A+ | EDITORIAL — Dua tahun pemerintahan adalah waktu yang cukup untuk menyampaikan laporan, tetapi belum tentu cukup untuk menyatakan semua pekerjaan berhasil. Ada kebijakan yang mulai menunjukkan hasil. Ada pula program yang masih harus membuktikan manfaatnya. Di antara keduanya, ada rakyat yang tidak bisa hidup hanya dengan mendengarkan pidato.
Pada Rabu, 21 Oktober 2026, Presiden Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta untuk menandai dua tahun pemerintahan bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pembukaan pidatonya dimulai dari gambaran dunia yang sedang tidak baik-baik saja: perang terbuka, perang dagang, persaingan ekonomi, perebutan pengaruh negara-negara besar, serta ancaman bencana akibat perubahan iklim.
Gambaran itu bukan tanpa alasan. Indonesia tidak hidup di ruang hampa. Harga energi dunia, gangguan rantai pasok, konflik geopolitik, dan perubahan iklim dapat memengaruhi harga barang, biaya produksi, pendapatan petani, hingga daya beli rumah tangga.
Namun, ada satu pertanyaan yang patut diajukan setelah mendengar pidato tersebut: seberapa jauh pemerintah mampu mengubah tantangan global menjadi alasan untuk memperkuat bangsa, bukan justru menjadi pembenaran atas masalah yang belum terselesaikan?
Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah harus menyelamatkan kekayaan nasional, memperkuat ketahanan pangan dan energi, serta menjaga persatuan. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran Kabinet Merah Putih, yang menurut penilaiannya telah bekerja keras dan menunjukkan kekompakan.
Itulah pesan utama pidato dua tahun pemerintahan ini. Tetapi untuk memahami maknanya, masyarakat perlu memisahkan tiga hal: pernyataan politik presiden, kebijakan yang benar-benar dijalankan, dan hasil yang dapat diverifikasi.
Enam pesan utama Prabowo
1. Dunia sedang bergejolak, Indonesia harus bertahan
Prabowo menggambarkan situasi internasional sebagai persaingan keras antara kekuatan-kekuatan besar. Konflik tidak hanya terjadi melalui senjata, tetapi juga perdagangan, tarif, mata uang, ekspor-impor, dan pangan.
Presiden ingin Indonesia memiliki daya tahan agar tidak mudah ditekan oleh negara lain. Politik luar negeri yang ia gambarkan tetap bertumpu pada upaya menjalin hubungan baik dengan semua negara, tidak terikat pada blok militer tertentu, dan menolak imperialisme serta penjajahan.
Maknanya bagi masyarakat: kebijakan luar negeri bukan urusan diplomat semata. Keputusan perdagangan, investasi, energi, dan pangan dapat berpengaruh langsung terhadap harga kebutuhan pokok, kesempatan kerja, dan keberlangsungan industri nasional.
Yang perlu diuji: apakah strategi menghadapi persaingan global itu menghasilkan diversifikasi pasar ekspor, memperkuat industri dalam negeri, meningkatkan posisi tawar Indonesia, dan melindungi pekerja serta konsumen? Ukurannya bukan seberapa keras sebuah negara berbicara, melainkan seberapa kuat kepentingan warganya terlindungi.
2. Kekayaan alam disebut bocor melalui penyelundupan
Salah satu bagian paling keras dalam pidato itu adalah ketika Prabowo berbicara tentang penyelundupan timah, emas, batu bara, kayu, bahan bakar minyak bersubsidi, dan pupuk bersubsidi.
Presiden menyebut praktik tersebut sebagai tindakan yang merugikan bangsa dan mengancam perekonomian. Ia menegaskan perlunya menyelamatkan kekayaan nasional dari praktik yang dianggapnya sebagai penipuan terhadap negara dan rakyat.
Pernyataan itu membawa persoalan yang jauh lebih besar daripada sekadar barang yang lolos dari pemeriksaan di pelabuhan. Jika sumber daya alam keluar tanpa kepatuhan terhadap hukum dan kewajiban negara, masyarakat berpotensi kehilangan penerimaan, sementara pelaku usaha yang patuh menghadapi persaingan tidak sehat.
