|Kelas Sabtu/Minggu (private) Jurnalistik Terapan untuk PR/Humas, Design & Layout Media, Manajemen & Marketing Media | Investasi Rp 3.300.000 | 021-94696948 ||||| Corporate Services: CommunicationProduction|MediaRelation|SocialMarketing|DigitalCommunication|SocialMediaActivation|MediaMonitoring&Analysis|BrandStrategy|PublicAffairCommunication|MarketingCommunication|CSR-Communication|Corporate-Product-BrandCommunication|in-HouseTraining|MediaProduction&Management|Info: 021-94696948|

A+ per detik

ALIRAN DANA BANK CENTURY

ALIRAN DANA BANK CENTURY (1)

Oleh: Dandhy D Laksono --

Episode: Kisruh DPT
Jangan membayangkan bahwa yang disebut “aliran dana Bank Century” adalah dana yang mengalir dari brankas Bank Century (setelah disuntik Rp 6,7 triliun) ke sejumlah nama yang tidak berhak, baik individu atau organisasi. Baik perusahaan atau partai politik. Tim sukses atau tim gagal. Yang disebut “aliran dana Bank Century” sesungguhnya adalah duit yang mengalir ke rekening-rekening (sah) para nasabah bank itu sendiri.

Lantas mengapa diributkan?

Sebab, tak semua nasabah Bank Century berhak dan boleh menarik duit mereka. Ada 1.427 rekening yang (mestinya) diharamkan melakukan aktivitas penarikan dana begitu bank tersebut berstatus Dalam Pengawasan Khusus oleh Bank Indonesia (6 November 2008). Tapi nyatanya, justru sejak hari itu hingga 10 Agustus 2009 (perhatikan baik-baik bulan dan tahunnya), Bank Century kebobolan hingga Rp 938
miliar!

Bobol tahap pertama sebesar Rp 344 miliar terjadi pada periode 6-13 November 2008, persis saat statusnya Dalam Pengawasan Khusus (Special Surveillance Unit/SSU). Kebobolan yang kedua terjadi pada periode 14-21 November 2008 sebesar Rp 273,8 miliar, saat bank milik keluarga Tantular itu dikucuri pinjaman Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) oleh Bank Indonesia. Sementara kebobolan terlama adalah tahap ketiga, yang terjadi antara 24 November 2008 hingga 10 Agustus 2009, sebesar Rp 320,7 miliar alias saat bank itu sudah di-bail out pemerintah melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Padahal, di periode ini, manajemen dan susnan direksi Bank Century sudah berganti.

Lantas mengapa kebobolan bisa bertubi-tubi dan tak ada seorang pun yang menghentikannya?

Dana Pihak Terkait (DPT)
Sebagaimana diketahui, pada 31 Oktober dan 3 November 2008, manajemen Bank Century mengajukan pinjaman Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FJPP) kepada Bank Indonesia sebesar Rp 1 triliun. Karena pengajuan itu, maka BI mulai menempatkan para pengawasnya pada 6 November 2008, dan pada hari yang sama langsung mengeluarkan surat yang melarang penarikan dana dari rekening simpanan milik pihak terkait (baik giro, tabungan, maupun deposito). Surat Deputi Gubernur BI (DpG) No.10/9/DpG/DPB1/Rahasia itu ditujukan kepada manajemen Bank Century (manajemen lama), yang memerintahkan agar tidak melayani “penarikan dana dari rekening milik pihak terkait dengan bank, dan atau pihak-pihak lain yang ditetapkan Bank Indonesia”.

Secara normatif, surat perintah Deputi Gubernur BI ini merupakan prosedur standar yang ditujukan pada bank-bank yang berstatus Dalam Pengawasan Khusus sebagaimana diatur oleh Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/38/PBI/2005 tentang Tindak Lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank. Dalam aturan tersebut, yang dimaksud dana pihak terkait (DPT) ada 16 jenis, yang kurang lebih adalah individu atau perusahaan
yang terafiliasi dengan pemilik atau manajemen (lama) Bank Century, serta pihak-pihak yang memiliki hubungan bisnis dan kepemilikan saham bersama di bisnis tertentu. Sebab, Bank Indonesia tak mungkin menyuntikkan dana ke sebuah bank yang sakit, tapi uang itu kemudian ditarik oleh pemilik sendiri dan para koleganya. Atau orang-orang yang masih memiliki urusan utang-piutang dengan pemilik.

Tapi alih-alih diblokir, rekening-rekening DPT ini justru dibiarkan ngablak sehingga penarikan terjadi berkali-kali, dan akibatnya, dana suntikkan Bank Indonesia dan LPS tak pernah cukup untuk menyehatkan Century. Inilah salah satu penjelasan mengapa yang semula hanya dibutuhkan Rp 632 miliar untuk penyelamatan, kemudian membengkak menjadi Rp 6,7 triliun. Dus bila dijumlahkan dengan dana FPJP sebesar Rp 689 miliar dari Bank Indonesia (14-18 November 2008), maka sesungguhnya Bank Century ini sudah diguyur Rp 7,3 triliun!

Tentu saja ini ibarat mengisi tandon air tanpa pernah menutup sumber kebocorannya. Sebab, kebocoran itu sendiri terkesan dibiarkan dan berlangsung selama berbulan-bulan di depan hidung Bank Indoensia, LPS, bahkan Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK).

Lantas apa yang sebenarnya terjadi?

Pada 14 November 2008 Bank Indonesia akhirnya mengabulkan permohonan FPJP untuk Bank Century sebesar Rp 689 miliar (dari Rp 1 triliun yang diminta). Dana tersebut lalu digunakan untuk dua jenis kebutuhan besar: pertama untuk melunasi transaki antar-bank sebesar Rp 28,2 miliar, dan keperluan pembayaran Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp 661 miliar. Itu artinya, begitu dikucuri FPJP, para nasabah banyak
yang menarik dana melalui rekening masing-masing, sehingga kucuran FPJP ini bak menyiram air di padang pasir. Tapi bukan ini bagian yang terburuk. Bagian terburuknya adalah: dari Rp 661 miliar duit kucuran FPJP yang ditarik para nasabah Century itu, Rp 273 miliar di antaranya adalah penarikan oleh pihak-pihak terkait yang mestinya diharamkan dan tak boleh lolos dari pengawasan Bank Indonesia. Apalagi, Bank Indonesia sendirilah yang menetapkan peraturan dan sudah mengirim
surat larangan, dan menempatkan para pengawasnya di sana.

Sulit membayangkan, Bank Indonesia menggerojok Rp 689 miliar (input) tapi tak memperketat pengawasannya di jalur keluarnya uang (output). Apakah rekening-rekening itu tidak diblokir? Inilah keganjilan yang kesekian dari banyak keganjilan yang membelit kisah bail out Bank Century.

Meski surat larangan penarikan dana dari rekening pihak terkait sudah dilayangkan Bank Indonesia sejak 6 November 2008, manajemen (lama) Bank Century baru mengeluarkan memo internal 11 hari kemudian (17 November 2008), yang isinya melarang pihak-pihak terkait untuk menarik dananya, baik melalui rekening giro, tabungan atau deposito. Tentu saja banyak hal yang bisa terjadi dalam 11 hari. Apalagi, memo internal itu tidak merinci nama dan nomor rekening pihak terkait yang
dimaksud, sehingga tidak dilakukan pemblokiran. Lalu apakah manajemen Bank Century membangkang perintah Bank Indonesia?

Hasil investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan, blunder tentang mana rekening yang harus diblokir dan tidak, ada di pihak Bank Indonesia sendiri. Menurut BPK, “Bank Indonesia tidak segera memberitahukan dan menetapkan rekening pihak terkait bersamaan dengan penetapan status Bank Century sebagai Bank Dalam Pengawasan Khusus sebagaimana surat BI kepada Bank Century No.10/9/DpG/DPB1/Rahasia, pada 6 November 2008.”

Tapi Bank Indonesia sendiri menyatakan bahwa daftar rekening-rekening yang seharusnya diblokir menjadi tanggung jawab Bank Century. Tentu saja ini logika yang agak mengganggu, setidaknya bagi saya. Bagaimana mungkin manajemen lama Bank Century yang mestinya dianggap tidak lagi kompeten, diberi kewenangan menetapkan sendiri daftar rekening yang boleh dan tak boleh melakukan aktivitas penarikan atau pencairan.
Bukankah manajemen lama dengan mudah akan meloloskan dan mengamankan rekening-rekening mereka sendiri?

Situasi yang kacau ini berlanjut hingga periode masuknya LPS (opsi bail-out) tanggal 21 November 2008, setelah keputusan KSSK. Begitu diambil alih LPS, Direksi Bank Century mengeluarkan memo internal kedua, tertanggal 22 November 2008 yang memerintahkan kepada seluruh pimpinan cabang untuk memeriksa, melengkapi, dan mengaktualkan rekening-rekening pihak terkait mana saja yang seharusnya diblokir.
Saat itulah, baru dilakukan pemblokiran atas 543 rekening.

Tapi metode pemblokiran yang digunakan manajemen (baru) Bank Century itu masih menggunakan pendekatan nomor rekening, sehingga bila seseorang yang terafiliasi dengan pemilik lama memiliki lebih dari satu rekening, maka rekening itu bisa saja lolos atau luput. Padahal, ada metode pelacakan lain yang disebut sebagai Customer
Indentification File (CIF), di mana memungkinkan identifikasi berbagai nomor rekening untuk setiap nasabah. Metode inilah yang kemudian digunakan BPK untuk menjaring lebih teliti lagi, rekening-rekening mana saja yang bisa dikategorikan sebagai Dana Pihak Terkait (DPT).

Dan benar saja, dari 543 rekening yang semula ditemukan, setelah menggunakan metode CIF, ternyata bertambah menjadi 694 rekening. Itu artinya, memang ada nama-nama tertentu yang memiliki lebih dari satu rekening.

Di tengah kekacauan inilah muncul sebuah fragmen di mana seorang pengawas Bank Indonesia pada tanggal 24 November 2008 (hari pertama dimulainya suntikan Rp 6,7 triliun), berinisiatif menyerahkan data 177 CIF atau sekitar 333 rekening kepada petugas Informasi dan Teknologi di Bank Century agar melakukan pemblokiran rekening-rekening tersebut, tanpa sepengetahuan direksi baru.

Di sisi lain, para petinggi LPS juga gelisah dengan belum tuntasnya daftar negatif (negative list) atas rekening-rekening ini. Empat hari setelah di-bail-outI (27 November 2008), Kepala Eksekutif LPS mengirim surat ke Direksi Bank Century yang menegaskan kembali agar mereka tidak mencairkan dana milik pihak terkait. Surat itu adalah tindak lanjut dari rapat yang digelar sehari sebelumnya dengan agenda
pembahasan yang sama.

Tapi anehnya, kepada BPK, para Direksi Bank Century mengaku menerima surat-surat perintah tentang pemblokiran rekening itu (terutama dari BI) baru pada Agustus 2009! Dengan demikian maka manajemen baru Bank Century menolak dipersalahkan atas keluarnya dana melalui rekening-rekening pihak terkait sepanjang November 2008 hingga Agustus 2009 yang totalnya mencapai Rp 938 miliar!

Inilah ping-pong besar antara manajemen baru Bank Century, LPS (sebagai pemegang saham), dan Bank Indonesia (sebagai pengawas). BI dan LPS mengaku sudah mengirim surat larangan pencairan dana atas rekening-rekening tertentu sejak November 2008, sementara manajemen Bank Century merasa baru menerimanya pada Agustus 2009. Selisihnya tak tanggung-tanggung: 9 bulan! Dan selama itu pula duit terus mengucur
kepada rekening-rekening yang dianggap tidak sah.

