21 Januari 2020 sampai hari ini
Oleh: Chris Komari (Future Indonesia)
11 PILLARS OF DEMOCRACY
1). Sovereignty of the people.
2). Government based upon consent of the governed.
3). Majority rule.
4). Minority rights.
5). Guarantee of basic human rights.
6). Free and fair elections.
7). Equality before the law.
8). Due process of law.
9). Constitutional limits on government.
10). Social, economic, and political pluralism.
11). Values of tolerance, pragmatism, cooperation, and compromise.
BASIC HUMAN RIGHTS
1). Freedom of speech, expression, and the press.
2). Freedom of religion.
3). Freedom of assembly and association.
4). Right to equal protection of the law.
5). Right to due process and fair trial.
11 Islamic Injunctions:
Lima (5) Rukun Islam:
1). Membaca Syahadat
2). Mendirikan Sholat
3). Menunaikan Zakat
4). Menunaikan Ibadah Puasa
5). Menunaikan Ibadah Haji
Enam (6) Rukun Iman:
1). Iman kepada Allah
2). Iman kepada Para Malaikat
3). Iman kepada Kitab-kitab
4). Iman kepada Para Rasul
5). Iman kepada Hari Akhir
6). Iman kepada Takdir.
PANCASILA:
1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Atau, PANCASILA dalam terjemahan bebas bahasa Inggris:
1). Belief in one supreme God;
2). Humanitarianism;
3). Nationalism expressed in the unity of Indonesia;
4). Consultative democracy;
5). Social justice.
The Five Precepts atau PANCA-SILA
(Basic Training Rules Bagi Pengikut Buddha)
1. Panatipata veramani sikkhapadam samadiyami
(I undertake the precept to refrain from destroying living creatures).
2. Adinnadana veramani sikkhapadam samadiyami
(I undertake the precept to refrain from taking that which is not given).
3. Kamesu micchacara veramani sikkhapadam samadiyami
(I undertake the precept to refrain from sexual misconduct).
4. Musavada veramani sikkhapadam samadiyami
(I undertake the precept to refrain from incorrect speech).
5. Suramerayamajja pamadatthana veramani sikkhapadam samadiyami
(I undertake the precept to refrain from intoxicating drinks and drugs which lead to carelessness).
PERTANYAAN:
1). Mungkinkah, 11 pillar Demokrasi diatas bila diganti dengan 5 sila PANCASILA, hasilnya akan tetap DEMOKRATIS?
2). Mungkinkah, 5 Rukun Islam dan 6 Rukun Iman diatas bila diganti dengan ajaran lain yang NON-ISLAM, seperti 5 basic training rules bagi pengikut Buddha), hasilnya akan tetap ISLAMIC?
You tell me!
Dari 3 principles di atas; antara ideology Democracy, ajaran Islam dan nilai-nilai PANCASILA, maka apabila kita pelototin secara seksama, kemudian kita kupas satu persatu baik itu, prinsip demi prinsip, atau secara keseluruhan sebagai satu kesatuan, maka kesimpulan awal akan mudah diambil bahwa, pillar-pillar Islam itu jauh lebih compatible and in harmony dengan pillar-pillar Demokrasi, dibanding prinsip-prinsip PANCASILA disbanding dengan pillar-pillar Demokrasi. Why?
Karena pillar-pillar Islam dan Demokrasi sama-sama memiliki nilai-nilai “inclusivity dan universality”, sementara itu nilai-nilai PANCASILA lebih bersifat Exclusive, khusus buat Indonesia dan mayoritas Muslim, alias TIDAK Universal.
KONSEP, HARAPAN, IMPIAM, DAMBAAN DARI NILAI-NILAI PANCASILA!?
Pancasila sebagai dasar negara sesungguhnya berisi:
Ketuhanan yang Maha Esa, yang ber-Kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ber-Persatuan Indonesia, yang ber-Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan, serta ber Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ber-Ketuhanan yang mahaesa, yang ber-Persatuan Indonesia, yang ber-Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan, dan ber Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Persatuan Indonesia, yang ber-Ketuhanan yang mahaesa, yang ber-Kemanusiaan yang adil dan beradab, ber-Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, dan ber-Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan, yang ber-Ketuhanan yang mahaesa, yang ber-Kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ber-Persatuan Indonesia, dan ber-Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang ber-Ketuhanan yang mahaesa, yang ber-Kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ber-Persatuan Indonesia, dan ber-Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan.
>+>+>+>+>+>+>+>+>+>+>+>+>+>+>+>+>+>+>+>+>+>+>+>+>+>+>+>+:
Itu khan baru konsep, dan tidak semua konsep itu implementable, attainable dan measurable.
Looks good on paper does not mean workable, seperti program kerjanya pemerintahan SBY dan anggota Kabinet I dan II nya, tapi apa hasilnya?
