A+ | Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jakarta akan menggelar rapat pleno krusial untuk menentukan status pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dari jalur independen, Dharma Pongrekun dan Kun Wardana. Rapat ini menyusul adanya dugaan pencatutan Nomor Induk Kependudukan (NIK) warga Jakarta sebagai pendukung pasangan ini, yang telah menjadi sorotan publik dan menuai banyak aduan.
Dharma-Kun, yang sempat gagal pada tahap verifikasi faktual pertama, kini kembali dalam pusaran masalah serius. Sebelumnya, pasangan ini tidak lolos verifikasi karena kekurangan dukungan signifikan, yaitu sebanyak 538.178 data dukungan dari total syarat minimal yang dibutuhkan. Dari 721.221 dukungan yang diajukan pada tahap awal verifikasi administrasi, hanya 183.043 yang dinyatakan memenuhi syarat oleh tim verifikator KPU di lapangan.
KPU kemudian memberikan kesempatan bagi Dharma-Kun untuk memperbaiki data dukungan mereka. Pada tahap verifikasi administrasi kedua, pasangan ini berhasil mengumpulkan 826.766 dukungan dari total 933.040 data yang diserahkan. Angka ini awalnya dianggap cukup untuk melampaui ambang batas minimal yang dipersyaratkan untuk maju sebagai pasangan calon dari jalur independen.
Namun, harapan tersebut terguncang akibat munculnya dugaan pencatutan NIK yang melibatkan ratusan ribu warga Jakarta. KPU Provinsi Jakarta mengakui telah menerima banyak aduan dari warga yang merasa NIK mereka disalahgunakan tanpa sepengetahuan mereka sebagai bentuk dukungan terhadap Dharma-Kun. Dugaan ini berpotensi menurunkan jumlah dukungan valid yang dimiliki pasangan ini secara signifikan.
KPU Provinsi Jakarta menegaskan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti aduan-aduan ini dengan cermat sebagai bagian dari komitmen terhadap transparansi dan keterbukaan dalam setiap tahapan Pilkada Jakarta 2024.
Dalam konteks ini, jumlah dukungan yang dikumpulkan Dharma-Kun, yang semula mencapai 677.468 dukungan, berisiko mengalami penurunan drastis. Jika terbukti banyak NIK yang dicatut, maka pasangan ini bisa kehilangan kesempatan untuk maju dalam Pilkada Jakarta 2024.
Sementara itu, tim sukses Dharma-Kun belum memberikan tanggapan resmi terkait isu ini. Namun, beberapa sumber di lapangan mengungkapkan bahwa tim mereka sedang bersiap untuk menghadapi kemungkinan terburuk, termasuk penurunan jumlah dukungan yang signifikan.
Rapat pleno KPU Provinsi Jakarta ini menjadi salah satu agenda terpenting dalam rangkaian tahapan Pilkada Jakarta. Keputusan yang diambil KPU nantinya akan sangat menentukan nasib Dharma-Kun dalam kontestasi politik di Jakarta.
Banyak pihak berharap agar KPU mampu menangani kasus ini dengan transparan dan adil, mengingat pentingnya integritas dalam setiap tahapan Pilkada. Masyarakat Jakarta pun menunggu keputusan yang diambil dengan harapan bahwa proses demokrasi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip kejujuran dan keterbukaan.
.jpg)
0 Komentar