Setelah melakukan serangkain wawancara konfrontasi ke berbagai pihak, akhirnya BPK menarik kesimpulan bahwa “Bank Indonesia tidak melakukan pengawasan terhadap kepatuhan Bank Century dalam menginventarisasi maupun melakukan pemblokiran terhadap rekening-rekening pihak terkait Bank Century sejak Bank Century ditetapkan sebagai Bank Dalam Pengawasan Khusus.”

Tapi pejabat Bank Indonesia berkilah, pihaknya hanya berkewajiban memerintahkan bank melakukan pemblokiran dan mengawasi pelaksanaannya, tapi tidak berkewajiban menetapkan daftar pemilik rekening. Sebab, menurut BI, penetapan Dana Pihak Terkait (DPT) adalah tanggung jawab manajemen Bank Century.

Keterangan ini bertentangan dengan fakta bahwa pada 28 Januari 2009, Direktorat Pengawasan Bank (DPG) 1, Bank Indonesia, ternyata mengirim data yang berisi daftar pihak terkait Bank Century secara formal kepada Kepala Eksekutif LPS. Surat itu bernomor 11/16/DPB1/TPB1-7/Rahasia. Itu artinya, BI punya kewenangan menetapkan
data tentang pihak terkait. Dalam data BI itu ternyata ditemukan 998 rekening yang layak masuk daftar negatif.

Fakta lain, LPS pada 14 Januari 2009 juga melayangkan permohonan data pihak terkait Bank Century kepada Bank Indonesia. Mungkinkah LPS meminta sesuatu kepada lembaga yang tidak memiliki kewajiban atau kewenangan melakukannya?

BPK sendiri berpegangan pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/38/PBI/2005 yang menyebut bahwa bank yang berstatus Dalam Pengawasan Khusus dilarang melakukan transaksi dengan pihak terkait dan atau pihak-pihak lain yang ditetapkan Bank Indonesia, kecuali telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia.

Dus, sebuah lembaga yang berwenang menetapkan siapa yang boleh dan siapa yang tak boleh menarik atau mencairkan rekening, pastilah memiliki kapasitas untuk mengeluarkan daftar negatif itu. (bersamb...)

Ruhut Tantang People Power

“Mana people power itu?..."
Ruhut Sitompul, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Demokrat menantang arus pendapat sebagian publik soal pidato SBY terkait kasus Bibit-Chandra dan skandal Bank Century yang tidak jelas dan berputar-putar (Senin, 23/11).

“Aku bangga punya presiden seperti SBY. Sudah on the right track. Aku kasih nilai 100 buat pidato SBY. Itu sudah jalan tengah. Tidak ada yang disoraki. Tim 8, Jaksa Agung, Polri, dan KPK merasa puas,” kata anggota Komisi III DPR dari Fraksi Demokrat, Ruhut Sitompul, kepada Rakyat Merdeka Online, beberapa saat lalu (Selasa, 24/11).

Menurut Ruhut, kalangan yang menilai pidato SBY tidak tegas dan tidak jelas adalah kelompok yang hanya bisa teriak di luar arena. Kalau berani, kata Ruhut, sebaiknya mereka masuk partai politik dan berteriak di parlemen. Tak hanya itu, Ruhut juga menantang people power.

“Mana people power itu? Tidak ada itu people power. Soeharto jatuh bukan karena people power tapi karena dia mengundurkan diri. Jangan mengatasnamakan rakyat dengan seruan people power,” kata Ruhut. [yan]

source: RMOL
title: Puji Pidato SBY, Ruhut Juga Tantang People Power
Selasa, 24 November 2009, 08:21:18 WIB
Laporan: Yayan Sopyani al-Hadi

Testimoni Sri Mulyani: Saya tak mau dibui...

Ada pengakuan menarik soal sikap Menteri Keuangan Sri Mulyani terhadap kasus Bank Century. Bahwa, dalam kapasitas sebagai pengambil keputusan pengucuran dana Century, dia tidak mau dipenjara. Karena itu, Sri Mulyani mengungkapkan bahwa dia telah ditipu.

Pengakuan Sri Mulyani ini diungkapkan oleh Johan Silalahi dari Negarawan Center dalam diskusi Chat after lunch di FX Plasa, Senayan, Jakarta, Selasa (24/11).

''Saya sampaikan ke temen-temen media, bahwa pengakuan dari Sri Mulyani sudah keluar.

Saya kutip itu dan saya sampaikan di situ secara terbuka. Yaitu, dalam kasus Bank Century ini dia tidak tahu. Tepatnya, dia tertipu. Sri Mulyani sendiri sudah pernah ditanya oleh seorang pejabat negara, dalam kasus Century: kamu mau dipenjara atau tidak?''

Nah, menurut Johan, saat itulah muncul pengakuan dari Sri Mulyani bahwa dia tak mau dipenjara. Karena itu, muncul pengakuan bahwa dia (Sri Mulyani) merasa ditipu dalam pengambilan keputusan bail out kasus Bank Century oleh Bank Indonesia.

''Itulah yang mesti dipertanyakan, kenapa orang seperti Sri Mulyani, yang dikenal sangat taat azas, bahkan untuk urusan uang Rp 20 miliar saja bisa sangat teliti, tiba-tiba menjadi begitu tidak prudent-nya dalam memutuskan pengucuran dana Rp 6,7 triliun,'' kata Johan.

Ditambah lagi, pengucuran itu dilakukan pada hari Minggu. ''Ini benar-benar aneh. Pengucuran dana dilakukan di luar hari kerja,'' kata Johan.

Karena itu, Johan menyebut bahwa kasus Bank Century adalah skandal kenegaraan. ''Ini arahnya sudah jelas, bahwa yang harus bertanggung jawab adalah Menteri Keuangan sebagai Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan, dan Boediono sebagai Gubernur Bank Indonesia ketika itu,'' kata Johan.

Diskusi yang digelar oleh Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ini, dipandu oleh dosen FE-UI, Taufik Bahaudin.

Selain Johan, staf pengajar ekonomi UI, Berly Martawardaya, juga sepakat dengan Johan.

Bahwa, terjadi rekayasa dalam kasus Bank Century. ''Sebab, dari kacamata akademisi, jelas sekali ada standar untuk menentukan Bank Gagal yang berimplikasi sistemik,'' katanya.

Artinya, apa yang tejadi pada bail-out Century, terlalu banyak indikasi penyimpangan. Terutama yang berkaitan dengan kebijakan penentuan pemberian dana talangan.

Irman Putra Sidin, pengamat hukum tata negara, yang juga hadir dalam diskusi sebagai pembicara, sudah jelas alur dari kasus Bank Century ini.

''Kemarin, ada dua peristiwa penting yang menunjukkan pada kita bahwa memang terjadi skandal di dalam tata kenegaraan kita. Yaitu, sikap Demokrat yang tiba-tiba mendukung Hak Angket. Yang kedua, yaitu pidato Presiden SBY, khususnya soal Bank Century. Di situ sudah jelas, bahwa sikap Presiden terhadap dana Century adalah menyebut dana itu sebagai dana haram,'' katanya.

Artinya, kasus Century ini akan terus bergulir. Karena itu, Firman melihat:''Jika alurnya mulus, maka jelas bahwa Hak Angket akan terus bergulir. Ada ketidaklaziman di tubuh pemerintahan karena adanya kasus Bank Century itu.

Sekali lagi, kalau alurnya mulus, maka sudah jelas bahwa arah Hak Angket adalah impeachment terhadap Menteri Keuangan dan Gubernur BI saat itu. Maka, kita tinggal menunggu saja untuk memiliki Wakil Presiden yang baru,'' kata Irman.[ims/inilah.com]

Transkrip Pidato Presiden Republik Mimpi

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Salam sejahtera bagi kita semua

Saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang saya cintai dan saya banggakan. Dengan terlebih dahulu memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa serta dengan memohon ridho-Nya.

Pada malam hari ini saya ingin menyampaikan penjelasan kepada seluruh rakyat Indonesia menyangkut beberapa isu penting yang berkaitan dengan hukum dan keadilan di negeri kita.

Isu penting yang saya maksud adalah pertama, kasus Saudara Chandra M Hamzah dan Suadara Bibit Samad Rianto. Dan, kedua, kasus Bank Century. Kedua kasus ini telah menjadi perhatian masyarakat yang amat mengemuka. Kedua isu ini juga telah mendominasi pemberitaan di hampir semua media massa disertai dengan percakapan publik yang menyertainya, bahkan disertai pula dengan desas-desus atau rumor yang tidak mengandung kebenaran.

Oleh karena itu, selaku Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, malam ini saya pandang perlu untuk menjelaskan duduk persoalan serta sikap pandangan dan solusi yang perlu ditempuh terhadap kedua permasalahan tersebut.

Dalam waktu dua minggu terakhir ini, saya sengaja menahan diri untuk tidak mengeluarkan pernyataan menyangkut kasus Saudara Chandra Hamzah dan Saudara Bibit Samad Rianto serta Bank Century. Mengapa?

Saudara-saudara masih ingat, pada tanggal 2 November 2009 lalu, dengan mencermati dinamika di lingkungan masyarakat luas yang antara lain berupa silang pendapat kecurigaan dan ketidakpercayaan atas proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri dan Kejaksaan Agung, saya telah membentuk sebuh tim independen, yaitu Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum Saudara Chandra Hamzah dan Saudara Bibit Samad Rianto.

Tim Independen ini yang sering disebut tim Delapan bekerja selama dua minggu, siang dan malam, dan akhirnya pada tanggal 17 November 2009 yang lalu secara resmi telah menyerahkan hasil kerja dan rekomendasinya kepada saya. Setelah selama lima hari ini jajaran pemerintah, termasuk Polri dan Kejaksaan Agung saya instruksikan untuk merespons hasil kerja dan rekomendasi Tim Delapan, maka malam hari ini secara resmi saya akan menyampaikan kepada rakyat Indonesia, apa yang sepatutnya kita laksanakan ke depan.

Sebagaimana sudah saya sampaikan dalam pertemuan dengan para pemimpin redaksi media massa kemarin malam, saya merasa out of the court settlement lebih luas dalam konteks kasus Saudara Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto. Namun, tentu saja cara-cara penyelesaian terhadap kasus hukum yang memiliki perhatian publik lebih luas seperti ini tetap berada dalam koridor konstitusi hukum dan perundang-undangan yang berlaku seraya dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan mendengarkan aspirasi dan pendapat umum.

Karena itu, sekarang saya sampaikan kepada kepolisian dan kejaksaan, bahwa sikap dan arahan saya selaku Presiden Republik Indonesia adalah: dalam satu kali dua puluh empat jam ke depan sudah bisa dinyatakan oleh kepolisian dan kejaksaan, sesuai koridor hukum dan perundang-undangan, bahwa Saudara Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto bebas dari semua tuduhan yang dialamatkan terhadap mereka, terutama karena tidak cukup bukti untuk melanjutkan proses hukum tersebut.

Dan sesuai dengan koridor hukum dan perundang-undangan pula, dalam satu kali dua puluh empat jam sesudah itu, Saudara Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto direhabilitasi namanya sehingga dapat kembali bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi seperti sebelumnya.

Rakyat Indonesia yang saya cintai, sekarang saya akan menjelaskan sikap dan pandangan saya tentang kasus Bank Century. Selama ini saya masih menunggu hasil pemeriksaan investigasi yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK yang dilakukan atas permintaan DPR RI.

Saya sungguh menghormati proses itu dan daya tidak ingin mengeluarkan pernyataan yang mendahului, apalagi ditafsirkan sebagai upaya mempengaruhi proses audit investigasi yang dilakukan BPK.

Setelah saya menerima hasil pemeriksaan investigasi BPK atas kasus Bank Century sore tadi, maka sekarang saya nyatakan sikap dan arahan saya sebagai Presiden Republik Indonesia, yakni: saya meminta kepada PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan) dalam waktu satu kali dua puluh empat jam ke depan menyerahkan semua data transaksi keuangan terkait dengan kasus Bank Century kepada kepolisian dan Kejaksaan. Mekanisme inilah yang sesuai dengan koridor hukum dan perundang-undangan.

