Essai Mahar Prastowo


Tidak banyak yang menyangka sebuah surat resmi dari National Social Safety Nets Coordinating Office (NASSCO) Nigeria ditujukan kepada Lurah Kebon Pala, Dian Eka Harianti.

Surat itu bukan sekadar pemberitahuan kunjungan.

Ia adalah bentuk pengakuan bahwa Kelurahan Kebon Pala dinilai memiliki praktik baik yang layak dipelajari dalam penyelenggaraan pelayanan publik, perlindungan sosial, dan pelayanan kesehatan berbasis masyarakat.

Karena jumlah peserta yang sangat besar, kegiatan akhirnya tidak dilaksanakan di kantor kelurahan, melainkan dipusatkan di Aula Kecamatan Makasar, Jakarta Timur. Aula tersebut dipilih karena mampu menampung seluruh peserta. Namun, lokasi hanyalah tempat berlangsungnya forum. Objek pembelajaran sesungguhnya tetap berada di Kelurahan Kebon Pala, tempat berbagai inovasi pelayanan masyarakat itu tumbuh.

Pada Jumat, 17 Juli 2026, aula itu menjelma menjadi ruang dialog lintas benua.

Delegasi Nigeria dipimpin oleh Olusanya Olubunmi, Permanent Secretary sekaligus Kepala Delegasi. Turut mendampingi Olotu Joan Oluwafunmilola selaku Koordinator Program Nasional, serta Bala Mohammed Dikko, Kepala Registri Sosial Nasional (National Social Registry).

Mereka tidak datang sendiri.

Delegasi tersebut terdiri atas para pejabat National Social Safety Nets Coordinating Office (NASSCO), Kementerian Keuangan Federal Nigeria, Majelis Nasional Nigeria (National Assembly), serta para State Focal/Desk Officers yang mewakili 36 negara bagian Nigeria dan Federal Capital Territory (FCT) Abuja. Komposisi ini menunjukkan bahwa kunjungan ke Kebon Pala bukan sekadar studi lapangan biasa, melainkan bagian dari pembelajaran nasional yang hasilnya diharapkan dapat diterapkan di berbagai wilayah Nigeria.

Mereka datang bukan membawa proposal investasi.

Bukan pula agenda politik.

Mereka datang membawa rasa ingin tahu.

Mereka ingin belajar.

Bagi masyarakat Indonesia, nama NASSCO mungkin belum begitu dikenal. Padahal lembaga ini merupakan salah satu pilar utama sistem perlindungan sosial Pemerintah Federal Nigeria. Melalui National Social Safety Nets Project (NASSP), NASSCO membangun sistem perlindungan sosial nasional berbasis data, mengoordinasikan berbagai program lintas kementerian, serta mengembangkan Nigeria Social Register (NSR), yaitu basis data nasional rumah tangga miskin dan rentan yang menjadi acuan berbagai program bantuan sosial, layanan kesehatan, pendidikan, pemberdayaan ekonomi, hingga penanggulangan bencana.

Yang menarik, penyusunan data tersebut menggunakan pendekatan Community-Based Targeting, yaitu masyarakat dilibatkan secara langsung untuk mengidentifikasi keluarga yang benar-benar miskin dan rentan sebelum diverifikasi oleh pemerintah. Dengan cara itu, perlindungan sosial dibangun bukan hanya berdasarkan angka statistik, tetapi juga berdasarkan realitas yang dikenal oleh masyarakat sendiri.

Semangat itulah yang membawa mereka ke Kebon Pala.

Delegasi ingin melihat bagaimana Indonesia menghubungkan data, pelayanan publik, kesehatan, dan perlindungan sosial menjadi satu ekosistem yang bekerja hingga tingkat lingkungan.

Salah satu materi yang paling menarik perhatian delegasi adalah implementasi Program Cek Kesehatan Gratis (CKG).

Bagi mereka, kesehatan merupakan fondasi utama perlindungan sosial.

Melalui pemaparan dr. Octoviana dan dr. Wiwi dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, delegasi memperoleh gambaran bagaimana CKG dijalankan sebagai bagian dari transformasi layanan kesehatan primer. Program ini tidak hanya menyediakan pemeriksaan kesehatan tanpa biaya, tetapi juga bertujuan mendeteksi faktor risiko penyakit sejak dini, memberikan edukasi kesehatan, serta memastikan masyarakat memperoleh tindak lanjut pelayanan sesuai kebutuhannya.