Hanya konsep hitam diatas putih, mimpi disiang bolong that does not make any difference to the life of millions and millions of unemployed and poor Indonesian people!
Konsep itu sudah 66 tahun berjalan dan terbukti tidak implementable, tidak attainable dan tidak measurable!!!
Sekarang, bagaimana mengukur KEHIKMATAN seorang pemimpim bangsa dan seorang Wakil Rakyat?
Adakah atau mungkinkah muncul seorang figure, seorang pemimpim bangsa atau wakil rakyat di Indonesia ber, ber dan ber…,:
1). Ber - Ketuhanan yang Maha Esa,
2). Yang ber-Kemanusiaan yang adil dan beradab,
3). Yang ber-Persatuan Indonesia
4). Yang ber-Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan,
5). Serta yang ber-Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dalam menjalankan pemerintahan dan setiap tugas-tugas negara?
Siapa coba dan beri contohnya, siapa pemimpim bangsa Indonesia itu?
Apakah President Soekarno, President Soeharto, President B.J. Habibie, President Wahid (Gus Dur), President Megawati atau President SBY?
Apa Indonesia atau PANCASILA mendambakan seorang pemimpim bangsa yang berkaliber seorang NABI, karena harus ber-PANCASILAIS?
Terus kalau pemimpim bangsa dan wakil rakyat itu, tak ada SATU-PUN yang masuk dalam kategori ber-PANCASILAIS, atau yang TIDAK ber, ber dan ber..,:
1). Yang Tidak ber - Ketuhanan yang Maha Esa,
2). Yang TIDAK ber-Kemanusiaan yang adil dan beradab,
3). Yang TIDAK ber-Persatuan Indonesia
4). Yang TIDAK ber-Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan,
5). Serta yang TIDAK ber-Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, terus mau diapain?
Apakah pemimpin itu akan dipecat, di-impeached atau dibiarkan saja? Apa 6 Presiden Indonesia selama ini, sudah ber-PANCASILAIS?
Kalau tidak ada konsekwensinya, terus buat apa PANCASILA dijadikan Dasar Hukum Negara Indonesia? It doesn’t do any good, does it?
Yang lebih rumit lagi itu khan BAGAIMANA mengukur: KE-ESA-AN, KEMANUSIAAN, KEBERADABAN, RASA PERSATUAN, KEHIKMATAN dan KEADILAN dari seorang Pemimpim Bangsa dan seorang Wakil Rakyat?
Siapa yang akan mengukur, dan apa barometer-nya?
Jangankan bisa menjalankan nilai-nilai yang terkandung didalam PANCASILA, lihat saja itu SUMPAH PEGAWAI NEGERI?
Coba dari sekian juta jumlah pegawai negeri di Indonesia, beberapa dari PNS itu yang benar-benar memegang, menjalankan, mengimani dan mempraktekan SUMPAH PEGAWAI NEGERI?
Juga, bagaimana mengukurnya?
Apa Gayus dan Sri Mulyani sebagai contohnya? Atau SBY? Atau itu anggota-anggota DPR yang suka ngorok di persidangan?
Lagi-lagi inilah bedanya, antara nilai-nilai PANCASILA dan nilai-nilai Demokrasi.
PANCASILA sangat berfokus dan membesarkan nilai MORAILTY (Morality) seorang pemimpim bangsa, dan KEPERCAYAAN (trust), kadang-kadang BLIND-TRUST, dari rakyat kepada seorang Pemimpim Bangsa dan Wakil Rakyat.
Sementara itu, DEMOKRASI tidak TERLALU memperdulikan Morality dan Trust (bukan factor yng domainant), tetapi lebih membesarkan nilai “checks and balances” melalui “oversight”.
Jadi dalam demokrasi, pemimpim bangsa dan wakil rakyat, bukanlah individu yang harus kita PERCAYAI begitu saja. Meski mereka itu kita pilih dan diberi tugas, wewenang dan kepercayaan, tetapi mereka adalah orang-orang yang perlu kita CHECKED dan AWASI (supervised & over-sighted).
Itulah sistem pemerintahan demokrasi yang berdasarakan sistem oversight (pengawasan) untuk menciptakan checks and balances. Jadi bukan “BLIND-TRUST”, yang akhirnya RAKYAT banyak di kibulin ole para pemimpimnya, muali dari Lurah sampai ke President dan anggota-anggota DPR/DPRD.
Apakah konsep, impian, dambaan dan harapan PANCASILA serta nilai-nilai didalamnya akan bisa diimplementasikan, diwujudkan dan dipraktekan di Indonesia?
Kalau Bung Karno sendiri tidak sempat, tidak mampu dan tidak bisa mengimplementasikan dan mengactalualisasikan dalam pemerintahnya selama 12 tahun, siapa lagi yang akan mampu?
You tell me!