Namun, agar kasus ini betul-betul bisa dibedah secara fair dan cepat, maka saya meminta kepada kepolisian dan kejaksaan, agar dalam waktu satu kali dua puluh empat jam sesudah penerimaan data PPATK tersebut, mereka memberikannya kepada lembaga-lembaga tinggi negara dalam justice system yang relevan, serta juga kepada para pemimpin redaksi media massa.

Terhadap pemikiran dan usulan sejumlah anggota DPR RI untuk menggunakan hak angket terhadap Bank Century, saya menyambut baik agar perkara ini dengan mendapatkan kejelasan serta sekaligus untuk mengetahui apakah ada tindakan-tindakan yang keliru dan tidak tepat.

Bersamaan dengan penggunaan hak angket oleh DPR RI tersebut, saya juga akan melakukan sejumlah langkah tindakan internal pemerintah,berangkat dari hasil dan temuan pemeriksaan investigasi tersebut.

Saudara-saudara, sikap dan arahan ketiga saya yang sangat penting untuk saya sampaikan pada saat ini, adalah contoh langsung dari sikap tegas kita untuk melawan mafia hukum serta makelar kasus pada lembaga mana pun.

Karena itu, sebagai Presiden Republik Indonesia, sesudah menyelesaikan pidato ini saya akan langsung mengajukan laporan polisi
terhadap Saudara Anggodo yang telah mencatut nama saya dan menyebar fitnah seakan-akan saya mengetahui atau bahkan mem-back up atau mendukung skenario atau perbuatan yang sedang mereka rencanakan.

Dengan demikian, kepolisan bisa menetapkan Saudara Anggodo sebagai tersangka dan proses hukumnya dapat segera berjalan di dalam koridor hukum dan perundang-undangan. Ini juga akan membuktikan tidaklah benar desas-desus bahwa saya melindungi individu-individu tertentu yang diduga melakukan praktek mafia hukum.

Akhirnya saudara-saudara, marilah kita terus melangkah ke depan dan bekerja lebih gigih lagi untuk menyukseskan pembangunan bangsa.

Semoga Allah SWT Yang Maha Kuasa senantiasa membimbing perjalanan bangsa kita ke arah yang benar.


Effendy Ghazali

Transkrip Pidato Presiden RISBY Soal Century Gate & Bibit-Chandra

senin, 23 Nopember 2009
__
Bismillahirrahmanir rahim. Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua Saudara-saudara se-bangsa dan se-tanah air yang saya cintai dan saya banggakan.

Dengan terlebih dahulu memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, serta dengan memohon ridho-Nya, pada malam hari ini saya ingin menyampaikan penjelasan kepada seluruh rakyat Indonesia, menyangkut dua isu penting yang berkaitan dengan penegakan hukum dan keadilan di negeri kita.
perlu
Isu penting yang saya maksud adalah pertama, kasus Bank Century dan kedua, kasus Sdr. Chandra M. Hamzah dan Sdr. Bibit Samad Riyanto, yang keduanya telah menjadi perhatian masyarakat yang amat mengemuka.

Kedua isu ini juga telah mendominasi pemberitaan di hampir semua media massa, disertai dengan percakapan publik yang menyertainya, bahkan disertai pula dengan berbagai desas-desus atau rumor yang tidak mengandungi kebenaran.

Oleh karena itu, selaku kepala negara dan kepala pemerintahan, malam ini, saya pandang perlu untuk menjelaskan duduk persoalan, serta sikap pandangan dan solusi yang perlu ditempuh terhadap kedua permasalahan tersebut.

Dalam waktu dua minggu terakhir ini, saya sengaja menahan diri untuk tidak mengeluarkan pernyataan menyangkut Bank Century dan kasus Sdr. Chandra M. Hamzah dan Sdr. Bibit Samad Riyanto dengan alasan:

Kesatu, menyangkut kasus Bank Century selama ini saya masih menunggu hasil Pemeriksaan Investigasi yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang dilakukan atas permintaan DPR RI.

Saya sungguh menghormati proses itu dan saya tidak ingin mengeluarkan pernyataan yang mendahului, apalagi ditafsirkan sebagai upaya mempengaruhi proses audit investigatif yang dilakukan BPK.

Tadi sore saya telah bertemu dengan Ketua dan Anggota BPK yang menyampaikan laporan hasil pemeriksaan investigasi atas Bank Century. Dengan demikian, malam ini tepat bagi saya untuk menyampaikan sikap dan pandangan saya berkaitan dengan kasus Bank Century tersebut.

Kedua, menyangkut kasus hukum Sdr. Chandra M. Hamzah dan Sdr. Bibit Samad Riyanto, malam ini saya pandang tepat pula untuk menyampaikan sikap pandangan dan solusi paling tepat terhadap permasalahan itu.

Mengapa? Saudara-saudara masih ingat, pada tanggal 2 November 2009 yang lalu, dengan mencermati dinamika di lingkungan masyarakat luas yang antara lain berupa silang pendapat kecurigaan dan ketidakpercayaan atas proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri dan Kejaksaan Agung, saya telah membentuk sebuah tim independen yaitu Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum Sdr. Chandra M. Hamzah dan Sdr. Bibit Samad Riyanto.

Tim Independen ini, yang sering disebut Tim-8, bekerja selama dua minggu, siang dan malam, dan akhirnya pada tanggal 17 November 2009 yang lalu secara resmi telah menyerahkan hasil kerja dan rekomendasinya kepada saya.

Setelah selama lima hari ini jajaran pemerintah, termasuk pihak Polri dan Kejaksaan Agung saya instruksikan untuk merespons hasil kerja dan rekomendasi Tim-8, maka malam hari ini secara resmi saya akan menyampaikan kepada rakyat Indonesia, apa yang sepatutnya kita laksanakan ke depan.

Saudara-saudara

Sebelum saya masuk ke dalam inti permasalahan tentang bagaimana sebaiknya kasus Bank Century dan kasus Sdr. Chandra M. Hamzah dan Sdr. Bibit Samad Riyanto ini kita selesaikan dengan baik, saya ingin menyampaikan kepada segenap masyarakat luas, bahwa cara-cara penyelesaian terhadap kasus hukum yang memiliki perhatian publik luas seperti ini mestilah tetap berada dalam koridor konstitusi hukum dan perundang-undangan yang berlaku, seraya dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan mendengarkan aspirasi dan pendapat umum.

Solusi dan opsi yang kita tempuh juga harus bebas dari kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan; tetap jernih dan rasional serta bebas dari tekanan pihak manapun yang tidak semestinya. Dan, di atas segalanya, kita harus tetap bertumpu kepada dan menegakkan kebenaran dan keadilan.

Rakyat Indonesia yang saya cintai,

Sekarang saya akan menjelaskan yang pertama dulu, yaitu sikap dan pandangan saya tentang kasus Bank Century.

Yang pertama-tama harus kita pahami adalah pada saat dilakukan tindakan terhadap Bank Century tersebut, situasi perekonomian global dan nasional berada dalam keadaan krisis. Hampir di seluruh dunia terjadi goncangan keuangan dan tidak sedikit pula krisis di dunia perbankan. Banyak negara melakukan tindakan untuk menyelamatkan perbankan dan perekonomian mereka.

Pada bulan November 2008 yang lalu apa yang dilakukan oleh pemerintah dan BI mestilah dikaitkan dengan situasi dan konteks demikian, sehingga tidak dianggap keadaannya normal-normal saja. Kita punya pengalaman sangat pahit dan buruk 10-11 tahun lalu ketika Indonesia mengalami rangkaian krisis yang menghancurkan perekonomian kita.

Dengan demikian kebijakan yang ditempuh untuk melakukan tindakan terhadap Bank Century yang di antaranya adalah tindakan hukum terhadap para pengelola Bank Century serta penyaluran dana penyertaan modal sementara, sesungguhnya bertujuan untuk mencegah terjadinya krisis perbankan bahkan perekonomian.

Meskipun ketika berlangsungnya proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kewenangan dan tugas untuk itu saya sedang mengemban tugas di luar negeri, tetapi saya memahami situasi yang ada di tanah air beserta rangkaian upaya untuk menyelamatkan perbankan dan perekonomian kita.

Tetapi, kini yang menjadi perhatian DPR RI dan berbagai kalangan masyarakat adalah:

Pertama, sejauh mana proses pengambilan keputusan dan tindakan penyaluran dana penyertaan modal sementara kepada Bank Century yang berjumlah Rp 6,7 triliun itu dinilai tepat atau proper?

Kedua, apakah ada pihak-pihak tertentu dengan kepentingannya sendiri dan bukan kepentingan negara meminta atau mengarahkan pihak pengambil keputusan dalam hal ini Menkeu dengan jajarannya dan BI, yang memang keduanya memiliki kewenangan untuk itu?

Ketiga, apakah penyertaan modal sementara yang berjumlah Rp 6,7 triliun itu ada yang bocor atau tidak sesuai dengan peruntukannya? Bahkan berkembang pula desas-desus, rumor, atau tegasnya fitnah, yang mengatakan bahwa sebagian dana itu dirancang untuk dialirkan ke dana kampanye Partai Demokrat dan Capres SBY; fitnah yang sungguh kejam dan sangat menyakitkan.

Keempat, sejauh mana para pengelola Bank Century yang melakukan tindakan pidana diproses secara hukum, termasuk bagaimana akhirnya dana penyertaan modal sementara itu dapat kembali ke negara?

Saudara-saudara,

Saya sungguh memahami munculnya sejumlah pertanyaan kritis itu yang tentunya memerlukan penjelasan dan klarifikasi dari pihak-pihak terkait. Saya pun memiliki kepedulian dan rasa ingin tahu sebagaimana yang dialami oleh masyarakat kita. Saya juga ingin, keempat pertanyaan kritis menyangkut kasus Bank Century yang saya sebutkan tadi juga mendapatkan jawaban yang tegas dan benar.

Dengan telah saya terimanya hasil pemeriksaan investigasi BPK atas kasus Bank Century sore tadi, pemerintah akan segera mempelajari dan pada saatnya nanti saya akan meminta Sdri. Menteri Keuangan dengan jajarannya, bersama-sama dengan pihak BI, untuk memberikan penjelasan dan klarifikasinya. Saya sungguh ingin keterbukaan dan akuntabilitas dapat kita tegakkan bersama. Saya juga ingin semua desas-desus kebohongan dan fitnah dapat disingkirkan dengan cara menghadirkan fakta dan kebenaran yang sesungguhnya.

Terhadap pemikiran dan usulan sejumlah anggota DPR RI untuk menggunakan Hak Angket terhadap Bank Century, saya menyambut dengan baik agar perkara ini mendapatkan kejelasan serta sekaligus untuk mengetahui apakah ada tindakan-tindakan yang keliru dan tidak tepat.

Bersamaan dengan penggunaan Hak Angket oleh DPR RI tersebut saya juga akan melakukan sejumlah langkah tindakan internal pemerintah berangkat dari hasil dan temuan Pemeriksaan Investigasi BPK tersebut.

Dan yang tidak kalah pentingnya adalah percepatan proses hukum bagi para pengelola Bank Century dan segera dapat dikembalikannya dana penyertaan modal yang berjumlah Rp 6,7 triliun itu kepada negara. Saya telah menginstruksikan Jaksa Agung dan Kapolri untuk melaksanakan tugas penting ini.

Saudara-saudara,

Pada bagian kedua ini saya akan menyampaikan sikap pendapat dan langkah tindakan apa yang perlu dilakukan menyangkut kasus hukum Sdr. Chandra M. Hamzah dan Sdr. Bibit Samad Riyanto.

