Buku Saku dan Mimpi 0% Kemiskinan



Essai Mahar Prastowo


Hari itu, halaman Gedung Bina Graha tidak ramai-ramai amat. Tidak ada spanduk besar yang berteriak. Hanya beberapa orang penting, beberapa kamera, dan satu benda kecil yang—katanya—akan mengurus perkara besar: kemiskinan.

Benda itu bukan mesin. Bukan aplikasi. Bukan juga bantuan tunai.

Ia hanya sebuah buku saku.

Judulnya sederhana, tapi berani: 0% Kemiskinan.



Saya membayangkan buku itu masuk ke kantong kemeja seorang kepala desa. Atau terselip di tas seorang ibu yang pernah antre bantuan sosial tapi pulang dengan tangan kosong. Atau mungkin, dibaca oleh seorang pemuda yang selama ini tidak tahu ke mana harus bertanya ketika hidup terasa buntu.

Buku kecil itu diluncurkan oleh Kantor Staf Presiden bersama Badan Komunikasi Pemerintah. Tempatnya simbolis: Gedung Bina Graha, jantung kekuasaan.

Di situ, negara sedang mencoba berbicara dengan cara yang lebih sederhana.

Tidak lewat pidato panjang. Tidak lewat jargon.

Lewat buku saku.



Ada 17 program di dalamnya. Semua dikaitkan dengan nama besar: Prabowo Subianto.

Angkanya menarik: 17.

Seperti ingin mengingatkan bahwa kemerdekaan tidak cukup diperingati, tapi harus diisi—termasuk dengan menghapus kemiskinan.

Tapi buku ini bukan soal angka. Ia soal arah.

Kepala Staf Presiden, Muhammad Qodari, mengatakan buku ini menjawab pertanyaan paling dasar: negara memberi apa? dan bagaimana cara mendapatkannya?

Pertanyaan yang selama ini sering berputar tanpa jawaban jelas.



Masalah kita bukan selalu kekurangan program.

Kadang, kita kelebihan program.

Tapi kekurangan informasi.

Ada warga yang berhak, tapi tidak tahu cara mengakses. Ada yang tahu, tapi tidak tahu ke mana harus datang. Ada yang datang, tapi tidak masuk daftar.

Di situlah sering terjadi ironi.

Bantuan ada. Rakyat tetap merasa tidak dibantu.



Buku saku ini mencoba menutup celah itu.

Ia tidak menjanjikan uang. Ia menawarkan peta.

Peta menuju bantuan.

Peta menuju hak.



Di dalamnya, kata Qodari, bantuan tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang datang sesekali. Tapi sebagai perjalanan hidup.

Negara hadir sejak seseorang lahir, sekolah, bekerja, hingga tua.

Kalimatnya terdengar ideal.

Tapi justru karena itu, ia penting untuk diuji.



Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Angga Raka Prabowo, mengatakan sesuatu yang sederhana: bisa jadi orang tidak tahu cara masuk Sekolah Rakyat, atau tidak tahu bagaimana mendapatkan PKH.

Kalimat itu jujur.

Dan mungkin, itu inti persoalannya.

Kemiskinan tidak selalu soal tidak punya.

Kadang, soal tidak tahu.



Saya jadi teringat seorang warga di pinggiran Bekasi. Ia pernah bilang, “Katanya ada bantuan. Tapi saya tidak tahu tanya ke siapa.”

Kalimat itu pendek. Tapi berat.

Di negara dengan ratusan program, “tidak tahu” bisa jadi lebih memiskinkan daripada “tidak punya”.



Maka buku saku ini, kalau dipikir-pikir, bukan sekadar buku.

Ia adalah pengakuan.

Bahwa selama ini, komunikasi negara belum sepenuhnya sampai.

Bahwa kebijakan sering berhenti di meja, tidak sampai ke tangan.



Pertanyaannya sekarang bukan lagi: apakah programnya ada?

Tapi: apakah buku ini akan dibaca?

Lebih penting lagi: apakah setelah dibaca, hidup orang berubah?



Karena kemiskinan tidak hilang hanya dengan dicetak.

Ia hilang kalau kebijakan benar-benar sampai.

Kalau data akurat.

Kalau aparat peduli.

Kalau warga tidak lagi bingung harus ke mana.



Buku saku ini adalah awal.

Atau bisa juga hanya jadi arsip.

Seperti banyak dokumen lain yang pernah lahir dengan harapan besar.



Di ujung acara, para pejabat mungkin pulang dengan perasaan lega.

Sebuah langkah sudah dibuat.

Tapi di luar sana, di gang-gang sempit dan rumah-rumah sederhana, pertanyaan itu masih sama:

“Kalau saya butuh bantuan… saya harus ke mana?”

Mungkin, jawabannya sekarang ada di dalam buku saku itu.

Atau—seperti biasa—masih harus dicari sendiri.



Artikel ini telah terbit di Kompasiana, platform blog Kompas, dengan judul "Buku Saku dan Mimpi 0% Kemiskinan"