Jakarta Tanggap COVID-19

Data Pemantauan COVID-19 Nasional dan DKI Jakarta

21 Januari 2020 sampai hari ini
Suara-suara tak bisa dipenjarakan, di sana bersemayam kemerdekaan

31 Des 2020

FPI Ganti Baju

 


LUGAS | Jakarta - Dibubarkan dan dicap sebagai organisasi terlarang, Front Pembela Islam (FPI) ganti baju menjadi Front Persatuan Islam. Deklarasi #FPI #FrontPersatuanIslam dilakukan oleh sejumlah tokoh setelah keberadaan Front Pembela Islam (FPI) dilarang oleh pemerintah, meskipun sejumlah pihak termasuk FPI sendiri menilai pembubaran dan pelarangan tersebut lebih bersifat politis ketimbang pertimbangan hukum.

Fadli Zon, mantan Wakil Ketua DPR RI salah satu yang mengkritisi pembubaran FPI. "Saya tegaskan, pelarangan organisasi tanpa proses pengadilan adalah praktik otoritarianisme. Ini pembunuhan terhadap demokrasi dan telah menyelewengkan konstitusi," kata Fadli Zon, Rabu (30/12).

Ketua Umum FPI K.H. Shobri Lubis dan Sekretaris FPI Haji Munarman termasuk orang yang mendeklarasikan perkumpulan baru tersebut.

Deklarasi Front Persatuan Islam disebut dilakukan untuk melanjutkan pergerakan perjuangan membela agama, bangsa, dan negara Indonesia sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

"Kepada seluruh pengurus, anggota dan simpatisan Front Pembela Islam di seluruh Indonesia dan mancanegara, untuk menghindari hal-hal yang tidak penting dan benturan dengan rezim dzalim maka dengan ini kami deklarasikan Front Persatuan Islam untuk melanjutkan perjuangan membela Agama, Bangsa, dan Negara sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945," kata deklarator Front Persatuan Islam, Abu Fihir Alattas dalam keterangan resminya, Rabu (30/12).

Abu menilai Keputusan Bersama 6 pimpinan Kementerian/Lembaga Negara terhadap pembubaran FPI telah melanggar konstitusi dan bertentangan dengan hukum. Pasalnya, secara Keputusan Bersama tersebut tidak memiliki kekuatan hukum baik dari segi legalitas maupun dari segi legitimasi.

"Kami pandang adalah sebagai bentuk pengalihan isu dan obstruction of justice (penghalang-halangan pencarian keadilan) terhadap peristiwa pembunuhan 6 anggota Front Pembela Islam dan bentuk kedzaliman yang nyata terhadap Rakyat," kata Abu Fihir Alattas.

Di dalam nama-nama  18 orang yang menjadi deklarator  Front Persatuan Islam terdapat nama eks Ketua Umum Front Pembela Islam K.H. Ahmad Shobri Lubis dan eks Sekretaris Umum Front Pembela Islam Haji Munarman.

Selain 2 (dua) profil pimpinan Front Pembela Islam diatas,  para deklarator lainnya adalah: K.H. Awit Mashuri, Ustadz Haris Ubaidillah, Habib Idrus Al Habsyi, Idrus Hasan, Ali Alattas, Ali Alattas, Ichwan Tuankota Basalamah, Habib Syafiq Alaydrus, Baharuzaman, Amir Ortega, Syahroji, Waluyo, Joko, Luthfi, Habib Abu Fihir Alattas, Tb. Abdurrahman Anwar dan Abdul Qadir Aka.

Sejak awal berdirinya, Front Pembela Islam (FPI) selalu aktif melakukan kegiatan sosial kemanusiaan dengan sigap membantu korban bencana alam, kaum dhuafa, janda, anak yatim piatu dan siapapun warga yang membutuhkan bantuan. Sembilan puluh  persen kegiatan FPI  adalah kegiatan sosial kemanusiaan namun tidak tercover oleh media nasional. Justru media internasional seperti The Washington Post dari Amerika Serikat, Associated Press, Christian Science, Aljazeera dan sebagainya yang menyiarkan kiprah FPI sebagai ormas yang paling cepat datang membantu saat bencana melanda di Indonesia.

Stephen Wright misalnya, dalam publikasi The Washington Post pada 11 Juni 2019, ia menulis dedikasi FPI  dalam artikel berjudul “When Disaster Hits, Indonesia’s Islamists are First to Help”.


