M. Sahri, salah satu ketua RT di Jakarta. 



Pagi itu, sebelum matahari benar-benar naik di atas atap seng Jakarta, seorang ketua RT sudah duduk di kursi plastik di teras rumahnya. Di depannya ada meja kecil. Di atasnya map-map lusuh, stempel, dan sebuah printer kecil yang kadang mogok.

Belum jam delapan. Tapi warga sudah datang.

Ada yang minta surat pengantar pindah.
Ada yang butuh pengantar kerja.
Ada yang ingin membuat domisili untuk sekolah anaknya.

Ketua RT itu belum sarapan.

Begitulah kehidupan banyak RT di Jakarta.

Beberapa tahun terakhir, Pemerintah Provinsi Jakarta menaikkan operasional RT menjadi sekitar Rp2,5 juta per bulan. Sebelumnya Rp2 juta. Angka itu sering terdengar besar di telinga warga.

“Enak ya jadi RT, dapat dua setengah juta.”

Kalimat seperti itu sering terdengar di gang-gang sempit Jakarta.

Padahal realitasnya tidak sesederhana itu.

Dana Rp2,5 juta itu bukan sekadar uang saku pribadi.

Itu uang untuk membuat lingkungan tetap berjalan.


Mari kita bayangkan satu RT di Jakarta. Rata-rata berisi 70 sampai 120 kepala keluarga. Kadang lebih.

Setiap bulan selalu ada aktivitas kecil yang harus dikelola.

Administrasi adalah yang paling terlihat.

Surat pengantar KTP.
Surat pengantar nikah.

Setiap surat perlu kertas. Tinta printer. Fotokopi.

Printer yang dipakai di rumah ketua RT jarang dibeli pemerintah. Biasanya milik pribadi.

Ketika tinta habis, siapa yang beli?

Sering kali dari uang operasional itu.


Ada juga biaya komunikasi.

RT sekarang tidak bisa bekerja hanya dengan kentongan.

Warga mengirim pesan lewat WhatsApp.
Kelurahan mengirim informasi lewat grup.
RW mengirim undangan rapat digital.

Ketua RT harus selalu online.

Pulsa dan paket data menjadi kebutuhan rutin.

Bagi sebagian RT, itu diambil dari dana operasional.


Lalu ada rapat warga.

Jakarta punya budaya musyawarah yang unik. Tidak selalu formal, tapi tetap penting.

Kadang rapat membahas keamanan.
Kadang soal saluran air yang mampet.
Kadang soal warga baru yang pindah.

Rapat seperti itu biasanya sederhana.

Tapi tetap ada kopi. Kadang gorengan.

Biayanya kecil. Tapi kalau sering, tetap terasa.

Dana operasional RT sering menjadi sumbernya.


Ada lagi kegiatan sosial.


Di banyak kampung Jakarta, RT adalah simpul koordinasi.

Ketika ada kegiatan kesehatan lingkungan, RT yang menggerakkan.
Ketika ada fogging demam berdarah, RT yang mendata.
Ketika ada bantuan sosial, RT yang memverifikasi warga.

Semua itu membutuhkan koordinasi.

Kadang perlu mencetak daftar warga.
Kadang membuat pengumuman.
Kadang membeli spidol dan papan tulis.

Biaya kecil, tapi terus muncul.


Belum lagi soal keamanan.

Di beberapa wilayah, ronda malam masih hidup.

Ada lampu pos ronda yang harus diganti.
Ada termos air panas untuk petugas ronda.
Kadang ada senter atau peluit yang rusak.

Tidak semua RT mengeluarkan biaya ini. Tapi banyak yang melakukannya.



Yang sering tidak terlihat adalah biaya transportasi.

Ketua RT sering harus bolak-balik ke kelurahan.

Mengantar berkas.
Menghadiri rapat.
Mengikuti sosialisasi program pemerintah.

Tidak ada mobil dinas.

Biasanya naik motor pribadi. Kadang ojek.

Biaya bensin jarang dihitung orang.


Lalu berapa yang benar-benar menjadi “honor” ketua RT?

Setiap RT berbeda.

Ada yang mengambil sebagian sebagai penghargaan kerja.
Ada yang hampir semuanya dipakai untuk operasional.
Ada yang membagi dengan pengurus.

Tidak ada pola yang benar-benar sama.

Yang jelas, angka Rp2,5 juta itu sering kali habis sebelum akhir bulan.


Padahal tugas RT tidak pernah berhenti.

Jika ada warga sakit tengah malam, RT yang pertama dihubungi.

Jika ada konflik tetangga, RT yang diminta menengahi.

Jika ada pendataan bantuan sosial, RT yang mengetuk pintu rumah warga.


Ia bisa dipanggil pukul dua pagi.

Ia bisa didatangi warga saat makan malam.


Karena itu, Rp2,5 juta sebenarnya bukan angka yang besar jika dilihat dari beban sosialnya.

Ia lebih mirip bahan bakar kecil untuk mesin sosial bernama kampung.

Mesin yang membuat Jakarta tetap hidup.

Di kota besar yang sering dianggap dingin, RT adalah wajah paling dekat dari negara.

Negara yang duduk di teras rumah.

Dengan meja kecil.

Printer yang kadang macet.

Dan map-map lusuh berisi urusan warga.




Konten ini telah tayang di platform blog Kompas. Klik DI SINI