Iklan rekrutmen marinir Belanda tahun 1945 untuk dilatih di AS dan diterjunkan ke Indonesia.



Essai Mahar Prastowo


Presiden  mengingatkan pemuda agar tidak melupakan peran Amerika Serikat dalam kemerdekaan Indonesia.

Kalimat itu terdengar diplomatis. Bahkan terdengar seperti ajakan untuk melihat sejarah secara utuh. Tapi sejarah memang harus utuh. Bukan sepotong. Bukan selektif.

Sebab kalau kita mundur ke tahun 1945–1949, posisi Amerika Serikat tidak sesederhana “mendukung kemerdekaan Indonesia”.

Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, dunia masih gemetar oleh sisa Perang Dunia II. Amerika Serikat di bawah Presiden  mengambil posisi resmi: netral.

Netral di atas kertas.


Sutan Sjahrir, perdana menteri pertama Indonesia, pernah mendesak Truman agar Amerika berpihak kepada republik muda ini. Sjahrir mengingatkan pidato Presiden  tentang hak setiap bangsa untuk menentukan nasib sendiri, self determination.

Itu bukan sekadar retorika. Itu janji moral Amerika kepada dunia.

Namun Washington bergeming.

Secara geopolitik, Belanda adalah sekutu lama. Anggota blok Barat. Korban Nazi. Di mata Amerika, stabilitas Eropa lebih penting ketimbang republik muda di Asia Tenggara yang belum jelas arahnya.

Bahkan fakta-fakta di lapangan menunjukkan kecenderungan yang tidak netral. Marinir Belanda yang dikirim untuk menumpas Republik Indonesia dilatih di North Carolina oleh Marinir Amerika Serikat (USMC). Persenjataan, perlengkapan, bahkan tank, sebagian bersumber dari dukungan Amerika.

Lampu kuning untuk Agresi Militer Belanda I tahun 1947? Banyak sejarawan mencatat, Amerika tidak benar-benar menghalangi.

Netral, tapi membiarkan.

Perubahan sikap baru terasa setelah 1947.

Bukan karena tiba-tiba Amerika jatuh cinta pada Republik Indonesia.

Melainkan karena dunia mulai berubah arah. Perang Dingin mulai menampakkan wajahnya. Ketakutan terhadap komunisme menjadi obsesif.

Di Indonesia, dinamika internal menguat. Kelompok kiri membesar. Ketegangan politik meningkat. Hingga meledak dalam Peristiwa Madiun 1948 yang dikaitkan dengan kebangkitan PKI.

Di titik inilah kabinet Mohammad Hatta memberi sinyal tegas: Republik Indonesia tidak akan menjadi negara komunis.

Janji itu penting.

Washington membaca situasi: lebih baik mendukung republik nasionalis yang anti-komunis daripada membiarkan kekosongan yang bisa diisi Moskow.

Dari situlah tekanan Amerika terhadap Belanda mulai nyata. Diplomasi bergeser. Dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia perlahan menguat, bukan semata karena idealisme kemerdekaan, tetapi karena kalkulasi geopolitik.

Realitasnya sederhana: Amerika mendukung Indonesia ketika kepentingannya bertemu.

Ironisnya, yang sejak awal berdiri tegas mendukung Indonesia justru Australia.

Di bawah Perdana Menteri Ben Chifley, pemerintah Australia menunjukkan sikap pro-Indonesia yang konsisten. Serikat buruh Australia bahkan melakukan gerakan yang dikenal sebagai “Black Armada”, boikot terhadap kapal-kapal Belanda yang hendak mengirim logistik dan pasukan untuk menggempur Republik.

Buruh pelabuhan Australia menolak memuat kapal Belanda.

Solidaritas kelas pekerja melampaui batas negara.

Ketika Komisi Tiga Negara (KTN) dibentuk untuk memediasi konflik Indonesia-Belanda, Indonesia memilih Australia sebagai wakilnya. Belanda memilih Belgia. Amerika menjadi pihak penengah.

Penengah, bukan pendukung.

Itu fakta historis yang tak bisa dipoles dengan kalimat diplomasi.

Lalu bagaimana kita harus memaknai pernyataan Prabowo?

Apakah salah jika kita mengingat peran Amerika?

Tidak.

Amerika memang berperan dalam tahap akhir pengakuan kedaulatan, terutama melalui tekanan diplomatik menjelang Konferensi Meja Bundar 1949. Tanpa tekanan itu, Belanda mungkin lebih lama bertahan.

Namun mengatakan Amerika sejak awal berada di garis perjuangan republik adalah simplifikasi yang berbahaya.

Sejarah bukan alat legitimasi hubungan bilateral hari ini.

Sejarah adalah cermin. Kadang memantulkan wajah yang tidak nyaman.

Pemuda Indonesia perlu diingatkan tentang peran Amerika, iya. Tapi juga perlu diingatkan bahwa politik internasional selalu digerakkan oleh kepentingan.

Tidak ada negara yang berjuang demi negara lain tanpa perhitungan.

Indonesia merdeka bukan karena belas kasih Washington. Indonesia merdeka karena kombinasi: perjuangan bersenjata di dalam negeri, diplomasi cerdas Sjahrir dan Hatta, tekanan internasional, solidaritas Australia, dan perubahan konstelasi global akibat Perang Dingin.

Kalau ada pelajaran untuk generasi muda, mungkin ini:

Jangan alergi pada kerja sama internasional. Tapi jangan pula naif.

Kedaulatan tidak pernah diberikan. Ia dinegosiasikan, diperjuangkan, dan dijaga.

Dan dalam diplomasi global, kawan hari ini bisa netral besok, bahkan berbeda kepentingan lusa.

Sejarah 1945–1949 mengajarkan itu dengan sangat jernih.



***



Artikel ini telah tayang di KOMPASIANA, platform blog Kompas Gramedia Group dengan judul "Prabowo, Amerika, dan Ingatan yang Perlu Diluruskan"