'A Leader Should Know How to Manage Failure'

(Former President of India APJ Abdul Kalam at Wharton India Economic forum , Philadelphia , March 22,2008)

Question: Could you give an example, from your own experience, of how leaders should manage failure?

Kalam: Let me tell you about my experience. In 1973 I became the project director of India 's satellite launch vehicle program, commonly called the SLV-3. Our goal was to put India 's "Rohini" satellite into orbit by 1980. I was given funds and human resources -- but was told clearly that by 1980 we had to launch the satellite into space. Thousands of people worked together in scientific and technical teams towards that goal.

By 1979 -- I think the month was August -- we thought we were ready. As the project director, I went to the control center for the launch. At four minutes before the satellite launch, the computer began to go through the checklist of items that needed to be checked. One minute later, the computer program put the launch on hold; the display showed that some control components were not in order. My experts -- I had four or five of them with me -- told me not to worry; they had done their calculations and there was enough reserve fuel. So I bypassed the computer, switched to manual mode, and launched the rocket. In the first stage, everything worked fine. In the second stage, a problem developed. Instead of the satellite going into orbit, the whole rocket system plunged into the Bay of Bengal . It was a big failure.

That day, the chairman of the Indian Space Research Organization, Prof. Satish Dhawan, had called a press conference. The launch was at 7:00 am, and the press conference -- where journalists from around the world were present -- was at 7:45 am at ISRO's satellite launch range in Sriharikota [in Andhra Pradesh in southern India ]. Prof. Dhawan, the leader of the organization, conducted the press conference himself. He took responsibility for the failure -- he said that the team had worked very hard, but that it needed more technological support. He assured the media that in another year, the team would definitely succeed. Now, I was the project director, and it was my failure, but instead, he took responsibility for the failure as chairman of the organization.

The next year, in July 1980, we tried again to launch the satellite -- and this time we succeeded. The whole nation was jubilant. Again, there was a press conference. Prof. Dhawan called me aside and told me, "You conduct the press conference today."

I learned a very important lesson that day. When failure occurred, the leader of the organization owned that failure. When success came, he gave it to his team. The best management lesson I have learned did not come to me from reading a book; it came from that experience.

Lulusan Terbaik Unri Menjabat Cleaning Service Officer di LPMP

PNS Golongan III A, Terpaksa Jadi Pembersih Lantai

PEKANBARU (RP) - Matahari sudah semakin tinggi di atas Gedung Kantor Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Riau di Jalan Gajah, Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru.

Beberapa orang lalu-lalang di kantor tersebut, namun seseorang berseragam dinas yang akhirnya diketahui bernama Jack Lord (30) masih tetap berkutat dengan tangkai sapu dan kain lap untuk membersihkan beberapa lantai ruangan di kantor tersebut.
WARGA Jalan Genteng Perumahan Tampan Permai, Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan, ini, sebenarnya adalah seorang PNS golongan III A, namun saat bercerita dengan Riau Pos di kantor tersebut dia terkesan malu dan hampir tidak mau mengakui bahwa dia adalah PNS yang pernah menamatkan kuliah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip), Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Riau (Unri) dengan indeks prestasi kumulatif 3,75.

Kenyataan tentang dirinya adalah seorang sarjana tersebut hampir tenggelam dan tidak terlacak jika sekilas melihatnya, namun Riau Pos terus bertanya tentang siapa diri Jack sebenarnya. Jack Lord kemudian memulai ceritanya bahwa dia sudah menjadi PNS tahun 2002 dalam kualifikasi tamatan SMU pada golongan IIB sebagai pengatur muda tingkat satu.

Pada tingkat ini, Jack mulai bekerja sebagai tenaga cleaning service. Dia setiap harinya harus menyapu lantai dan membersihkan ruangan, mengepel, membersihkan kaca, bahkan membersihkan kakus di kantor tersebut. Namun resminya tercatat pekerjaannya adalah sebagai pengelola kebersihan ruang belajar dan aula kecil.

Saat bercerita itu, suara Jack Mulai lirih, tangan kanannya yang memegang tangkai sapu terlihat bergetar, tarikan napasnya juga terdengar cepat. Perlahan matanya mulai berkaca-kaca.

Jack mengaku, sambil bekerja, dia berusaha untuk kuliah karena dia juga punya cita-cita menjadi seseorang yang bisa dibanggakan oleh orang tua dan keluarganya. Namun sampai Rabu (21/4) kemarin, nasibnya tetap saja sebagai tukang pel lantai LPMP.

Walaupun Jack telah berhasil menamatkan kuliah dan lulus hampir dengan nilai cum laude di universitas negeri terbesar di Riau serta telah melewati proses penyesuaian ijazah, tapi tak ada perubahan dalam pekerjaannya.

