Selamat Jalan Ustadzah Yoyoh Yusroh

CyberSabili-CIREBON – Berita duka mulanya SABILI terima dari sms seorang kader PKS di Jakarta Timur, Baharuddin Purnomo, “Innalillahi wa inna ilaihi rojiun telah meninggal dunia pukul 03.30 ustadzah Yoyoh Yusroh akibat kecelakaan di Cirebon mudah-mudahan Allah ampunkan semua kesalahannya diterima semua amal ibadahnya.”

Bagi anggota PKS nama Yoyoh Yusroh sudah tak asing lagi. Sosok ini tercatat sebagai Anggota Komisi I DPR. Politisi PKS tersebut menghembuskan nafas terakhir setelah mengalami kecelakaan di Cirebon, Jawa Barat. Innalillahi wa inna ilaihi ro jiun.

"Iya meninggal di rumah sakit Plumbon, Cirebon setelah kecelakaan," kata Hartono, Humas PKS, kepada Eman Mulyatman dari CyberSabili, Sabtu (21/5), yang menghubunginya lewat telepon.

Kabar tewasnya Yoyoh diterima Hartono pukul 03.30 WIB dinihari. “Saya dapat kabar dari BBM-an,” terangnya. Menurut Hartono, saat itu Yoyoh sedang dalam perjalanan dari Yogyakarta menuju Jakarta.

"Ustadzah ke Yogya untuk menghadiri wisuda anaknya di UGM. Dalam perjalanan pulang mengalami kecelakaan," tambahnya.

Sementara Hartono belum bisa mengabarkan apakah ini kecelakaan tunggal atau tabrakan. Tapi, dia memastikan bahwa Utadzah Yoyoh meninggal. Di dalam mobil, terdapat suami dan anak-anak Yoyoh. Namun, kondisi mereka saat ini masih mendapat perawatan.

"Yang lain luka-luka. Jenazah sekarang masih di rumah sakit," jelasnya

Profil Ustadzah Yoyoh Yusroh

Ibu dari 9 putra dan 4 putri ini termasuk di antara 50 orang pendiri Partai Keadilan (PK). "Lima orang pendiri perempuan. Saya satu di antara 5 orang itu," paparnya kala itu.

Ketika PK baru dibentuk ia diminta untuk menjadi Ketua Departemen Kewanitaan. Setelah satu tahun ia mengundurkan diri lalu diamanahi menjadi Ketua MPP (Majelis Pertimbangan Partai). Istri dari H. Budi Dharmawan ini ketika terjun ke dunia politik tidak pernah terpikir olehnya untuk menjadi anggota DPR.  Pertamakali Yoyoh Yusroh masuk DPR ketika ia diminta untuk menggantikan rekannya dalam periode PAW.

Pada periode lalu Yoyoh terlibat dalam pembuatan UU PKDRT (Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga), UU PPILN (Perlindungan Pekerja di Luar Negeri) dan UU Praktik Kedokteran. Kini ia terlibat dalam Pansus Rancangan UU Pornografi dan Pornoaksi sebagi Wakil Ketua Pansus dan Rancangan UU Rancana Jangka Panjang Pembangunan Nasional. Dia pernah menjabat di Komisi VIII sebagai Wakil Ketua.

Yoyoh adalah salah seorang tokoh pendiri PKS. Wanita yang biasa disapa ustadzah Yoyoh ini dikenal sebagai sosok yang sederhana dan bersahaja.

Ibu dari 13 orang anak ini lahir di Tangerang, 14 November 1962. Dia menjadi anggota DPR sejak tahun 1999 dan sudah menempati sejumlah komisi.

Yoyoh juga kini aktif sebagai anggota Dewan Pakar ICMI Tahun 2005-2010, bidang Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Lansia.

Sejumlah tanda jasa pun pernah diterimanya, seperti International Muslim Women Union (IMWU) tahun 2000, International Muslim Women Union (IMWU) tahun 2003, dan Mubaligh National dari Departemen Agama Pusat tahun 2001.

Selamat jalan Ustadzah... Allahumagfirlaha warhamha wa’afihi wa’fuanha. (Eman Mulyatman)

Laman sumber berita klik CyberSabili

Proklamasi Berdirinya NII

PROKLAMASI

BERDIRINYA

NEGARA ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim
Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah, Maha Pengasih
Ashhadu alla ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadarrasulullah
 

Kami, Ummat Islam Bangsa Indonesia
MENYATAKAN :
BERDIRINYA 

NEGARA ISLAM INDONESIA
 

Maka Hukum yang berlaku atas Negara Islam Indonesia itu, ialah :
HUKUM ISLAM.
Allahu Akbar ! Allahu Akbar ! Allahu Akbar !
 

