Essai Mahar Prastowo

Ruang sidang kabinet itu tidak ramai.

Tapi kalimatnya cukup keras.

Prabowo Subianto berdiri di depan para menterinya. Ia tidak sedang berbicara tentang harga cabai. Bukan juga tentang defisit anggaran.

Ia berbicara tentang pengamat.

Tentang mereka yang setiap hari muncul di televisi. Mengisi kolom opini. Mengkritik kebijakan. Mengingatkan pemerintah.

Dan, menurut Prabowo, ada di antara mereka yang tidak suka pemerintah berhasil.

Kalimat itu diucapkan dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara. Tidak setengah-setengah.

Presiden bahkan menambahkan satu kalimat yang membuat ruangan itu sedikit lebih sunyi:

Ia mengaku setiap hari menerima laporan intelijen.

Bahkan—katanya—ia tahu siapa yang membiayai para pengamat itu.


Kritik, atau Kepentingan?

Indonesia tidak kekurangan pengamat.

Pengamat politik.
Pengamat ekonomi.
Pengamat militer.
Pengamat hukum.

Setiap isu selalu ada komentarnya.

Kadang satu isu bisa menghadirkan lima pengamat dengan lima kesimpulan berbeda.

Bagi demokrasi, itu sehat.

Tapi bagi kekuasaan, kadang itu terasa tidak nyaman.

Pernyataan Prabowo menunjukkan satu kegelisahan lama yang sebenarnya tidak baru:
apakah kritik lahir dari kepedulian, atau dari kepentingan?

Prabowo memilih jawaban kedua—setidaknya untuk sebagian pengamat.

Ia mengatakan ada yang tidak suka pemerintah berhasil karena:

- merasa kalah
- kehilangan kekuasaan
- bahkan kehilangan “rezeki”

Ia menyebut kata yang jarang diucapkan Presiden dalam forum resmi:

“maling-maling dan koruptor.”


Dari Luar Kekuasaan ke Dalam Istana

Pernyataan itu menarik jika dilihat dari perjalanan politik Prabowo sendiri.

Selama dua dekade terakhir, ia justru sering berada di luar kekuasaan.

Ia pernah menjadi pengkritik pemerintah.

Ia pernah menjadi oposisi.

Ia bahkan pernah menjadi objek kritik para pengamat.

Kini posisinya berubah.

Ia bukan lagi kandidat.
Ia adalah Presiden.

Dan itu berarti akses informasi berubah total.

Prabowo sendiri mengatakan:
“Dulu saya di luar pemerintah, sekarang saya presidennya. Jadi tiap hari saya dapat laporan intel.”

Kalimat ini penting.

Ia menunjukkan satu hal:
sudut pandang kekuasaan selalu berbeda dengan sudut pandang luar kekuasaan.


Negara dan Intelijen

Dalam banyak negara, laporan intelijen memang menjadi makanan harian pemimpin.

Presiden Amerika membaca Presidential Daily Brief setiap pagi.

Di Indonesia, laporan semacam itu juga ada.

Dari:
- badan intelijen
- aparat keamanan
- kementerian strategis

Laporan itu tidak selalu tentang ancaman militer.

Sering kali justru tentang:
- dinamika politik
- opini publik
- jaringan ekonomi
- bahkan pengaruh kelompok kepentingan

Artinya, ketika Prabowo mengatakan ia tahu siapa yang membiayai pengamat, kemungkinan itu berasal dari laporan semacam ini.

Namun di sinilah muncul pertanyaan penting dalam demokrasi:

Apakah kritik otomatis berarti ada sponsor di belakangnya?


Pengamat dan Demokrasi

Di negara demokrasi, pengamat sebenarnya punya fungsi sederhana.

Mereka adalah penafsir kebijakan.

Kadang mereka mengkritik.
Kadang mereka mendukung.

Tugas mereka bukan membuat pemerintah senang.

Tugas mereka adalah menjelaskan kebijakan kepada publik.

Bahkan sering kali pengamat justru mengisi ruang yang tidak mampu diisi pemerintah.

Misalnya:
- menjelaskan dampak ekonomi suatu kebijakan
- membaca risiko sosial suatu program
- mengkritisi anggaran negara

Tanpa pengamat, diskursus publik bisa menjadi terlalu sepi.

Terlalu seragam.


Ketika Kritik Dianggap Ancaman

Namun dalam sejarah politik Indonesia, hubungan pemerintah dan pengamat sering naik turun.

Pada masa tertentu, kritik dianggap bagian dari demokrasi.

Pada masa lain, kritik dianggap gangguan stabilitas.

Kekhawatiran Prabowo tentang pengamat yang “menimbulkan kecemasan rakyat” sebenarnya mencerminkan dilema klasik pemerintah:
stabilitas versus kebebasan kritik.

Pemerintah ingin rakyat tenang.
Pengamat kadang justru mengingatkan risiko.

Keduanya sering terlihat bertabrakan.

Padahal sebenarnya tidak selalu.



Satu Kapal

Prabowo menutup pernyataannya dengan metafora yang sederhana.

Indonesia, katanya, adalah satu kapal.

Jika kapal oleng, semua akan ikut oleng.

Kalimat itu terdengar seperti pesan persatuan.

Tapi di sisi lain juga mengandung pertanyaan yang lebih dalam.

Dalam sebuah kapal besar bernama negara:

- siapa yang memegang kemudi?
- siapa yang membaca peta?
- siapa yang mengingatkan jika kapal menuju karang?

Presiden tentu memegang kemudi.

Tapi pengamat sering berperan sebagai orang di menara pengawas.

Mereka mungkin berisik.

Mereka mungkin terlalu sering memberi peringatan.

Namun dalam pelayaran panjang, kadang justru suara dari menara itulah yang menyelamatkan kapal.


Persoalan Sebenarnya

Pernyataan Prabowo mungkin bukan sekadar soal pengamat.

Ada persoalan yang lebih besar.

Yaitu kepercayaan publik.

Jika rakyat percaya pemerintah bekerja baik, kritik sekeras apa pun tidak akan menggoyang.

Sebaliknya, jika kepercayaan itu rapuh, bahkan rumor kecil bisa menjadi badai.

Karena itu Prabowo mengatakan ia memilih cara persuasif.

Ia percaya bukti kebijakan akan menjawab semuanya.

Ia menyebut istilah yang jarang muncul dalam pidato politik Indonesia:

“evidence based.”

Artinya sederhana:

bukti kerja akan berbicara lebih keras daripada kritik.


Di Ujung Cerita

Hubungan pemerintah dan pengamat mungkin tidak akan pernah benar-benar akur.

Itu memang sifat demokrasi.

Pengamat akan tetap berbicara.

Pemerintah akan tetap bekerja.

Kadang saling mendukung.

Kadang saling mencurigai.

Namun selama kapal bernama Indonesia masih berlayar, keduanya sebenarnya berada di tempat yang sama.

Di kapal yang sama.

Bedanya hanya satu.

Yang satu memegang kemudi.

Yang lain berdiri di dek—sambil terus berteriak jika melihat ombak datang.