`'Saya sudah pernah protes dan sampai ke Jakarta, namun tetap tidak ada perubahan. Sepertinya mungkin inilah takdir saya, menjadi tukang sapu saja. Saudara saya juga jadi tukang sapu jalan. Berdua bersaudara kami laki-laki yang lulus kuliah seperti dipermainkan nasib, anak yang seharusnya sudah bisa membanggakan orang tuanya, tapi sampai kini hanya jadi tukang sapu,'' ujar Jack berlinang air mata.

...dst klik http://www.riaupos.com/berita.php?act=full& id=5913&kat=722 April 2010

SEHARI KAPOLRI BOHONG LIMA KALI

Dirumahnya yang tidak mewah di kawasan Cinere, pagi itu Kamis, pukul 07.50 wib. Tim Redaksi Tabloid Suara Islam tiba sepuluh menit lebih awal dari waktu yang disepakati. Tetapi ternyata tuan rumah telah siap menerima kehadiran kami di ruang tengah rumah yang cukup asri itu. Berikut ini wawancara eksklusif Abdul Halim, Muhammad Luthfie Hakim dan Muhammad Al Khaththath dari Tabloid Suara Islam, dengan Komjen (Pol) Susno Duadji di rumahnya Cinere, Depok, Jawa Barat, Kamis (25/3) lalu. Wawancara sejak dari kasus Bank Century hingga markus pajak Rp 24,6 miliar yang diduga kuat melibatkan sejumlah Jenderal di Mabes Polri.

Bagaimana tanggapan Anda atas penyesalan Ketua Tim 8 Adnan Buyung Nasution yang merekomendasikan pencopotan Anda dari Kabareskrim Mabes Polri akhir tahun lalu ?

Bang Buyung tidak perlu menyesal, tetapi yang penting follow up dari penyeslaan itu. Faktanya pada waktu itu saya Kabareskirm, orang akan beranggapan bahwa penyidikan itu berada ditangan Kabareskrim. Ada dugaan rekayasa penyidikan Wakil Ketua KPK Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah. Kalau ada dugaan rekayasa, maka alamat yang paling tepat tentunya Kabareskrim. Sebab tidak pernah diekspos bahwa yang menanggani kasus pimpinan KPK ini adalah suatu tim.

Pimpinan penyidiknya adalah Direktur III Brigjen Julianus Mahar. Itulah yang dinamakan dengan nama sandi Truno 3. Kalau saya di dalam jajaran Kepolisian adalah Tribrata 5 dan di lingkungan Bareskrim Guru l. Koordinatornya adalah Wakabareskrim yang bertanggungjawab kepada Kapolri. Jadi susunannya Kapolri kemudian Wakabareskrim yang membawahi beberapa tim. Sebelumnya Irjen Hadiatmoko, tetapi karena dinilai tidak berhasil dan hanya dianggap berhasil menggolkan Antasari Azhar saja tetapi justru Bibit dan Chandra gagal, sehingga Hadiatmoko dicopot. Kemudian diganti Brigjen Dikdik dan dianggap berhasil menggolkan Bibit dan Chandra, menjadi tersangka dan dia naik pangkat menjadi Irjen. Kemudian Julianus Mahar dianggap berhasil dan naik pangkat menjadi Brigjen.

Anggota tim berasal dari Bareskrim, Polda Metro, Polda Jatim, Babintak dan Ditbinkum. Saya tidak mengendalikan dan tidak boleh mengendalikan dan tidak boleh tahu hasilnya. Memang struktur militer dan polisi kuat sekali, kalau ada tim khusus maka yang boleh tahu kerjanya hanya tim itu saja, sehingga kalau saya tanya salah. Jadi yang benar adalah saya jangan bertanya. Mereka jangan melapor ke saya, sebab jadi tidak patuh pada asas.

Wajar kalau orang luar menuduh saya, tetapi saya diam dan tidak membantah. Seharusnya pimpinan yang menjelaskannya, tetapi pimpinan tidak pernah menjelaskannya bahkan Susno Duadji tidak dilibatkan disitu. Kalau bicara sendiri dan saya bukan kalau tiak terlibat, akhirnya saat ini orang akan menanyai siapa yang terlibat. Kalau bukan Susno, terus siapa ? nanti akan ke Kapolri dan diatasnya ke Presiden. Untuk itulah saya sebagai seorang perwira dan ksatria, disitu saya betul-betul menunjukkan kesetiaan dan keperwiraan saya. Manakala kepentingan lebih besar menghendaki, maka kepentingan pribadi dan kelompok harus dikalahkan, sehingga saya diam saja. Tetapi ingin tunjukkan saya tidak seperti itu. Saya menunjukkannya dengan bahasa isyarat.

Seperti sewaktu Bang Buyung menyuruh saya mundur, saya tidak mau mundur. Tetapi akhirnya Bang Buyung mau mundur jika saya tidak mundur. Tetapi kemudian diberi permen manis oleh Kapolri dengan sebuah kebohongan. Di Istana Kapolri mengatakan Susno Duadji sedang membuat surat pengunduran diri, sehingga Bang Buyung tidak jadi mundur. Kemudian malamnya Kapolri rapat dengan Komisi III DPR, dengan terang terangan mengatakan bahwa surat pengunduran Susno Duadji sudah diterima. Itu jelas suatu kebohongan besar sekali.

