Essai Mahar Prastowo


Sebanyak 35.000 unit pikap Scorpio akan masuk Indonesia tahun ini. Untuk siapa? Untuk Proyek Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Pemesannya: BUMN bernama PT Agrinas Pangan Nusantara.

Angkanya melonjak cepat.

Pertama, 35.000 unit pikap dari Mahindra & Mahindra Ltd..

Jika satu unit dihargai Rp 300.000.000, maka:
35.000 × Rp 300.000.000 = Rp 10,5 triliun.

Belum berhenti di situ.

Tambahan 70.000 unit dari Tata Motors.

Jika diasumsikan harga rata-rata serupa:
70.000 × Rp 300.000.000 = Rp 21 triliun.

Dalam berbagai skema variasi tipe, diskon volume, dan negosiasi paket besar, total keseluruhan pengadaan disebut berada di kisaran Rp 24 triliun.

Dua puluh empat triliun rupiah.

Itu bukan sekadar proyek kendaraan. Itu arus dana raksasa.

🐕

Kendaraan-kendaraan ini disebut akan memperkuat logistik Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Mengangkut hasil panen. Menghubungkan petani ke pasar. Memotong rantai distribusi yang mahal.

Secara tujuan, itu mulia.

Desa memang butuh kendaraan logistik. Petani memang sering kalah bukan karena gagal panen, tapi karena ongkos angkut.

Tetapi kebijakan ekonomi tidak hanya soal tujuan. Ia juga soal ke mana uang mengalir.
Rp 24 triliun itu jika diproduksi di dalam negeri akan menciptakan gelombang ekonomi yang luas.

Mari kita berhitung.

Jika Diproduksi Dalam Negeri

PPN 11%
11% × Rp 24 triliun = Rp 2,64 triliun

PPh Badan (asumsi laba bersih 7%)
7% × Rp 24 triliun = Rp 1,68 triliun laba
22% × Rp 1,68 triliun = Rp 369,6 miliar


Pajak rantai pasok & tenaga kerja
Baja, ban, kaca, kabel, aki, logistik, PPh 21 karyawan, pajak daerah — secara konservatif bisa menyumbang Rp 700 miliar hingga Rp 1 triliun.

Total potensi penerimaan negara bisa menyentuh: Rp 3,7 – 4 triliun.

Belum termasuk efek pengganda (multiplier effect) konsumsi rumah tangga pekerja industri.
Artinya, selain kendaraan sampai ke desa, industri dalam negeri juga hidup.

🐕

Sebaliknya, jika kendaraan didatangkan utuh (CBU):
🐖Nilai tambah produksi terjadi di India.
🐖 Laba korporasi terjadi di India.
🐖 Pajak penghasilan badan utama dibayar di India.
🐖 Tenaga kerja yang terserap adalah tenaga kerja India.

Indonesia tetap mendapat bea masuk dan PPN impor. Tetapi ekosistem industrinya tidak tumbuh maksimal.

🐕

Ada pertanyaan lain yang tidak kalah penting.

Apakah pembelian ini dibebankan ke koperasi?

Jika koperasi desa harus mencicil kendaraan Rp 300 juta per unit, maka koperasi lahir dengan beban finansial besar. Jika disubsidi negara, tetap saja itu uang publik.

Transparansi skema pembiayaan menjadi kunci:
Apakah hibah? Leasing? Kredit lunak? Penugasan BUMN?
Karena koperasi bukan korporasi raksasa. Ia entitas rakyat.

🐕

Dalam proyek sebesar Rp 24 triliun, insentif bisnis pasti ada — secara resmi dalam struktur korporasi. Eksekutif penjualan global bisa mendapat bonus berbasis kinerja jika berhasil mengamankan mega order.

Itu normal dalam sistem kapitalisme modern.

Yang harus dipastikan adalah:
tidak ada penyimpangan, tidak ada gratifikasi, tidak ada konflik kepentingan. Prosesnya harus transparan dan akuntabel sesuai hukum pengadaan dan regulasi antikorupsi.

Karena nilai sebesar ini bukan angka kecil.

🐕

Kebijakan ekonomi selalu tentang pilihan.

Apakah proyek ini sekadar memastikan pikap sampai ke desa?

Ataukah bisa sekaligus menjadi stimulus industri nasional?

Rp 24 triliun (seharusnya) bisa menjadi bahan bakar pertumbuhan manufaktur dalam negeri.
Ternyata justru menjadi lonjakan ekspor besar bagi industri otomotif India.

Kita tidak sedang menolak logistik desa.
Kita sedang membicarakan arah strategi ekonomi nasional.

Karena dalam angka sebesar ini, yang dipertaruhkan bukan hanya kendaraan.
Tapi pilihan masa depan industri Indonesia.

💩💩💩💩💩