siapa karya itu dibuat.”

Ini bukan sekadar debat hukum. Ini debat peradaban.

Apakah informasi adalah barang dagangan?
Atau ia adalah udara—yang harus bebas dihirup siapa saja?



Masalahnya, kita tidak hidup di dunia yang hitam-putih.

Media arus utama membutuhkan uang.
Tanpa uang, tidak ada investigasi. Tidak ada liputan panjang. Tidak ada keberanian menggali kasus besar.

Di sisi lain, publik membutuhkan akses.
Tanpa akses, informasi hanya jadi milik mereka yang mampu membayar.

Di sinilah konflik itu menjadi nyata: antara keberlanjutan dan keterbukaan.



Saya jadi ingat satu fenomena yang diam-diam mengubah lanskap media: “tembok bayar”.

Paywall.

Di satu sisi, ini cara bertahan hidup.
Di sisi lain, ini menciptakan kasta baru dalam literasi: yang mampu membaca kebenaran, dan yang hanya menerima potongan-potongannya.

Apakah ini adil?

Jika kita tarik ke Pancasila, terutama sila kelima, pertanyaan itu menjadi lebih tajam.

Keadilan sosial tidak hanya soal ekonomi.
Ia juga soal akses terhadap pengetahuan.



Namun, gagasan bahwa hak cipta “tidak penting” juga tidak bisa diterima begitu saja.

Karena tanpa perlindungan, ada risiko lain:
bukan kebebasan, tapi kekacauan.

Bayangkan jika semua karya bebas digunakan tanpa batas.
Tanpa atribusi. Tanpa tanggung jawab.

Yang muncul bukan literasi—melainkan distorsi.

Hoaks bisa menyamar sebagai kutipan.
Opini bisa diklaim sebagai fakta.

Dan jurnalis—baik profesional maupun warga—kehilangan identitasnya.



Di titik inilah jalan tengah menjadi penting.

Bukan menghapus hak cipta.
Bukan pula menguatkannya secara kaku.

Melainkan menggesernya.

Dari hak eksklusif menjadi hak berbagi.

Konsep seperti Creative Commons menjadi menarik. Ia tidak menghilangkan kepemilikan. Tapi melonggarkan distribusi.

Karya tetap punya nama.
Tapi juga punya jalan untuk menyebar.


Yang sering dilupakan: jurnalisme sejak awal bukan sekadar profesi.

Ia adalah fungsi sosial.

Ia lahir bukan untuk menghasilkan keuntungan semata, tetapi untuk menjaga keseimbangan kekuasaan.

Ketika fungsi ini terlalu dikunci oleh regulasi, ia melemah.
Namun ketika dilepas tanpa aturan, ia kehilangan arah.


Maka, mungkin pertanyaannya bukan lagi:

“Perlukah hak cipta?”

Melainkan:

“Seberapa jauh hak cipta boleh menghalangi kebenaran?”



Di masa depan, pertarungan ini tidak akan selesai.

Karena teknologi akan terus mempercepat distribusi informasi.
Dan manusia akan terus mencari cara untuk mengontrolnya.

Tapi satu hal pasti:
publik tidak lagi sekadar penonton.

Mereka sudah menjadi bagian dari mesin informasi itu sendiri.

Dan di situlah, jurnalisme—baik yang profesional maupun yang warga—harus belajar hidup berdampingan.

Bukan saling meniadakan.
Melainkan saling melengkapi.

Karena kebenaran, pada akhirnya, tidak butuh pagar tinggi.

Ia hanya butuh jalan yang terbuka.


#

Konten ini telah tayang di Kompasiana.com, platform Blog Kompas dengan judul "Ketika Kebenaran Dipagari: Hak Cipta dan Nafas Jurnalisme"