Jakarta Tanggap COVID-19

Data Pemantauan COVID-19 Nasional dan DKI Jakarta

21 Januari 2020 sampai hari ini

PLATINUM INVESTMENT

Pengantar:

Platinum Investment sebagai sebuah perusahaan Asset Management telah melakukan tindak pidana penipuan. Namun sampai saat ini, aparat belum dapat melakukan tindakan karena negara belum memiliki perangkat hukumnya, sehingga wajar saja kalau dalam Investment Exhibition tiga bulan lalu di JCC, Platinum Investment juga menjadi salah satu peserta pameran.
Berkaitan dengan Platinum Investment, mungkin anda punya informasi yang dapat melengkapi database webmaster, atau apabila anda adalah korban dan ingin melakukan gugatan class action bersama korban lain, hubungi kami di 081585792280 atau kirim email ke maharesi@gmail.com.

berikut adalah artikel yang patut anda baca.

Kasus Penipuan di Grey Area

Bapepam-LK Belum Sentuh Grey Area
[
29/5/07]

Bapepam-LK akui kesulitan tangani kasus penipuan berkedok investasi. Alasannya, kasus itu berada dalam grey area yang belum jelas aturan mainnya.

“Sulit bagi kita untuk mengungkap kasus penipuan berkedok investasi yang dilakukan lembaga non bank”. Itulah jawaban Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) Fuad Rahmany saat menjawab pertanyaan seorang investor swasta. Dialog tanya jawab itu terjadi pada Seminar bertajuk 'Menggerakan Perekonomian Nasional dengan Berinvestasi di Pasar Modal Indonesia' pada Indonesia Investor Forum 2, di Jakarta Convention Centre, Senayan, Jakarta, Selasa (29/5).

Bukannya tanpa alasan Fuad mengatakan seperti itu. Pasalnya, hingga kini memang belum ada regulasi yang menangani masalah penanaman investasi yang dilakukan oleh lembaga non perbankan. Fuad beralasan, kasus seperti itu masuk dalam grey area yang belum tersentuh Bapepam-LK. “Itu merupakan area abu-abu,” kata ujarnya.

Dia mencontohkan penyelesian kasus Dressel, yang berkedok investasi. Padahal waktu itu, lanjut Fuad, Bapepam-LK sudah mendatangi perusahaan itu, tetapi tidak bisa menangkap pelaku, karena tidak ada payung hukumnya. Sehingga, yang bisa dilakukan pihaknya waktu itu, hanya mengumumkan di surat kabar agar investor tidak berinvestasi di perusahaan itu. “Sebab, Dressel belum memiliki izin di Bapepam-LK,” jelasnya.

Seperti diketahui, beberapa waktu lalu kepolisian dan Bapepam-LK mengusut kasus penipuan berkedok investasi oleh PT Wahana Bersama Globalindo. Perusahaan ini menjadi agen produk penanaman modal Dressel Investment Limited, yang telah menjerat banyak tokoh penting di negeri ini, termasuk Ketua DPR Agung Laksono.

Untuk kasus itu, saat ini kata Fuad, Bapepam-LK masih menggunakan peraturan yang ada sejak zaman Belanda. Peraturan itu menyebutkan, apabila ada perusahaan yang bergerak tidak sesuai dengan izin yang tertera, maka harus dihentikan. “Setelah kita kaji ada peraturan seperti itu, yang digunakan sejak zaman Belanda, yang hingga kini masih layak dipakai,” imbuh Fuad.

Resiko Ekonomi Urusan Sendiri

Pada kesempatan yang sama, Fuad juga mengungkapkan kalau pihaknya selaku regulator pasar modal wajib melindungi kepentingan investor. Hanya saja, menurutnya, perlindungan itu tidak dalam konteks jaminan ekonomis, bahwa berinvestasi di pasar modal tidak akan mengalami kerugian sebagai konsekuensi logis berinvestasi.

Meskipun begitu, menurutnya, investor tetap harus dilindungi dari informasi yang menyesatkan, manipulasi pasar, dan praktek transaksi efek curang lainnya seperti insider trading. Selain itu, tambahnya, perlindungan terpenting bagi investor berupa tegaknya prinsip keterbukaan yang berpengaruh terhadap keputusan investasi.

Bentuk perlindungan investor lainnya, kata Fuad adalah pemberian ijin secara selektif untuk pihak-pihak yang berkecimpung di pasar modal, termasuk penerbitan standar atau aturan berikut aspek pengawasan. Jika terjadi pelanggaran, lanjutnya, regulator harus melakukan upaya hukum yang tegas guna melindungi kepentingan investor.

