KOMITE NASIONAL PAPUA BARAT [KNPB]
The West Papua National Committee
==============================
Papua Barat, 15 Juli 2011
1. Kasus Puncak Jaya adalah murni gerakan perjuangan yang berideologi, yang dilakukan oleh TPN.OPM dibawah pimpinan Goliat Tabuni. Oleh karena itu, kami berharap agar tidak serta merta memberikan stigma atau sebuatan Gerakan Pengacau Keamanan (GPK), Teroris, separatis atau sebutan OTK (orang Tak dikenal), ataupun sebutan lain yang menyudutkan nilai perjuangan seorang Goliat Tabuni.
2. TPN. OPM dibawah pimpinan Goliat Tabuni terus berjuang, bukan untuk sebuah proyek pribadi. Bukan juga untuk melegitimasi jajaran TNI-POLRI agar memperoleh proyek pengamanan demi uang. Perjuangan itu dilakukan sebagai bentuk penolakan atas pendudukan kolonialisme Indonesia di Papua Barat, khususnya di Puncak Jaya. Seperti yang anda tahu bahwa Integrasi Papua Barat kedalam NKRI tahun 1963 dan Pepera 1969 itu dilakukan dengan penuh rekayasa. Itulah alasan TPN. OPM dibentuk.
3. TNI/Polri sebaiknya jangan menutupi kesalahan dan tindakan militernya dengan kegiatan Bhakti Sosial. Itu alasan yang tidak masuk akal karena sangat lucu bahwa aparat militer sendirilah yang membakar rumah-rumah warga dihampir seluruh perkampungan, militer Indonesialah yang membakar binatang piaran warga, membakar kebun-kebun warga lalu TNI-POLRI seolah-olah mau membenarkan diri dengan memainkan propaganda murahan di media.
4. Kontak senjata yang mengorbankan anggota TNI-POLRI akhir-akhir ini di Puncak Jaya adalah kesalahan para jenderal TNI-POLRI dan resim Sby, karena kebijakan dan komando merekalah yang sesungguhnya mengorbankan aparat keamanannya. Korban akan terus berjatuhan kalau Sby dan petinggi militer Indonesia mengedepankan cara-cara militeristik dalam penyelesaian masalah Papua Barat, dengan mendroping ratusan pasukan setiap hari ke Puncak Jaya. Kalau Sby tidak mau mengambil kemauan politik segera dalam menuntaskan masalah Papua melalui jalur penentuan nasip sendiri yang demokratis, yakni referendum maka dimungkinkan korban pelanggaran HAM akan terus terjadi.
5. Jangan lagi ada pencitraan Papua Damai oleh JDP, Menkopolhukam, Gubernur, DPRP, dan TNI Polri di Papua. Karena kenyataannya, Papua berada dalam zona militer dengan aksi fisik dan non fisik (sistematis) yang dilakukan untuk memusnahkan orang Papua dan menguasai wilayah ini demi kejayaan Investor asing.
Pernyataan ini kami buat demi menegakan kebenaran dan kejujuran diatas tanah Papua Barat.
Victor Yeimo
Jubir Internasional KNPB
*
isi diluar tanggungjawab admin, bila butuh kontak person yang bersangkutan, dapat meninggalkan pesan di laman KOMENTAR yang akan dimoderasi layak atau tidak untuk ditampilkan. tinggalkan alamat email untuk mendapatkan balasan pesan secara pribadi.
0 Komentar