LUGAS/berbagai sumber

Berita terkait:
FPI Dibubarkan dan Dilarang di Seluruh Indonesia

30 Des 2020

Keputusan Bersama Tentang Larangan & Pembubaran Front Pembela Islam (FPI)

KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME

NOMOR 220-4780 TAHUN 2020
NOMOR M.HH-14.HH.05.05 TAHUN 2020
NOMOR 690 TAHUN 2020
NOMOR 264 TAHUN 2020
NOMOR KB/3/XII/2020
NOMOR 320 TAHUN 2020


TENTANG
LARANGAN KEGIATAN, PENGGUNAAN SIMBOL DAN ATRIBUT SERTA PENGHENTIAN KEGIATAN FRONT PEMBELA ISLAM


MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME,

Menimbang : 

a. bahwa untuk menjaga eksistensi ideologi dan konsensus dasar bernegara yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang;

b. bahwa isi Anggaran Dasar FPI bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang;

c. bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 01-00-00/010/D.III.4/VI/2014 tanggal 20 Juni 2014 tentang Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Front Pembela Islam (FPI) sebagai Organisasi Kemasyarakatan berlaku sampai tanggal 20 Juni 2019, dan sampai saat ini FPI belum memenuhi persyaratan untuk memperpanjang SKT tersebut, oleh sebab itu secara de jure terhitung mulai tanggal 21 Juni 2019 FPI dianggap bubar;

d. bahwa kegiatan Organisasi Kemasyarakatan tidak boleh bertentangan dengan Pasal 5 huruf g, Pasal 6 huruf f, Pasal 21 huruf b dan d, Pasal 59 ayat (3) huruf a, c, d, Pasal 59 ayat (4) huruf c, dan Pasal 82A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang;

e. bahwa pengurus dan/atau anggota FPI maupun yang pernah bergabung dengan FPI berdasarkan data sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang terlibat tindak pidana terorisme dan 29 (dua puluh sembilan) orang diantaranya telah dijatuhi pidana, disamping itu sejumlah 206 (dua ratus enam) orang terlibat berbagai tindak pidana umum lainnya dan 100 (seratus) orang diantaranya telah dijatuhi pidana;

f. bahwa jika menurut penilaian atau dugaannya sendiri terjadi pelanggaran ketentuan hukum maka pengurus dan/atau anggota FPI kerap kali melakukan berbagai tindakan razia (sweeping) di tengah-tengah masyarakat, yang sebenarnya hal tersebut menjadi tugas dan wewenang Aparat Penegak Hukum;

g. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f, perlu menetapkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam.


Mengingat : 

1. Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);

5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XI/2013 tanggal 23 Desember 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,
KEPALA  KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME

TENTANG
LARANGAN KEGIATAN, PENGGUNAAN SIMBOL DAN ATRIBUT SERTA PENGHENTIAN KEGIATAN FRONT PEMBELA ISLAM.


KESATU :
Menyatakan Front Pembela Islam adalah organisasi yang tidak terdaftar sebagai Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga secara de jure telah bubar sebagai Organisasi Kemasyarakatan.

KEDUA :
Front Pembela Islam sebagai Organisasi Kemasyarakatan yang secara de jure telah bubar, pada kenyataannya masih terus melakukan berbagai kegiatan yang mengganggu ketenteraman, ketertiban umum dan bertentangan dengan hukum.


KETIGA :
Melarang dilakukannya kegiatan, penggunaan simbol dan atribut Front Pembela Islam dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

KEEMPAT :
Apabila terjadi pelanggaran sebagaimana diuraikan dalam diktum ketiga di atas, Aparat Penegak Hukum akan menghentikan seluruh kegiatan yang sedang dilaksanakan oleh Front Pembela Islam.

KELIMA :
Meminta kepada warga masyarakat:

a. untuk tidak terpengaruh dan terlibat dalam kegiatan, penggunaan simbol dan atribut Front Pembela Islam;

b. untuk melaporkan kepada Aparat Penegak Hukum setiap kegiatan, penggunaan simbol dan atribut Front Pembela Islam.

KEENAM :
Kementerian/Lembaga yang menandatangani Surat Keputusan Bersama ini, agar melakukan koordinasi dan mengambil langkah-langkah penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH :
Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 30 Desember 2020


MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,
MUHAMMAD TITO KARNAVIAN


MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA,
YASONNA H. LAOLY


MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,
JOHNNY G. PLATE


JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,
BURHANUDDIN


KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
JENDERAL POL. IDHAM AZIS


KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME,
BOY RAFLI AMAR



27 Des 2020

Bansos Tunai dan Subsidi Ngudud


A+
| Soal bantuan sosial (Bansos) penanggulangan Covid-19 dalam bentuk uang tunai telah diwacanakan beberapa bulan terakhir, terutama di DKI Jakarta. Kemungkinan wacana itu berangkat dari isu yang dihembuskan bukan dari kalangan ibu-ibu, melainkan dari kalangan pria. Pasalnya, kalau kaum ibu biasanya akan berpikir bagaimana uang yang tak seberapa harus terwujud dalam kebutuhan sehari-hari terutama urusan dapur atau pangan. Sedangkan bapak-bapak, yang banyak juga kehilangan penghasilan selama pandemi, sudah membatasi diri dari merokok karena mengalah untuk kebutuhan dapur dan pulsa/data gadget.