Untuk itu, kata Fuad, Bapepam-LK berperan untuk melarang dengan tegas penyebarluasan informasi yang tidak benar atau menyesatkan, manipulasi pasar, dan insider trading. Bapepam-LK juga berhak menetapkan aturan main yang mengedepankan tegaknya prinsip transparansi di pasar modal dan membuat aturan yang mendahulukan kepentingan investor dalam bertransaksi.

“Selain itu kita juga akan mengoptimalkan aktivitas supervisi terhadap kegiatan pasar dan pihak-pihak yang perannya terkait langsung dengan perlindungan investor. Dan yang lebih penting meningkatkan kualitas penegakan hukum di pasar modal Indonesia ,” tegasnya.

(Sut/Ycb)

Enam Instansi Sepakat Perangi Penipuan Berkedok Investasi
[
21/5/07]

Kesepakatan ini dituangkan dalam bentuk kerja sama yang di dalamnya termasuk tukar-menukar informasi antar instansi.

Kasus penipuan berkedok investasi memang marak belakangan ini. Kasus PT Wahana Bersama Globalindo (Wahana) adalah kasus teranyar yang merebak beberapa bulan terakhir. Perusahaan yang selama ini menginduk kepada Dressel Investment Limited ini, diindikasikan telah melakukan penipuan terhadap nasabahnya sebesar Rp1,4 triliun. Bukan hanya orang biasa saja yang ditipu, Ketua DPR Agung Laksono juga mengaku telah dikadali oleh perusahaan ini. yang bermarkas di British Virgin Island , Karibia ini.

Wahana telah menjual Strategic Portfolio Management Scheme (Sportmans) dan Global Markets Portfolio (GMP), dua produk investasi Dressel. Selama puluhan tahun produk-produk investasi ini memuaskan ribuan nasabah karena memberikan imbalan bunga 24-28 persen per tahun, lebih tinggi dibanding bunga bank. Namun, sejak tiga bulan lalu bunga tak lagi dibayar.

Melihat kenyataan seperti itu, enam instansi pemerintah akhirnya turun tangan untuk mencegah terulangnya kasus serupa. Keenam instansi yang juga sebagai regulator tersebut antara lain Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bapebti), Departemen Perdagangan (Depdag) melalui Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Bareskrim Mabes Polri, Bank Indonesia (BI) serta PPATK. Mereka sepakat bekerjasama memerangi kasus yang meresahkan masyarakat.

Kepala Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum Bapepam-LK Robinson Simbolon mengatakan, forum kerja sama ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari aksi penipuan yang marak terjadi.

Selain itu kerja sama ini juga untuk mempermudah pengungkapan suatu kasus penipuan berkedok investasi karena bisa dijdikan sebagai ajang tukar informasi antar instansi. “Kalau ada masalah, keenam instansi akan bergabung untuk memeriksa kasus tersebut,” ujarnya usai menemui Ketua Bapepam-LK, di lantai 3 Kantor Bapepam-LK, Jakarta .

Robinson menambahkan, Bapepam-LK, Bapebti, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Depdag, Bareskrim Mabes Polri dan BI akan khusus bertindak terhadap lembaga investasi yang tidak berijin. Sedangkan PPATK akan bertindak khusus berdasarkan laporan kecurigaan. “Pokoknya kami akan menindak semua bank gelap, bursa berjangka gelap dan seluruh lembaga investasi yang tidak jelas,” tegasnya

Sebelumnya Bappebti dan Bapepam-LK sepakat melakukan joint jurisdiction dan mencari pola kerja sama yang tepat untuk memberantas penipuan berkedok investasi. Hanya saja, keduanya merasa belum perlu menyusun peraturan baru dalam kerja sama ini.

Alasannya, UU Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sudah mengatur adanya pola kerja sama antara beberapa instansi terkait menyangkut investasi di perdagangan berjangka. “Masing-masing instansi seperti Bapepam, BI, dan kepolisian juga sudah punya hukum sendiri yang memungkinkan untuk melakukan kerja sama,” jelasnya.

Dalam rangka kerja sama ini, Kepala Bapebti Titi Hendrawati mengusulkan agar Indonesia perlu menerapkan pola kerja sama yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat. Menurutnya, pemerintah Amerika sejak 2000 lalu sudah menerapkan peraturan untuk mencegah penipuan investasi yang terjadi di wilayah abu-abu (grey area), tidak dalam wilayah hukum otoritas pengawas. “Nanti kami lihat pola yang cocok untuk kerja samanya, bisa saja kami mencontoh pola yang diterapkan di AS untuk kasus penipuan investasi yang berada di grey area,” tandasnya.