Sewaktu Tim 8 mengundang tim dari Polri hadir di Wantimpres untuk dimintai keterangan, yang berangkat Kapolri, Wakabareskrim, Direktur III dan beberapa pemeriksa. Saya tidak hadir, tetapi Bang Buyung tidak menanyakan ini. Seharusnya ditanya, mana Susno kok tidak datang dan anggota Tim 8 lainnya juga tidak tanya, punya ilmu apa itu ! akhirnya mereka pulang. Setelah itu mereka baru ingat dan besoknya saya datang sendiri ke Tim 8.

Saya katakan, walaupun saya tidak bertanggungjawab dalam penyelidikan ini, saya datang atas sepengetahuan institusi dan saya siap memberikan keterangan sepanjang yang saya ketahui. Tetapi tidak pernah ada pertanyaan, kenapa kamu membantah walau tidak bertanggungjawab. Tidak ada pertanyaan seperti itu. Akhirnya kesimpulan Tim 8 adalah Susno merekayasa kasus untuk menghindari dari tanggungjawabnya, kan celaka benar ! Ya sudah, saya cepat didesak mundur oleh Presiden SBY. Bahkan Kapolri terdiam seusai pengunduran saya dimana prosesnya masih 15 hari setelah keluarnya rekomendasi Tim 8. Akhirnya Kapolri datang ke beberapa pimpinan redaksi media massa untuk menenangkan media massa agar tidak mendesak mundur.

Tetapi waktu itu jawaban Kapolri berkelit, ketika ditanya apa benar Susno itu, apa Kapolri takut, kok demikian kuat Susno itu, tetapi jawaban Kapolri berkelit. Semestinya sebagai seorang Kapolri, sebagai seorang jenderal polisi dia katakan, jangan menuntut Susno mundur, dia tidak bertanggung jawab dalam menyidik kasus ini, kan selesai. Tetapi siapa yang bertanggungjawab, Kapolri harus menjawab saya, kan sebagai perwira harus ksatria.

Tetapi melihat dia tidak begitu, saya kecewa ! Saya berfikir buat apa bertahan? Maka saya harus mundur. Saya berunding dengan anak istri, saya katakan kita dihujat terus menerus dan tidak bisa diundurkan, kalau mau bertahan seratus tahun bisa. Tetapi hujatan ini terus menerus, sehingga saya katakan siap mundur. Saya bilang sama anak istri, meski nama kita sudah hancur tetapi kita tidak salah. Insya’ Allah, dengan keimanan kita maka kebenaran tidak akan bisa ditutupi. Kalau Allah ingin memulihkan nama kita, tidak akan sulit. Kun fayakun, selesai.

Akhirnya saya mundur, begitu mudur tidak ada masalah apa apa. Saya diam saja di rumah tidak ada niat apa-apa hampir selama 2,5 bulan. Kemudian saya berfikir bagaimana memperbaiki nama kita, harus mulai dari mana. Tahu-tahu saya diundang bersaksi di Pengadilan kasus Antasari Azhar dan saya datang tanpa niat apapun juga. Karena kesaksian dibawah sumpah dan dibawah “UU dunia”, kalau saya bohong berarti saksi palsu. Kalaupun saya berbohong dan tidak ditangkap di dunia pasti akan ditangkap di akhirat. Saya akan mendapat laknat dari Allah.

Makanya sewaktu menyampaikan kesaksian, saya enak saja apa yang saya ketahui, tidak saya tambah dan tidak saya kurangi. Seperti pertanyaan pengacara, apa betul saya mengetahui ada tim yang dibentuk Kapolri yang dinamakan Tim motifasi untuk menghendel kasus ini ? Saya jawab tidak tahu dan tahu. Memang awalnya saya tidak tahu, tetapi akhirnya saya tahu. Tidak tahu memang tidak diberi tahu, kemudian tahu karena saya mengetahui tim itu gagal. Karena gagal maka dicopotlah ketua tim.

Menurut Anda, siapa sebenarnya dalang yang merekayasa semua kasus ini ?

Tanpa saya beritahu yang merekayasa, saya kira masyarakat sudah mengetahuinya. Siapa yang bertanggungjawab dalam penyelidikan ini. Tim penyidiknya Direktur III dan Koordinatornya Wakabareskrim serta penanggungjawabnya Kapolri yang langsung lapor pada Presiden. Lalu siapa penanggungjawabnya ? Saya kira dari struktur ini, silahkan dianalisis sendiri.

Anda pernah mengatakan Boediono terlibat dalam skandal Century. Namun setelah menjadi Wapres penyidikan dihentikan. Bagaimana kok bisa terjadi ?