Tetapi tuduhan politik harus diikuti pembuktian hukum. Publik perlu mengetahui komoditas yang diselundupkan, volume dan nilai kerugiannya, modus yang digunakan, pihak-pihak yang terlibat, serta perkembangan penyidikan dan penuntutan.
3. Swasembada pangan menjadi klaim prestasi utama
Prabowo menyebut swasembada pangan sebagai salah satu pencapaian terpenting pemerintahannya. Ia mengatakan Indonesia mampu menghadapi kondisi sulit, termasuk kekeringan dan fenomena El Niño, dengan menjaga ketersediaan pangan.
Pangan memang bukan sekadar urusan beras di gudang. Ia menyangkut kedaulatan, stabilitas harga, pendapatan petani, kemampuan rumah tangga membeli makanan, dan ketahanan negara ketika pasokan internasional terganggu.
Namun, istilah swasembada perlu diterangkan secara tepat. Apakah yang dimaksud beras saja atau seluruh komoditas pangan? Apakah produksi domestik mencukupi kebutuhan sepanjang tahun? Bagaimana kondisi stok, konsumsi, impor, dan distribusinya? Apakah keberhasilan produksi berjalan beriringan dengan kesejahteraan petani?
Ada perbedaan antara pangan tersedia secara nasional dan pangan terjangkau bagi setiap keluarga. Gudang yang penuh tidak otomatis membuat dapur rumah tangga berasap jika harga terlalu tinggi atau penghasilan tidak memadai.
Karena itu, klaim swasembada perlu diuji dengan data produksi, stok, impor, harga di tingkat konsumen, harga gabah di tingkat petani, serta kondisi kelompok masyarakat rentan. Ukuran akhirnya bukan sekadar negara memiliki beras, melainkan rakyat mampu memperoleh pangan yang cukup, aman, dan terjangkau.
4. Ketahanan energi: B50, E10, dan ambisi E50
Dalam pidatonya, Prabowo juga menyinggung upaya mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar. Ia menyebut target biodiesel B50 dan rencana pengembangan etanol, dengan E10 sebagai kemungkinan tahap awal, kemudian E20 dan E50 pada tahapan berikutnya.
Secara sederhana, B50 merujuk pada bahan bakar diesel dengan campuran biodiesel 50 persen. Sementara itu, E10 berarti bensin dengan campuran etanol 10 persen. Keduanya bukan jenis bahan bakar yang sama, sehingga tahapan penerapan, teknologi, dan dampaknya juga perlu dinilai secara terpisah.
Arah kebijakannya mudah dipahami: mengurangi ketergantungan terhadap minyak impor dan memanfaatkan sumber daya domestik.
Tetapi kemandirian energi tidak selesai dengan menetapkan angka campuran. Pemerintah perlu membuktikan kesiapan pasokan bahan baku, kapasitas produksi, standar mutu, kompatibilitas mesin, infrastruktur distribusi, dan dampak terhadap harga bahan bakar.
Ada pula pertanyaan lingkungan dan pangan. Jika bahan baku energi berasal dari komoditas pertanian atau perkebunan, bagaimana pemerintah menjamin perluasan produksi tidak mendorong deforestasi, merampas ruang hidup masyarakat, atau bersaing secara tidak sehat dengan kebutuhan pangan?
Target E50 yang disampaikan sebagai ambisi jangka panjang harus dibaca sebagai rencana yang masih memerlukan pembuktian, bukan hasil yang sudah tercapai. Demikian pula, pernyataan bahwa Indonesia kelak tidak perlu mengimpor BBM perlu diuji terhadap kebutuhan konsumsi, kapasitas kilang, jenis produk minyak yang diperlukan, dan kemampuan produksi domestik.