Atas nama Ummat Islam Bangsa Indonesia
IMAM NEGARA ISLAM INDONESIA
 

ttd

S.M. KARTOSOEWIRJO
Madinah - Indonesia,
12 Syawal 1368 / 7 Agustus 1949.

Konstitusi Negara Islam Indonesia

QANUN ASASY NEGARA ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim

Inna fatahna laka fathan mubina

MUQADDIMAH

Sejak mula pertama Umat Islam berjuang, baik sejak masa kolonial Belanda yang dulu maupun pada zaman pendudukan Jepang, hingga pada zaman Republik Indonesia, sampai pada saat ini, selama ini mengandung suatu maksud yang suci, menuju suatu arah yang mulia, ialah “mencari dan mendapatkan mardhotillah, yang merupakan hidup di dalam suatu ikatan dunia baru, yakni Negara Islam Indonesia yang merdeka”.

Dalam masa Umat Islam melakukan wajibnya yang suci itu dengan beraneka jalan haluan yang diikuti, maka diketahuinyalah beberapa jembatan yang perlu dilintasi ialah jembatan pendudukan Jepang dan

Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia.

Hampir juga kaki Umat Islam selesai melalui jembatan emas yang terakhir ini, maka badai baru mendampar bahtera Umat Islam sehingga keluar dari daerah Republik, terlepas dari tanggung jawab Pemerintah Republik Indonesia.

Alhamdulillah, pasang dan surutnya air di gelombang samudra tidak sedikitpun mempengaruhi niat suci yang terkandung dalam kalbu Muslimin yang sejati. Di dalam keadaan yang demikian itu, Umat Islam bangkit dan bergerak mengangkat senjata, melanjutkan Revolusi Indonesia, menghadapi musuh, yang senantiasa hanya ingin menjajah belaka.

Dalam masa Revolusi yang kedua ini, yang karena sifat dan coraknya merupakan revolusi Islam, keluar dan kedalam, maka Umat Islam tidak lupa pula kepada wajibnya membangun dan menggalang suatu Negara Islam yang Merdeka, suatu Kerajaan Allah yang dilahirkan di atas dunia, ialah syarat dan tempat untuk mencapai keselamatan tiap-tiap manusia dan seluruh Umat Islam, di lahir maupun bathin, di dunia hingga di akhirat kelak.

Kiranya dengan tolong dan karunia Ilahi, Qanun Asasy yang sementara ini menjadi pedoman kita, melalui, melalui bakti suci kepada ‘Azza wa Djalla, dapatlah mewujudkan amal perbuatan yang nyata, daripada tiap-tiap warga negara di daerah-daerah dimana mulia dilaksanakan hukum-hukum Islam, ialah Hukum Allah dan Sunnah Nabi.

Mudah-mudahan Allah SWT melimpahkan taufik dan hidayah-Nya serta tolong dan karunia-Nya atas seluruh negara dan Umat Islam Indonesia sehingga terjaminlah keselamatan umat dan negara dari pada

tiap-tiap bencana yang manapun juga. Amin.

“Lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna ‘alaihim barakatin min assama’I wal-ardli”.

BAB I

Negara , Hukum dan Kekuasaan

Pasal 1

1. Negara Islam Indonesia adalah negara karunia Allah Subhanahu wa Ta’ala kepada bangsa Indonesia.

2. Sifat negara itu jumhuryah ( republik ) dengan sistem pemerintahan federal.

3. Negara menjamin berlakunya syari’at Islam di dalam kalangan kaum Muslimin.

4. Negara memberi keleluasaan kepada pemeluk agama lainnya, di dalam melakukan ibadahnya.

Pasal 2

1. Dasar dan hukum yang berlaku di Negara Islam Indonesia adalah Islam.

2. Hukum yang tertinggi adalah Al-Qur’an dan hadis sahih.

Pasal 3

1. Kekuasaan yang tertinggi membuat hukum, dalam negara Islam Indonesia. Ialah Majelis Syuro (parlemen)

2. Jika kkeadaan memaksa, hak Majelis Syuro boleh beralih kepada Imam dan Dewan Imamah.

BAB II

Majelis Syuro

Pasal 4

1. Majelis Syuro terdiri atas wakil-wakil rakyat, ditambah dengan utusan golongan-golongan menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang.

