Jakarta Tanggap COVID-19

Data Pemantauan COVID-19 Nasional dan DKI Jakarta

21 Januari 2020 sampai hari ini
Suara-suara tak bisa dipenjarakan, di sana bersemayam kemerdekaan

Menengok Kembali Semangat DOB Kabupaten Pulau Taliabu


Oleh: Mahar Prastowo
PR & Communication Strategic @MPSyndicates
Issue Maker @FORWARD

Kabupaten Pulau Taliabu adalah salah satu kabupaten di provinsi Maluku Utara, merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Kepulauan Sula yang disahkan dalam sidang paripurna DPR RI pada 14 Desember 2012 dengan pusat pemerintahan di Bobong. Luas wilayah 1.469,93 km² dengan jumlah penduduk saat pemekaran menjadi DOB (Daerah Otonomi Baru) sebanyak 56.135 jiwa.

Soal semangat pemekaran menjadi daerah otonom kabupaten Pulau Taliabu, tentu tak lepas dari niat awal pemekaran itu sendiri dalam rangka mempercepat pengembangan ekonomi dan meningkatkan pelayanan pada masyarakat sesuai karakteristik kepulauan yang membutuhkan dukungan kebijakan pengembangan wilayah berbasis pada potensi serta kekhasan wilayah yang dimiliki.

Secara  geografis, Pulau Taliabu memiliki karakteristik sebagai daerah kepulauan. Dengan dibentuknya Kabupaten Pulau Taliabu maka fokus pengembangan wilayah diharapkan lebih optimal dan menjangkau wilayah kepulauan, sehingga peningkatan kesejahteraan masyarakat lebih terjamin.

Dari perspektif geopolitik, wilayah Pulau Talibu merupakan kawasan perbatasan terluar dan jalur pelayaran internasional dengan negara lain dalam hal ini negara Philipina, sehingga memerlukan perhatian dan kebijakan khusus untuk lebih mendorong pengembangan wilayah kepulauan, agar memiliki tingkat ketahanan wilayah dan ketahanan masyarakat yang baik dalam kerangka penguatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Wilayah Kabupaten Pulau Taliabu terbagi menjadi 8 (delapan) kecamatan yaitu Taliabu Barat dengan ibukota Bobong, Taliabu Barat Laut dengan ibukota kecamatan di  Nggele, Taliabu Timur dengan ibukota kecamatan di Samuya, Taliabu Timur Selatan (Losseng), Taliabu Selatan (Pancadu),  Taliabu Utara (Gela),  Lede  (Lede), Tabona dengan ibukota kecamatan juga di  Tabona.

Untuk lebih mengenal persebaran atau distribusi administrasi pemerintahan Kabupaten Pulau Taliabu, berikut ini adalah kecamatan dan desa/kelurahan di Pulau Taliabu:

Kecamatan Taliabu Barat meliputi Desa Bobong, Desa Talo, Desa Kawalo, Desa Limbo, Desa Maranti Jaya, Desa Karamat, Desa Holbota, Desa Pancoran, Desa Wayo, Desa Kilong, Desa Ratahaya, Desa Loho Bubba, dan Desa Woyo.

Kecamatan Taliabu Barat Laut meliputi  Desa Nggele, Desa Salati, Desa Beringin Jaya, Desa Kasango, dan Desa Oneway.

Kecamatan Lede meliputi Desa Lede, Desa Todoli, Desa Tolong, Desa Langganu, dan Desa Balahong.

Kecamatan Taliabu Utara meliputi  Desa Mananga, Desa Tanjung Una, Desa Jorjoga, Desa Gela, Desa Minton, Desa Nunca, Desa Sahu, Desa Mbono, Desa Hai, Desa Tikong, Desa Dege, Desa Air Bulan, Desa Air Kalimat, Desa Ufung, Desa Padang, Desa Natang Kuning, Desa Nunu, Desa London, dan Desa Wahe.

Kecamatan Taliabu Timur meliputi  Desa Penu, Desa Parigi, Desa Samuya, dan Desa Tubang.

Kecamatan Taliabu Timur Selatan meliputi Desa Waikadai, Desa Losseng, Desa Kawadang, Desa Sofan, Desa Mantarara, Desa Belo, Desa Kamaya, Desa Waikoka, dan Desa Waikadai Sula.

Kecamatan Taliabu Selatan meliputi Desa Bahu, Desa Bapenu, Desa Kilo, Desa Pancado, Desa Maluli, Desa Nggaki, Desa Sumbong, Desa Galebo, dan Desa Nggoli.