Maka ketika Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan Pemprov DKI Jakarta akan mengganti bantuan sosial (bansos) dalam bentuk uang tunai sebesar Rp 300.000 untuk setiap kepala keluarga (KK), banyak yang menyambut gembira. Dan bantuan itu akan diberikan selama 6 bulan mulai Januari 2021. (Masalahnya apakah dengan harga bahan kebutuhan pokok yang kemungkinan naik di tahun 2021, akan dapat terbeli bahan kebutuhan sebanyak yang dapat dibeli grosir oleh pemda dengan Rp300.000?)

Sekalian melalui atikel ini saya sampaikan klarifikasi Pemda DKI soal alamat link penerima bansos tahun 2021 yang beredar  https://corona.jakarta.go.id/id/informasi-bantuan-sosial, itu hoaks, karena link penerima bantuan tahun 2021 akan mulai dipublikasikan pada bulan Januari 2021 mendatang. Adapun https://corona.jakarta.go.id/id/informasi-bantuan-sosial adalah data penerima Bantuan Sosial Covid-19 Tahap 2 pada 14-22 Mei 2020. Clear, ya...

Lanjut ke wacana bansos dalam bentuk uang tunai, Wagub DKI Jakarta  menyatakan bahwa kebijakan itu telah didiskusikan dengan Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sekaligus Menteri Sosial Ad Interim Muhadjir Effendy, dan disetujui Presiden.

Menurut Wagub DKI, mengenai jumlah penerima bantuan sosial secara tunai (BLT) tahun 2021 itu belum bisa dipastikan,  masih dalam tahap pengecekan. Penerima bisa saja menurun lantaran banyak warga yang telah kembali bekerja.

Alasan pemda mengganti bansos dari sembako menjadi uang tunai dilakukan agar masyarakat penerima mendapatkan haknya secara utuh serta tidak terpotong. Yang mana  di tahun 2020 angka Rp 300.000  dalam bentuk sembako terpotong biaya distribusi, packaging dan lain-lain sebesar Rp 25.000 sehingga nilai semabko yang diterima masyarakat Rp 275.000.

Terhadap wacana penyaluran bansos dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT) itu,  mekanisme penyalurannya akan dilakukan melalui PT Pos Indonesia dan Bank DKI. Bagi warga penerima yang belum memiliki rekening,  Dinas Sosial DKI Jakarta bersama Bank DKI akan membantu mendaftarkan mereka.

Karena Mensos baru, Tri Rismaharini, juga menyalurkan bansos dengan nilai sama secara tunai,  Pemerintah Pusat melalui kemsos dan Pemprov DKI melakukan pemetaan wilayah mana saja yang mendapatkan bansos dari Pemprov DKI Jakarta atau dari Pemerintah Pusat. Kebijakan bersama ini tentu patut diapresiasi, guna meredam kecurigaan soal pengadaan paket sembako seperti tahun 2020 yang akhirnya menyeret Mensos Juliari dalam kasus korupsi yang mencapai Rp 17 Milyar dari setiap tahapan pengadaan paket bansos. (Meski kalau membaca komentar-komentar di sebuah pemberitaan media nasional, warganet ada yang menganggap itu korupsi di bansos DKI Jakarta dan #SalahAnies 😁).

Dengan bansos tunai tersebut diharapkan  agar masyarakat penerima membelanjakan bansos tersebut di warung atau pasar terdekat, sehingga dapat menggerakkan ekonomi, guna mempercepat program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) yang diprioritaskan untuk pelaku UMKM itu.