Saya katakan bukan terlibat. Waktu menyidik Century, kasusnya saya bagi tiga. Kasus murni perbankan, duit nasabah diambil Robert Tantular dengan kasus Antaboga, dan kasus yang terkait dana LPS. Itulah yang berbeda. Kenapa saya tidak meneruskan, karena sudah masuk bulan September. Bulan Oktober sudah ada hasil penetapan Presiden dan Wakil Presiden dan sudah ada jadwal pelantikannya. Sebab kalau saya teruskan penyidikan, pasti ada yang bilang Susno telah dimanfaatkan kepentingan politik lain untuk menghancurkan nama Wapres, menggagalkan Pilpres dan Cawapres, sehingga besar sekali resikonya.

Kita menyidik harus memakai strategi, mana kuat Susno sendirian disitu, Kapolri belum tentu setuju. Tetapi kalau sekarang kuat sekali backupnya jikalau polisi ingin menyidiknya dengan backup masyarakat. Waktu itu saya menyidik dengan kekuatan hukum. Tetapi hukum tanpa ditopang oleh kekuasaan maka tidak akan bisa jalan. Pasti kalau saya teruskan akan ketemu dengan Menkeu dan Wapres. Apa kuat Susno sendirian ? Tentunya dengan strategi, toh masyarakat dan KPK sudah minta diusut dan BPK sudah mulai mengangkat kasusnya sedikit demi sedikit, itu strateginya.

Mengapa anda berani membongkar kebobrokan Mabes Polri ?

Saya kira bukan karena keberanian, tetapi karena kepenakutan saya maka saya ungkap. Jadi kalau saya berani, justru saya hormat sekali kepada mereka yang berani merekayasa kasus itu. Kalau saya takut, karena takut akan hukuman Allah lebih berat yang akan saya terima.

Menurut Anda, seberapa parah kebobrokan di dalam Mabes Polri ?

Tergantung kehebohannya ! Masyarakat kan sudah tahu, yang saya angkat ini baru satu, tetapi hebohnya luar biasa, ini berarti parah. Makanya saya tidak mau angkat banyak-banyak, satu dulu saja. Ini hanya merupakan test case saja. Saya masih punya banyak peluru. Jadi masyarakat bisa membaca. Baru satu yang saya angkat, Mabes Polri sudah goyang. Itu menunjukkan bobrok, coba dia baik. Mestinya yang kena dua orang, biarkan dua orang itu menghadapi sendiri secara hukum, kenapa dua orang itu dibela mati-matian? Padahal tidak ada kewajiban membela dua orang itu. Seharusnya kewajiban polisi itu membela saya, sebab Undang-undang mengatakan pelapor tindak pidana korupsi wajib dilindungi. Kenapa dia sampai nekat melanggar UU ?

Banyaknya kebobrokan di tubuh Polri, apa perlu direformasi Kembali ?

Bukan perlu tetapi wajib atau fardhu ain untuk direformasi. Kalau perlu itu sunnah, sedangkan ini wajib. Kalau tidak direformasi, berarti kita memelihara penjahat bersenjata resmi dan terorganisir. Padahal kewenangan polisi besar sekali dengan kekuatannya mencapai 360 ribu orang bersenjata. Polisi boleh membunuh, jika penjahat lari boleh ditembak mati. Dengan kekuatan sedemikian besar, jika tidak direformasi dengan baik maka akan sangat berbahaya. Kalau tentara tidak boleh menembak rakyat, tetapi polisi boleh nembak rakyat yang melakukan kejahatan. Tentara tidak boleh nembak rakyat yang jahat sekalipun. Kalau tentara begitu senjatanya nembak itu untuk musuh dari luar, tetapi kalau polisi senjatanya diarahkan kedalam, itu bedanya.

Apa ini sebagai dampak penempatan Polri dibawah Presiden ?

Bukan ! Polisi mau dibawah siapapun. Presiden, Menteri Peranan Wanita atau siapapun tidak masalah. Kita sekarang sedang mengalami dekadensi moral. Seharusnya polisi wajib menjadi pelindung, tetapi malah menakut-nakuti rakyat supaya dapat duit. Polisi wajib memberantas kejahatan, tetapi malah menciptakan kejahatan. Lha ini jahiliyah, ini sudah masuk zaman jahiliyah.

Dengan penetapan anda sebagai terperiksa atau tersangka, apa anda merasa didholimi ?

Ya saya terima saja, mau silahkan orang menilainya, saya diperiksa saja belum. Yang katanya namanya harum, apa ya ? Yang melaporkan saya itu kan namanya yang harum itu, yang saya tuduh merekayasa kasus dan katanya tidak terbukti. Lho bisa mengatakan tidak terbukti, kapan memeriksannya ? Kok cepat amat, mereka ngotot. Sebelum diperiksa, kesimpulannya saya jadi tersangka, ya sudah. Kalau kita ikut gila, namanya gila juga.

Mengapa Kapolri sekarang kelihatanya berbalik, mengakui ada ketidakberesan dalam kasus markus pajak yang melibatkan Gayus Tambunan?