Sejak awal proses hukum terhadap dua pimpinan KPK non-aktif ini telah menimbulkan kontroversi pro dan kontra di kalangan masyarakat. Kecurigaan terhadap kemungkinan direkayasanya kasus ini oleh para penegak hukum juga tinggi. Dua hari yang lalu saya juga mempelajari hasil survey oleh lembaga survey yang kredibel, yang baru saja dilakukan, yang menunjukkan bahwa masyarakat kita memang benar-benar terbelah.

Di samping saya telah mengkaji laporan dan rekomendasi Tim-8, saya juga melakukan komunikasi dengan dua pimpinan Lembaga Tinggi Negara di wilayah justice system yaitu Sdr. Ketua Mahkamah Agung dan Sdr. Ketua Mahkamah Konstitusi.

Saya juga melakukan komunikasi dengan segenap pimpinan KPK dan tentu saja saya pun telah mengundang Kapolri dan Jaksa Agung untuk mencari solusi terbaik atas kasus ini. Di luar itu, saya juga patut berterima kasih kepada para pakar hukum yang lima hari terakhir ini sejak Tim-8 menyampaikan rekomendasinya juga memberikan sumbangan pemikiran kepada saya.

Dalam kaitan ini sesungguhnya jika kita ingin mengakhiri silang pendapat mengenai apakah Sdr. Chandra M. Hamzah dan Sdr. Bibit Samad Riyanto salah atau tidak salah, maka forum atau majelis yang tepat adalah pengadilan. Semula saya memiliki pendirian seperti ini.
Dengan catatan proses penyidikan dan penuntutan mendapatkan kepercayaan publik yang kuat. Dan tentu saja proses penyidikan dan penuntutan itu fair, objektif, dan disertai bukti-bukti yang kuat.

Dalam perkembangannya justru yang muncul adalah ketidakpercayaan yang besar kepada pihak Polri dan Kejaksaan Agung sehingga telah masuk ke ranah sosial dan bahkan ranah kehidupan masyarakat yang lebih besar. Oleh karena itu faktor yang saya pertimbangkan bukan hanya proses penegakan hukum itu sendiri, tapi juga faktor-faktor lain seperti pendapat umum, keutuhan masyarakat kita, azas manfaat, serta kemungkinan berbedanya secara hakiki antara hukum dengan keadilan.

Sebelum memilih opsi atau konstruksi penyelesaian kasus ini di luar pertimbangan faktor-faktor non-hukum tadi, saya juga menilai ada sejumlah permasalahan di ketiga lembaga penegak hukum itu, yaitu di Polri, Kejaksaan Agung, dan KPK. Permasalahan seperti ini tentu tidak boleh kita biarkan dan harus kita koreksi, kita tertibkan, dan kita perbaiki.

Oleh karena itu, solusi dan opsi lain yang lebih baik, yang dapat ditempuh adalah pihak kepolisian dan kejaksaan tidak membawa kasus ini ke pengadilan dengan tetap mempertimbangkan azas keadilan, namun perlu segera dilakukan tindakan-tindakan korektif dan perbaikan terhadap ketiga lembaga penting itu yaitu Polri, Kejaksaan Agung, dan KPK.

Solusi seperti ini, saya nilai, lebih banyak manfaatnya dibanding mudharatnya. Tentu saja, cara yang ditempuh tetaplah mengacu kepada ketentuan perundang-undangan dan tatanan hukum yang berlaku.

Saya tidak boleh, dan tidak akan memasuki wilayah ini, karena penghentian penyidikan berada di wilayah Lembaga Penyidik (Polri), penghentian tuntutan merupakan kewenangan Lembaga Penuntut (Kejaksaan), serta pengenyampingan perkara melalui pelaksanaan asas oportunitas merupakan kewenangan Jaksa Agung.

Tetapi sesuai dengan kewenangan saya, saya menginstruksikan kepada Kapolri dan Jaksa Agung untuk melakukan penertiban, pembenahan dan perbaikan di institusinya masing-masing berkaitan dengan kasus ini. Demikian pula, saya sungguh berharap KPK juga melakukan hal yang sama di institusinya.

Rakyat Indonesia yang saya cintai dan saya banggakan, jika pada akhirnya, insya Allah, kasus Sdr. Chandra M. Hamzah dan Sdr. Bibit Samad Riyanto ini dapat kita selesaikan, tugas kita masih belum rampung. Justru kejadian ini membawa hikmah dan juga pelajaran sejarah, bahwa reformasi nasional kita memang belum selesai, utamanya reformasi di bidang hukum. Kita semua, para pencari keadilan, juga merasakannya.

Bahkan kalangan internasional, yang sering fair dan objektif dalam memberikan penilaian terhadap negeri kita, juga menilai bahwa sektor-sektor hukum kita masih memiliki banyak kekurangan dan permasalahan. Sementara itu, prestasi Indonesia di bidang demokrasi, penghormatan kepada HAM dan kebebasan pers mulai diakui oleh dunia. Demikian juga pembangunan kembali perekonomian pasca krisis 1998 juga dinilai cukup berhasil.

Sementara itu, dunia juga menyambut baik peran internasional Indonesia pada tahun-tahun terakhir ini yang dinilai positif dan konstruktif. Oleh karena itu, sebagaimana yang telah saya sampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia, bahwa lima tahun mendatang penegakan hukum dan pemberantasan korupsi tetap menjadi prioritas pemerintah.

Bahkan dalam program 100 hari, saya telah menetapkan gerakan Pemberantasan Mafia Hukum sebagai prioritas utama. Kita sungguh serius. Agar masyarakat bisa hidup lebih tentram, agar keadaan menjadi lebih aman dan tertib, agar perekonomian kita terus berkembang, dan agar citra Indonesia di mata dunia bertambah baik, maka reformasi di bidang hukum harus benar-benar sukses, dan korupsi harus berhasil kita berantas.

Khusus untuk menyukseskan gerakan Pemberantasan Mafia Hukum, saya sedang mempersiapkan untuk membentuk Satuan Tugas, di bawah Unit Kerja Presiden, yang selama dua tahun ke depan akan saya tugasi untuk melakukan upaya Pemberantasan Mafia Hukum.

Saya sungguh mengharapkan dukungan dan kerja sama dari semua Lembaga Penegak Hukum, dari LSM dan Media Massa, serta dari masyarakat luas. Laporkan kepada Satgas Pemberantasan Mafia Hukum jika ada yang menjadi korban dari praktik-praktik Mafia Hukum itu, seperti pemerasan, jual-beli kasus, intimidasi dan sejenisnya.

Dalam kaitan ini, saya menyambut baik rekomendasi Tim-8 dan juga suara-suara dari masyarakat luas agar tidak ada kasus-kasus hukum, utamanya pemberantasan korupsi, yang dipetieskan di KPK, atau juga di Polri, dan Kejaksaan Agung.

Kalau tidak cukup bukti hentikan, tetapi kalau cukup bukti mesti dilanjutkan. Hal ini untuk menghindari kesan adanya diskriminasi dan tebang pilih dalam pemberantasan korupsi. Apalagi kalau pemeti-esan ini berkaitan dengan praktik-praktik Mafia Hukum tadi.

Akhirnya, saudara-saudara, marilah kita terus melangkah ke depan, dan bekerja lebih gigih lagi untuk menyukseskan pembangunan bangsa.

Kepada jajaran Polri, Kejaksaan Agung, KPK, dan Lembaga-Lembaga penegak hukum dan pemberantas korupsi lainnya, teruslah berbenah diri untuk meningkatkan integritas dan kinerjanya. Bangun kerja sama dan sinergi yang lebih baik, dan hentikan disharmoni yang tidak semestinya terjadi.

Kepada masyarakat luas di seluruh tanah air marilah kita lebih bersatu lagi, dan cegah perpecahan di antara kita. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa membimbing perjalanan bangsa kita ke arah yang benar.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

MENGINTAI DENGAN PEN CAMERA

MENGINTAI DENGAN PEN CAMERA layaknya aksi spionase tingkat tinggi KGB, FBI, CIA, BIN, MOSSAD, M16. Dapatkan perangkat spionase anda di toko-online kami.
Harga dibawah ini berlaku sampai 20 Nopember 2009.

ETALASE PROMO SERBA HEMAT:
PEN CAMERA 8 GB RP 1.440.000,
CCTV set B/W Rp 475.000,
Camera Digital Canon 10 MP seri A 480+Memory 4GB Rp 1.500.000,
MP3 2GB Rp 210.000,
MP4 player 2GB Rp 370.000,
MP5 ixus Std 2GB+tv Rp 560.000
semua item berlaku garansi 1 tahun
PESAN ANTAR VIA SMS KE 08788 1306 958

Juliyanto Tewas Terbitlah SP3

Juliyanto, sosok yang masih 'remang-remang' dalam kasus praduga penyuapan terhadap pimpinan KPK, menjadi saksi kunci lanjut atau tidaknya kasus perseteruan KPK-POLRI sampai pada gelar perkara di persidangan.

Saat ini, keberadaan Ary Muladi sebagai 'petunjuk' ibarat berada di jalan buntu, karena putusnya rangkaian saksi kunci dengan munculnya nama Juliyanto. Entah benar atau tokoh fiktif, bisa jadi Juliyanto sengaja diciptakan penulis skenario kasus ini, untuk menggagalkan gelar persidangan dan dikeluarkan SP3. Kalau memang demikian, bisa jadi perseteruan KPK-POLRI ini hanya 'bom' atau 'bola panas' untuk menutupi berbagai skandal besar lain.

Karena nama Juliyanto telah dirilis, untuk pembenarannya, jangan kaget jika tiba-tiba kekuatiran sementara blogger akan jadi kenyataan, yakni munculnya headline media massa tentang tewasnya seorang buron kasus Cicak-Buaya karena melawan petugas seperti dalam koran-korang kuning yang sering dijumpai seperti: "Timah Panas Untuk Juliyanto, Melawan Saat Diperiksa Petugas", "Saksi Kunci Tewas, Terbitlah SP3", "Saksi Kunci Tewas, Sidang Cicak-Buaya Dipastikan Tak Bisa Digelar".

BLBI, 12 Jabatan Komisaris BUMN oleh timses salah satu kandidat pilpres 2004, Munir, dana asuransi jiwa pemilik kendaraan, dana denda tilang, penjualan pulau, Blunder BI, Pileg/Pilu, Pilpres, YKDK/timses Pilpres yang menempati 4 kursi KIB II, Poros Jakarta-Washington, Laporan dana kampanye yang ditarik dari Panwaslu dan dilakukan perubahan, pembuatan pangkalan militer di Papua dengan alasan pangkalan peluncuran satelit NASA, Dana BOS yang ternyata sebagian "kembali lagi ke Jakarta", Bank Century....adalah beberapa kasus yang tenggelam oleh keriuhan "layar tancap" serial kolosal Cicak-Buaya.

Jadi, jika anda punya nama atau ciri-ciri mirip Juliyanto, lalu ada berita kehilangan keluarga, anda layak waspada. Bisa jadi, anda "kena motif" sebagai bagian dari langkah ke-5 operasi intelijen untuk 'menghilangkan' anda setelah sukses dengan langkah ke-4, "menggiring opini publik" sebagai dasar melakukan tindakan.

Jika terjadi demikian, sebagai "Juliyanto", anda akan segera 'disekolahkan' dan punya alamat baru: K-U-B-U-R-A-N. Karena anda terlibat kejahatan yang mengoyak kepercayaan rakyat, maka kampung halaman anda tak akan menerima jasad anda dan bersama para 'penjahat' lain, atau orang hilang yang organ vitalnya telah dipakai untuk praktek mahasiswa atau bahkan dijual, akan menempati sepetak tanah di PONDOK RANGON. [blogger]

QNAP Luncurkan Produk Terbaru All-in-One Server

”Ditengah kebutuhan akan media penyimpanan data yang semakin meningkat di Indonesia, diperlukan solusi efektif dan efisien, baik dari sisi fungsi maupun biaya. Untuk itu Astrindo Senayasa sebagai distributor resmi QNAP di Indonesia menyambut positif jajaran produk terbaru QNAP NAS Server, yang sesuai bagi pengguna yang membutuhkan penyimpanan data jaringan dengan fungsi terlengkap namun dengan harga yang memadai,” Ari Kunwidodo, Managing Director PT. Astrindo Senayasa.