Sebagai catatan, sejak awal diluncurkan pada 24 Agustus 2020, Banpres Produktif Usaha Mikro sebesar Rp 2,4 juta/UMKM, ini sudah terdistribusi kepada 11 juta pelaku usaha dalam 27 tahap, dengan target sasaran 12 juta pelaku usaha sampai akhir tahun 2020. Dari data yang dirilis Kementerian Koperasi  dan UMKM pada minggu pertama bulan desember silam, kala itu Kepala PEN masih Budi Gunadi Sadikin yang kini Menteri Kesehatan, tiga daerah tercatat sebagai penerima terbanyak bantuan ini adalah  Jawa Barat  sebanyak 1.223.010 pelaku usaha mikro, Jawa Timur 1.534.287 usaha mikro, dan Jawa  Tengah 1.530.021 usaha mikro. Secara kumulatif, per 2 Desember 2020, dari anggaran PEN sebesar Rp 695,2 Triliun, telah  terealisasi Rp 440,03 Triliun atau 63,1%. Adapun perincian penyerapan di setiap sektor  meliputi, sektor Perlindungan Sosial telah mencapai 91,91 persen atau Rp 212,01 Triliun dari  pagu sebesar Rp 230,66 Triliun.

Risma, Mensos yang juga masih menjabat Wali Kota Surabaya, itu juga mengabarkan bahwa bansos ke depan akan dikirim langsung ke alamat penerima melalui petugas kantor pos, guna menghindari kerumunan. Ini berarti kantor pos juga butuh tenaga tambahan Pak Pos pengantar bantuan tunai bagi yang tidak memiliki rekening bank. 

Pemerintah pusat nelalui Kemensos,  menyalurkan tiga jenis bantuan sepanjang tahun 2020, yaitu Program Keluarga Harapan (PKH), Program Bansos Tunai untuk Peserta Program Sembako/ BPNT Non-PKH, dan Bansos Beras (BSB).


Bansos Tunai dan Geliat Industri Rokok: Subsidi Ngudud


Sebagaimana disinggung sekilas diawal artikel ini, soal para perokok yang kehilangan penghasilan dan menahan diri alias puasa merokok, dengan adanya bansos tunai akan kembali bisa lebih leluasa merokok karena bansos yang diterima bisa buat tambahan beli rokok. Betul tidak? (Tapi kalau sampai berpikir untuk rokok ketimbang prioritas kebutuhan pangan/kesehatan/pendidikan, kok ya agak kebangetan, ya hehehe). 


Atas pembatasan diri dari merokok, ternyata telah mendorong penurunan volume penjualan rokok pada  sembilan bulan pertama periode tahun 2020.

Volume penjualan rokok turun sebesar 9,4%  atau terjual 201,7 miliar batang, dibandingkan dengan periode sama tahun sebelumnya.

PT HM Sampoerna Tbk misalnya (Kode Emiten HMSP), pada kuartal III-2020, anak usaha Philip Morris International ini hanya berhasil menjual 19,8 miliar batang rokok atau lebih rendah 20,8% dibanding tahun sebelumnya di periode sama (yoy) meskipun masih lebih tinggi ketimbang volume penjualan kuartal II-2020  sebanyak 18 miliar. Kenaikan ini dimungkinkan karena sebagian orang telah kembali bekerja dan kembalinya anggaran belanja rokok mereka.

Meski bansos tunai per penerima hanya Rp 300.000, bisa jadi atau dimungkinkan hal ini dapat mendorong kembali kenaikan belanja rokok sehingga industri rokok kembali menggeliat dengan grafik menaik.

Pada umumnya, para perokok tak begitu terpengaruh dengan kenaikan harga. Apalagi jika dapat tambahan dana segar bansos tunai yang akan cukup membantu daya beli rokok ke warung tetangga.

Sebagaimana diketahui sentimen negatif masih membayangi industri rokok  terkait dengan adanya anjuran dari World Health Organization (WHO) agar pemerintah Indonesia menaikkan tarif cukai sebesar 25% setiap tahunnya, dan kabar soal  rencana pemerintah menaikkan tarif cukai 17% pada 2021.

Sehingga soal rencana kenaikan tarif cukai rokok  hingga 17%, ditambah lagi dengan kenaikan upah minimum provinsi yang  tidak begitu signifikan, akan terbantu dengan bansos tunai itu.

Jadi sebenarnya bansos tunai itu semacam subsidi ngudud untuk perokok,  industri rokok, atau subsidi UMP perusahaan pemberi upah pekerja?



Mahar Prastowo
Red Zone Covid-19 Sq, 26 Desember 2020
Ditulis sambil ngopi tanpa ngudud

24 Des 2020

Menyoal Upaya Radikalisasi dan Pencitraan FPI sebagai Alat Teror


OPINI | FPI atau Front Pembela Islam yang sering tampil manis dalam berbagai aksi sosial kebencanaan dan bikin gemes itu ditampilkan oleh pihak tertentu sebagai monster menakutkan. Namun tak berlaku bagi mereka yang bisa melihat dengan jujur tanpa tendensi.

