A+ | Jakarta
- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Yasonna H.
Laoly, mengajak negara-negara Asia-Afrika yang tergabung dalam
Asian-Africa Legal Consultative Organization (AALCO) mengambil langkah
aktif untuk menjadi mitra dialog yang sejajar dengan organisasi lain di
tingkat global.
Hal ini disampaikan Menteri Hukum dan HAM di
depan para duta besar negara anggota AALCO dalam acara Breakfast Meeting
yang digelar di Jakarta. Senin (2/10/2023).
Pada kesempatan
tersebut, Yasonna menegaskan bahwa AALCO sebagai organisasi
antar-pemerintah di Asia Afrika memiliki kekuatan besar untuk
menyuarakan kepentingan negara-negara Asia Afrika di berbagai bidang.
AALCO
merupakan hasil dari KTT Asia-Afrika yang digelar di Bandung pada tahun
1955. Setahun kemudian, organisasi ini resmi berdiri dan sejak saat itu
aktif mendiskusikan isu-isu yang menjadi perhatian negara-negara
anggotanya di berbagai bidang seperti hukum internasional, hukum laut,
hukum dagang, dan lain-lain. Pembahasan isu dilakukan melalui forum
tahunan (Annual Session) yang digelar di negara anggota AALCO. Tahun
ini, The 61st AALCO Annual Session akan digelar di Bali pada 16-20
Oktober 2023.
“Forum ini menjadi wadah yang tepat bagi Indonesia
dan negara anggota AALCO lainnya untuk membahas isu penting terkait
kebijakan hukum internasional dan menyuarakan kepentingan negara-negara
Asia Afrika di tingkat global. AALCO harus bisa menjadi mitra sejajar
dengan organisasi global lain yang memiliki posisi tawar kuat. Kekuatan
tawar ini menjadi penting agar kita tidak tunduk pada kebijakan yang
merugikan kepentingan negara-negara Asia-frika,” tegas Yasonna.
Beberapa
agenda pembahasan utama pada gelaran The 61st AALCO Annual Session
antara lain isu-isu terkait pelanggaran hukum internasional di
Palestina, isu lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, hukum dagang
dan investasi internasional, asset recovery, dan hukum laut yang
mencakup pula isu illegal fishing.
Terkait illegal fishing,
Indonesia mengajukan concept note untuk mengkategorikan illegal fishing
sebagai Transnational Organized Crime (TOC) atau kejahatan terorganisir
lintas negara. Selama ini, isu illegal fishing dipandang sebagai masalah
administratif dan bukan masalah hukum. Pada Annual Session kali ini,
Indonesia melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mendorong
negara-negara anggota AALCO untuk memasukkan illegal fishing sebagai
kejahatan terorganisir.
Dampak finansial illegal fishing di Asia
dan Afrika terbilang cukup besar. Kerugian ekonomi akibat illegal
fishing di wilayah ASEAN pada 2019 mencapai US$6 miliar, dimana
Indonesia dan Vietnam menjadi negara yang mengalami kerugian terbesar.
Sebuah laporan lain menyatakan illegal fishing mengakibatkan kerugian
US$2,3 miliar per tahun di empat negara Afrika, termasuk Gambia dan
Senegal yang merupakan negara anggota AALCO.
“Melihat besarnya
dampak finansial kegiatan illegal fishing, kami mengajak negara-negara
anggota AALCO untuk memasukkan illegal fishing sebagai sebuah kejahatan
terorganisir lintas negara yang bisa dijerat hukum internasional. AALCO
harus bisa melindungi kepentingan anggotanya dari tekanan pihak lain
yang menyatakan bahwa illegal fishing adalah masalah administratif
semata. Kerjasama dan dukungan antar negara menjadi kata kunci untuk
memastikan bahwa kekayaan laut negara-negara anggota AALCO, termasuk
Indonesia, tidak semakin tergerus” ujar Yasonna.
Program Pendukung The 61st AALCO Annual Session
Selain
sidang-sidang pembahasan berbagai isu penting di atas, gelaran The 61st
AALCO Annual Session setiap harinya juga diisi dengan beberapa side
events dan program pendukung antara lain Business and Investment Forum,
Asset Recovery, International Humanitarian Law, dan Hague Conference on
Private International Law. Kegiatan di atas diselenggarakan dalam bentuk
diskusi panel yang menghadirkan pembicara ahli dari dalam dan luar
negeri. Program pendukung lainnya yang digelar selama acara berlangsung
adalah pameran yang menghadirkan 60 booth yang menampilkan produk
kerajinan lokal, maupun booth dari perwakilan Kementerian/Lembaga yang
berpartisipasi pada pertemuan tahunan AALCO.
“Berbagai
pembahasan pada sesi side events menjadi bagian menarik dari kegiatan
ini. Kami berharap hasil diskusi ini bisa masuk menjadi agenda
pembahasan sesi tahunan di tahun-tahun mendatang. Berbagai pembahasan di
sidang sesi tahunan kami harapkan bisa menghasilkan rekomendasi konkrit
yang bisa dibawa dalam dialog di tingkat global bersama dengan
organisasi lain seperti PBB atau badan dunia lainnya. Rekomendasi ini
menjadi sikap AALCO terkait isu yang menjadi perhatian negara anggota
agar bisa ditindaklanjuti dengan melahirkan kebijakan internasional yang
favourable,” pungkas Yasonna.
Informasi lebih lanjut mengenai AALCO dan informasi seputar pelaksanaan The 61st AALCO Annual Session bisa dilihat di https://www.aalco.int/
0 Komentar