Saya diam, tahu saya sudah malas mendengarnya. Karena, semua institusi resmi seperti polisi yang berkaitan dengan HAM, mestinya jika memberi keterangan itu sekali saja, sehingga antara satu keterangan dengan lainnya sama. Jadi sekarang yang mau saya pegang keterangan siapa ? Kabareskirm lain, Kadiv Humas lain, Kapolri lain, Propam lain lagi meski dalam persoalan yang sama. Itu baru dari segi orangnya. Sekarang dari segi waktu, pagi, siang dan malam lain lagi.

Kalau dicari-cari kesalahannya seperti membolos kerja selama 78 hari, bagaimana komentar anda?

Bolos dari mana? kalau tidak pernah masuk kantor, kantornya mana ? Kantor adalah tempat suatu jabatan yang melaksanakan aktifitasnya sesuai dengan standar operasional prosedural (SOP). Tempat mungkin ada, jabatannya apa?, tugasnya apa?, SOP nya apa? Kalau ada tempat, bukan kantor namanya. Saya masuk sana, bukan masuk kantor. Tapi sekarang mereka bilang saya bolos, terserah.

Jika dibandingkan dengan orang sama seperti pak Da’i Bachtiar, apakah pernah dia ngantor setelah jadi Pati ? Dia jadi Pati selama 10 bulan sebelum pensiun. Kemudian pak Chairuddin Ismail, apakah beliau ngantor, satu tahu lebih. Apakah dia diperiksa dan dipecat. Tidak ! Kenapa untuk hal yang sama, perlakuan terhadap saya berbeda. Jadi kalau begitu ini khusus untuk Susno Duadji saja. Tapi apapun juga saya tidak menolak, saya terima.

Soal markus pajak, apa uang Rp 24,6 miliar itu memang dibagi-bagikan oleh Gayus Tambunan kepada para pejabat di Mabes Polri ?

Saya tidak tahu ! Tetapi yang jelas uang itu sudah tidak ada. Itulah tugas penyidik, sama untuk markus ini. Polisi itu mengerti hukum, tetapi mereka mengatakan kalau berani buktikan. Lha dimana saya bisa membuktikan? Saya ingin polisi yang mempunyai kewenangan menyidik itulah yang membuktikan.

Mengenai kasus Century beberapa waktu lalu, bagaimana proses kehadiran anda di Komisi III DPR. Apakah anda tidak diajak pimpinan Polri seperti waktu di Tim 8 tetapi anda mendapat undangan khusus dari DPR ?

Waktu acara dengar pendapat dengan Komisi III terkait dengan heboh cicak buaya dengan KPK, memang saya tidak diajak Kapolri, tetapi saya sudah antisipasi. Saya mempunyai teman-teman DPR agar diundang. Di meja memang tidak ada papan nama saya, tetapi saya mengatakan resmi diundang dengan tandatangan Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso. Justru yang tak diundang itu mereka semua itu, karena yang diundang resmi hanya Kapolri dan saya, sedangkan mereka itu hanya diajak Kapolri.

Apa reaksi Kapolri waktu itu ?

Kapolri hanya kelihatan pucat saja, yang jelas dia tidak bisa bicara bebas.

Waktu itu Kapolri mengatakan Susno siap mengundurkan diri ?

Bukan siap, tetapi Susno Duadji sudah mengajukan surat pengunduran diri, katanya suratnya sudah diterima. Waktu itu saya mau berdiri, tetapi dicegah Wakapolri pak Makbul. Ketika itu dalam sehari Kapolri 5 kali berbohong secara resmi, tetapi yang tidak resmi saya tidak tahu. Waktu siangnya di Istana Kapolri mengatakan Susno sudah mengajukan surat pengunduran diri. Malamnya mengatakan surat pengunduran diri sudah diterima. Malam itu di tempat yang sama juga mengatakan tentang Nurkholish Madjid. Juga di tempat yang sama dia mengatakan tentang MS Ka’ban. Pada tempat yang sama dia juga mengatakan akan mundur jika tidak bisa dibuktikan di Pengadilan.

Mengapa di Komisi III DPR, anda sampai menangis. Apa yang menyebabkan anda terharu ?

Seumur hidup, saya tidak pernah menangis. Waktu Ibu saya meninggal dunia sekalipun, saya tidak menangis. Memang saya lebih dekat kepada Ibu meski Bapak dan Ibu sama. Karena dialah yang mengajarkan akhlak budi pekerti dan agama kepada saya. Karena sesuai dengan ajaran agama, jangan dibasahi dengan air mata ketika ditinggal wafat, maka saya hanya berdoa dan membaca Surat Yasin saja.