Selain itu, seperti dijelaskan Cornelius David Ronny, QNAP Sales and Product Manager, QNAP All-in-One Server juga mengakomodasi Virtualisasi dengan mensentralkan semua media penyimpanan ke dalam sebuah virtual storage (storage yang sifatnya maya), sehingga ketika salah satu komputer kehabisan salah satu kapasitas storage, maka data yang ingin disimpan akan dialokasikan ke komputer lain. Hal ini membuat manajemen storage menjadi lebih efektif dan efisien,.

All in One Server ini telah diluncurkan pada Jumat (06/10), dalam pameran Indocomtech 2009, sebagai solusi penyimpanan data jaringan terlengkap bagi beragam segmen pasar di Indonesia di moment Indocomtech 2009. Jajaran produk baru tersebut meliputi: QNAP NAS Server TS-119, TS-219P, TS-419P yang ditujukan untuk pengguna rumahan atau SOHO (Small Office Home Office) dan TS-509 Pro, TS-639 Pro, TS-809 Pro yang ditujukan untuk SMB / Enterprise, serta NMP-1000 utk solusi Multimedia.

Sebagai data storage yang berfungsi sebagai All-in-one server, QNAP NAS Server dapat mengakomodasi beragam fungsi diantaranya adalah sebagai Web Server, File Server, Email Server, FTP Server, MySQL Server, Backup Server, Printer Server, Music Station, Download Station, Multimedia Station, Surveillance Station hingga Disaster Recovery.

QNAP NAS Server memungkinkan pengguna personal atau pengguna rumahan untuk menyimpan foto album, file-file musik kesukaan hingga mengatur personal Web atau Blog pribadi. Sementara itu bagi pengguna dari kalangan Entry-level Enterprise ataupun Small Medium Business, dapat memaksimalkan QNAP All-in-one server untuk menyimpan dan berbagi data dengan pelanggan secara lebih mudah dan aman, menyimpan dan mengakses data kantor-kantor cabang hingga memantau pengunjung website perusahaan kapan saja dan dimana saja dengan Web browser, menciptakan Blog, Forum, online shop atau mendownload aplikasi open-source melalui Internet secara lebih mudah. Disamping itu dengan QNAP All-in-One memungkinkan pengguna untuk berbagi file dari sistem operasi berbeda (Microsoft, Mac ataupun Linux).

”QNAP sebagai pemimpin di lini Storage Jaringan serta Digital Surveillance hadirkan solusi penyimpanan data dengan fungsi terlengkap yang sesuai untuk beragam target pasar: Personal, Home/SOHO serta Small Medium Business/Enterprise. Fitur ini merupakan yang pertama di lini pasar NAS server, dimana QNAP sebagai salah satu dari sedikit penyedia solusi NAS di dunia, ” kata Ivy Hsueh, Regional Account Manager International Sales Departement QNAP System Inc.

Beragam Lini Produk Terbaru QNAP
QNAP memiliki 3 teknologi utama yaitu NAS (Network Attached Storage), NVR (Network Video Recorder) Video Surveillance System dan Network-based Multimedia Player (NMP). Adapun lini produk QNAP meliputi Turbo NAS Series (Network Attached Storage); QNAP NVR Series (Network Video Recorder) serta QNAP NMP Series (Network Multimedia Player).

Harga dan Ketersediaan Produk
Kisaran harga ritel yang ditawarkan QNAP antara $360 hingga $2,625. Produk ini tersedia di Distrubutor resmi QNAP di Indonesia yaitu PT. Astrindo Senayasa atau bisa melakukan penjelajahan informasi produk melalui http://www.astrindo.co.id
_____________________________________
-advertorial-moderated by agus

Tajuk Sindo, dan e-mail 'Curhat" Susno Duadji pada senior

TAJUK Harian Sindo

Rivalitas Penegak Hukum

Thursday, 10 September 2009


KEHADIRAN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak hanya membuat para koruptor dan orang-orang yang berniat melakukan korupsi berpikir dua kali.

Tapi juga mengundang kecemburuan lembaga penegak hukum lain yang juga memiliki kewenangan menyidik kasus korupsi. Undang-Undang No 30/2002 memberi kewenangan penuh kepada KPK untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, sekaligus penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.

Kewenangan istimewa ini diberikan dengan harapan KPK mampu melaksanakan tugas memberantas tindak pidana korupsi dengan tuntas, independen,dan bebas dari kekuasaan mana pun. Sudahkah harapan untuk menciptakan negara bebas korupsi terpenuhi? Belum.

Tapi di tengah segala kekurangannya,KPK mampu memberi shock therapy bahwa para pejabat, politisi, atau orang-orang kuat yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi, tidak bisa menghindar dari jerat hukum. Mereka ditetapkan tersangka, ditahan, diadili dan dijatuhi hukuman sesuai kadar kesalahan yang dilakukan.

Kewenangan penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan perkara yang dimiliki KPK terbukti mampu menutup celah-celah hukum yang biasa dimanfaatkan oleh oknum penegak hukum dengan pihak-pihak yang beperkara. Inilah mengapa penanganan kasus-kasus yang ditangani KPK lebih transparan,akuntabel dari awal hingga akhir. Namun,ada pihak-pihak yang tidak happy dengan sepak terjang KPK.

Sampai muncul istilah KPK menjadi lembaga superbody yang tidak bisa dikontrol. Kemudian muncullah kasus yang menyeret Ketua KPK nonaktif Antasari Azhar yang ditangani kepolisian dan kejaksaan serta mulai dilimpahkan ke pengadilan. Status Antasari sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan sebaiknya tidak dipersepsikan sebagai institusi KPK.

Tapi lebih tepat dilihat Antasari sebagai individu yang terlepas dari KPK sebagai institusi. Namun, yang berkembang selama ini, setiap ada pejabat negara yang ditetapkan tersangka dalam kasus korupsi oleh penegak hukum, baik itu KPK, kepolisian, maupun kejaksaan, lebih banyak dilihat dari sudut pandang institusinya, bukan individunya.

Hal ini memunculkan kebingungan dan kerancuan di ruang publik. Terlebih lagi kalau sampai menyulut rivalitas kelembagaan yang semestinya tidak terjadi. Ambil contoh saat KPK menangkap jaksa Urip Tri Gunawan dalam kasus suap terkait penerbitan surat perintah penghentian penyidikan SP3 kasus BLBI.

Kalau dilihat dari sudut pandang hukum, jaksa Urip ditangkap karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi berupa penyuapan.Tapi dari sudut pandang lain, bisa diarahkan bahwa KPK sedang "mengobokobok" Kejaksaan Agung. Demikian pula saat KPK membongkar kasus korupsi yang menyeret sejumlah anggota DPR, para pejabat BI, mantan menteri, gubernur, bupati, atau pejabat tinggi departemen atau lembaga negara lainnya.

Kalau semua tindakan hukum itu dilihat dari perspektif politik, betapa rancunya persepsi yang terbentuk di masyarakat. Pemberantasan korupsi yang sebenarnya dilakukan atas dasar bukti-bukti hukum menjadi kabur, sehingga sisi politis persoalan tersebut lebih menonjol. Isu paling baru adalah hubungan yang kurang baik antara KPK dan Polri terkait dugaan suap.

Markas Besar Polri memanggil pimpinan KPK karena kasus suap. Di saat yang sama KPK juga mengagendakan penyidikan kasus suap yang diduga melibatkan salah satu pejabat Polri. Sepintas ada unsur diserang dan menyerang balik antardua institusi penegak hukum ini. Tapi kita berharap bukan atas alasan itu jika Polri ingin menyelidiki kasus suap yang diduga melibatkan pimpinan KPK.

Demikian pula KPK, jika ingin menyelidiki kasus suap yang diduga melibatkan pejabat Polri juga bukan karena dendam atau serangan balik. Sebagai sesama institusi penegak hukum, dua-duanya harus memiliki dasar hukum dan bukti-bukti yang kuat sebelum memutuskan melakukan penyidikan.

Kredibilitas mereka akan dibuktikan di depan pengadilan kelak. Kita belum tahu siapa yang memiliki bukti dan dasar hukum yang kuat hingga putusan pengadilan. Tapi alangkah baiknya jika kedua lembaga ini bisa saling mengisi dan bahu membahu dalam pemberantasan korupsi.

Para koruptor sejati akan tertawa ketika para penegak hukum kita terjebak dalam rivalitas yang menguras energi itu.Barangkali itu skenario yang disiapkan para koruptor untuk melemahkan para penegak hukum. Namun tanpa sadar, kita larut dalam skenario itu.(*)


* * *
Jumat, 11 September, 2009, 10:16 PM
Susno_duadji@yahoo.com

Yth Bpk Jacky Mardono Tjokrodirejo
Selaku Guru, Senior, Bapak, Panutan, dan Lurah KBP


Perkenankan pd kesempatan ini melalui Email kami menyampaikan penjelasan terkait dng informasi yg direlease media masa pd minggu ini dng berbagai judul yg pd intinya ADA PERSAINGAN ANTARA POLRI DAN KPK atau SALING BALAS DENDAM ANTARA POLRI DAN KPK, Isu yg muncul Polri menangkap/memeriksa Pimpinan KPK dan KPK akan memeriksa Pejabat Tinggi Polri berinisial SD karena diduga Korupsi dalam penyidikan kasus bank Century.

Jelas sekali bhw Pati Polri berinisial SD adalah saya SUSNO DUADJI, oleh karenanya sbg seorang Perwira Tinggi Polri, seorang Alumni Akabri Kepolisian yg secara langsung adalah anak didik Bapak Jacky Mardono,dan sebagai anggota Polri, secara moral sy harus pertanggung jawabkan dng jawaban penjelasan sbb :

