Essai Mahar Prastowo


Saya teringat sosok yang hampir selalu ada di setiap kampung Indonesia.

Ia bukan polisi.

Bukan tentara.

Bukan ASN.

Namanya sering disebut hanya ketika ada hajatan, banjir, pemilu, kebakaran, atau ketika ronda malam membutuhkan tambahan tenaga.

Linmas.

Dulu disebut Hansip.

Seragamnya hijau. Peluitnya menggantung di dada. Usianya sering kali sudah tidak muda lagi.

Tetapi justru kepada mereka, Kota Solo memberi kejutan.

Tahun 2026 ini Pemerintah Kota Solo menganggarkan sekitar Rp21 miliar untuk membayar upah 854 anggota Satlinmas. Mereka tidak lagi dibayar sekadar ketika ada acara atau kegiatan tertentu. Mereka menerima upah harian sesuai penugasan. Nilainya berkisar antara Rp72.500 hingga Rp77.500 per hari tergantung jabatan. Jika dikalkulasi setahun penuh, nilainya jauh melampaui skema honor yang selama ini lazim diterima Linmas di banyak daerah.

Yang menarik bukan hanya angkanya.

Tetapi cara berpikir di belakangnya.

Solo tampaknya sedang mengatakan satu hal sederhana:

"Keamanan lingkungan juga pekerjaan."

#

Selama puluhan tahun, Linmas hidup dalam ruang abu-abu.

Mereka diminta hadir ketika negara membutuhkan.

Tetapi kesejahteraannya sering tidak masuk prioritas anggaran.

Di banyak desa, honor Linmas masih dianggap bagian dari biaya operasional kegiatan, bukan penghasilan rutin. Regulasi nasional memang memberi ruang pemenuhan hak anggota Satlinmas sesuai kemampuan keuangan daerah. Akibatnya, besaran insentif berbeda-beda antarwilayah.

Perbedaannya sangat mencolok.

Di Kota Depok, misalnya, pada 2025 anggota Satlinmas menerima insentif sekitar Rp350.000 per bulan. Bahkan kabar mengenai harapan kenaikan insentif menjadi perbincangan tersendiri karena tugas mereka berlangsung hampir 24 jam bersentuhan dengan masyarakat.

Di Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, 240 anggota Satlinmas memperoleh honor sekitar Rp200.000 per bulan, yang dibayarkan setiap empat bulan sekali.

Di Kabupaten Karawang, pemerintah daerah mengalokasikan sekitar Rp10,5 miliar untuk honor Linmas. Besarannya sekitar Rp275.000 per bulan untuk tingkat desa dan Rp500.000 untuk tingkat kelurahan.

Bandingkan dengan Solo.

Jika seorang anggota Linmas Solo memperoleh rata-rata Rp72.500 per hari dan aktif sepanjang tahun, pendapatannya bisa mendekati Rp2 juta per bulan.

Belum setara UMR.

Tetapi sudah jauh meninggalkan pola honor simbolik.

#

Pertanyaannya kemudian sederhana.

Mengapa Solo bisa?

Jawabannya ternyata bukan semata soal uang.

Melainkan soal manajemen.

Kepala Satpol PP Solo menyebut kota itu menjadi salah satu daerah dengan pelaporan aktivitas Satlinmas tertinggi di Indonesia. Seluruh kegiatan anggota dilaporkan melalui aplikasi milik Kementerian Dalam Negeri. Selama 2025, jumlah laporan mencapai sekitar 201.000 laporan kegiatan. Setiap patroli, pengamanan, hingga aktivitas kebencanaan terdokumentasi secara digital.

Artinya, pemerintah mempunyai dasar yang jelas untuk membayar.

Ada pekerjaan.

Ada laporan.

Ada output.

Ada akuntabilitas.

Ini berbeda dengan banyak daerah yang masih memandang Linmas sebagai tenaga sukarela yang sewaktu-waktu dipanggil bila diperlukan.

#

Namun cerita Solo sesungguhnya membuka diskusi yang lebih besar.

Tentang bagaimana negara menghargai pekerjaan sosial di tingkat akar rumput.

Ketika banjir datang, siapa yang pertama mengatur warga menuju titik evakuasi?

Sering kali Linmas.

Ketika pemilu berlangsung, siapa yang menjaga TPS hingga dini hari?

Sering kali Linmas.

Ketika ada keributan kampung atau konflik warga, siapa yang pertama datang sebelum polisi tiba?

Sering kali Linmas.

Mereka bekerja di wilayah yang paling dekat dengan masyarakat.

Tetapi justru paling jauh dari sorotan.

Padahal Indonesia memiliki ribuan desa dan kelurahan yang bergantung pada keberadaan mereka.

#

Di tengah meningkatnya kebutuhan keamanan lingkungan, ancaman bencana, dan kompleksitas kehidupan perkotaan, peran Satlinmas sebenarnya semakin strategis.

Badan-badan internasional menyebut ketangguhan masyarakat lokal sebagai fondasi utama pengurangan risiko bencana.

Indonesia adalah negara yang hampir setiap tahun menghadapi banjir, longsor, gempa, kebakaran permukiman, hingga cuaca ekstrem.

Dalam setiap kejadian itu, yang pertama bergerak hampir selalu bukan institusi besar.

Melainkan warga setempat.

Dan Linmas berada di garis terdepan warga itu.

Karena itu, Rp21 miliar di Solo sesungguhnya bukan sekadar angka.

Ia adalah pilihan politik anggaran.

Pilihan tentang siapa yang dianggap penting.

#

Tentu tidak semua daerah memiliki kemampuan fiskal seperti Solo.

Tetapi pengalaman Solo menunjukkan bahwa kesejahteraan Linmas bukan sesuatu yang mustahil.

Apalagi jika disertai sistem kerja yang terukur dan pelaporan yang jelas.

Pertanyaan yang layak diajukan sekarang bukan lagi:

"Berapa besar honor Linmas?"

Melainkan:

"Apakah kita masih menganggap keamanan lingkungan sebagai kerja sukarela?"

Jika jawabannya tidak, maka apa yang dilakukan Solo mungkin akan menjadi awal perubahan cara pandang nasional.

Karena pada akhirnya, kota yang aman bukan hanya dibangun oleh kamera CCTV, patroli polisi, atau aplikasi digital.

Kota yang aman juga dibangun oleh lelaki berseragam hijau yang masih berkeliling kampung saat sebagian besar warga sudah tertidur.

Mereka yang selama ini hanya dikenal sebagai Linmas.

Dan untuk pertama kalinya, mungkin mulai dihargai sebagaimana pekerja keamanan masyarakat seharusnya dihargai.


- selesai -