NEWMEDIA - Ikatan Wanita PengusahaIndonesia (Iwapi) DKI Jakarta meminta pemerintah untuk meninjau kembali atas kebijakannya untuk menaikkan Tarif Dalam Listrik (TDL) 10 persen pada bulan April tahun 2012.
Kebijakan rencana pemerintah dalam menaikkan TDL 10 Persen tahun depan tersebut diungkapkan langsung oleh kepala negara, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidato kenegaraan menjelang HUT RI di depan Dewan perwakilan Rakyat (DPR). Tentunya pidato kepala Negara tersebut mengejutkan masyarakat Indonesia.
Tak kalah pentingnya bagi kalangan dunia usaha juga merasa keberatan atas kebijakan yang tidak popular itu. Terlebih lagi tentunya yang bakal terpukul adalah kalangan sektor usaha kecil dan menengah (UKM).
Saat ini saja sektor UKM sudah merasa berat dengan bunga pinjaman yang begitu tinggi dibanding dengan Negara lain. Kini muncul lagi kebijakan pemerintah yang tidak peduli terhadap nasib rakyat yang termasuk dalam sector UKM, yakni adanya rencana menaikkan TDL 10 persen tahun depan. Hal ini dikhawatirkan akan banyak sektor UKM yang terancam gulung tikar.
"Saat ini IWAPI DKI Jakarta, 90 persen anggotanya terdiri dari UKM. Mengenai rencana pemerintah menaikkan TDL 10 persen, apakah rencana tersebut sudah benar-benar matang untuk dilaksanakan,” kata Ketua Iwapi DKI Jakarta, Kanjeng Mas Ayu Kartika Setyarini Soeparmono atau akrab disapa Rini Soeparmono.
Selanjutnya Rini mempertanyakan kepada pemerintah dengan nasib UKM yang saat ini sudah dirasakan sangat berat sekali menanggung beban, belum lagi dalam meningkatkan daya saing ditengah pasar bebas.
“Bagaimana dengan pengusaha UKM apakah ada kebijakan subsidi agar kesejahteraannya bisa tetap terjaga setelah TDL naik nanti," pinta Rini disela buka puasa bersama dengan kalangan media, asosiasi pengusaha dan pemerintah DKI Jakarta di Jakarta (19/8/2011). Rini juga menyatakan siap dan terbuka jika pemerintah mengajak Iwapi berdialog soal kebijakan tersebut sebelum diterapkan.
Seperti diketahui, pemerintah berencana menaikkan TDL sebesar 10 persen dalam rancangan anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2012, yang akan direalisasikan pada bulan April 2012, dengan perkecualian pada TDL rumah tangga miskin dengan 450KVA.*
klik laman asli:
0 Komentar