1. Saya masih dan tetap konsisten memegang sumpah Perwira bahwa saya sampai saat ini tidak akan dan tidak pernah melakukan suatu perbuatan yang akan menjatuhkan/merendahkan martabat Perwira Polr melakuka
Kaitanya dng tuduhan SUAP Rp 10 M dlm menangani kasus bank Century ini adala FITNAH yg sungguh menyakitkan. Yg benar adalah dng susah payah Bareskrim melacak unt menemukan dan menyelamatkan asset hasil kejahatan bank century baik di dlm dan luar negeri, hasilnya sungguh menajubkan dari kerugian bank century Rp 6,7 T berhasil ditemakan. Setara Rp 13 Triliun di LN, dan Rp 900an M di DN. Skr sdh dibekukan di bank2 di LN menunggu putusan tetap thd para tersangka unt proses pengembalian ke Indonesia. Trm ksh bantuan bpk IJP B. Permantoro Wkl Ketua PPATK.
Ttg tuduhan kabareskrim campur tangan dlm pencairan rekning nasabah bank century itu BENAR sekali krn kasus bank century ditangani oleh Tim SKB gabungan beberapa instansi terkait termasuk unt meneliti dan melacak rekning dan aliran dana (bi,polri,ppatk,lps,century baru) hasilnya adalah rekning yg diduga kealiran uang haram para pelaku langsung dibekukan dan disita, rekning yg clear langsung bisa beraktivitas. Ada beberapa rek besar yg tidak mampu dibayar oleh century walau sdh diklarifikasi, saya curiga pdhl dana LPS sdh digrujug melebihi perkiraan. Pemilik dana putus asa, marah dan lapor ke Bareskrim, BI, Menku dan LPS. Menejemen Century ketakutan dan minta unt jangan diproses takut bank akan rush karena kehilangan TRUST/kepercayaan. Menejemen Bank menyuruh pemilik rekning minta surat klarifikasi pd kabareskrim sbg syarat pencairan, sy heran pdhl klarifikasi oleh tim gabungan, oh rupanya ini akal2an bank unt tunda wkt bayar. Masih jg tidak cair akhirnya bank minta bareskrim memfasilitasi perundingan kedua pihak, saya setuju asal di kantor bareskrim. Kedua pihak daytang saya terima dng dir 2/eksus ternyata tidak juga dpt dicairkan dng alasan dana belum ada, smp skr belum cair. Hal inilah yg membuat sy tambah curiga dan melalui teman2 sy minta hal ini diangkat ke publik unt dicari apa penyebabnya, ternyata hasilnya baik skl, BPK akan mengaudit semoga jadi kenyataan dan membuahkan hasil positif unt titik awal penyidikan polri ke tahaf berikut.
2. Sejak awal saya jadi kabareskrim sy diberitau kalau tlp saya disadap KPK, dan bukan hanya hp saya saja tapi hp petinggi polri lainya: para direktur bareskrim, Log, lantas, ka/wakapolri. Hal ini saya infokan pd Kapolri, KaBIK dll
3. Awal 2009. Antasari Anhar Ket KPK ditangkap Polri krn pembunuhan.mulai ditiupkan isu Polri mengkerdilkan KPK.
4. Pd rapat staf KPK Abdullah Lukemahua (Penasehat KPK) menyatkan stand Polri lawan KPK 1 : 0 mari kerja keras supaya stand menjadi minimal 1 : 1lalu ditemukan ide membuka hasil penyadapan Polri.terpilihlah
5. Sejak tilpun disadap sy gunakan kesempatan ini unt mepermaikan Pimpinan KPK dengan cara berbicara seolah2 akan terjadi serah terima uang suap pd saya, pancingan dan jebakan dilakukan 3x, sbb :
7. Polda metro sidik kasus penyadapan hp Rani yg terkait antasari. Penyadapan atas perintah wkl ketua kpk Chandera Hamzah dan telah diperiksa penyidik kpk,situasi ini diramaikan dng situasi kasus putih.
8. Sy sngt mencitai KPK krn sec moral dan history sy punya keterikatan dng KPK sbb sy adalah seorang tim perancang UU ttg KPK, saya tdk rela kalau KPK dinodai oleh perbuatan kesewenang2an dan penyalahgunaan wewenang oleh segelintir oknum di KPK.
9. Sejak kepemimpin generasi ke II KPK sy sedih banyak sekali penyalah gunaan wewenang, tebang pilih, menghukum yg kecil membebawskan yg beswar, berlindung di balik pujian dan pembelaan NGO penjilat, cengeng kayak bayi baru dipanggil merengek pd NGO.
10. KPK berhasil membangun citra diri sbg hantu, semu org takut, pikiran waras jadi hilang, even DPR yg galak itu, polisi, gubernur dll takut sama KPK, tak ada yg berani koreksi kesalahan.
11. Logika berpikir public jadi hilang ; penyadapan sebelum penetapan status pemilik tilpun dianggap legal, alat bukti yg didapat sec illegal dianggap legal, tdk puas menjadi penyelidik,penyidik, penuntut, juga menjadikan diri sbg pembuat undang2 ter bukti dng menciptakan alat bukti baru berupa "omong2 di sidang" yg dikemas dlm bahasa asing spy nampak ilmiah "fakta yuridis hasil Persidangan" anehnya sidang orang lain dipakai sbg alat bukti orng lain. KPK unt lidik dan sidik menggunakan hukum acr yg agak berbeda dng hukum acara konvensional dng maksud unt mebatasi agar wewenangnya tdk disalah gunakan ; spti penetapan seseorang sbg terlidik adat syarat tertentu, penetapan unt ditingkatkan sbg tersangka dll,syarat pencekalan, penyidikan tanpa penghentian penyidikan, dll. Nyatanya persyaratan dan prosedur ini dilanggar sendiri.
12. Antasari Anhar Ketua KPK non aktif dari balik jeruji tahanan sec resmi melaporkan kejahatan yg dilakukan pimpinan KPK dan Pejabat KPK yaitu terima suap kasus PT. Masaro dan penyalahgunaan kewenangan spti penentuan tersangka, cabut cekal berfungsi sbg SP3 dll, laporan dan Testimoni diteruskan pd DPR dan publik shg menjadi pertanyaan anggota Dewan pd RDP dng Kapolri..
13. Beberapa contoh kasus besar yg diproses KPK raib tak jelas ujung pangkalnya ditelan oleh kejutan KPK nangkapi anggota DPR atau mantan pejabat. Jarang kita dengar swata yg jadi TSK kecuali Anggoro yg berani melakukan perlawanan krn merasa benar, dia berani ! Pernahkah kita punya catatan ttg kasus ; Sinar Mas Nilai Rp 1,5 T , RNI juga Rp x T, Joko Chandera yg dicabut cekalnya oleh KPK, dll.
14. Sebagai KBP tidakah kita tersinggung berat dng statment NGO bhw Polri dan jaksa tdk mampu tangani korupsi dng baik, itu OMDO alias Omong Doang tanpa data yg sahih, ini fakta autentik thn 2008 KPK dng Rp 397 M menghasilkan P21 sebanyak 30 Perkara, Polisi dng Rp 8 M dng 161 Perkara, Jaksa 180 perkara dengan sekitar Rp 20 M. Masih ditambah lagi dng kewenangan istimewah yg dimiliki KPK. Hayo mana yg hebat ?
15. Masih tergores luka di hati sy melihat Mantan Kapolri Rusdihardjo dizolimi KPK, waktu itu sy msh di luar Polri. Sekarang KPK coba mau menzolimi isteri mantan wk Polri dan seorang pejabat BPK Pensiunan Pati Polri. Sy tau mereka belum dan tidak pantas jadi tersangka, jiwa corp sy bergetar unt tampil dan memberi pesan yg jelas dan tegas pd KPK unt jangan coba memerika Ibu dan bpk KB Polri tsb tanpa seijin Kabareskrim, dan mereka diberi pengamanan para sneper tangguh, bathin sy tentram karena Keluargaku tidak dizolimi lagi. Saya bangga dengan komandan dan seniorku TB1 dan TB2 ternyata BELIAU sngt setia pd KB Polri, aku SALUT dan SALUT.
16. Tidak ada permusuhan atau saingan antara Polri dng KPK apalagi unt lenyap kan KPK krn dari sejarahnya KPK lahir oleh "BiDAN" pintar dan setia namanya POLRI, dan smp saat ini ada 126 Personil terbaik Bareskrim ditugaskan di KPK, tanpa mereka KPK tak ubahnya macan ompong tanpa kuku dan sakit2an.

Pk Jacky dan Warga KBP yg terhormat, saat ini umur saya sudah setengah abad lebih, sdh punya cucu. Tentunya sbg murid Pk Jacky sudah menjadi sumpah setia bhw saya TIDAK ingin membuat beliau MALU. Apapun tindakan yg saya lakukan sudah saya hitung untung ruginya, sudah saya hitung apa dampaknya bagi sypribadi, bagi institusian, bagi KBP dan apa manfaatnya bagi masyarakat.


Pk Jacky yg saya hormati, sdh sy prediksi bhw apabila genderang ini saya tabuh maka sy akan diserang dng membabi buta baik oleh lawan maupun kawan, sy akan dijuhi, dan dituduh apa saja dan semua org langsung percaya dan yakin pd tuduhan yg dikemas dng baik dialamatkan pd saya. Tradisi bangsa kita ; cepat percaya pd berita media, malas berfikir apalagi analisis. Saya tau posisi citra sy saat ini tapi saya tak akan mundur satu inci pun.
Saya akan malu duduk di kursi Kabareskrim kalau tidak nelakukan perubahan, tidak berani memerangi penyelewengan walau siapa dan apapun yg saya hadapi. Sy sdh hitung tdk mungkin sy duduk di kursi Kabareskrim smp 5 thn, ya artinya kalau sy tidak berbuat sekarang lantas kapan lagi ? Gendang itu SUDAH saya tabuh, artinya perang melawan kezoliman dan kesewenang2 an sudah jalan, saya tdk perlu melawan media krn energy media demikian dahsyat, sy akan bersinergy dng energy itu shg nanti waktu jualah yg akan menghapus semua praduga yg salah.
Percayalah waktu berjalan cepat dan tiada seorangpun mampu membendung kebenaran itu.
Sekian !

Hormat saya pada warga KBP dan warga Polri umumnya.

Jakarta, 12 september 09
Susno duadji 1977
Regards,

Susno Duadji

* * *

Sab, 12/9/09, Jacky Mardono Tjokrodiredjo < jackymardono@yahoo.com Ananda Susno Duadji yang saya banggakan. Sejak awal, saya tidak percaya bahwa ananda Susno terkait dengan skandal bank Century. Hanya saya tidak mau tanya langsung kepada ananda Susno, karena khawatir akan ngriwuki konsentrasi ananda Susno. Memang benar, melawan pendapat pers dapat dikatakan tidak ada gunanya. Saya ingat ajaran bapak Djokosoetono sebagai guru pinandito, melawan opini publik yang dibentuk oleh pers, adalah dengan cara mendiamkan, bukan dengan cara mencoba melawannya. Makin dilawan makin terbakar, ibaratnya malah disiram dengan bensin. Luruskan pendapat publik yang salah dengan penjelasan kepada teman-teman. Atas dasar itulah saya lebih senang menulis di milis KB Pendapat seorang teman yang tulus, tidak ternilai harganya. Saya harap ananda Susno tetap tabah dalam menghadapi segala isyu yang menerpa diri ananda. Walau sudah ditinggalkan, butir ke-3 Sapat Marga menurut saya masih valid bagi anggota Polri, yakni: Kami Kesatria Indonesia, yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta membela kejujuran, kebenaran dan keadilan. Ketaqwaan seorang anggota Polri, bukan kepada atasan, tetapi kepada Tuhan YME. Perkap No 1 Tahun 2009, memperkuat ini. Walaupun belum meminta ijin kepada ananda Susno, jawaban saya, saya cc kan kepada milis KBP maupun beberapa teman yang saya anggap perlu untuk mengetahui, apa yang ada dalam sanubari ananda Susno Duadji. Semoga ananda Susno beserta keluarga, maupun jajaran Polri, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Wassalam, Jacky Mardono.

Permen Bukan Alat Pembayaran Pengganti Uang Receh

Berikut cuplikan berita yang bersumber dari Departemen Perdagangan RI:

"Direktur Perlindungan Konsumen Depdag Radu Malam Sembiring menegaskan, aturan pengembalian dalam transaksi ritel tertuang jelas dalam UU Nomor 23/1999 tentang Bank Indonesia.

UU BI menetapkan, seberapa pun kecil nilai kembalian dalam setiap transaksi, tetap harus menggunakan alat pembayaran yang sah. ”Kami masih memberikan waktu bagi peritel untuk membenahi. Setelah ini kami akan mengambil tindakan tegas,” kata Radu, kemarin.

Jika peritel tetap membandel, Radu menilai, mereka telah melanggar UU BI dan UU No 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen sehingga perlu terkena tindakan tegas.

Namun, sebelum mengambil tindakan tegas yang tak dia sebutkan dalam bentuk apa, Radu mengatakan, masalah transaksi ini lebih dulu diselesaikan langsung dengan instansi terkait, yaitu BI.

Sebab, dalih pengusaha, mereka terpaksa memberikan permen karena tak mudah lagi bagi mereka mendapatkan uang receh untuk kembalian transaksi. ”Kami kesulitan untuk mendapatkan uang receh,” kata Heri Sumantri, Ketua Bidang Kemitraan dan Departemen UKM Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia.

