Essai Mahar Prastowo 


Jakarta sedang panas.
Bukan karena cuaca.

Melainkan karena sebuah nama: Djaka Budi Utama.

Nama itu muncul di ruang sidang. Bukan sebagai terdakwa. Belum. Tapi cukup untuk membuat gedung Kementerian Keuangan mendadak seperti kapal yang terkena ombak samping.

Semuanya bermula dari sebuah hotel tua yang mewah: Hotel Borobudur.

Di sanalah, menurut dakwaan jaksa KPK, berlangsung pertemuan antara sejumlah pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan pengusaha kargo bernama John Field, pemilik Blueray Cargo. 

Pertemuan itu terjadi Juli 2025.

Tidak ada kamera tersembunyi. Tidak ada adegan kejar-kejaran seperti film Hong Kong. Hanya ruang hotel, percakapan, dan kemudian—belakangan—aliran uang puluhan miliar rupiah yang diduga membuat pintu impor Indonesia menjadi terlalu longgar. 


Rp61,3 Miliar Itu Tidak Datang Sekali

Angka Rp61,3 miliar bukan uang receh yang tercecer di bawah meja restoran.

Menurut dakwaan jaksa, uang itu mengalir bertahap dari Juli 2025 sampai Januari 2026. Tujuh kali pemberian. Ditambah fasilitas hiburan, jam tangan mewah, sampai mobil Mazda CX-5. 

Tujuannya sederhana:
barang impor “KW”—barang palsu—jangan terlalu diperiksa.

Atau lebih tepatnya: jangan dipersulit.

Dalam bahasa birokrasi, ini tentang “jalur hijau”, “jalur merah”, dwelling time, pemeriksaan fisik, dan analisis risiko.

Dalam bahasa rakyat:
“tolong barang saya cepat keluar.”

Dan di republik perdagangan seperti Indonesia, percepatan sering kali punya tarif tersendiri.


Bea Cukai Memang Selalu Dekat Dengan Godaan

Ini bukan cerita baru.

Bea Cukai sejak lama adalah salah satu titik paling rawan dalam birokrasi Indonesia. Karena di situlah uang besar lewat. Barang masuk. Kontainer berdatangan. Pajak dihitung. Izin diperiksa.

Dan di titik itulah selalu ada godaan untuk “mengatur”.

Pada masa Soeharto, pemerintah bahkan pernah mengambil langkah ekstrem: membekukan sebagian fungsi Bea Cukai dan menyerahkan pemeriksaan pra-pengapalan kepada perusahaan asing SGS dari Swiss. Langkah itu muncul akibat maraknya penyelundupan dan pungutan liar. 

Artinya apa?

Artinya persoalan integritas di pintu impor bukan penyakit baru.

Ia penyakit lama yang terus berganti wajah.



Purbaya Tidak Marah-Marah Kali Ini

Yang menarik justru respons Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Ia tidak meledak-ledak.

Tidak ada meja dibanting.

Tidak ada konferensi pers emosional.

Ia hanya berkata pendek:

“Saya ngerti apa yang terjadi.”



Kalimat pendek. Tapi berat.

Kalimat seperti itu biasanya keluar dari orang yang tahu lebih banyak daripada yang ia ucapkan.

Purbaya juga tidak membela secara penuh. Ia memilih menunggu proses pengadilan. Dan bila terbukti bersalah, katanya, pencopotan harus dilakukan. 

Sikap itu menarik.

Karena beberapa minggu sebelumnya, Purbaya justru sedang memuji kinerja Bea Cukai yang dianggap berhasil melakukan modernisasi sistem pengawasan berbasis AI. Ia bahkan menyebut perbaikan mereka “amat canggih”.

Kini pujian itu seperti bertabrakan dengan ruang sidang Tipikor.

Satu sisi bicara digitalisasi.

Sisi lain bicara dugaan suap.

Indonesia memang sering berjalan dengan dua cerita sekaligus.



Masalah Terbesar Bukan Sekadar Suap

Suap Rp61,3 miliar memang besar.

Tetapi kerusakan yang lebih besar sebenarnya ada di tempat lain: kepercayaan publik.

Bea Cukai selama bertahun-tahun sudah menghadapi sentimen negatif masyarakat. Mulai dari keluhan barang tertahan, pajak yang dianggap tak jelas, hingga cerita viral tentang pemeriksaan barang bawaan penumpang.

Di media sosial, institusi ini sering menjadi sasaran kemarahan.

Kasus Blueray Cargo memperparah semuanya.

Karena publik mulai bertanya:
kalau barang KW bisa lolos karena “main belakang”, lalu siapa yang sebenarnya dirugikan?

Jawabannya panjang.

- Negara rugi penerimaan.
- Industri resmi rugi persaingan.
- Merek asli rugi reputasi.
- Pelaku usaha jujur rugi biaya.
- Dan masyarakat kehilangan kepercayaan.



Hotel Itu Mungkin Akan Diingat Lama

Boleh jadi nanti pengadilan menyatakan ada yang bersalah.

Boleh jadi juga ada yang bebas.

Proses hukum masih berjalan.

Namun satu hal sudah telanjur terjadi: nama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kembali masuk pusaran krisis integritas nasional.

Dan semuanya bermula dari sebuah pertemuan malam di Hotel Borobudur.

Kadang kejatuhan sebuah institusi bukan dimulai dari ledakan besar.

Kadang hanya dari meja hotel, percakapan santai, dan pintu yang dibuka terlalu longgar.


Stadion Madya GBK 21052026