Essai Mahar Prastowo
Pagi itu halaman SMAN 14 Jakarta tidak seperti biasanya.
Meja-meja berjejer di depan sekolah. Ada stan UMKM. Ada produk kesehatan. Ada pula spanduk besar bertuliskan Roadshow FKKS Jakarta Timur: Sinkronisasi Pendidikan.
Di sudut lain, Taman Literasi menyambut setiap tamu yang datang. Air terjun kecil buatan mengalir pelan. Seolah ingin mengatakan bahwa pendidikan memang harus terus mengalir. Tidak boleh berhenti.
Satu per satu kepala sekolah datang.
Komite sekolah menyusul.
Pejabat Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur memasuki aula.
Ruang itu kemudian penuh. Bukan hanya oleh kursi yang terisi. Tetapi juga oleh harapan.
Harapan bahwa hubungan sekolah dan komite sekolah tidak lagi dipenuhi prasangka.
Selama ini komite sekolah sering berada pada posisi yang tidak nyaman.
Kalau sekolah maju, yang dipuji kepala sekolah.
Kalau muncul persoalan, komite ikut disalahkan.
Padahal, dalam aturan, komite bukan pengelola sekolah.
Mereka bukan kepala sekolah.
Mereka bukan bendahara.
Mereka juga bukan pengambil keputusan operasional.
Di atas panggung, Ketua FKKS Jakarta Timur, H. Syamsul Bahri, mengingatkan kembali garis itu.
Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 sudah membaginya dengan jelas.
Kepala sekolah mengelola.
Komite memberi pertimbangan.
Komite menjembatani aspirasi.
Komite mengawasi.
Komite membantu mencari dukungan dari masyarakat dan dunia usaha.
Bukan menarik iuran wajib.
"FKKS tidak pernah memungut dana dari wali murid," katanya.
Kalimat itu terdengar sederhana.
Tetapi sesungguhnya sedang menjawab stigma yang selama bertahun-tahun melekat kepada komite sekolah.
Roadshow ini sudah berkeliling seantero ke amatan di Jakarta Timur.
SMAN 14 menjadi titik kesembilan dari sepuluh kecamatan.
Bukan sekadar berpindah sekolah.
Tetapi berpindah cara pandang.
Sebab pendidikan hari ini menghadapi tantangan yang berbeda dibanding sepuluh tahun lalu.
Bukan lagi sekadar soal nilai matematika.
Bukan hanya soal kelulusan.
Yang lebih sulit justru membangun karakter.
Media sosial mengubah cara anak berpikir.
Pergaulan berubah jauh lebih cepat daripada kemampuan orang tua memahaminya.
Di sinilah Wakil Wali Kota Jakarta Timur Kusmanto mengingatkan sesuatu yang sangat mendasar.
Semua orang tua ingin anaknya berhasil.
Tetapi keinginan itu tidak cukup.
Harus ada komunikasi.
Harus ada keterbukaan.
Karena pendidikan pertama tetap berada di rumah.
Sekolah hanya melanjutkannya.
Jakarta Timur memiliki sekolah paling banyak di DKI Jakarta.
Itu kekuatan.
Sekaligus tantangan.
Kalau satu sekolah berhasil memperbaiki budaya belajar, dampaknya besar.
Kalau satu sekolah gagal menjaga anak-anaknya dari tawuran, dampaknya juga besar.
Karena itu FKKS menggandeng banyak pihak.
Satpol PP.
Kesbangpol.
Kini juga Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian.
Sekilas terasa jauh dari dunia pendidikan.
Ternyata tidak.
Mereka membawa gagasan tentang urban farming.
Tentang memilah sampah.
Tentang sekolah yang bukan hanya menghasilkan lulusan pintar, tetapi juga peduli lingkungan.
Sarjoko, Wakil Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, mengingatkan bahwa sekolah seharusnya menjadi rumah kedua.
Rumah yang menghadirkan rasa aman.
Tempat anak berani bercerita.
Tempat guru tidak hanya mengajar.