Yang membuat para tamu dari Nigeria terkesan bukan semata-mata layanan kesehatannya.

Melainkan cara pelayanan itu menjangkau masyarakat.

Pemerintah kelurahan, kecamatan, puskesmas, kader kesehatan, PKK, RT/RW, dan berbagai unsur masyarakat bekerja bersama agar warga memperoleh layanan kesehatan sedini mungkin.

Di sinilah Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi salah satu mata rantai penting.

PKH merupakan program bantuan sosial bersyarat dari Kementerian Sosial Republik Indonesia bagi keluarga miskin dan rentan. Namun esensinya jauh melampaui bantuan tunai. Melalui pendampingan intensif, keluarga penerima didorong untuk memanfaatkan layanan kesehatan, memastikan ibu hamil menjalani pemeriksaan kehamilan, balita memperoleh imunisasi dan pemantauan tumbuh kembang, anak-anak tetap bersekolah, serta keluarga memperoleh edukasi dan pemberdayaan agar mampu keluar dari lingkaran kemiskinan.

Pendamping PKH menjadi jembatan antara keluarga, fasilitas kesehatan, sekolah, dan pemerintah. Dengan demikian, bantuan sosial berubah menjadi investasi pembangunan manusia.

Bagi delegasi Nigeria, pendekatan tersebut memiliki kesamaan dengan arah reformasi perlindungan sosial yang sedang mereka bangun melalui NASSCO. Yang dipelajari bukan sekadar bagaimana bantuan diberikan, melainkan bagaimana data keluarga miskin dapat dihubungkan dengan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat sehingga menghasilkan intervensi yang tepat sasaran.

Forum itu semakin kaya dengan kehadiran Kepala Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Timur, Agata Bayu Putra, yang menjelaskan bagaimana sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kota, kecamatan, kelurahan, dan masyarakat menjadi fondasi pelayanan sosial yang inklusif.

Di tengah jalannya diskusi, ada satu sosok yang nyaris luput dari perhatian.

Namanya Esther Dangosu. Pemudi Indonesia kelahiran Nigeria.

Dialah yang menjembatani dua bangsa melalui bahasa.

Dengan tenang, ia menerjemahkan setiap pertanyaan dari pimpinan delegasi dan para peserta ke dalam bahasa Indonesia, lalu menyampaikan kembali penjelasan para narasumber dalam bahasa Inggris.

Lewat Esther, bukan hanya kata-kata yang berpindah.

Tetapi juga pengalaman.

Gagasan.

Dan harapan.

Semakin lama diskusi berlangsung, semakin jelas bahwa yang dipelajari Nigeria bukanlah Aula Kecamatan Makasar.

Yang mereka pelajari adalah filosofi pelayanan Indonesia.

Bahwa perlindungan sosial tidak dimulai dari pembagian bantuan.

Ia dimulai dari data yang akurat.

Dilanjutkan dengan pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau.

Diperkuat melalui pendampingan keluarga.

Dan disempurnakan oleh kolaborasi pemerintah bersama masyarakat.

Indonesia dan Nigeria dipisahkan ribuan kilometer.

Namun keduanya memiliki tantangan yang sama: bagaimana memastikan negara hadir bagi masyarakat yang paling membutuhkan.

Menjelang sore, ketika rombongan bersiap meninggalkan Aula Kecamatan Makasar, mereka membawa lebih dari sekadar cendera mata dan foto bersama.

Mereka membawa inspirasi.

Membawa cara pandang baru.

Bahwa perubahan besar tidak selalu lahir dari gedung kementerian.

Sering kali ia tumbuh dari sebuah kelurahan.

Dari aparatur yang mengenal setiap warganya.

Dari pendamping PKH yang mendampingi keluarga rentan.

Dari tenaga kesehatan yang mengajak masyarakat melakukan Cek Kesehatan Gratis.

Dari gotong royong yang menghubungkan pemerintah dengan rakyat.

Pada hari itu, Kelurahan Kebon Pala tidak sekadar menerima tamu dari Nigeria.

Ia sedang menunjukkan kepada dunia bahwa praktik-praktik baik di tingkat lokal dapat menjadi inspirasi bagi negara lain.

Dan dari sebuah kelurahan di Jakarta Timur, secercah harapan tentang masa depan perlindungan sosial melintasi Samudra Hindia menuju Afrika.



Galeri kegiatan: