Mengapa Kantor Polisi yang Dibakar? Kenapa Bukan Kantor Partai?

 

Suasana Polres Metro Jakarta Timur pasca pembakaran oleh massa pada Sabtu (30/08/2025) dini hari. (foto:ist)

A+ 

Marah itu buta. Tapi tidak selalu.

Pemantiknya, driver ojol meninggal kena seruduk dan terlindas rantis Brimob di tengah aksi massa, kita semua turut berduka. Selanjutnya massa marah ke polisi. Ini bisa dipahami. Tapi ketika berlanjut terus, bahkan ada dugaan ditunggangi pihak tertentu sehingga massif membakar banyak kantor polisi, ini tentu perlu kebijakan khusus, tindakan tegas terukur, dan memenuhi rasa keadilan rakyat.

Selanjutnya, ketika kantor-kantor  polisi dibakar massa ditengah rasa ketidakadilan ekonomi-politik, dan kecemburuan sosial, pertanyaan yang mestinya lahir bukan sekadar siapa yang salah? Melainkan: kenapa kantor polisi? Kenapa bukan kantor partai? Atau rumah pejabat politik?

Polisi memang yang paling dekat dengan rakyat.

Mereka ada di jalan, di pos, di perempatan.

Mereka yang pertama terlihat ketika rakyat marah.

Tapi mereka bukan pembuat kebijakan.

Polisi tidak merancang undang-undang.

Tidak menetapkan harga beras.

Tidak membagi-bagi proyek.

Maka, yang terjadi sebenarnya adalah (bisa dibilang) salah alamat.

Tapi marah selalu mencari sasaran yang kelihatan. Kantor partai politik tidak kelihatan.

Gedung DPRD memang ada, tapi siapa yang datang ke sana kecuali saat sidang?

Sementara kantor polisi berdiri di setiap kecamatan, lengkap dengan pagar, seragam, dan papan nama besar. Mudah dicari. Mudah dikepung.

Padahal, kalau mau jujur, sumber kegaduhan dan kecemburuan sosial justru lahir dari dapur politik bernama partai. Dari sana lahirlah kepala daerah, anggota DPR, menteri, bahkan presiden. Dan semua itu berasal dari partai.

Politik kita mahal. Kampanye butuh modal miliaran. Dari mana uang itu datang? Dari sumbangan, dari sponsor, dari kantong pribadi.

Begitu menang, logika dagang bekerja: modal harus balik.

Ada yang mengembalikannya lewat proyek.

Ada lewat rente.

Ada lewat kebijakan.

Dan di situlah akar kemarahan rakyat.

Sayangnya, rakyat tidak pernah benar-benar melihat “partai” sebagai sumber masalah. Partai hadir saat kampanye. Mengumbar janji. Menyebar kaos. Membagikan nasi kotak. Lalu menghilang setelah suara terkumpul. Yang tersisa hanya simbol bendera dan papan nama yang tidak setiap hari disentuh rakyat.

Polisi sebaliknya. Tiap hari ada di depan mata. Mengatur lalu lintas. Menilang motor. Menertibkan pedagang kaki lima yang menyerobot badan jalan. Mereka jadi “wajah negara” yang paling mudah dimarahi.

Apakah membakar kantor polisi atau kantor pemerintah menguntungkan rakyat? Tidak. Justru merugikan mereka sendiri. Pelayanan macet. Urusan administrasi terhenti. Masyarakat sendiri yang menanggung akibatnya.

Tapi memang begitulah wajah marah kita. Tidak logis. Tidak strategis. Marah kita sering berhenti di pagar yang terlihat, bukan di pintu yang menentukan.

Maka, pertanyaan itu tetap menggantung: Mengapa kantor polisi yang dibakar? Kenapa bukan kantor partai? 

Ini hanya pertanyaan, bukan ajakan, seruan, atau petunjuk untuk dengan tepat menentukan sasaran. Hanya ingin agar kelak tak muncul penyesalan.

(mp)

Konten ini telah tayang dengan judul "Mengapa Kantor Polisi yang Dibakar? Kenapa Bukan Kantor Partai?" di Kompasiana, platform blog Kompas.