Tetapi juga mendengar.
Tempat kepala sekolah tidak sekadar mengelola administrasi.
Tetapi merawat manusia.
Kalimat itu terasa sederhana.
Namun justru di situlah inti pendidikan.
Anak-anak sering kali tidak mengingat pelajaran yang diberikan guru.
Tetapi mereka selalu mengingat bagaimana guru memperlakukan mereka.
Di bagian akhir acara, pembicaraan bergeser.
Bukan lagi soal kurikulum.
Bukan pula soal komite.
Melainkan soal sampah.
Jakarta sedang berbenah.
Instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2026 meminta pemilahan sampah dimulai dari sumbernya.
Sekolah ikut menjadi bagian penting.
Murid diajak memilah.
Menanam.
Merawat.
Belajar bahwa selembar daun pun memiliki nilai.
Bahwa bumi juga ruang kelas.
Mungkin inilah pelajaran paling mahal.
Karena pendidikan bukan sekadar membuat anak mampu menjawab soal ujian.
Tetapi membuat mereka mampu menjaga kehidupan.
Tengah hari tepat, acara selesai.
Peserta berdiri.
Berfoto bersama.
Lalu pulang membawa tugas masing-masing.
Ada yang kembali menjadi kepala sekolah.
Ada yang kembali menjadi guru.
Ada yang kembali menjadi orang tua.
Ada pula yang kembali menjadi pengurus komite.
Namun mereka pulang dengan satu kesadaran yang sama.
Sekolah tidak pernah bisa mendidik sendirian.
Pendidikan adalah pekerjaan kolektif.
Tentang orang tua yang mau mendengar.
Guru yang mau merangkul.
Komite yang mau menjembatani.
Pemerintah yang mau memfasilitasi.
Dan masyarakat yang percaya bahwa membangun generasi terbaik tidak pernah bisa dikerjakan oleh satu tangan.
Karena masa depan, pada akhirnya, selalu dimulai dari ruang kelas. Dan dari orang-orang dewasa yang memilih bekerja bersama untuk anak-anak yang kelak akan menggantikan mereka.
Namun, ternyata acara belum benar-benar selesai.
Ketika sebagian peserta mulai berkemas, sebagian pengurus komite sekolah masih bertahan di ruang transit VIP.
Mereka mendapat "kuliah singkat" dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi DKI Jakarta, H. Muhammad Matsani.
Tidak ada podium.
Tidak ada teks sambutan.
Yang ada justru percakapan yang terasa lebih dekat.
Topiknya bukan lagi kurikulum.
Bukan pula soal tata kelola sekolah.
Melainkan satu ancaman yang diam-diam terus mengintai anak-anak: narkotika.
Matsani memulai dari sebuah pertanyaan sederhana.
"Kalau bukan kita yang menjaga anak-anak kita, siapa lagi?"
Ruang itu mendadak sunyi.
Ia mengingatkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menempatkan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) sebagai salah satu agenda strategis daerah. Kebijakan itu sejalan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menegaskan bahwa pencegahan penyalahgunaan narkotika bukan hanya tugas aparat penegak hukum, tetapi juga membutuhkan peran aktif masyarakat, keluarga, sekolah, dan lembaga pendidikan.
Menurut Matsani, penyalahgunaan narkotika sering disebut sebagai extraordinary crime karena dampaknya tidak hanya menghancurkan individu, tetapi juga keluarga, produktivitas bangsa, hingga masa depan generasi muda. Karena itu, penanganannya tidak bisa dilakukan secara biasa. Pencegahan harus dimulai jauh sebelum seorang anak mengenal narkoba.
Ia kemudian menyinggung fenomena yang kini menjadi perhatian aparat.
Rokok elektronik atau vape.
"Bukan vapenya yang menjadi persoalan. Tetapi jangan sampai liquid-nya menjadi pintu masuk narkotika," katanya.
Penjelasan itu bukan tanpa alasan.