Namun, BI tak bisa begitu saja menerima dalih dari para pedagang tersebut. ”Perusahaan ritel bisa menukar ke BI dan kami sudah menyediakan,” kata Ery Setiawan, Kepala Bagian Pengelolaan Uang Keluar BI.

Masalah pengembalian dalam pecahan uang kecil memang menjadi isu yang tak habis-habisnya bagi peritel. Meskipun yang dipermasalahkan adalah nilai uang yang tak seberapa namun tetap saja menjadi masalah yang sepertinya tak berujung. Beberapa peritel di daerah mengatakan susah sekali mendapatkan uang kecil dari bank-bank. Bahkan bank-bank swasta mengatakan kesulitan mendapatkan tukaran uang kecil dari BI. Dari berita yang saya cuplik di atas BI membantah bahwa mereka tak menyediakan uang receh. Mana yang benar sulit sekali dibuktikan.

Seandainya saja kesulitan itu memang nyata dan tidak seindah yang dikatakan pejabat BI maka saya tetap menganjurkan kepada Peritel untuk lebih baik membayar lebih daripada mengambil uang receh yang tak seberapa itu namun membentuk kesan buruk di mata konsumen. Beberapa peritel yang tidak percaya dengan konsep tersebut tetap saja ngotot mengembalikan uang receh dengan permen. Tindakan yang akan diambil oleh Departemen Perdagangan tentu saja adalah bukti nyata bahwa konsumen tidak rela jika peritel memberikan permen sebagai pengganti uang receh.

Kesulitan menjadi Peluang

Setiap masalah sebenarnya adalah peluang untuk membangun persepsi baik di mata konsumen. Beberapa peritel sudah lebih dari dua tahun lalu menciptakan beberapa terobosan. Carrefour sebagai contoh, melakukan sistem "Simpel" atau Sistem Pembulatan. Bila mana ada nilai pecahan pada kembalian uang belanja konsumen maka dengan menekan tombol tertentu kasir akan membulatkan ke bawah nilai belanja konsumen sehingga nilai kembalian belanjanya bisa lebih mudah untuk dikembalikan.

Contoh lain, saat bencana gempa di Padang beberapa waktu lalu, beberapa peritel membuat program sumbangan di mesin kasir yang mana bila ada kembalian receh sebesar Rp25 ke atas maka Kasir akan menawarkan ke konsumen apakah uang kembalian dalam pecahan kecil tersebut mau disumbangkan ke korban gempa. Jika konsumen setuju maka Kasir akan menekan tombol tertentu pada mesin kasir untuk membukukan sumbangan dari kembalian uang receh tersebut dan akan tercantum pada struk pembelian. Konsumen gembira karena uang receh tersebut memberi nilai lebih daripada berbentuk permen yang pada umumnya juga jarang sekali dimakan.

Dengan contoh di atas kiranya para peritel tetap kreatif dalam menyikapi segala permasalahan dalam bisnisnya. Selalu ada solusi dan bahkan solusinya begitu sederhana namun jika dikelola dengan baik sebuah masalah bisa menjadi manfaat. [CFG]

Kronologi perseteruan KPK-POLRI yang memalukan itu...

Perseteruan ini macam perebutan wewenang, tersangkanya lepas malah naik jadi "atasan". Setiap terkaget-kaget dengan "bom" berbentuk apapun, kasus penting lainnya nyaris terlupakan. Ribut dengan proses administratif, esensinya jadi hilang. Apakah bangsa ini butuh hakim agung seorang Abunawas?

"Pencekalan (KPK) terhadap Anggoro Widjojo [22/8] tidak sesuai dengan pasal 12 huruf b Undang-undang no 30 tahun 2002 tentang KPK. Alasannya hingga tanggal 22 Agustus 2008 tersebut, Anggoro Widjojo tidak sedang dalam penyelidikan maupun penyidikan oleh KPK, dan KPK belum pernah memeriksa Anggoro. Setelah pencekalan tersebut ada yang menawarkan jasa, bahwa pencekalan tersebut bisa dihentikan namun (Angoro) diminta berikan atensinya pada pimpinan KPK. Apabila tidak berikan atensi maka pencekalan akan tetap berjalan. Nah karena merasa tertekan, Anggoro akhirnya memberikan atensi itu berupa uang senilai Rp5,1 milyar" Bonaran Situmeang, Kuasa Hukum Dirut PT Masaro Radiokom Anggoro Widjojo.

***

Di Pameran Indocomtech 2009, kehilangan muka saya bertemu dengan kawan-kawan dari Malaysia yang ternyata ramai orang di negeri jiran terkesan dengan tayangan televisi soal perseteruan Kepike-polis [KPK-POLRI]. Banyak diantaranya yang hanya mengikuti sepenggalan dari kronologis, dan kronologis sebelumnya terlewatkan, kerana itu minta diberikan kisah yang lengkap. Dari beberapa sumber, hanya ini yang bisa saya sampaikan, bagi yang mau menambahkan segala kekurangannya silahkan masukkan kedalam halaman komentar untuk dimoderasi.


Jum'at, 30 Oktober 2009 | 09:43 WIB
Polisi akhirnya menahan dua petinggi KPK, Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah. Polisi menahan dengan alkasan keduanya mempersulit penyidikan. Banyak kalangan menuding bahwa kasus keduanya merupakan hasil persekongkolan tersangka koruptor dengan penegak hukum, serta pembiaran oleh penguasa. Menurut polisi? "Keduanya (ditahan karena) mempersulit penyidikan," kata Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal, Dikdik Mulyana Arif Mansyur.

Berikut ini kronologinya:

23 JUNI 2009
KPK menyatakan Direktur PT Masaro Radiokom Anggoro Widjojo ditetapkan sebagai tersangka korupsi pengadaan alat komunikasi terpadu Departemen Kehutanan pada 2007.

30 JUNI 2009
Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI Susno Duadji, yang sedang menangani kasus Bank Century, menyatakan teleponnya disadap. Belakangan, KPK mengatakan memang sedang menyelidiki dugaan suap kepada petinggi kepolisian berinisial SD dalam kaitan dengan kasus Bank Century.

10 JULI 2009
Susno menemui Anggoro, yang jadi buron KPK, di Singapura.

4 AGUSTUS 2009
Antasari Azhar, Ketua KPK (nonaktif) yang ditahan polisi untuk kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen, membuat testimoni yang menyatakan Anggoro mengaku menyuap dua petinggi KPK, Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah, Rp 6 miliar melalui Ary Muladi.

Selasa, 15 SEPTEMBER 2009
Pukul 08.30 WIB
Ratusan orang dari komunitas Cinta Indonesia Cinta Komisi Pemberantasan Korupsi (CICAK) berkumpul di gedung KPK. Mereka menggelar teatrikal mendukung pemberantasan korupsi oleh KPK

Pukul 09.30 WIB
Chandra dan Bibit dilepas oleh dua pimpinan KPK M Jasin dan Haryono Umar, para pejabat KPK dan para komunitas Cicak.

Pukul 10.00 WIB
Chandra dan Bibit tiba di Mabes Polri dari pintu belakang. Keduanya masuk ke gedung Bareskrim untuk diperiksa.

Pukul 10.00 – 16.00 WIB
Chandra dan Bibit diperiksa. Konon, pemeriksaannya berlangsung santai dan diselingi canda.

16.00 – 19.00 WIB
Chandra dan Bibit istirahat dan berbuka puasa

Pukul 17.00 – 18.00 WIB
Presiden SBY dan Wapres Jusuf Kalla berbuka puasa di Mabes Polri. Gedung yang dipakai buka bersama presiden berdekatan dengan gedung Bareskrim, tempat dua pimpinan KPK diperiksa.


Pukul 19.00 – 20.00 WIB
Chandra dan Bibit diperiksa kembali

20.00 WIB
Para pejabat Bareskrim rapat. Sedangkan Chandra dan Bibit istirahat, karena pemeriksaan selesai

22.30 WIB
Kabareskrim Komjen Pol Susno Duadji keluar dari gedung Bareskrim. Dia hanya memastikan bahwa malam ini ada keputusan tentang pemeriksaan dua pimpinan KPK. Dia langsung meninggalkan gedung Mabes Polri.

23.00 WIB
Para tokoh antikorupsi berencana mendatangi gedung Bareskrim Mabes Polri untuk memberikan dorongan moril terhadap Chandra dan Bibit. Namun, hanya Pemimpin redaksi group Tempo, Bambang Harymurti yang hadir.

23.45 WIB
Direktur III Tipikor Mabes Polri Kombes Pol Jovianes Mahar mengumumkan penetapan tersangka terhadap Chandra dan Bibit. Namun, mengenai penahanan terhadap keduanya, Polri belum menentukan. Chandra dan Bibit dijadikan tersangka kasus penyalahgunaan wewenang dalam pencekalan dan pencabutan pencekalan terhadap para koruptor, Anggoro Widjaya dan Joko Tjandra.

Rabu (16/9/2009)
00.10 WIB
Bibit dan Chandra keluar dari ruang pemeriksaan. Chandra menjelaskan mengenai kronologi pemeriksaan hingga penetapan tersangka. Sedangkan Bibit hanya diam saja.

00.20 WIB
Bibit dan Chandra meninggalkan Mabes Polri

00.40 WIB
Bibit dan Chandra tiba di kantor KPK. Keduanya disambut sejumlah tokoh antikorupsi.

00.50 WIB
Pimpinan KPK menggelar rapat.
Polisi menetapkan Bibit dan Chandra sebagai tersangka penyalahgunaan wewenang. Belakangan, kuasa hukum Bibit dan Chandra mengatakan tuduhan untuk kliennya berubah-ubah, dari penyuapan hingga pemerasan.



30 SEPTEMBER 2009
Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud Md. mengatakan, tuduhan untuk Bibit dan Chandra yang berubah-ubah memberi kesan bahwa polisi baru mencari-cari kesalahan keduanya.

Kamis 1 OKTOBER 2009
Kuasa hukum Direktur Utama PT Masaro Radiokom Anggoro Widjojo, Bonaran Situmeang membeberkan dugaan penyalahgunaan wewenang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pencekalan Anggoro Widjojo karena tidak sesuai dengan pasal 12 huruf b Undang-undang no 30 tahun 2002 tentang KPK. "Pencekalan (KPK) terhadap Anggoro Widjojo tidak sesuai dengan pasal 12 huruf b Undang-undang no 30 tahun 2002 tentang KPK. Alasannya hingga tanggal 22 Agustus 2008 tersebut, Anggoro Widjojo tidak sedang dalam penyelidikan maupun penyidikan oleh KPK, dan KPK belum pernah memeriksa Anggoro," kata Kuasa Hukum Dirut PT Masaro Radiokom Anggoro Widjojo, Bonaran Situmeang kepada wartawan di Jakarta, Kamis. Dirut PT Masaro Radiokom Anggoro Widjojo dilakukan KPK pada tanggal 22 Agustus 2008. Menurut Bonaran, adalah aneh jika Anggoro Widjojo tidak sedang dalam penyelidikan maupun penyidikan KPK namun sudah dikeluarkan pencekalan. Apalagi, tambah Bonaran, pencekalan oleh KPK tersebut diduga ada unsur suap. "Setelah pencekalan tersebut ada yang menawarkan jasa, bahwa pencekalan tersebut bisa dihentikan namun (Angoro) diminta berikan atensinya pada pimpinan KPK. Apabila tidak berikan atensi maka pencekalan akan tetap berjalan. Nah karena merasa tertekan, Anggoro akhirnya memberikan atensi itu berupa uang senilai Rp5,1 milyar," kata Bonaran seperti dikutip Antara. Karena itulah, Bonaran menilai telah terjadi penyalahgunaan wewenang oleh KPK. Bonaran menegaskan bahwa laporan Angoro Widjojo kepada Polri tentang dugaan penyalahgunaan wewenang oleh KPK merupakan inisiatifnya sendiri.Bonaran menegaskan bahwa laporan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan KPK ini tidak asal-asalan tetapi berdasarkan UU no 30 tahun 2002 tentang KPK tersebut. Bonaran membantah jika laporan Angoro tersebut atas permintaan pihak tertentu. "Angoro laporkan hal ini atas inisiatif sendiri. Jadi tidak ada itu permintaan dari siapapun, tidak ada permintaan dari Polri dan sebagainya," kata Bonaran. Pencekalan Anggoro dilakukan KPK setelah melakukan penggeledahan apartemen Park Royal di Jakarta pada 20 Agustus 2009 serta kantor PT Masaro Radiokom milik Anggoro Widjojo. KPK juga menetapkan Anggoro sebagai buronan setelah pengusaha itu tidak memenuhi panggilan pemeriksaan. Setelah buron, Anggoro melalui tim penasihat hukumnya justru menyatakan telah memberikan sejumlah uang kepada seseorang yang diduga diberikan kepada sejumlah pejabat KPK. Anggoro memberikan uang itu untuk menyelesaikan kasus yang menjeratnya. Kasus dugaan suap itu terungkap dalam dakwaan terhadap mantan Ketua Komisi IV DPR RI, Yusuf Erwin Faisal.