(Sut)

Akankah Papua Akan Lepas Dari NKRI ?


Kibaran Sampari:

Gerakan Pembebasan OPM dan Perang Rahasia Indonesia di Papua Barat





JUDUL:

Kibaran Sampari: Pembebasan OPM dan Perang Rahasia Indonesia di Papua Barat

PENULIS:

Robin Osborne

PENERJEMAH:

Elsam

PENYUNTING:

Amiruddin dan Agung Yudhawiranata

PENERBIT:

ELSAM, 2001

Aura Magis

di Tiang Sampari

TUNTUTAN merdeka yang mengema di Papua sepanjang tahun 2000 ini telah mengundang banyak perhatian. Baik di luar maupun di dalam Indonesia. Media massa luar dan dalam Indonesia juga mulai bergairah memberitakan berbagai soal yang kini terjadi di bumi cendrawasih itu. Hampir setiap hari sekarang ini kita bisa menyaksikan dan membaca berita mengenai Papua di media massa baik cetak maupun elektronik. Masalah Papua kembali menjadi pembicaraan dalam sidang-sidang DPR maupun dalam rapat-rapat kabinet. Dari gejala itu secara politik telah menunjukan loncatan perhatian yang cukup berarti yaitu dari sekedar masalah urusan militer menjadi urusan politik nasional secara menyeluruh.

Di tengah gairah perhatian terhadap Papua yang sedang tumbuh itu, ELSAM ingin memperkenalkan buku karya Robin Osborne, KIBARAN SAMPARI: Gerakan Pembebasan OPM dan Perang Rahasia Indonesia di Papua Barat. Buku yang masuk ke dalam daftar buku terlarang dibaca oleh publik Indonesia di masa Rezim militer Orba ini pada awalnya diterbitkan dalam bahasa Inggris tahun 1984. Meski pun telah di terbitkan 16 tahun yang lalu masih sangat relevan dibaca dalam situasi Papua sekarang.

Robin Osborne dengan cara bertutur menguraikan sepak terjang OPM dalam membela dan mewujudkan Papua Merdeka. Dengan jeli seluruh kegiatan dan gerak OPM dicatat dalam buku ini. Begitu pula mengenai perselisihan antar pemimpin OPM dalam memilih taktik dan strategi perjuangan. Di samping itu juga mengulas bagaimana dunia internasional mengapresiasi perjuangan OPM itu. Mulai dari keterlibatan PBB melalui UNTEA sampai ke keterlibatan Australia dan Amerika dalam menyikapi perubahan-perubahan status wilayah itu ke dalam RI dari Belanda. Masalah lain yang sangat kaya diulas Robin adalah keterlibatan PNG dalam masalah Papua ini. PNG yang menjadi tetangga terdekat Papua sangat kerepotan dalam menghadapi diplomasi Indonesia, terutama kebijakan militernya. Dalam buku ini diuraikan pula bagaimana militer Indonesia sering kali melakukan provokasi di perbatasan PNG untuk memancing OPM.

Namun masalah inti dalam buku Robin ini adalah perang rahasia militer Indonesia yang berlangsung sekitar tahun 1969 �setelah Pepera sampai tahun 1980-an dalam menghadapi sepak terjang kelompok-kelompok bersenjata di Papua yang disebut gerakan pengacau keamanan. Menurut Osborne antara tahun itulah perang rahasia itu begitu mengganas dan menelan korban jiwa ribuan. Perang itu dirahasiakan oleh para petinggi militer terhadap publik Indonesia di luar Papua. Perang rahasia Indonesia di Papua itu terungkap ke permukaan di tahun 1980-an ketika mengalirnya ribuan pengungsi ke PNG. Gelombang pengungsian yang tiada henti sepanjang tahun 1984 itu telah mengundang perhatian dunia. Namun Indonesia tak mengubris itu dan tetap melancarkan berbagai masalah operasi militer. Akibat operasi yang begitu hebat dan telah mendatangkan penderitaan bagi rakyat di Papua akhirnya gerakan OPM itu surut dan terpecah-pecah. Bahkan akhirnya OPM kehilangan resonansinya akibat tak pernah lagi bisa menemukan titik temu di antara mereka. Meskipun begitu OPM tetap saja mengibarkan bendera Sampari-nya berulang kali di tengah-tengah hutan belantara Papua yang begitu menakjubkan itu.