Dalam beberapa pengungkapan kasus, BNN menemukan modus baru peredaran narkotika dengan memanfaatkan cartridge maupun cairan rokok elektronik. Bahkan, laboratorium gelap yang dibongkar aparat kedapatan meracik zat narkotika ke dalam cairan vape sehingga sulit dikenali.
Modus seperti itu, kata Matsani, menjadi tantangan baru karena kemasannya sering dibuat menyerupai produk legal, bahkan menggunakan aroma buah yang akrab dengan kalangan remaja.
Karena itu, ia mengingatkan para orang tua agar tidak menganggap remeh kebiasaan merokok pada anak.
"Merokok sering menjadi pintu masuk. Setelah itu pergaulan yang menentukan arah berikutnya," ujarnya.
Matsani tidak sedang menghakimi perokok, tapi tidak bijak jika dibiasakan pada anak-anak.
Justru ia mengajak orang-orang dewasa bercermin.
Menurutnya, Generasi Z dan Generasi Alpha sering dicap kurang peduli terhadap lingkungan sosial. Namun, boleh jadi persoalannya bukan semata-mata pada anak.
"Kita sebagai orang tua mungkin kurang memberikan wawasan tentang kepedulian kepada sesama, kepada lingkungan, dan kepada apa yang ada di sekitar mereka," katanya.
Ia lalu bercerita tentang kebiasaan yang dilakukannya sendiri.
Setiap ada mahasiswa baru yang tinggal di rumah kos miliknya, ia selalu melaporkannya kepada ketua RT.
Bukan karena curiga.
Melainkan karena merasa bertanggung jawab terhadap lingkungan.
"Itu bentuk kepedulian," ujarnya.
Dari situlah, menurut dia, pengawasan sosial sebenarnya dimulai.
Bukan dari razia.
Melainkan dari warga yang saling mengenal.
Matsani kemudian mengajak sekolah memperkuat program Sekolah Bersinar (Bersih dari Narkoba), membangun wawasan kebangsaan, menanamkan cinta tanah air, sekaligus memperkuat pendidikan karakter dan nilai-nilai keagamaan.
"Bekal agama penting agar kita mampu melahirkan Generasi Emas 2045, bukan generasi yang cemas," katanya.
Pesan itu terasa menyentuh para pengurus komite sekolah.
Mereka selama ini bekerja tanpa menerima gaji.
Bahkan tidak sedikit yang harus membagi waktu antara pekerjaan, keluarga, dan aktivitas sosial.
"Kerja sosial sebagai komite sekolah itu ibadah. Sudah menghibahkan waktu, bahkan kadang urusan uang dapur ikut terbawa ke organisasi," ujar Matsani, disambut senyum para peserta.
Di situlah sebenarnya letak kekuatan komite sekolah.
Mereka bukan pegawai.
Bukan pejabat.
Tetapi orang-orang yang memilih menyumbangkan waktu demi sekolah tempat anak-anak belajar.
Matsani menutup arahannya dengan satu kalimat yang mungkin menjadi inti dari seluruh rangkaian Roadshow FKKS hari itu.
"Pemerintah tidak mungkin bekerja sendiri."
Kalimat itu sederhana.
Tetapi justru itulah makna yang terus berulang sejak pagi.
Bahwa pendidikan bukan hanya urusan guru.
Bukan hanya urusan kepala sekolah.
Bukan hanya urusan komite.
Bukan pula semata-mata tugas pemerintah.
Melahirkan Generasi Emas 2045 membutuhkan satu syarat yang paling mendasar.
Semua orang dewasa harus hadir.
Bukan hanya ketika anak berprestasi.
Tetapi terutama ketika mereka mulai kehilangan arah.
Sebab, sekolah yang baik bukan hanya tempat anak belajar menghitung.
Melainkan tempat seluruh orang dewasa belajar menjaga masa depan bersama.
Konten ini telah tayang di Kompasiana dengan judul "Di SMAN 14, Komite Sekolah Sedang Mencari Makna Baru",
0 Komentar