|Gangguan KAMSELTIBCAR LALU LINTAS hubungi Call Center NTMC POLRI (Kode Area) "500669" atau SMS "9119", Darurat Kamtibmas Telp 110 (dari Telkomsel) atau 021-110 (dari selain telkomsel)|

A+ per detik

LDII: SKB Menag-Mendagri tetap Diperlukan

Keberadaan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/BER/mdn-mag/1969 tetap diperlukan untuk menjamin kerukunan umat beragama. 

"Lebih bagus lagi kalau ada implementasi dalam melaksanakan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-Pemeluknya ini," kata Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Banyumas Sarlan di Purwokerto, Rabu (15/9). 

Menurut dia, implementasi tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). 

"Kebetulan di Kabupaten Banyumas saat ini sudah terbentuk FKUB," katanya. 

Ia menyebutkan salah satu kegiatan yang dimotori FKUB bersama LDII Banyumas adalah pembentukan Posko Mudik Terpadu Lintas Organisasi Massa dan Agama. 

Menurut dia, keberadaan posko tersebut merupakan wujud kerukunan hidup umat beragama dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. 

Kendati demikian, dia mengakui adanya batasan dalam kehidupan beragama yang berdasarkan pada fanatisme.

"Fanatisme boleh saja dilakukan dalam hubungan manusia dengan Allah. Akan tetapi, jika sudah masuk dalam lingkungan sosial atau kemasyarakatan, sebaiknya fanatisme tersebut bisa dilepaskan," katanya. 

Menurut dia, fanatisme yang sempit justru dapat merusak toleransi umat beragama karena dapat memunculkan egoisme. 

"Mereka yang memiliki fanatisme yang sempit jika berdampingan dalam kehidupan kemasyarakatan sering kali menganggap agama lain sebagai musuh. Hal ini harus dihindarkan," katanya. 

Oleh karena itu, kata dia, keberadaan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri masih tetap diperlukan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. 

Selain itu, lanjut dia, umat beragama juga harus bisa menjalankan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan pemerintah untuk menjamin kerukunan hidup beragama. 

"Apalagi dalam keputusan tersebut juga telah diatur bahwa bupati atau kepala daerah bertugas untuk membina kerukunan hidup umat beragama," katanya. (Ant)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar