Essai Mahar Prastowo


Ia hanya ingin memberi kejutan.

Sudah belasan tahun mereka tidak bertemu.

Dulu sama-sama berjuang. Sama-sama masih muda. Sama-sama sering ngopi sampai larut malam. Setelah itu hidup membawa mereka ke jalan masing-masing.

Yang satu tetap di Jakarta.
Yang satu merantau.
Hubungan putus. Nomor telepon hilang. Media sosial pun tidak saling mengikuti.

Yang ia ingat hanya satu.
Namanya Bambang.

Dan Bambang sekarang, menurut kabar terakhir, menjadi pejabat pemerintah di Jakarta Timur.

Maka dimulailah pencarian paling modern abad ini.

Google.

Ketik nama.

Muncullah hasil pencarian.

Seorang lurah di Kecamatan Cakung, Jakarta Timur.

Lengkap dengan alamat kantornya.

"Ketemu juga," gumamnya.

Ia sengaja tidak menelepon.
Ingin memberi kejutan.

Sesampainya di sekitar kantor kelurahan, ia bertanya kepada beberapa orang, entah PJLP atau sekadar warga yang biasa nongkrong di area kelurahan.

"Kenal Pak Lurah Bambang?"

Yang ditanya tersenyum.

"Oh... Pak Bambang?"

"Iya."

"Sudah pindah."

"Kapan?"

"Sudah sekitar sebulan."

"Ke mana?"

"Cipayung."

Masih Jakarta Timur.

Tidak jauh.

Tetapi cukup jauh untuk membuat Google menjadi keliru.

Ia membuka kembali telepon genggamnya.

Google masih menampilkan alamat lama.

Masih lurah yang lama.

Masih kantor yang lama.

Padahal orangnya sudah sebulan bekerja di tempat baru.

Saya membayangkan wajah teman lama itu.

Kejutannya gagal.

Yang datang justru kebingungan.

Lalu muncul pertanyaan sederhana.

Siapa sebenarnya yang bertugas memperbarui informasi seperti ini?

Bukankah mutasi pejabat selalu disertai surat keputusan?

Bukankah ada pelantikan?

Bukankah ada administrasi?

Kalau administrasi internal sudah bergerak, mengapa administrasi digital publik tertinggal?

Di zaman ketika orang mencari informasi lewat mesin pencari sebelum bertanya kepada manusia, alamat digital sama pentingnya dengan alamat fisik.

Hari ini orang mencari lurah lewat Google.

Besok mencari camat.

Lusa mencari kepala dinas.

Kalau datanya salah, yang tersesat bukan hanya teman lama.

Bisa jadi warga yang hendak mengurus tanah.

Investor yang ingin bertemu pejabat wilayah.

Mahasiswa yang sedang penelitian.

Atau wartawan yang mengejar konfirmasi.

Semuanya bisa salah pintu.

Padahal mutasi pejabat di Jakarta Timur kali ini bukan mutasi kecil.

Puluhan pejabat bergeser.

Ada wakil camat.

Ada sekretaris kecamatan.

Ada lurah.

Ada sekretaris kelurahan.

Ada kepala seksi.

Mesin birokrasi sedang diputar.

Itu hal yang lumrah.

Organisasi memang perlu penyegaran.

Tetapi penyegaran birokrasi seharusnya juga diikuti penyegaran informasi.

Jangan sampai kursinya sudah berpindah, tetapi jejak digitalnya masih tertinggal.

Saya jadi bertanya-tanya.

Apakah setiap kali terjadi mutasi sudah ada daftar pekerjaan yang harus segera diselesaikan?

Misalnya memperbarui papan nama.

Memperbarui laman resmi.

Memperbarui profil pada Google Business.

Memperbarui data di portal pemerintah.

Atau mungkin pekerjaan itu belum dianggap penting.

Padahal bagi masyarakat, justru itulah pintu pertama pelayanan.

Banyak orang hari ini tidak lagi bertanya kepada tetangga.

Mereka bertanya kepada Google.

Kalau Google salah, warga ikut salah.

Boleh jadi ini memang bukan semata tugas Badan Kepegawaian Daerah. BKD mengurus administrasi kepegawaian dan penetapan mutasi. Pembaruan informasi digital bisa melibatkan perangkat daerah lain, admin situs resmi, hingga pengelola profil layanan publik yang terhubung dengan mesin pencari. Namun justru di situlah persoalannya: ketika satu data menyentuh banyak tangan, sering kali tidak ada yang merasa paling bertanggung jawab memastikan informasi itu benar-benar berubah.

Transformasi digital sering diukur dari banyaknya aplikasi.

Padahal ukuran paling sederhana justru begini.

Ketika seorang warga mengetik nama seorang lurah di Google...

Apakah ia akan sampai ke kantor yang benar?

Kalau jawabannya belum...

Barangkali yang perlu dimutasi bukan hanya pejabatnya.

Melainkan juga cara birokrasi memperlakukan data.

Karena di era digital, informasi yang tidak diperbarui sama saja dengan pelayanan yang belum selesai.


(mp)