5. Kabinet besar, persatuan, dan pertanyaan tentang efektivitas
Prabowo membela ukuran kabinetnya dengan membandingkan Indonesia yang berpenduduk hampir 300 juta jiwa dengan negara-negara Eropa yang memiliki pemerintahan masing-masing. Ia juga menekankan pentingnya kerja sama tim dan persatuan nasional.
Argumen itu memiliki sisi yang masuk akal: negara besar memang membutuhkan kapasitas pemerintahan untuk menangani persoalan yang kompleks. Koalisi yang luas juga dapat membantu menyatukan berbagai kepentingan politik.
Tetapi jumlah penduduk dan luas wilayah saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa kabinet besar lebih efisien. Efektivitas pemerintahan ditentukan oleh kejelasan pembagian tugas, koordinasi antarkementerian, kecepatan pengambilan keputusan, mutu pelayanan, serta biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan manfaat publik.
Di sinilah publik perlu menilai kabinet dengan ukuran yang lebih konkret. Apakah urusan perizinan menjadi lebih sederhana? Apakah pelayanan kesehatan dan pendidikan membaik? Apakah anggaran digunakan secara efisien? Apakah program lintas kementerian tidak saling bertabrakan?
Persatuan juga perlu ditempatkan secara proporsional. Persatuan nasional bukan berarti kritik harus diredam. Dalam demokrasi, kritik, kompetisi, dan koreksi justru menjadi bagian dari mekanisme untuk mencegah kekuasaan berjalan tanpa pengawasan.
Negara yang kuat bukan negara yang tidak memiliki perbedaan pendapat. Negara yang kuat adalah negara yang mampu mengelola perbedaan tanpa kehilangan arah, sekaligus bersedia mengoreksi kebijakan ketika bukti menunjukkan adanya kekeliruan.
6. Karhutla dan ancaman terhadap lingkungan
Prabowo menyinggung kebakaran hutan dan lahan serta dugaan keterlibatan manusia dan korporasi. Ia meminta aparat penegak hukum dan kementerian terkait menyelidiki persoalan tersebut. Presiden juga menyatakan bahwa izin perusahaan yang terbukti melanggar dapat dicabut.
Jika dilaksanakan secara konsisten, penegakan hukum terhadap pembakaran hutan dan lahan dapat melindungi kesehatan masyarakat, mengurangi kerusakan ekosistem, dan menekan kerugian ekonomi akibat kabut asap.
Namun, pernyataan keras perlu diikuti prosedur yang jelas. Publik perlu mengetahui perusahaan atau pihak yang diselidiki, bukti yang ditemukan, status penanganan perkara, sanksi administratif yang dijatuhkan, dan putusan pengadilan apabila perkara berlanjut ke ranah pidana.
Pencabutan izin bukan sekadar kalimat yang terdengar tegas. Ia harus berdasarkan kewenangan dan bukti yang sah, diterapkan secara adil, serta disertai pemulihan lingkungan apabila diwajibkan oleh hukum.
Pemerintah juga perlu membedakan kebakaran yang disebabkan faktor alam, kelalaian, dan kesengajaan. Penyelidikan yang profesional penting agar pelaku benar-benar bertanggung jawab dan pihak yang tidak bersalah tidak menjadi korban tuduhan.
Catatan kritis: apa yang belum dijawab pidato?
Pidato dua tahun pemerintahan ini memberikan gambaran tentang cara Presiden Prabowo membaca dunia dan arah yang ingin ditempuh pemerintah. Namun, pidato pembukaan sidang kabinet bukan laporan evaluasi yang lengkap. Teks yang disampaikan di hadapan kabinet itu belum dengan sendirinya menyediakan seluruh data untuk mengukur keberhasilan pemerintahan.
Setidaknya ada lima pertanyaan yang patut diajukan masyarakat.
Pertama, di mana angka pembandingnya?
Pernyataan bahwa pemerintah telah mencapai hasil nyata perlu disertai indikator, data awal, target, dan capaian terkini. Tanpa itu, masyarakat sulit membedakan antara kemajuan yang terukur dan penilaian politik dari pemerintah sendiri.