Kecamatan Tabona meliputi Desa Tabona, Desa Kabunu, Desa Peleng, Desa Fayaunana, Desa Habunuha, Desa Kataga, dan Desa Wolio.

Setelah pemekaran Kabupaten Kepulauan Sula, dan terbentuk Kabupaten Pulau Taliabu, maka wilayah Kabupaten Sula menjadi Kecamatan Mangoli Timur, Kecamatan Sanana, Kecamatan Sulabesi Barat, Kecamatan Mangoli Barat, Kecamatan Sulabesi Tengah, Kecamatan Sulabesi Timur, Kecamatan Sulabesi Selatan, Kecamatan Mangoli Utara Timur, Kecamatan Mangoli Tengah, Kecamatan Mangoli Selatan, Kecamatan Mangoli Utara, dan Kecamatan Sanana Utara.
 
Dengan terbentuknya Kabupaten Pulau Taliabu sebagai daerah otonom, Kabupaten Pulau Taliabu perlu melakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan ekonomi, penyiapan sarana dan prasarana pemerintahan, pemberdayaan, dan peningkatan sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Apakah hal tersebut sudah berjalan dalam kurun sekira 7 (tujuh) tahun ini?

Tentunya butuh evaluasi terutama dari pemerintah provinsi Maluku Utara dan DPRD Maluku Utara, yang hasilnya diumumkan secara terbuka kepada publik, agar semua tahu perkembangan jalannya manajemen pemerintahan Kabupaten Pulau Taliabu. Dengan demikian semua pihak juga dapat memberikan penilaian, dan dapat bersama-sama menambal kekurangan, mempertahankan dan meningkatkan yang sudah dicapai sebagai pencapaian bersama.

Mungkin yang paling nampak dari pencapaian-pencapaian itu adalah yang bersifat fisik seperti pengembangan sarana dan prasarana wilayah yang sebelumnya tentu telah disusun perencanaannya secara serasi dan terpadu dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

Namun secara luas, tentu bukan hanya sarana fisik saja wujud dari pembangunan itu, melainkan meliputi hal-hal yang mencakup IPM (Indeks Pembangunan Manusia) yang oleh PBB melalui United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990 dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR) ditetapkan meliputi 3 (tiga) hal dimensi dasar: Umur panjang dan hidup sehat, Pengetahuan (pendidikan), Standar hidup layak (Kesejahteraan).

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk dan  menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara.

Di Indonesia, IPM juga merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

IPM secara nasional Provinsi Maluku Utara menurut BPS adalah 27, dan secara wilayah, Kabupaten Pulau Taliabu masih berada di posisi 10 dari 10 Kabupaten, atau dibawah Morotai (9) dan Sula (8). Itu sebabnya daerah pemekaran baru ini  masih menjadi daerah tertinggal sebagaimana tertuang dalam Perpres Nomor 63 tentang Daerah Tertinggal, terakit dengan perkembangan SDM dan Wilayahnya.

Secara nasional,  penilaian daerah tertinggal meliputi 6 aspek yaitu kesejahteraan yang ditunjukkan dengan perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas dan karakteristik daerah.

Masalah klasik yang dihadapi oleh semua daerah otonomi baru biasanya adalah keterbatasan anggaran untuk pembiayaan seluruh sektor pembangunan. Sehingga dibutuhkan kerjasama semua pihak baik pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.

Disamping kerjasama oleh semua pihak untuk terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi pembangunan, juga dibutuhkan komitmen dan tranparansi sehingga muncul penilaian masyarakat bahwa pelaksana pemerintahan telah bekerja dan juga muncul rasa percaya.

Mengelola Kabupaten Taliabu tentu bukan perkara mudah, daerah otonom baru, yang termasuk daerah tertinggal dan daerah induknya pun tertinggal. Namun, ketertinggalan itu bukan penyebab utama melainkan sesuatu yang harus dicari pemecahannya agar tak lagi tertinggal. Butuh modal, tentu. Dan Kabupaten Taliabu tak kurang modalnya dari sisi potensi sumber daya alam.

Sebagaimana diketahui, wilayah kepulauan ini tak hanya cantik secara geografis. Tapi juga cantik di dalamnya berupa potensi sumber kekayaan alam yang sangat besar dan mencakup sejumlah komoditas strategis.

Batubara misalnya, kekayaan yang berada di wilayah Taliabu Timur, kemudian minyak dan gas bumi yang berada di wilayah Cekungan Sula (memanjang dari perbatasan Kab. Banggai hingga sebelah Utara Pulau Taliabu dan Mangoli) dan Cekungan Sula Selatan di sebelah Selatan Pulau Taliabu.