Informasi-informasi tentang FPI yang gemesin itu ditutup sedemikian rupa, sehingga yang muncul adalah perasaan takut, khawatir dan teror terutama bagi mereka yang melakukan praktik bisnis kotor, atau memiliki sikap intoleran terhadap agama islam namun menutupinya dengan seolah paling Indonesia, paling Pancasilais, paling menghargai kebhinnekaan, paling UUD '45, paling NKRI.

Latar belakang FPI dikatakan radikal dan intoleran, karena sikap kerasnya terhadap pihak-pihak yang intoleran tidak berlaku adil ketika berhadapan dengan kepentingan umum yang diwakili umat islam, atau ada yang menodai ajaran agama Islam baik oleh non muslim atau oleh orang islam sendiri. Ya, FPI masih menganggap Islam sebagai agama, dogma, bukan sekadar artefak sejarah, bukan hanya baju yang mengesahkan bahwa seorang WNI itu Pancasilais dengan memeluk salah satu agama, berKetuhanan Yang Maha Esa.

Agama (Islam) yang masih dianggap sebagai dogma oleh FPI, dianggap terlalu kolot dan tidak modern, menghambat kemajuan zaman dan kebebasan berekspresi bagi penganut faham liberal. Itu sebabnya FPI kemudian jadi common enemy untuk sama-sama diserang dari segala penjuru dan dilemahkan.

Apakah benar membuat mereka (FPI) melemah?

Ruang gerak terbatas mungkin iya, tapi semakin lemah mungkin tidak, justru mereka butuh tantangan, butuh persekusi, butuh digegeri, karena hal itu merupakan tolok ukur prinsip yang dibawa mengandung kebenaran atau tidak. Jika benar, maka akan semakin banyak penolakan, serangan. Sebaliknya jika bukan hal benar, maka orang akan diam saja, menganggap wajar, dan banyak yang mendukung.

Itu sebabnya, semakin diinjak semakin melawan, semakin ditekan semakin menyala ghirahnya.

Maka ketika banyak pihak meramu berbagai strategi melemahkan FPI dengan persekusi dan berbagai kekerasan termasuk secara verbal, FPI bukannya melemah malah nyalanya semakin besar.

Hal yang bisa membuat FPI meredup itu ketika semua pihak menerima, semua pihak menganggap sebagai teman, semua pihak mendukung. Saat itulah mereka justru akan bertanya-tanya, apa yang salah? Lazimnya pembawa kebenaran itu ditentang, tapi ini sebaliknya?

Tak hanya FPI, namun juga terhadap kelompok-kelompok di luar itu yang bahkan lebih radikal, menolak Pancasila dan Konstitusi RI (UUD 1945), menolak kepemimpinan nasional hasil pemilu,  merupakan bahaya sebenarnya, namun ditutupi. (Atau sengaja dipelihara supaya tetap ada program deradikalisasi dan anti terorisme?)

Apakah mengorbankan FPI adalah cara ngeles karena tidak mampu menghadapi mereka yang lebih piawai gerakannya, tersembunyi dan pintar berkamuflase? Sedangkan FPI hanya dijadikan cover proyek, dijadikan  musuh bersama, diramaikan, untuk menutupi praktik gelap yang dilakukan, menutupi ketidakmampuan sekaligus menciptakan teror supaya tetap ada proyek pengamanan?

Hal seperti itu bisa saja dicurigai, diduga, dilakukan  oleh oknum atau pihak tertentu, maupun oleh pihak swasta jasa pengamanan, ataupun organisasi / kelompok masyarakat yang merasa punya power dan dapat disewa jasanya guna pengamanan terhadap aset maupun perasaan ketakutan yang diciptakan terhadap pihak tertentu.

Jikalau ada kepentingan seperti itu maka sepakat, dalam hal ini FPI hanya sebagai alat menakut-nakuti saja.

Faktanya, tak sedikit orang yang pernah terdampak bencana misalnya, justru merasa terjamah oleh FPI yang membantu mereka di saat sumber daya lainnya vakum atau belum mampu menjangkau mereka.

Dengan memahami semangat jihad bil hal (bukan bil harb/dengan perang) FPI yang dilakukan melalui berbagai kegiatan sosial, pelestarian lingkungan dan pendidikan kader da'i melalui pesantren, maka treatment-nya tentu juga harus berbeda. Beri saja kerepotan/kesibukan  kepada mereka guna membantu distribusi bansos, penanganan kebencanaan dari mitigasi - evakuasi hingga rehabilitasi kebencanaan, membangun daerah atau pulau terluar dan sebagainya, sebelum potensi FPI yang luar biasa itu dilirik pihak lain.