Tetapi malam itu di DPR saya menangis. Karena sudah hampir 4 bulan terus menerus ditekan. Sedangkan di rumah saya harus senyum, untuk menghibur istri dan anak, tetapi batin saya sedih sekali. Anak saya perempuan sampai berhenti dari bekerja karena malu bapaknya dihujat terus menerus. Akhirnya usaha sendiri dengan jual pakaian bekas di Citos dengan diobral padahal dia sarjana, tetapi yang penting halal. Alhamdulillah, ternyata penghasilannya tidak jauh berdeda dengan gajinya ketika masih kerja di kantor. Dia tidak malu, kadang kadang temannya ikut beli. Itulah yang membuat saya ketika teringat sampai menangis.

Jadi semuanya ini merupakan rekayasa dari Mabes Polri, padahal anda sama sekali tidak terlibat dalam tim penyidik. Sampai-sampai anda diminta mundur ?

Saya kan tidak mundur, tetapi minta mundur sementara. Saya diminta mundur supaya tekanan berkurang. Saya diminta mundur pak Makbul atas suruhan Kapolri. Pak Makbul waktu itu bersama pak Yusuf Manggabarani. Saya tanya mengapa Kapolri tidak langsung kepada saya, alasannya Kapolri tidak sampai hati karena saya tidak bersalah. Kemudian saya bilang oke, saya mundur, tetapi mundurnya kan bukan selamanya. Nanti setelah situasi tenang, nama saya seharusnya dipulihkan kembali. Tetapi ternyata tidak ada pemulihan sama sekali selama 2 bulan, tetapi saya diam dan tidak berontak. Selama itu saya juga masuk kantor, meski kantornya tidak ada yang dapat dimasuki. Saya datang ke teman-teman karena sudah tidak memiliki ruangan sendiri.

Selama 2,5 bulan saya tidak ada apa apa dan saya terima. Bahkan sudah akan membanting setir mencari usaha yang lain. Tetapi begitu bersaksi untuk Antasari Azhar, mereka mengancam akan memecat dan sebagainya. Sejak itulah saya merasa telah dikerjain mereka dan saya mulai bangkit. Saya katakan sama keluarga, dukung saya.

Apa reaksi anda ketika diumumkan diberhentian dari Kabareskrim ?

Saya marah sekali. Kalau mutasi seringkali tidak pernah diumumkan ke publik. Karena saat itu timingnya massa minta saya untuk mundur, sehingga seolah-olah inilah betul biang keroknya, saya tidak mau yang begitu. Saya tetap mau mundur tetapi jangan saya dikatakan bersalah. Waktu itu mungkin saya sudah kalah 80 persen.

Tetapi masyarakat kan perlu informasi yang berkaitan dengan anda ?

Itulah yang tidak pernah disampaikan oleh mereka. Karena Kapolri mengatakan tidak perlu berbicara dengan pers karena nanti semua dia yang mengatasi. Jadi saluran saya ke pers ditutup, tidak seperti sekarang ini. Saya Sholat Jum’at saja tidak boleh di Masjid, tetapi di ruang tahanan bersama para tahanan. Supaya tidak bertemu dengan wartawan di depan. Kantor saya dengan ruangan Kapolri tidak lebih dari 20 meter, saya harus naik mobil dari belakang. Saya kira ini sudah pendzoliman yang luar biasa.

Jadi anda berusaha melepaskan diri dari belenggu tersebut ?

Ya, lama-lama saya minta berhenti. Akhirnya saya bersaksi di sidang Antasari Azhar. Banyak hal yang mengejutkan dan saya dikejar terus sama wartawan. Saya sudah tidak mau tunduk lagi pada aturan-aturan polisi untuk membungkam saya. Meski tetap ada larangan berbicara sama wartawan, saya tidak takut, saya hantam saja.

Seperti apa marahnya Anda waktu diumumkan pemberhentian dari Kabareskrim ?

Langsung malam itu saya datangi rumah Kapolri, tetapi dia tidak mau menerima meski ada di dalam rumah. Dia ada di dalam kamar dan tahu saya datang karena diberitahu ajudan. Rumah Kapolri kan agak terbuka pintunya dan yang jaga banyak sekali. Jangankan maling, lalatpun tak akan bisa masuk walaupun pintunya terbuka. Saya bisa masuk karena dia tahu saya Kabareskrim. Kata ajudan bapak lagi tidur dan besoknya baru bisa bertemu Kapolri.

Akhirnya jam 4 sore keesokan hari saya baru bias bertemu Kapolri. Kemudian ajudan memberitahu saya kalau Kapolri sudah datang. Saya ingin bicara empat mata, ajudan tak menjawab. Ternyata setelah saya masuk ruangannya, sudah ada lima jenderal yang mendampingi Kapolri. Jadi saya tidak sendirian bertemu Kapolri.

Saya katakan, saya mau berhenti karena memang sudah sepakat. Tetapi kenapa diumumkan ke public? Itu berarti sudah mempermalukan saya. Seolah-olah itu isyarat kepada publik bahwa betul Susno Duadji yang bersalah dalam kasus dengan KPK, buktinya sudah dimundurkan. Dengan diumumkan kepada seluruh masyarakat Indonesia melalui berbagai media massa pada malam itu, akhirnya besoknya media menulis, akibat dari perbuatan merekayasa sebagai pertanggungjawaban maka saya mundur. Jadi seolah-olah melegitimasi betul bahwa saya merekayasa kasus tersebut.