Ada juga bahan galian nonlogam, pasir dan batu (sirtu) yang terdapat di Kecamatan Taliabu Barat (Desa Nunca, Gela, Bappenu dan Pancado), Pasir Kwarsa di Kecamatan Taliabu Barat (Desa Jorjoga dan Gela), dan Andesit di Pulau Taliabu, Skist di Pulau Taliabu, dan Koalin di Pulau Mangole dan Taliabu.

Dengan potensi yang begitu besar dan melimpah maka pengembangan wilayah ini akan berpotensi memberikan kontribusi berupa pendapatan yang besar bagi daerah dan untuk pembiayaan pembangunan di Pulau Taliabu demi kesejahteran masyarakat.

Kini, Kabupaten Pulau Taliabu sedang dihadapkan pada Pilkada yang akan memilih Bupati/Wakil Bupati Periode 2020-2025 dengan kontestannya adalah pasangan petahana Aliong Mus/Ramli (AMR) dan challengernya adalah pasangan Muhaimin Syarif/Syarifudin Mohalesi (MS-SM).

Keputusan ada di tangan rakyat pemilih di Taliabu, apakah AMR dipilih kembali untuk melanjutkan kepemimpinannya, atau evaluasi kinerja akan membuat rakyat memilih MS-SM guna menggantikan AMR.

Selamat menimbang dan memilih!


 
 

Sekolah Pergunas Disegel Tanpa IMB, Tiba-tiba Membangun Kembali dan Memblokade Total Rumah Wartawan


A+ | Kemayoran - Pembangunan sekolah swasta Pergunas, dua lantai diatas lahan 334,72 m menutup akses keluar masuk rumah Wiwiek Dwiyati.  Wiwiek terpaksa menjebol tembok pagar disisi kiri rumahnya untuk membuat gang kecil agar bisa keluar masuk.

Pembangunan sekolah Pergunas sempat terhenti dua tahun akibat tidak memiliki IMB dan disegel oleh Dinas Citata Kemayoran pada akhir 2018.

Wiwiek Dwiyati warga yang terdampak langsung dengan pembangunan sekolah Pergunas tampak heran, karena tidak ada langkah konkret dari hasil dua kali mediasi.

“Pembangunan sekolah enggak manusiawi seperti ini kenapa dibiarkan?,” kata Wiwiek yang tinggal di RT 015/ RW 03 Cempaka Baru sejak puluhan tahun lalu.

"Saya heran, pembangunan (sekolah) jalan terus. Padahal saya sudah lapor ke Sudin Citata (Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan) Jakarta Pusat tanggal 3 September 2020. Saya juga bilang enggak pernah dimintai persetujuan atas rencana pembangunan sekolah itu,” kata Wiwiek ditemui di rumahnya, Minggu (06/09/2020) siang.

Menurut istri mendiang wartawan senior Pos Kota, M. Djoko Yuwono itu, pihak sekolah tidak pernah minta persetujuan dan tandatangannya sebagai tetangga, yang menjadi salah satu syarat membuat IMB.



Pemantauan media di lokasi pada Minggu (06/09/2020), pembangunan sekolah berjalan seperti biasanya.

Pada Agustus 2020 Yayasan Pergunas dengan menggandeng Departemen Keuangan akhirnya mendapatkan IMB. Namun, proses penerbitan IMB ini ditengarai hasil rekayasa.

Terbitnya surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sekolah swasta Perguruan Nasional (Pergunas) di Cempaka Baru, Jakarta Pusat terindikasi hasil rekayasa.

Hal itu dikatakan Sumiarto dari LSM Pelopor yang membidangi masalah agraria.

“Penerbitan IMB oleh Sudin Citata untuk Yayasan Pergunas ada yang aneh jika tidak mau dikatakan rekayasa. Jika benar IMB hasil rekayasa, bangunan itu harus dibongkar atau setidaknya ditinjau ulang,” kata Sumiarto, Senin (07/09/2020).

Keanehan yang dimaksud, antara lain soal pihak yang bermohon IMB adalah Pergunas, tetapi terbitnya atas nama Kementerian Keuangan.

“Jika itu tanah milik Depkeu apakah bisa dibuktikan? Lalu mengapa tanah yang katanya milik Depkeu di atasnya banyak yang sudah punya Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Hak Guna Bangunan (HGB). Ini kan aneh,” kata Sumiarto.

Menurut Sumiarto dirinya hadir saat mediasi antara warga dengan Yayasan Pergunas yang diinisiasi Camat Kemayoran pada Selasa 1 September 2020 di Kantor Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat.

