Essai Mahar Prastowo 

Belakangan ini, petugas Badan Pusat Statistik (BPS) semakin sering mengetuk pintu rumah warga. Mereka datang membawa daftar pertanyaan. Mulai dari pekerjaan, penghasilan, pengeluaran, kondisi rumah, kendaraan, hingga berbagai aset yang dimiliki keluarga.

Sebagian warga menjawab dengan santai.

Sebagian lagi mulai curiga.

"Apakah ini untuk menaikkan pajak?"

Pertanyaan itu muncul di banyak tempat. 

Wajar. Di tengah Sensus Ekonomi dan semakin banyaknya program pemerintah yang berbasis data, masyarakat ingin tahu ke mana data mereka akan digunakan.

Padahal, ada satu istilah yang sebenarnya sederhana, tetapi sering disalahartikan: desil.

Desil bukan golongan pajak.

Desil juga bukan label kaya atau miskin.

Desil hanyalah cara BPS mengelompokkan tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Bayangkan seluruh penduduk Indonesia berdiri dalam satu antrean panjang. 

Mereka diurutkan dari yang kondisi ekonominya paling rendah hingga yang paling tinggi.

Lalu antrean itu dibagi menjadi sepuluh bagian yang sama besar.

Kelompok pertama disebut Desil 1.
Kelompok terakhir disebut Desil 10.

Sederhana.

Namun, angka itu sering menimbulkan salah paham.

Banyak orang mengira jika masuk Desil 8, 9, atau 10 berarti otomatis kaya raya.

Belum tentu.

Sebab BPS tidak membandingkan seseorang dengan tetangganya. Tidak juga dengan warga sekecamatan atau sekota.

Perbandingannya adalah dengan seluruh penduduk Indonesia.

Di sinilah letak persoalannya.

Mari ambil contoh Jakarta.
Sebuah keluarga mengeluarkan sekitar Rp10 juta setiap bulan. Sekilas terdengar besar.

Tetapi mari dihitung.

Kontrakan atau cicilan rumah bisa mencapai Rp3 juta hingga Rp5 juta.
Biaya sekolah anak.
Transportasi.
Listrik.
Internet.
Belanja dapur.
Belum lagi kebutuhan kesehatan dan biaya tak terduga.

Uang Rp10 juta di Jakarta bisa habis sebelum akhir bulan.

Namun secara statistik nasional, pengeluaran sebesar itu mungkin sudah menempatkan keluarga tersebut pada desil atas.

Artinya, secara nasional mereka termasuk kelompok yang relatif lebih mampu.

Tetapi dalam kehidupan sehari-hari di Jakarta, mereka masih merasa sebagai keluarga kelas menengah yang harus berhitung setiap kali berbelanja.

Inilah mengapa desil tidak boleh dimaknai sebagai ukuran tunggal kesejahteraan.

Jakarta memang berbeda.

Biaya hidupnya jauh lebih tinggi dibandingkan sebagian besar daerah di Indonesia.

Karena itu pemerintah daerah juga menggunakan ukuran lain seperti:
garis kemiskinan daerah, 
Indeks Harga Konsumen (IHK), 
Upah Minimum Provinsi (UMP), 
dan berbagai indikator biaya hidup untuk melihat kondisi masyarakat secara lebih utuh.


Lalu, bagaimana hubungannya dengan pajak?

Jawabannya juga perlu diluruskan.

Desil bukan dasar penetapan pajak.

Pajak Penghasilan tetap dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan data penghasilan wajib pajak, bukan berdasarkan seseorang berada di Desil 5 atau Desil 9.

Namun, data desil memang menjadi bahan penting bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan.

Misalnya, ketika pemerintah ingin mengetahui kelompok masyarakat mana yang paling terdampak kenaikan harga barang, siapa yang layak menerima bantuan sosial, atau bagaimana dampak suatu kebijakan fiskal terhadap masyarakat berpenghasilan rendah maupun tinggi.

Data statistik menjadi kompas.
Bukan palu.

Kompas menunjukkan arah kebijakan.
Palu menentukan penegakan aturan.

Keduanya berbeda.

Karena itulah masyarakat tidak perlu takut memberikan data yang benar kepada petugas BPS.

Semakin akurat data yang dikumpulkan, semakin tepat pula kebijakan yang bisa dibuat pemerintah.

Mulai dari bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, hingga penyusunan kebijakan ekonomi nasional.

Sensus Ekonomi bukan sekadar menghitung angka.

Ia sedang memotret wajah Indonesia.
Dan setiap keluarga yang memberikan data dengan jujur sedang ikut melukis potret itu.

Bukan untuk diberi cap kaya atau miskin.

Melainkan agar negara memahami kondisi rakyatnya dengan lebih baik.

Sebab kebijakan yang baik selalu lahir dari data yang baik.

Dan data yang baik selalu berawal dari kejujuran masyarakat.


Benarkah Pengeluaran Kecil Pasti Masuk Desil Bawah?

Belum tentu.

Inilah bagian yang sering menimbulkan salah paham.

BPS memang menggunakan pengeluaran per kapita sebagai salah satu dasar utama menghitung tingkat kesejahteraan. 

Namun, yang dibandingkan bukan sekadar besar kecilnya uang yang dibelanjakan.

Yang dihitung adalah pengeluaran rata-rata setiap anggota rumah tangga, kemudian dibandingkan dengan seluruh rumah tangga di Indonesia.

Misalnya, dua keluarga sama-sama mengeluarkan Rp6 juta setiap bulan.

Keluarga pertama terdiri dari dua orang. Berarti pengeluaran per kapitanya sekitar Rp3 juta.

Keluarga kedua terdiri dari enam orang. Pengeluaran per kapitanya hanya sekitar Rp1 juta.

Walaupun total pengeluarannya sama, posisi desil kedua keluarga itu bisa berbeda karena kemampuan membiayai setiap anggota keluarga juga berbeda.

Selain itu, pengeluaran yang kecil tidak selalu berarti seseorang miskin.

Ada orang yang memang hidup sederhana, rumahnya sudah lunas, tidak memiliki cicilan, dan sebagian besar kebutuhannya dipenuhi dari hasil kebun atau usaha sendiri. Pengeluarannya mungkin tidak besar, tetapi kondisi ekonominya belum tentu rendah.

Sebaliknya, ada keluarga yang pengeluarannya besar karena harus membayar kontrakan, cicilan rumah, biaya sekolah, atau biaya kesehatan.

Besarnya pengeluaran itu belum tentu menunjukkan mereka hidup berkecukupan.

Karena itu, angka pengeluaran harus dipahami sebagai alat statistik, bukan ukuran mutlak untuk menilai apakah seseorang kaya atau miskin.

Yang terpenting, masyarakat memberikan data yang benar kepada petugas BPS.

Jangan sengaja memperkecil pengeluaran agar dianggap miskin, atau memperbesar pengeluaran agar terlihat mampu. 

Data yang tidak akurat akan menghasilkan potret ekonomi yang keliru, sehingga kebijakan pemerintah pun berisiko tidak tepat sasaran.



(MP)