Dengan terpilihnya Yaqut Cholil Qoumas yang notabene Ketua GP Anshor sekaligus pihak yang selama ini paling keras  dibuat berseteru (dibenturkan) dengan FPI untuk melemahkan potensi nahdliyyin sebagai akar kedua organisasi tersebut, masyarakat menunggu kebijakannya yang obyektif untuk menghentikan perseteruan. Karena dari interaksi kedua pihak inilah kerap  berbagai keributan itu terjadi.

Kita lihat dan tunggu, apakah Gus Yaqut yang pernah menjadi wakil bupati dan anggota DPR ini   mampu menjadi menteri semua agama dan golongan, atau maqamnya masih terpasung hanya sebagai Ketua GP Anshor saja.

Yang jelas Cipta Kondisi masyarakat secara ipoleksosbudhankam seperti apa yang diinginkan seyogyanya dilakukan oleh masyarakat itu sendiri, bukan karena tekanan atau didikte kekuatan politik tertentu yang ingin melemahkan berbagai potensi yang dimiliki bangsa dan negara ini.

Gus Yaqut bisa saja berkolaborasi dengan Mensos Tri Rismaharini untuk membuat program bersama guna melakukan pemberdayaan potensi masyarakat, termasuk FPI di dalamnya. Apakah dengan menciptakan padat karya atau program lainnya.

Ayo bikin sibuk, bukan bikin ribut!



Mahar Prastowo
Pelayaran Bhakti Bela Negara Kemhan RI
(Membangun Pulau-pulau Terluar bersama FPI dan sejumlah elemen Bela Negara lainnya).


18 Des 2020

Bertanya "Penjajahan" Bikini Malah Dicap Kadrun



A+
| Saya baru saja ngubek-ubek postingan saya di sebuah grup pemuja kemolekan tubuh perempuan dengan dalih  budaya. Sudah tidak ada, mungkin kena pembatasan karena berbau kadrun (kalifatullah gurun). Dalam postingan itu simple saya bertanya:

Mengapa maraknya bikini tidak dianggap sebagai penjajahan budaya dan moralitas ketimuran, namun hadirnya jilbab dianggap sebagai penjajahan Arab? Bukankah semakin maju peradaban maka semakin panjang atau rapat pakaian? Setidaknya anggapan itu ada jika kita mempelajari perkembangan tata busana. Dari dulu pun pakaian minim itu sebagai salah satu ciri kehidupan primitif.

Dengan membaca lahirnya batik emas prada dan kain-kain nusantara, kita jadi tahu bahwa dulunya bangsawan dan wanita terhormat salah satu cirinya adalah panjang atau lebarnya pakaian yang menutupi tubuhnya. Bahkan tidak hanya pada wanita namun juga pada pria.

Hingga kemudian para (maaf) PSK membawa dan menyebarkan bikini, pakaian ketat, ke berbagai penjuru dunia dibawa di kapal-kapal para perompak yang kemudian menular ke kapal-kapal para penjelajah yang mendapat tugas dari Raja/Ratu untuk melakukan penaklukan dan penjajahan.

Bagi yang hidup di era 90an ke belakang, tentu masih ingat betul soal tabu berpakaian mini, bahkan tabu memakai rok diatas lutut untuk keseharian, atau memakai celana panjang ketat karena memperlihatkan lekuk tubuh. Sehingga pakaian ketat semacam kemben dan baju kebaya transparan memiliki tempat tersendiri dan waktu tertentu kapan dipakainya. Berbeda dengan pasangan kebaya lurik, surjan, lebih umum dipakai untuk keseharian.

Ketika mempertanyakan perihal pakaian sopan tertutup dan melindungi tubuh serta kerhormatan dianggap sebagai penjajahan Arab, dan membandingkan dengan bikini yang masyarakat lebih welcome, sepertinya bukan berdasar pada kecintaan kepada budaya. Namun lebih kepada pemujaan mereka kepada kemolekan tubuh perempuan dan syahwat semata. Perempuan seharusnya bukan bangga dinikmati oleh pandangan bahkan kerap juga sentuhan dari pria bukan suaminya. Bukankah itu ajaran kehormatan bagi kebanyakan wanita di nusantara terutama Jawa?

Apakah ajaran budaya dan moralitas ketimuran di bumi nusantara, yang didominasi Jawa, tak mengenal ajaran keTuhan-an? Kalau ada di mana dimensi keTuhan-an itu dalam kehidupan?

