Essai Mahar Prastowo 


Anak itu berdiri. Wajahnya tegang.

Bukan karena lupa jawaban. Bukan karena kalah.

Tetapi karena merasa diperlakukan tidak adil.

Di ruang lomba yang mestinya mengajarkan demokrasi, justru ia sedang memperjuangkan sesuatu yang lebih dasar: logika.

Namanya Josepha Alexandra. Dipanggil Ocha. Siswi dari SMAN 1 Pontianak.

Video perdebatan di final Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar MPR RI tingkat Kalimantan Barat tiba-tiba menyebar seperti api musim kemarau. Orang Indonesia memang sensitif pada satu hal: ketidakadilan. 

Kronologinya sederhana.

Tim Ocha memberi jawaban. Juri menilai salah. Bahkan dikurangi poin. Namun jawaban yang substansinya dianggap serupa kemudian diterima sebagai benar ketika disampaikan tim lain. Protes muncul. Ocha berbicara. Lalu suasana berubah. 

Yang viral bukan hanya perbedaan penilaian.

Tetapi kalimat tentang artikulasi.

Bahwa jawaban dianggap bermasalah karena cara pengucapan.

Indonesia lalu gaduh.

Media sosial bekerja seperti pengadilan rakyat. Potongan video diputar berulang. Netizen memilih kubu. Nama juri menjadi sasaran kritik. Nama peserta menjadi simbol perlawanan. 

Saya membayangkan Ocha malam itu.

Anak SMA.

Pulang ke rumah.

Membuka ponsel.

Melihat wajahnya ada di mana-mana.

Dipuji.

Dibela.

Dibahas ribuan orang.

Padahal mungkin yang ia inginkan hanya satu:

“Jawaban kami sebenarnya benar atau tidak?”


Yang menarik justru datang setelahnya.

Bukan soal lomba ulang.

Bukan soal klarifikasi.

Tetapi soal sikap.

SMAN 1 Pontianak disebut menolak mengikuti lomba ulang. Sikap yang oleh sebagian orang dianggap keras. Namun mungkin mereka sedang mengirim pesan lain:

Keadilan bukan sekadar mengulang pertandingan.

Keadilan adalah memastikan kesalahan diakui. Integritas dipulihkan. Sistem diperbaiki.

Sebab pertandingan bisa diulang.

Tetapi rasa percaya anak muda terhadap institusi belum tentu mudah dikembalikan.




Lalu muncul surat permintaan maaf.

Nama juri, Indri Wahyuni, menjadi perhatian publik. Permintaan maaf disampaikan setelah kritik meluas dan MPR RI mengumumkan evaluasi serta penonaktifan juri dan MC terkait polemik lomba tersebut. 

Permintaan maaf penting.

Tetapi masyarakat Indonesia sekarang berubah.

Mereka tidak hanya menunggu kata “maaf”.

Mereka ingin melihat:

Apa yang diperbaiki?

Apakah mekanisme keberatan diperjelas?

Apakah standar penilaian dibuka?

Apakah juri dievaluasi?

Karena kepercayaan publik dibangun bukan oleh permintaan maaf, tetapi oleh perubahan.


Ironis sekali.

Lomba itu tentang Empat Pilar.

Tentang demokrasi.

Tentang keadilan.

Tentang hak warga menyampaikan pendapat.

Dan justru peserta mudanya yang tampak mempraktikkan nilai itu secara langsung:

Berani bertanya.

Berani mengoreksi.

Berani mempertahankan argumen.

Tanpa marah.

Tanpa kasar.



Saya jadi ingat ruang kelas zaman dulu.

Anak-anak sering diajari hormat kepada orang dewasa.

Benar.

Tetapi kita jarang mengajari orang dewasa bagaimana menerima koreksi dari anak-anak.

Padahal demokrasi tumbuh dari sana.

Dari keberanian mengakui:

“Mungkin saya keliru.”


Kasus Ocha akan berlalu.

Media sosial cepat bosan.

Besok ada viral baru.

Lusa ada kontroversi lain.

Namun mudah-mudahan tersisa satu pelajaran:

Bangsa ini membutuhkan generasi muda yang kritis.

Dan lebih membutuhkan orang dewasa yang tidak alergi dikritik.

Karena kadang-kadang, pelajaran terbesar tentang integritas bukan datang dari pejabat.

Tetapi dari seorang siswi SMA yang berdiri di depan mikrofon, lalu berkata:

“Itu jawaban kami benar.”

Dan ia memilih mempertahankannya.


[mp]