 |
| Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo beserta jajaran di tengah 700 peserta sinkronisasi pendidikan di Jakarta Timur yang terdiri dari para kepala sekolah dan komite sekolah. (Foto: Kompasiana/MP) |
Essai Mahar Prastowo
Pagi itu, Selasa 5 Mei 2026, aula Gedung C Kantor Wali Kota Jakarta Timur tidak sekadar penuh. Ia padat oleh satu hal yang jarang terjadi: orang-orang pendidikan duduk satu barisan, dan—untuk sekali ini—bicara dengan bahasa yang sama.
Di depan, spanduk besar bertuliskan Milad ke-14 FKKS. Di belakangnya, ada tiga momentum yang dipadukan: May Day, Hari Pendidikan Nasional, dan satu kata yang sering kita ucapkan tapi jarang kita jalankan: sinergi.
Forum Komunikasi Komite Sekolah—FKKS—sedang merayakan ulang tahunnya. Empat belas tahun. Umur yang oleh Nahdiana disebut seperti anak SMP: kadang masih ingin main, tapi sudah mulai diminta dewasa.
Ia tidak salah.
Sebab, yang sedang dibicarakan pagi itu bukan lagi sekadar rapat koordinasi. Tapi sesuatu yang lebih pelik: bagaimana menyelamatkan anak-anak dari masalah yang tidak lagi tinggal di dalam pagar sekolah.
Yang Tidak Bisa Diselesaikan Sekolah
Wali Kota Jakarta Timur, Munjirin, tidak berbasa-basi.
Ia langsung menyebut tiga kata: bullying, tawuran, pinjol.
Tiga masalah itu tidak ada di kurikulum. Tapi ada di kehidupan nyata.
“Saya yakin ada hal-hal di luar kemampuan kepala sekolah untuk mengintervensi,” katanya.
Kalimat itu penting. Karena selama ini, kita sering menganggap sekolah sebagai pusat segala solusi. Padahal, banyak masalah justru lahir di luar sekolah—di gang sempit, di grup WhatsApp, di tongkrongan malam.
Di situlah FKKS menemukan perannya.
Bukan sebagai pelengkap. Tapi sebagai jembatan.
Jembatan antara yang formal dan yang nyata.
Tawuran Itu Tidak Pernah Terjadi di Jam Sekolah
Ketika giliran berbicara, Nahdiana menyampaikan fakta yang agak menampar.
Jakarta Timur masih nomor satu dalam angka tawuran.
Tapi, katanya, hampir semua kejadian itu tidak terjadi di sekolah.
Bukan di jam pelajaran.
Bukan di bawah pengawasan guru.
Terjadi di malam hari.
Di luar pagar.
Di ruang yang kosong.
Kosong dari siapa?
Dari kita semua.
“Ini menunjukkan ada ruang kosong dalam pembinaan,” ujarnya.
Ruang kosong itu tidak bisa diisi hanya oleh kepala sekolah. Bahkan tidak oleh dinas pendidikan.
Harus ada yang masuk ke wilayah abu-abu itu.
FKKS—dengan jaringan komite sekolah dan orang tua—punya peluang masuk ke sana.
FKKS: Dari Forum Jadi Gerakan
Empat belas tahun lalu, FKKS lahir sebagai forum komunikasi.
Sekarang, ia dituntut menjadi gerakan.
Ketua FKKS Jakarta Timur, Syamsul Bahri, tampaknya sadar betul soal itu. Ia tidak ingin FKKS berhenti di ruang rapat.
Ia ingin turun ke kecamatan. Roadshow. Menyentuh langsung sekolah dan orang tua.
Langkah yang sederhana, tapi sebenarnya radikal.
Karena masalah pendidikan hari ini bukan soal kebijakan. Tapi soal keterhubungan.
Sekolah jalan sendiri.
Orang tua sibuk sendiri.
Pemerintah punya program sendiri.
Anak-anak?
Mereka mencari jalannya sendiri.
Dan seringkali, jalur itu salah.
Jakarta dan Ambisi Menjadi Kota Global
Di akhir acara, Pramono Anung Wibowo berdiri.
Nada bicaranya ringan. Sesekali bercanda. Tapi isi pesannya berat.
Ia bicara tentang Jakarta sebagai kota global.
Tentang peringkat dunia.
Tentang infrastruktur.
Tentang keamanan.
Jakarta, katanya, kini bukan lagi bersaing dengan kota di Indonesia. Tapi dengan kota-kota besar dunia.
Semua tampak baik.
Kecuali satu hal.
Kesenjangan.
“Yang masih tinggi adalah ketimpangan antara kaya dan miskin,” katanya.
Di situlah pendidikan menjadi kunci.
Bukan sekadar mencerdaskan. Tapi memutus garis ketidakberuntungan.
Pendidikan: Satu-Satunya Tangga Sosial
Gubernur bercerita tentang dirinya.
Anak guru. Tujuh bersaudara.
Bisa kuliah karena beasiswa.
Ia tidak sedang nostalgia. Ia sedang memberi pesan: pendidikan adalah satu-satunya tangga yang masih bisa dinaiki semua orang—kalau kita jaga.
Karena itu, pemerintah DKI menjalankan banyak program:
KJP.
Pemutihan ijazah.
Sekolah swasta gratis.
Pengiriman lulusan SMK ke luar negeri.
Rencana beasiswa setara LPDP.
Angkanya triliunan.
Tapi satu pertanyaan tetap ada: apakah semua itu akan efektif tanpa keterlibatan orang tua dan masyarakat?
Di situlah FKKS kembali relevan.
Ruang Kosong Itu Harus Diisi
Ada satu cerita yang disinggung Nahdiana.
Tentang peristiwa besar di Jakarta, November tahun lalu.
Pelakunya anak-anak.
Korbannya juga anak-anak.
Itu bukan sekadar kasus.
Itu alarm.
Bahwa ada ruang kosong yang dibiarkan terlalu lama.
Ruang itu tidak bisa diisi oleh sekolah saja.
Tidak oleh pemerintah saja.
Harus bersama.
FKKS di Persimpangan
Di usia 14 tahun, FKKS berada di persimpangan.
Tetap menjadi forum—yang sibuk dengan undangan dan rapat.
Atau menjadi gerakan—yang masuk ke lorong-lorong kehidupan anak.
Pilihannya tidak mudah.
Karena menjadi gerakan berarti harus siap repot dan capek.
Masuk ke konflik.
Bertemu orang tua yang tidak hadir.
Menghadapi anak-anak yang sudah telanjur jauh.
Tapi mungkin memang itu tugasnya.
Karena pendidikan hari ini tidak lagi cukup diajarkan.
Ia harus diperjuangkan.
Di akhir acara, gubernur menutup dengan satu kalimat sederhana:
“Dengan mengucapkan hamdalah, acara ini saya nyatakan ditutup.”
Acara selesai.
Orang-orang pulang.
Tapi pertanyaan yang tersisa tidak ikut bubar:
Siapa yang akan mengisi ruang kosong itu?
FKKS sudah punya jawabannya.
0 Komentar