Kini, Bendera Sampari itu kembali berkibar di hampir seluruh pelosok Papua. Namun pengibarannya menimbulkan sekian banyak interpretasi dan juga menimbulkan sekian banyak masalah. Baik di kalangan orang Papua sendiri, maupun di kalangan orang Indonesia lainnya. Untuk memahami pengibaran Bendera Sampari yang magis itu tak ada jalan lain selain menelusuri sejarahnya. Buku Robin ini merekam seluruh sejarah pengibaran Sampari itu dan usaha militer Indonesia dalam menurunkannya. Maka dari itu untuk menyimak lebih dalam bagaimana kibaran Sampari yang penuh magis tepat kiranya Anda membaca buku ini. Selamat membaca. ¤

MAJALAH RENAISSANCE JAWA

Sejawat Yth.

Bersama ini kami informasikan keperluan untuk
berlangganan atau mendapatkan majalah SASMITA yang
mudah-mudahan bisa terbit perdana pada 17 Agustus 2007
nanti, sebagai berikut:
Harga: Rp. 10.000,00 (belum termasuk ongkos kirim)
Langganan Perorangan untuk 5 (lima) Edisi (s/d
Desember 2007) bayar dimuka:
P. Jawa : Rp. 65.000,00 (termasuk ongkos kirim melalui
pos)
Luar P. Jawa : Rp. 75.000,00 (termasuk ongkos kirim
melalui pos)
Kolektif 10 (sepuluh) eksemplar 1 alamat pengiriman
bebas ongkos kirim.
Pembayaran melalui transfer bank ke:
BCA KCP Pasar Legi Solo, No. Rek.: 0790303229, atas
nama: Agus Hardjanto ST
(Mohon pemberitahuan transfer melalui email ke:
distribusi@sasmitaj awa.com)

Pelayanan Langganan Untuk Surakarta:
Kontak Person: Jatmiko (HP: 08156741175) & Yunan (HP:
085643243399)

PERWAKILAN/AGEN (Sementara):

* JAKARTA
H. Sardjito
Jl. Harapan II/29, Cipinang Melayu, Kp. Makasar,
JAKARTA TIMUR 13620
Tilp. (021) 8629308, 86610961; HP: 08129325517
* BOGOR
Yayasan Sekar Jagad Cabang Bogor
Jl. Johar I Blok C2 No. 23, Taman Pagelaran – Ciomas,
BOGOR 16610
Tilp. (0251) 634013. Kontak Person: Nuraeni Winarso
(HP.: 081317908246)
* SEMARANG
Sekretariat Yayasan Sekar Jagad
Jl. Keruing II No. 111, Banyumanik – SEMARANG 50263
Tilp. (024) 7477292. Kontak Person: Agus Suwarsono
(HP: 081390478229)
* YOGYAKARTA
Padhepokan Wijaya Kusuma
Purwareja RT 3 RW 6, Hargabinangun, Pakem-Sleman,
Yogyakarta
Tilp. (0274) 895534. Kontak Person: Haryadi Yunondro
(HP: 081578756360)
BKJ Cahya Kawedhar
Brebah, Tegaltirto, Kec. Brebah, Sleman – Yogyakarta
55573
Kontak Person: Dulkaeni (HP: 081328191987)
* KLATEN
Nanung Wienarno
Jl. Ismoyo, Ds. Semangkak RT 02 RW II No. 328, KLATEN
57415
Tilp. (0272) 325864, HP: 08122639818
* MALANG
Lembaga Javanologi Malang
Jl. Blimbing Indah Megah Blok B6/22 MALANG. Tilp.
(0341) 484197
Kontak Person: Bp. Soemita SA (HP: 0818389239)
* PROBOLINGGO
Dian Joko Santoso
Jl. Raya Panglima Sudirman No. 3a, Kraksaan –
PROBOLINGGO. HP: 08124926655

Kami mengundang para sejawat yang berkenan untuk
membantu distribusi dengan menjadi agen/perwakilan :
target distribusi minimum 20 eksemplar
komisi 20%
pembayaran dimusyawarahkan.
Pendaftaran menjadi agen ke:
distribusi@sasmitaj awa.com atau
kisondongmandali@ yahoo.com

Demikian, atas perhatian dan kesediaan membantu kami
ucapkan banyak terima kasih. Swuhn.

Ki Sondong Mandali.