Kita mulai dari Jawa, ada istilah Kejawen.

Kejawen merupakan sebuah pandangan hidup yang  dianut oleh suku Jawa dan suku bangsa lainnya yang menetap di Jawa.

Kejawen merupakan kumpulan pandangan hidup dan filsafat sepanjang peradaban orang Jawa yang menjadi pengetahuan kolektif bersama, hal tersebut dapat dilihat dari ajarannya yang universal dan selalu melekat berdampingan dengan agama yang dianut pada zamannya.

Kitab-kitab dan naskah kuno Kejawen tidak menegaskan nilai-nilai, ajaran, pandangan hidup tersebut sebagai sebuah agama meskipun memiliki laku (amalan/syariat). Tapi Kejawen justru  tidak dapat dilepaskan dari agama yang dianut, karena filsafat Kejawen dilandaskan pada ajaran agama yang dianut oleh Filsuf Jawa yang menjadi pengajar, guru, pengumpul nilai-nilai dan pengetahuan kolektif bersama itu.

Bahkan sejak dahulu kala orang Jawa mengakui keesaan Tuhan sehingga menjadi inti ajaran Kejawen, yaitu mengarahkan insan kepada Sangkan Paraning Dumadhi, dari mana datang dan kembalinya hamba Tuhan.

Bahkan dalam penghayatannya, semakin dekat hubungan hamba dengan Tuhan, ia menemukan ketenangan batin, dan  menjadi insan kamil yang menyatu dengan Tuhannya, Manunggaling Kawula lan Gusthi, yang mana menyadari manusia sebagai hamba itu adalah pelaksana tugas memelihara semesta dengan harmonis dengan laku atau amalan  Memayu Hayuning Pribadhi atau sebagai rahmat bagi diri pribadi, Memayu Hayuning Kulawarga (sebagai rahmat bagi keluarga), Memayu Hayuning Sasama (sebagai rahmat bagi sesama manusia), Memayu Hayuning Bhawana (sebagai rahmat bagi alam semesta).

Lantas mengapa kaum abangan (mengaku berbudaya, bermoral, ber- a gama tapi masih lebih banyak meninggalkan kewajiban laku diatas ketimbang menjalankannya), mengalami benturan budaya? Karena mereka abangan, bukan penghayat, bukan kawula yang suka lelaku, masih lebih suka ngumbar karepe dhewe. Mereka tidak memahami sangkan paraning dumadi.

Kalangan Kejawen sebagai kelompok yang relatif taat dengan agamanya, dengan menjauhi larangan agamanya dan melaksanakan perintah agamanya namun tetap menjaga jati dirinya sebagai orang pribumi kebanyakan ada di kelas menengah keatas atau bangsawan yang memiliki fasilitas dan akses lebih mudah mendapatkan pendidikan, kemudian mereka mengajarkan kepada masyarakat awam/abangan dengan melalui suri tauladan, serta (maaf) memelihara kekeramatan akan kawruh (pengetahuan) mereka sehingga dihormati sedemikian rupa di tengah masyarakat dan ditokohkan. Sah-sah saja. Toh itu dilakukan untuk menjaga tradisi dan budaya yang baik, lelaku mulia nan luhur,  uswatun khasanah (keteladanan). 

Itu sebabnya, karena ajaran kebaikan dan lelaku dan kebiasaan baik bersanding dengan ajaran para tokoh agamanya pada zamannya, muncul beberapa aliran filsafat kejawen sesuai zaman dimana para filsuf juga para raja menganut agamanya, ada Islam Kejawen, Hindu Kejawen, Kristen Kejawen, Budha Kejawen, Kejawen Kapitayan (Kepercayaan) yang mana lelaku atau amalan ajaran jawa bersanding dengan agama, terjadi saling harmonisasi tatkala tidak ada pertentangan, dan ada pengurangan unsur tertentu yang sekiranya menimbulkan pertentangan. Itulah cara memayu hayuning bhawana.

Lantas mana letak persoalan di awal tadi tentang penjajahan budaya Arab dengan jilbab atau pakaian lebar? Sedangkan pakaian mini (rok mini) yang dibawa para tunasusilawati  yang kini marak mengapa tidak dianggap sebagai penjajahan budaya dan moralitas ketimuran?

Sebenarnya tidak semua hal yang kemudian menjadi tren harus dianggap sebagai penjajahan, melainkan bagian dari perkembangan suatu kebudayaan. Hal ini tersu menerus dilakukan manusia dengan menunjukkan pencapaian budi dayanya termasuk melalui pakaian seperti di eropa hingga muncul kain panjang yang dipakai para ratu dan putri kerajaan serta bangsawan, bahkan memunculkan batik emas prada. Demikian juga di Jawa yang kesadaran akan kebenaran ajaran agama menumbuhkan budaya membuat kain lebar yang dapat menutupi tubuh, demikian juga di Papua yang membuat Yali semakin lebar bagi wanita dengan kedudukan tinggi di sukunya.