Kedua, siapa yang paling merasakan manfaatnya?
Swasembada pangan, pembangunan energi, dan pengamanan kekayaan alam perlu dinilai sampai ke tingkat rumah tangga. Apakah harga kebutuhan pokok terjangkau? Apakah petani memperoleh harga yang layak? Apakah pekerja mendapatkan kesempatan kerja yang lebih baik? Apakah keluarga berpenghasilan rendah mengalami perbaikan kesejahteraan?
Ketiga, berapa biaya yang dikeluarkan dan apa hasilnya?
Program pemerintah tidak cukup dinilai dari besarnya anggaran atau jumlah kegiatan. Yang penting adalah manfaat dibandingkan dengan biaya, ketepatan sasaran, kualitas pelaksanaan, dan kemungkinan kebocoran.
Keempat, bagaimana negara menjamin penegakan hukum yang adil?
Ketika presiden berbicara tentang penyelundupan, korporasi yang diduga melanggar, dan kebocoran sumber daya alam, masyarakat berhak mengetahui hasil penyelidikan dan proses hukumnya. Penegakan hukum harus konsisten, tidak hanya menyasar pelaku kecil, dan tidak berhenti pada pihak yang mudah dijangkau.
Kelima, apakah persatuan berjalan bersama kebebasan mengkritik?
Ajakan bersatu penting bagi negara yang beragam. Namun, persatuan tidak boleh dijadikan alasan untuk menutup ruang kritik terhadap kebijakan pemerintah. Kritik yang berbasis fakta merupakan bagian dari pengawasan publik dan dapat membantu pemerintah menemukan masalah sebelum dampaknya membesar.
Dua tahun adalah laporan, bukan garis finis
Ada satu hal yang menarik dari pidato Prabowo: ia mengibaratkan perjalanan lima tahun pemerintahannya sebagai pertandingan sepak bola. Dua tahun pertama, katanya, belum mencapai half-time. Masih ada babak kedua.
Perumpamaan itu menyimpan pesan politik sekaligus pekerjaan rumah. Presiden ingin kabinetnya tetap bersemangat dan tidak cepat berpuas diri. Namun, masyarakat bukan sekadar penonton yang menunggu peluit akhir. Mereka adalah pemegang mandat yang berhak memeriksa jalannya pertandingan, menilai strategi, dan mempertanyakan hasil.
Pemerintahan memang tidak bisa dinilai hanya dari satu pidato. Ada banyak pekerjaan yang tidak selalu tampak di podium, dan ada pula hasil yang membutuhkan waktu. Tetapi waktu juga tidak boleh menjadi alasan untuk menunda pertanggungjawaban.
Jika pemerintah menyatakan kekayaan negara bocor, publik berhak melihat seberapa besar kebocoran yang berhasil dihentikan. Jika pemerintah menyebut pangan semakin mandiri, masyarakat berhak mengetahui apakah harga terjangkau dan petani lebih sejahtera. Jika pemerintah menjanjikan kemandirian energi, publik berhak memeriksa tahapan, biaya, dan dampak lingkungannya.
Demikian pula ketika persatuan nasional menjadi tema utama. Persatuan akan lebih kuat jika disertai keadilan, keterbukaan informasi, dan kesediaan mendengarkan kritik.
Pada akhirnya, keberhasilan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran tidak cukup diukur dari seberapa bangga presiden terhadap kabinetnya. Ukurannya harus lebih dekat ke kehidupan sehari-hari: apakah pekerjaan lebih mudah didapat, harga kebutuhan pokok lebih terjangkau, pelayanan publik membaik, hukum ditegakkan tanpa pilih kasih, dan kekayaan alam memberi manfaat lebih besar bagi rakyat.
Pidato memberi arah. Data menguji klaim. Pengawasan menjaga agar janji tidak berhenti sebagai kata-kata.
Dan rakyat, yang memberikan mandat itu, berhak mengetahui perbedaannya.
0 Komentar