Apa reaksi Kapolri pada waktu itu ?

Dia hanya ketawa-ketawa saja dan merangkul saya. Hukuman itu kelihatannya kecil tapi maknanya besar bagi saya. Karena timingnya bertepatan dengan desakan masyarakat, maka saya mundur.

Apakah Kapolri meminta maaf kepada anda ?

Sama sekali tidak meminta maaf.

TNI dan Polri berlaku sistim komando, tetapi masyarakat sekarang melihat bintang satu berani dengan bintang tiga. Sepertinya tidak ada lagi sistim komando di Polri ?

Itu karena disuruh dan dibiarkan Kapolri. Apapun juga saya ini masih aktif sebagai polisi. Boleh benci sama Susno, tetapi dalam hierarkhi tidak boleh benci. Kalau tidak disuruh tidak bakal mereka berani. Tetapi perasaan dia ingin menjatuhkan martabat saya kan? Tetapi dia lupa martabat mereka sendiri justru yang jatuh.

Pada waktu itu ada pemeriksaan dari dua sayap, Intelijen dan Propam. Intelijen sudah clear dan Propam belum selesai, dimana Kapolri membatasi seminggu saja.

Satu minggu tak clear, dua minggu tak clear yang dilakukan Propam. Apa salah yang akan dituduhkan kepada saya? Kemudian intelijen lebih jernih berfikir seperti pak Saleh Saaf. Sebenarnya bukan Propamnya yang salah, tetapi kepemimpinan yang salah. Kalau pemimpin berwibawa, maka hirarkhi polisi akan bagus sekali. Jadi pemimpin kan harus tegas, jangan mengadu domba, ituu namanya kan mengadu domba. Saya yakin pak Saleh Saaf tersinggung berat itu. Propamnya masih ngotot sementara Kapolri tidak punya pendirian. Itu kan sama dengan menyuruh anak buah berantem.

Adanya kebobrokan dalam institusi Polri seperti markus, rekayasa perkara, intervensi politik akan membebani institusi Polri. Apa sebaiknya yang menjadi langkah Polri ?

Polri harus dirombak kepemimpinannya, terutama orang nomor satunya oleh orang yang memiliki integritas tinggi, punya keberanian dan tidak munafik. Kalau bisa begitu ya sudah selesai. Perlu waktu berapa bulan, tidak perlu lama cukup tiga bulan sudah baik karena sistim komando. Berbeda dengan Departemen dan Partai. Kalau polisi kan ada yang diatas dan bawah.

Kalau itu sepertinya suatu yang utopis, mengingat kita tahu pimpinan Polri memiliki penghasilan sampingan yang besar.

Tidak ! Polri itu gajinya kecil. Kalau memang perusahaan miliknya sendiri tidak apa-apa. Seperti gajinya kecil tetapi memiliki perusahaan silahkan saja, kan tidak dilarang mendapat penghasilan yang halal. Kalau ngak kan mati karena gajinya tak cukup. Itulah yang saya katakan kalau seorang polisi tidak ditopang dengan usaha lainnya, apapun pangkatnya jenderal bintang 8 sekalipun di Jakarta ini, tidak mungkin bisa beli mobil kijang sekalipun second hand. Gaji saya kan hanya Rp 11,7 juta, untuk membayar listrik saja satu juta lebih, belum lainnya.

Apakah anda siap mengambilalih kepemimpinan Polri bila DPR menghendakinya ?

Soal siap atau tidak siap, rakyat yang tahu. Jadi Kabareskrim saja tidak dipakai dan dicopot, masak jadi Kapolri. Itu impian terlalu tinggi. (Susno tertawa lepas)

Bagaimana perlunya fungsi moral di Kepolisian sekarang ?

Bukan hanya di polisi, tetapi di republik ini. Saya kira solusinya kita perbaiki moral melalui agama seluruh pimpinan negara ini. Sekarang ini kan orang tidak takut lagi sama Tuhan. Mereka tetap Sholat lima waktu tetapi korupsinya jalan terus. Kalau mereka ketemu daging babi muntah muntah, tetapi aspal dan pasir masuk perut. (*)
_______
sumber:
http://www.suara-islam.com/news/berita/wawancara/650-sehari-kapolri-bohong-lima-kali

PWI AKAN AJUKAN REVISI UU PERS

Medan, 2/4

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) akan mengajukan revisi terhadap UU 40/1999 tentang Pers yang dinilai terlalu lemah dan membuka peluang terjadinya praktik yang dapat menjatuhkan citra pers.

"UU 40/1999 tentang Pers lemah karena dibuat buru-buru ingin bebas," Ketua Umum PWI, Margiono dalam pembukaan Konferensi Cabang (Konfercab) PWI Sumut di Aula Martabe kantor gubernur di Medan, Jumat.