2. Majelis Syuro bersidang sedikitnya sekali dalam satu tahun.

3. Sidang Majelis Syuro dianggap sah jika 2/3 dari pada jumlah anggota hadir.

4. Jika forum ( ketentuan ) yang tersebut di atas ( Bab II pasal 4 ayat 3 ) tidak mencukupi, maka sidang Majelis Syuro yang berikutnya harus diadakan selambat-lambatnya 14 hari kemudian daripada sidang tersebut, dan jika sidang Majelis Syuro yang kedua inipun tidak mencukupi forum di atas (Bab II pasal 4 ayat 3), maka selambat-lambatnya 14 hari kemudian daripadanya harus diadakan lagi sidang Majelis Syuro ketiga yang dianggap sah, dengan tidak mengingati jumlah anggota yang hadir.

Pasal 5

Majelis Syuro menetapkan Qanun Asasy dan garis-garis besar haluan negara.

BAB III

Dewan Syuro

Pasal 6

1. Susuna Dewan Ssyuro ditetapkan dengan undang-undang.

2. Dewan Syuro bersidang sedikitnya sekali dalam 3 bulan.

3. Dewan Syuro itu adlah Badan Pekerja daripada Majelis Syuro dan mempunyai tugas kewajiban

a. Menjelaskan segla keputusan-keputusan Majelis Syuro.

b. Melakukan segala sesuatu sebagai wakil Majelis Syuro menghadapi pemerintahan, selainnya yang berkenaan dengan prinsip.

Pasal 7

Tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Syuro.

Pasal 8

1. Anggota Dewan Syuro berhak memajukan rencana undang-undang.

2. Jika sesuatu rencana undang-undang tidak mendapat persetujuan dewan syuro, maka rencana tidak boleh dimajukan lagi dalam sidang Dewan Syuro itu.

3. Jika rencana itu meskipun disetujui oleh Dewan Syuro tidak disahkan oleh Imam, maka rencana tadi tak boleh dimajukan lagi dalam sidang Dewan Syuro masa itu.

Pasal 9

1. Dalam hal ikhwal kepentingan yang memaksa, Imam berhak menetapkan peraturan-peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.

2. Peraturan-peraturaan itu harus mendapatkan persetujuan Dewan Syuro dalam sidang yang berikut.

3. Jika tidak mendapat persetujuan maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.

BAB IV

Kekuasaan Pemerintah Negara

Pasal 10

Imam Negara Islam Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut Qanun Asasi, sepanjang Hukum Islam.

Pasal 11

1. Imam memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Majelis Syuro.

2. Imam menetapkan peraturan pemerintah, setelah berunding dengan Dewan Imamah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.

Pasal 12

1. Imam Negara Islam Indonesia ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya.

2. Imam dipilih oleh Majelis Syuro dengan suara paling sedikit 2/3 daripada seluruh anggota.

3. Jika hingga dua kali berturut –turut dilakukan pemilihan itu, dengan tidak mencukupi ketentuan di atas (Bab IV, pasal 12, ayat 2), maka keputusan diambil menurut suara yang terbanyak dalam pemilihan yang ketiganya.

Pasal 13

1. Imam melakukan kewajibannya, selama :

a. Mencukupi bai’atnya.

b. Tiada hal-hal yang memaksa, sepanjang Hukum Islam.

2. Jika karena sesuatu, Imam berhalangan melakukan kewajibannya, maka Imam menunjuk salah seorang Dewan Imamah sebagai wakilnya sementara.

3. Di dalam hal-hal yang amat memaksa, maka Dewan Imamah harus selekas mungkin mengadakan sidang untuk memutuskan wakil Imam sementara, daripada anggota-anggota Dewan Imamah.

Pasal 14

Sebelum melakukan wajibnya, Imam menyatakan bai’at di hadapan Majelis Syuro sebagai berikut :

“BismillahirRahmaanirRahiim,

Asyhadu an laa ilaaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah.

Wallahi (Demi Allah), saya menyatakan bai’at saya, sebagai Imam Negara Islam Indonesia, dihadapan sidang majelis Syuro ini, dengan ikhlas dan suci hati dan tidak karena sesuatu di luar kepentingan agama dan negara. Saya sanggup berusaha melakukan kewajiban saya sebagai Imam Negara Indonesia, dengan sebaik-baiknya dan sesempurna-sesempurnanya sepanjang ajaran Agama Islam bagi kepentingan agama dan Negara.”

