A+ | Bitung - Saya bukan ahli kebakaran. Saya hanya warga biasa yang percaya satu hal sederhana: alat keselamatan harus bekerja saat dibutuhkan. Karena itu, kabar tentang APAR yang gagal berfungsi saat kebakaran panel listrik di PT Sari Malalugis, Bitung, pada 22 Januari 2026, terasa mengganggu.

APAR itu ada. Terpasang. Bahkan baru diisi ulang sebulan sebelumnya. Tapi ketika api muncul, alat itu diam.

Yang membuat kegelisahan ini semakin besar bukan hanya kegagalan alat, melainkan cara negara berbicara kepada publik setelah kejadian.

Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bitung melalui jajaran teknisnya—yang turun langsung ke lapangan—menyatakan kehadiran mereka murni menjalankan tugas pokok dan fungsi. Fokus mereka, kata mereka, adalah memastikan standar keselamatan terpenuhi secara normatif. Mereka menegaskan tidak memiliki hubungan maupun kepentingan dengan vendor pengisian APAR.

Sebagai warga, pernyataan ini mudah dipahami.

Namun kegelisahan muncul ketika pernyataan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas yang beredar di media justru tidak sejalan dengan sikap kru Damkar di lapangan. Alih-alih menempatkan persoalan pada kegagalan fungsi alat dan celah pengawasan, pernyataan tersebut terkesan mengarah pada pembelaan terhadap vendor APAR.

Saya tidak tahu apa maksudnya. Tapi sebagai warga, kesan itu sulit dihindari.

Dalam urusan keselamatan publik, perbedaan suara bukan perkara sepele. Ketika pejabat teknis dan pimpinan berbicara dengan nada berbeda, publik akan bertanya: siapa yang sedang dilindungi, dan siapa yang sedang dibela?

Padahal, yang dibutuhkan warga bukan pembelaan terhadap siapa pun, melainkan kejelasan sikap negara. Jika APAR gagal berfungsi, fokus seharusnya pada evaluasi menyeluruh: bagaimana pengawasannya, siapa yang bertanggung jawab, dan apa yang harus diperbaiki agar kejadian serupa tidak terulang.

Ketika narasi justru bergeser ke pembelaan vendor, sementara kru Damkar di lapangan menegaskan tidak punya urusan dengan vendor, publik berhak merasa bingung—bahkan curiga.

Saya tidak menuduh ada niat buruk. Tapi ketidaksinkronan ini menunjukkan masalah yang lebih dalam: negara yang belum sepenuhnya satu suara dalam melindungi warganya.

Keselamatan tidak boleh dinegosiasikan lewat pernyataan yang saling bertabrakan. Api tidak menunggu klarifikasi. APAR tidak peduli siapa yang bicara di media.

Sebagai warga, saya tidak menuntut pejabat untuk mencari kambing hitam. Tapi saya berharap pemimpin berdiri sejalan dengan fakta lapangan dan suara kru teknisnya sendiri. Dalam isu keselamatan, membela sistem yang gagal sama bahayanya dengan membiarkannya.

Kasus APAR ini seharusnya menjadi alarm keras. Bukan hanya tentang alat yang tidak bekerja, tetapi tentang bagaimana negara merespons kegagalan itu.

Kalau negara hadir dengan dua suara, maka yang kami dengar sebagai warga hanyalah satu hal: ketidakpastian.

Dan dalam urusan keselamatan publik, ketidakpastian adalah risiko yang tidak seharusnya kami tanggung.