“Yang saya dengar, pembangunan sekolah ada dalam KRK (Ketetapan Rencana Kota)-nya. Lho memangnya waktu mau menerbitkan KRK tidak di-floating dulu lahannya?” Hal ini harus diklarifikasi ke Depkeu soal kebenarannya,” kata Sumiarto.

Camat Kemayoran Asep Mulyaman saat melakukan mediasi antara warga dengan pengurus Yayasan Pergunas, Selasa (01/09/2020) menyerahkan kasus viral itu kepada Sudin Citata Pusat.

“Silakan warga melaporkan soal pengawasan bangunan sekolah ke Sudin Citata Pusat supaya ditindaklanjuti,” kata Asep Mulyaman sebelum meninggalkan ruang mediasi.

Forum mediasi dihadiri sejumlah pejabat Wakil Dewan Kota Cempaka Baru, Lurah Cempaka Baru Cheriyadi, Ketua RT/ RW, Kasatpel Cipta Karya Tata Ruang Kecamatan (Citata), Kepala UP PMTSP Kota Adm Jakarta Pusat, dan Ka Unit PTSP Kecamatan.

"Saya sudah ke Dinas Citata Pusat, sesuai arahan pak Camat Kemayoran. Kata orang di bagian peninjauan Sudin Citata mau datang ke sini. Tapi, sampai sekarang enggak ada yang datang. Justru pengerjaan sekolah jalan terus,” ujar Wiwiek yang nyaris putus asa.




Innaalillaahi... Menpora Meninggal Dunia Terpapar Covid-19

Menpora Abdul Gafur meninggal dunia, Jumat (4/9) di RSPAD Gatot Subroto

A+ | Jakarta - "Ya betul (meninggal). Kami baru tahu di WA grup internal sekitar jam 8 lebih. Kami turut berduka cita. Saya belum tahu sakit apa," kata Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Gatot S. Dewa Broto meyakinkan para awak media yang bertanya.

Atas kabar meninggalnya Abdul Gafur, Menpora periode 1978-1988 atau Kabinet Pembangunan III dan IV itu, Gatot menyatakan bahwa Kemenpora merasa sangat berduka cita kehilangan tokoh nasional tersebut.

"Kemenpora sangat berduka cita, kami terkejut. Beliau dikaruniai Allah umur panjang, walau benturan sakit tidak mengurangi beliau untuk tetap beraktivitas. Beliau sebagai salah satu tokoh nasional. Lebih khusus lagi mantan Menpora," ucap Gatot.

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) selama dua periode di masa  orde baru, Abdul Gafur,  itu meninggal dunia pada Jumat (4/9) pagi di RS. Gatot Soebroto dalam usia 81 tahun.

Sejatinya, Abdul Gafur menjabat Menpora pada 1983 hingga 1988. Sebelumnya, pria kelahiran Maluku Utara pada 20 Juni 1939 itu menjabat sebagai Menteri Muda Urusan Pemuda pada 1978 hingga 1983 menggantikan posisi Maladi.

Politisi Partai Golkar itu juga pernah  menjabat posisi Wakil Ketua  MPR pada 1997 hingga 1999 dan Anggota DPR pada 2004 hingga 2009.

Putra Halmahera ini merupakan Angkatan 66 dan ikut memelopori gerakan aksi turun ke jalan pada 24 Februari 1966 yang dikenal dengan Aksi Tritura dalam rangka menuntut pemerintahan Soekarno membubarkan PKI beserta ormas-ormasnya, merombak kabinet dwikora yang belasan anggotanya adalah tokoh PKI, dan turunkan harga.
Wantimpres Agung Laksono mengungkapkan Abdul Gafur meninggal akibat positif Covid-19 dengan penyakit penyerta antara lain diabetes tipe 2, anemia dan hiperkogulasi (gangguan pembekuan darah).

Dokter tentara bernama lengkap dr. Abdul Gafur Tengku Idris, ini lahir di Patani, Halmahera Tengah, Maluku Utara, 20 Juni 1939.

Ia menjalani sekolah dasar perwira pada tahun 1970 dan menjadi dokter AURI di Kalimantan. Dikutip dari buku autobriografinya berjudul, 'Abdul Gafur Zamrud Halmahera', terungkap tokoh aktifis angkatan 66 ini juga mantan perwira tinggi (Marsekal Muda TNI AU) Republik Indonesia.

Dalam karier politiknya, Abdul Gafur diangkat sebagai anggota DPR/MPR Fraksi ABRI (1972-1978); Menteri Muda Urusan Pemuda dalam kabinet III (1978-1983); Menteri Negara Pemuda dan Olahraga (1983-1988); Anggota DPA RI (1988-1997); Wakil Ketua MPR RI (1997-1999).