Pasal 15

Imam memegang kekuasaan yang tertinggi atas seluruh Angkatan Perang Negara Islam Indonesia.

Pasal 16

Imam dengan persetujuan Majelis Syuromenyatak perang, membuat perdamaian/perjanjian dengan negara lain.

Pasal 17

Imam menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibat bahaya, ditetapkan sebagai undang-undang.

Pasal 18

1. Imam mengangkat duta dan konsul.

2. Menerima duta negara lain.

Pasal 19

Imam memberi amnesti, abolisi, grasi dan rehabilitasi.

Pasal 20

Imam memberi gelar, tanda jasa dan lain-lainnya tanda kehormatan.

Bab V

Dewan Fatwa

Pasal 21

1. Dewan Fatwa terdiri dari seorang Mufti besar dan beberapa Mufti lainnya, sebanyak-banyaknya 7 orang.

2. Dewan ini berkewajiban memberikan jawab atas pertanyaan Imam dan berhak mewujudkan usul kepada pemerintah.

Angkatan dan pemberhentian anggota-anggota itu dilakukan oleh Imam.

Bab VI

Dewan Imamah

Pasal 22

1. Dewan Imamah terdiri dari Imam dan Kepala Majelis.

2. Angota-angota Dewan diangkat dan diberhentikan oleh Imam.

3. Tiap-tiap anggota Dewan Imamah bertanggung jawab atas kebaikan berlakunya pekerjaan Majelis yang diserahkan kepadanya.

4. Dewan Imamah bertanggung jawab kepada Imam dan Majelis Syuro atas kewajiban yang serahkan kepadanya.

Bab VII

Pembagian Daerah

Pasal 23

Pembagian daerah dalam Negara Islam Indonesia ditentukan menurut undang-undang.

Bab VIII

Keuangan

Pasal 24

1. Anggaran pendapatan dan belanja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undang-undang. Apabila Dewan Syuro tidak menyetujui anggaran yang diusulkan pemerintah, maka pemerintah menjalankan anggaran tahun lalu.

2. Pajak dilenyapkan dan diganti dengan infaq. Segala infaq untuk kepentingan negara berdasarkan undang-undang.

3. Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.

4. Hal keuangan negara selanjutnya diatur dengan undang-undang.

5. Untuk meriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan undangundang.

Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Syuro.

Bab IX

Kehakiman

Pasal 25

1. Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain Badan Kehakiman menurut undang-undang.

2. Susunan dan kekuasaan Badan Kehakiman itu diatur dengan undangundang.

Pasal 26

Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diperhatikan sebagai Hakim ditetapkan dengan Undang-undang.

Bab X

Warga Negara

Pasal 27

1. Yang menjadi warga negara adalah orang Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.

2. Syarat-syarat yang mengenai warga negara ditetapkan dengan undangundang.

Pasal 28

1. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

2. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

3. Jabatan-jabatan dan kedudukan yang penting dan bertanggung jawab di dalam pemerintahan, baik sipil maupun militer, hanya diberikan kepada Muslim.

Pasal 29

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, melahirkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya, ditetapkan dengan undang-undang.

BAB XI

Pertahanan Negara

Pasal 30

1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara.

2. Tiap-tiap warga negara yang beragama Islam wajib ikut serta dalam pertahanan negara.

3. Syarat-syarat tentang pembelaan negara diatur dengan undang-undang.

Bab XII

Pendidikan

Pasal 31

1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib mendapat pengajaran.

2. Pemerintah mengusahakan dan menyelengaran satu sistem pengajaran Islam yang diatur dengan undang-undang.

Bab XIII

Ekonomi

Pasal 32

1. Perikehidupan dan penghidupan rakyat diatur dengan dasar tolongmenolong.

2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara, dan yang menguasai hajat orang banyak, dikuasai oleh negara.

3. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Bab XIV

Bendera dan Bahasa

Pasal 33

Bendera Negara Islam Indonesia ialah “Merah putih berbulan bintang”.

Bahasa negara islam ialah “Bahasa Indonesia”

Bab XV

Perubahan Qanun Asasy

Pasal 34

1. Untuk merubah Qanun Asasy harus sekurang-kurangnya 2/3 dari pada jumlah anggota majelis Syuro hadir.

2. Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kuranya setengah dari pada jumlah seluruh anggota Majelis Syuro.