Margiono menjelaskan, keterkekangan yang dialami pers pada masa orde baru menyebabkan insan pers di tanah air ingin secepat mungkin mendapatkan kebebasan.
Keinginan itu diwujudkan dengan meyiapkan UU pada tahun 2008 yang diundangkan pada tahun 2009 yang dikenal dengan UU 40/1999 tentang Pers.

Namun akibat terlalu buru-buru, banyak ketentuan dalam UU itu yang justru dapat merugikan kehidupan dan kehormatan pers di tanah air.

Ia mencontohkan tidak adanya aturan yang ketat dalam mendirikan perusahaan pers sehingga membuka peluang kepada pihak-pihak tertentu untuk mengambil keuntungan.
Karena itu, kata dia, tidak mengherankan jika ada pihak-pihak yang selama ini hanya menjadi makelar mampu mendirikan perusahaan pers.

Ironisnya, makelar dan pihak-pihak lain yang dianggap sering melakukan tindakan tidak terpuji itu justru memiliki jabatan penting di perusahaan pers yang didirikannya seperti Pemimpin Umum atau Pemimpin Redaksi.

Ketika ada pertemuan pemimpin pers nasional, tidak jarang sosok yang awalnya hanya makelar itu justru duduk bersanding dengan tokoh dan pejuang pers.

"Coba bayangkan, seorang makelar tapi bisa duduk bersama dengan seorang Jacob Oetama (Pendiri dan Pemimpin Umum Kompas)," katanya.

Namun, kata Margiono, keinginan untuk merevisi UU Pers itu bukan bertujuan untuk mematikan perusahaan pers kecil yang banyak terdapat di beberapa daerah.

Revisi itu lebih berkeinginan agar perusahaan pers menerapkan prinsip "sehat" dan "bersih", baik dalam pengelolaan usaha mau pun produksi pemberitaan.

"Informasi yang disampaikan harus sehat dan bersih dan menuruti aturan dalam standar pers," katanya.

(T.I023/B/Z002/Z002) 02-04-2010 15:04:05)-(ANTARA)

Radio Erabaru Mengudara kembali di 106.5 FM

*Pasca Perampasan Peralatan Siaran Oleh Balmon Kominfo RI Atas Tekanan Pemerintah China*

Selasa (30/3) Radio Erabaru melanjutkan siarannya di frekuensi 106.5 Mhz setelah terhenti selama sepekan akibat perampasan peralatan siaran tanpa dasar dari Balmon, institusi bawahan Depkominfo. Eksekusi main hakim sendiri pihak Balmon bersama penyidik pegawai negeri sipil Polda Kepri, Poltabes Barelang, dan KPID Kepri itu adalah wujud konkret dari buntut intervensi rejim partai komunis China (PKC) terhadap keberadaan Radio Erabaru.

Bahwa ‘perampasan’ exciter, barang yang secara hukum milik sah Radio Erabaru oleh tim Balmon sama sekali mengabaikan Mahkamah Agung, sebagai institusi yang berwewenang memroses perkara ini. Proses hukum yang belum menyatakan kepastian hukum. Oleh karena itu, Balmon sebagai institusi di luar pengadilan tidak mempunyai hak untuk melakukan penyitaan. Hak penyitaan ada di pengadilan. Dengan demikian sama halnya penyitaan yang dilakukan Balmon adalah bentuk pelecehan terhadap badan hukum dan merupakan penyitaan yang ilegal.

Kami ingin menyampaikan pada masyarakat Indonesia bahwa kita warga negara Indonesia, bertumpah darah satu tanah air Indonesia, maka kami tidak akan meminta perizinan lembaga penyiaran di Indonesia pada rejim PKC. Kami menolak intervensi, kami merasa tersinggung karena kedaulatan kita tidak dihormati olehnya.

Pengudaraan kembali Radio Erabaru di frekuensi 106.5 FM ini juga sebagai wujud menjaga harga diri bangsa dan penolakan atas hak-hak warga negara Indonesia yang dilanggar akibat campur tangan pihak asing, dalam hal ini PKC. Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi seperti diamanatkan dalam pasal 28 F, UUD 1945 pasca amandemen. Memperjuangkan konsep paling dasar demokrasi.

Kami tidak bermaksud melawan pemerintah tetapi sebagai warga negara Indonesia kami memiliki hak yang dijamin dalam UUD 1945. Oleh sebab itu kami menyatakan protes kepada pemerintah Indonesia yang tidak melindungi hak kami, yang telah mengadaikan kedaulatan bangsa dan negara dengan memenuhi permintaan rejim komunis China untuk menutup Radio Erabaru.

‘Tolak Intervensi Terhadap Kebebasan Pers di Indonesia!’
‘Tegakkan Kedaulatan Bangsa dan Negara Indonesia!’



________________________________
source: rilis pers radio erabaru