10/20 OKTOBER 2009
Kejaksaan menilai berkas Chandra dan Bibit belum lengkap dan mengembalikannya kepada polisi.

12 OKTOBER 2009
Ary mencabut pengakuannya kepada polisi bahwa ia telah menyuap Bibit dan Chandra.

24 OKTOBER 2009
Beredar transkrip penyadapan telepon Anggoro dan adiknya, Anggodo Widjojo, dengan koleganya. Transkrip itu menyebut nama Presiden, Susno, serta pejabat kejaksaan, dan di antaranya membicarakan upaya kriminalisasi pimpinan KPK dan pembubaran lembaga ini.

29 OKTOBER 2009
1. Mahkamah Konstitusi memerintahkan KPK menyerahkan rekaman dugaan rekayasa kasus pidana Bibit dan Chandra yang transkripnya beredar.
2. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Yunus Husein menyatakan tidak ada aliran dana dari Ary ke Bibit dan Chandra.
3. Presiden Yudhoyono menyatakan pemberantasan korupsi harus difokuskan pada pencegahan, bukan dengan menjebak.
4. Polisi menahan Chandra dan Bibit.


Rabu, 4 Nopember 2009
Sekretaris Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum, Denny Indrayana, memberikan keterangan mengenai kronologis penangguhan penahanan atas kasus Chandra M. Hamzah (CMH) dan Bibit S. Rianto (BSR).
Dalam keterangan tertulisnya di Jakarta Rabu (4/11), Denny menjelaskan kronologis penangguhan penahanan Chandra dan Bibit.

Usai sidang Mahkamah Kostitusi (MK) yang memutar rekaman penyadapan dari HP Anggodo, Tim 8 melakukan evaluasi dan memutuskan penahanan Chandra dan Bibit. Berikut kronologisnya.

Pukul 16.30 : Selesainya sidang di MK, yang memutar rekaman penyadapan dari HP Anggodo.

Pukul 17.00 : Tim 8 melakukan rapat evaluasi dan memutuskan meminta Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri untuk melakukan penangguhan penahanan, penangkapan dan pemeriksaan terhadap Anggodo dan pembebastugasan Susno Duaji.

Pukul 17.35 : Tim 8 menelepon Kapolri. ABN (Adnan Buyung Nasution, ketua tim) berbicara dengan menggunakan speaker phone dan meminta kepada Kapolri untuk melakukan penangguhan penahanan kepada CMH dan BSR, serta:

1. Tim Kuasa Hukum CMH dan BSR mengambil tindakan tegas kepada Susno Duaji terkait keterlibatan dalam rekaman.
2. Melakukan penangkapan kepada Anggodo.
3. Meminta jaminan keamanan bagi CMH dan BSR.

Pukul 18.10 : Kapolri menelepon Tim 8, Kapolri menyetujui permintaan Tim 8 tentang penangguhan penahanan CMH dan BSR malam itu juga. Bahkan telah memerintahkan agar keduanya dibawa ke Mabes Polri, dengan permintaan:

1. Tim Kuasa Hukum CMH dan BSR menyampaikan surat penangguhan penahanan.
2. Meminta Tim 8 mendampingi Tim Kuasa Hukum datang ke Mabes Polri untuk menyampaikan surat penangguhan penahanan.

Pukul 18.30 : Tim 8 meminta Tim Kuasa Hukum untuk mengajukan permohonan penangguhan penahanan yang telah disampaikan ke Mabes Polri malam itu juga. Tim Kuasa Hukum meminta waktu untuk mendiskusikan perlunya mengeluarkan surat permohonan karena menganggap penahanan itu cacat hukum.

Pukul 18.45 : Tim 8 kemudian meminta anggota KPK (Waluyo) untuk mengirimkan faks surat penangguhan penahanan yang telah disampaikan ke Mabes Polri sebelumnya, serta ikut hadir dalam pertemuan dengan Mabes Polri.

Pukul 19.30 : Perwakilan Tim 8 berangkat menuju Mabes Polri dengan terus berkoordinasi dengan Tim Kuasa Hukum CMH dan BSR serta pimpinan KPK.

Pukul 20.30 : Tim 8 bertemu dengan Kapolri lengkap dengan jajaranya. Hadir pula perwakilan Tim Kuasa Hukum dan KPK (Waluyo). Kapolri menegaskan penangguhan dikabulkan. Pada saat yang bersamaan Anggodo ditangkap dan dibawa ke Mabes Polri.

Pukul 23.00 : CMH dan BSR keluar dari Mabes Polri

***
catatan:
Ini hanya pumpunan data berbagai sumber, bukan pernyataan sikap blogger sebagai warga negara ganda: WNI dan WDM [Warga Dunia Maya], karena blogger hanya kontrol sosial kekuatan baru angkatan keenam. Sampai saat ini blogger masih netral dan menilai kedua lembaga berseteru untuk saling memperbaiki kinerja, kembali pada rel yang telah disepakati dalam aturan perundang-undangan [bukan berdasarkan besaran kuitansi tanda terima] dan mengembalikan Pimpinan Negara-Pimpinan Pemerintahan adalah Presiden-Wapres terpilih, bukan Anggoro-Anggodo. Jika ada yang kurang mohon sudi menambahkan data agar tak terkesan ada kemunduran pandangan, mengingat keterbatasan waktu blogger untuk mengikuti kasus ini. Dan kasus ini semoga juga tidak menutup audit terhadap aliran dana berbagai pihak misalnya ke yayasan team kampanye semacam YKDK yang melibatkan 4 Menteri yang kini menjabat di KIB II, Bank Century, Munir, David Harjanto-NTU, Freeport, Tangguh, BOS dll. Doa blogger, "Semoga bangsa ini tidak menjadi bangsa pelupa dan kagetan. Aamiin."

AJI Jakarta Minta Media Tak Hiraukan Himbauan Kapolri


JAKARTA - Dalam pertemuan tertutup antara Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul
Sembiring, Kapolri Bambang Hendarso Danuri dan para pemimpin redaksi media massa, Senin (2/11) siang tadi, Kapolri Bambang Hendarso meminta media untuk tidak lagi menggunakan istilah “Cicak dan Buaya” untuk menggambarkan perseteruan polisi dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Meski mengakui istilah tersebut muncul dari koleganya sendiri sesama polisi, Bambang beralasan istilah tersebut tidak tepat. Tim penyidik Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK), kata Bambang, juga berasal dari kepolisian. “Kami juga cicak,” katanya. Kapolri meminta maaf atas munculnya istilah tersebut.

Meski saat ini masih berupa “himbauan”, AJI Jakarta menilai permintaan tersebut tidak pada tempatnya. Permintaan Kapolri Jenderal Bambang Hendarso tersebut dapat ditafsirkan sebagai upaya intervensi pemberitaan di media massa, seperti yang kerap terjadi di masa Orde Baru. Tak hanya itu, forum penyampaian himbauan pada sebuah acara resmi pemerintah di Departemen Komunikasi –eks Departemen Penerangan dulu-- bisa menimbulkan efek jeri dan traumatis bagi para pemimpin media massa.

Menanggapi himbauan Kapolri ini, AJI Jakarta menyatakan sikap sebagai berikut:

1. Menyesalkan himbauan Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri soal penggunaan istilah “cicak dan buaya” dan meminta Dewan Pers meminta klarifikasi kepada Kapolri atas himbauannya tersebut.

2. Mengajak seluruh jurnalis--baik anggota maupun bukan anggota AJI Jakarta--untuk tetap konsisten dan independen dalam memberitakan kasus penahanan dua pemimpin non-aktif KPK serta perseteruan KPK versus polisi serta mewaspadai upaya-upaya sistematis untuk mengaburkan/menghaluskan pemberitaan kasus ini.


Jakarta, 2 November 2009
Sekretaris/Ketua AJI Jakarta
Umar Idris/Wahyu Dhyatmika

Bibit-Chandra diciduk gara-gara mau audit yayasan team sukses pilpres?

Presiden RI, memberikan keterangan pers tentang penangkapan Bibit dan Chandra? tidak cukupkah Menteri HukHAM? atau Menko Polhukam? Bukankah agenda pemakmuran versi KADIN yang diadopsi sebagai agenda "National Summit 2009" KIB II lebih penting? Apakah sebab bunyi ledakan "BOM CICAK" ini menyebut2 keterkaitan RI 1?

Bibit Samad dijadikan tersangka oleh Polisi, dianggap menyalahi wewenang melakukan pencekalan terhadap Djoko Tjandra dalam rangka menyelidiki aliran dana dari Perusahaan yang dikelola Djoko Tjandra (PT Era Giat Prima) ke Yayasan Kesetiakawanan dan Kepedulian (YKDK). Djoko Tjandra sendiri saat ini sudah kabur, entah keluar negeri atau di sebuah villa.

Kenapa Polisi dan beberapa pihak khawatir dengan penyelidikan KPK terhadap aliran dana ke YKDK? Siapakah dibelakang YKDK?.

Apakah karena didalam YKDK ada empat orang Dewan Pembina, yang dipromosikan jadi Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II ataupun pejabat setingkat Menteri? keempatnya yaitu Djoko Suyanto (Menko Polhukam), Purnomo Yusgiantoro(Menhan), Sutanto (Kepala BIN), Muh S Hidayat(Menperind).

Di milis ITB misalnya, ada yang menyampaikan fakta padatnya kegiatan YKDK terutama jelang pemilu Presiden tanggal 8 Juli 2009 dan sebulan setelah Pemilihan Presiden. Dan semua kegiatan berhenti setelah bulan Agustus 2009. Sebagai sebuah yayasan, kegiatannya dinilai mirip yayasan team sukses kampanye seorang Presiden. Milister juga mempertanyakan, apakah karena Djoko Suyanto adalah Wakil Ketua Kampanye SBY-Boediono, sehingga YKDK adalah organisasi kampanye SBY-Boediono?. Lalu jikalau ternyata YKDK benar-benar sebuah organisasi kampanye, dan kemudian ternyata terbukti oleh KPK memakai dana korupsi, bagaimana implikasi hukumnya?

Di KIB I, anggota kabinet cukup cantik diformulasikan dalam rerupa trik politik sewajarnya. Yang sempat mengemuka jelang pilpres lalu hanya perihal 12 anggota team kampanye yang didudukkan sebagai komisaris 12 BUMN dan konon mendanai kampanye salah satu capres yang laporannya sempat ditarik kembali untuk dilakukan perubahan dan penyesuaian. Kini, dengan membagi kursi sampai ke kabinet, hampir saja ....

Kepada Presiden dan KIB II, lanjutkan! Tapi awas kalau ...