"Ketika masih di HIS (setingkat Sekolah Dasar) saya pertama kali melihat Bung Karno menggelorakan motivasi dan mimpi-mimpi untuk berjuang demi republik. Eh, saat mahasiswa saya bersama kawan-kawan menjadi kurang respek karena beliau menolak untuk bubarkan PKI," tutur Gafur kala itu.

Di salah satu bab bukunya, Gafur antara lain memaparkan perjalanan hidupnya yang melewati enam zaman, yakni era penjajahan Belanda dan pendudukan Jepang, Demokrasi Liberal (remaja di Ternate), Demokrasi Terpimpin (Orde Lama), Demokrasi Pancasila (Orde Baru), dan Reformasi.

Di masa Orde Baru, ia dilantik oleh Presiden Soeharto menjadi menteri di usia 38 tahun yaitu Menteri Muda Urusan Pemuda, 1978-1983.

Lima tahun berselang, pada Kabinet Pembangunan IV ia tetap di kabinet dengan jabatan Menteri Pemuda dan Olah Raga atau ia menyingkatnya menjaidi  Menpora dan singkatan itu dipakai hingga kini.

Dari kesetiaannya mengabdi kepada negara Republik Indonesia, ia mendapat berbagai tanda kehormatan, diantaranya Bintang Mahaputra Adipradana, Satyalancana Kesetiaan 8 tahun, Satyalancana Kesetiaan 16 tahun dan Satyalancana Dwidya Sistha.


Karir 


Kepala Seksi Kesehatan Umum RSAU di Malang (1967–1968)
Dokter AURI di Kalimantan
Kepala Poliklinik KB RSAU Surabaya (1969–1979)
Anggota DPR RI Fraksi TNI (1972–1978)
Anggota MPR RI (1972–1978, 1997–2009)
Wakil Ketua MPR RI (1997–1999)
Anggota DPR RI Fraksi Golkar (2004-2009)
Menteri Muda Urusan Pemuda Kabinet Pembangunan III (1978–1983)
Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (1983–1988)
Anggota DPA RI (1988–1997)


Pengalaman Organisasi

Aktivis IPPI di Ternate (1955–1956)
Ketua Umum Pelajar SMA III B (1957–1958)
Anggota HMI (1959)
Bendahara Senat FK UI (1963–1964)
Wakil Ketua Dewan Mahasiswa UI (1963–1965)
Ketua Presidium KAMI UI/Pembantu Umum KAMI Pusat (1966)
Wakil Koordinator Pemuda Golkar (1971)
Wakil Presiden Majelis Pemuda Sedunia/Wakil Presiden Dewan Pemuda Asia (1972–1976)
Ketua KNPI (1973)
Ketua DPP Partai Golkar (1993–2004)
Ketua Umum Gabungan Pembangunan Pemuda Indonesia (1990–2004)
Ketua Umum Jam'iyatul Muslimin Indonesia (1992–2004)
Ketua Umum Warga Jaya Indonesia (1994–2004)

[mp]

Dirut RS Hermina Samarinda Meninggal Akibat Covid-19

Pemakaman Almh. dr. Endah Malahayati MARS dengan protokol kesehatan Covid-19 | foto. Ist/bpbd


"Berita duka, telah meninggalkan kita semua sejawat kita dr. Endah Malahayati MARS di ICU RS Hermina Samarinda Kamis 3 September 2020, jam 23.00 Wita, setelah berjuang beberapa hari di ICU melawan penyakit Covid-19," tulis Kepala Dinas Kesehatan Samarinda, Ismid Kosasih.

Almarhumah dr. Endah pertama kali dirawat di Rumah Sakit Hermina Samarinda pada Selasa 25 Agustus 2020.

Ismid menuturkan almarhumah baru aja dipindahtugaskan sebagai direktur RS Hermina Samarinda pada 20 Agustus 2020 lalu, setelah sebelumnya menjabat sebagai Direktur Hermina Galaxi Bekasi. 

Ismid memastikan bahwa kasus ini merupakan kasus non-klaster.

Almarhumah dimakamkan oleh satuan gugus tugas Covid-19 BPBD dengan protokol Covid di TMU Raudhatul Jannah Serayu Tanah Merah.

Ini menjadi kasus ketiga dokter yang meninggal dengan status positif Covid-19 di Kalimantan Timur setelah sebelumnya juga menimpa mantan ketua IDI Samarinda, dan Plt Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kota Balikpapan. (A+)