Yang mungkin perlu adalah mendudukkan, menempatkan dan memakai busana sesuai waktu dan tempat. Empan papan lan panggonan. Supaya tidak saltum alias salah kostum. Yang pakaiannya lebar bisa dipakai ketika di tempat umum, yang bikini ketat bisa dipakai dalam suasana private dengan pasangan resmi supaya tak dikatakan sebagai agen pembawa pakaian mini tadi. Adapun kini telah menjadi kebiasaan baru yang menurut para wanita karier simple dan dapat membantu memuluskan lobi-lobi project, itu bukan budaya. Karena membuka pakaian itu sama dengan memakainya, hanya cara menggunakan pakaian, bukan cara menciptakan pakaian.

Mari hormati wanita dengan diberikan pakaian layak dan cukup. Supaya foto dengan pakaian mininya tak dijadikan perangkat coli para pemuja syahwat yang bingung tak tahu dari mana ia berasal dan akan kembali ke mana.


16 Des 2020

COV19, Bisnis Perang Senyap atau Perangkat Hukuman Mati?



A+ | Manusia terus mencari cara memenangkan kompetisi. Pada cara tradisional yakni dengan perang terbuka bersenjata, telah berkembang dari zaman batu dengan senjata kapak, tombak, ketapel hingga zaman mesiu (senjata api) dan nuklir. Kerusakan yang ditimbulkan atau dampaknya dirasa mengerikan.

Lalu orang mencari cara lagi supaya perang semakin senyap namun tetap mematikan. Dimulailah perlombaan senjata biologis, namun karena judulnya adalah "senjata" maka digunakannya dalam situasi perang. Akibatnya, masih terbuka tuntutan oleh para pejuang HAM sebagai kejahatan perang.

Hingga akhirnya ditemukan cara bahwa senjata biologis tidak digunakan dalam situasi perang namun cukup menjadi teror melebihi perang.

Cov19 adalah salah satunya, yang dijadikan sebagai wabah global.

Cov19 yang telah menjadi pandemi, meluas secara global, membuat perusahaan farmasi dan alat kesehatan menangguk untung besar. Selama ini perang tradisional hanya menyisakan sedikit anggaran kesehatan dan obat-obatan, sebagian besar terserap di belanja alutsista dan pasca perang yang menanggung keuntungan adalah para pebisnis infrastruktur yang mendapat proyek pembangunan jalan, jembatan, gedung perkantoran, sekolah/kampus, hingga perumahan.

Perang tradisional selain terlalu berisik, nyawa dihargai sangat murah, seharga sebutir peluru. Dalam perang senyap menggunakan Cov19, konon satu nyawa berharga ratusan juta rupiah. Lebih tinggi dari bayaran kompensasi membunuh ustad dan guru ngaji dengan dalih sebagai teroris yang rumornya per kepala hanya 200 juta rupiah.

Sudah senyap, dimainkan secara soft pula. Tidak serta merta langsung dibebankan kepada warga negara terpapar Cov19 untuk membayarnya, namun dengan anggaran dan kekayaan negara masing-masing di periode pertama Cov19 sebagai pandemi, yang akan dilanjutkan sebagai "perang senyap" dan setelah itu tahap akhir adalah masa ketika pemerintahan negara-negara pebisnis Cov19 lepas tangan dan warga negara yang terpapar harus membiayai sendiri ketika terpapar.

Periode terakhir itu berlaku ketika penghuni bumi ini sudah dianggap sebagai hasil seleksi populasi, tersisa warga dengan kelas ekonomi tertentu dan mampu membayar. Ini hampir saja terjadi di suatu daerah, dengan ultimatum barangsiapa tidak mau disuntik vaksin akan didenda sekian juta rupiah. Seleksi populasinya, yang mampu membayar akan memilih membayar yang penting tidak dibunuh pelan-pelan dengan senjata perang senyap dalam bentuk Cov19 ataupun vaksinnya, sedangkan yang tidak mampu membayar akan memilih menerima saja, toh biaya perawatan masih ditanggung utang negara, nanti anak cucu yang membayar.

Apakah Cov19 hanya untuk perang senyap saja? Bisa saja tidak, ada lembaga penegakan dan penegaan hukum yang membutuhkan perangkat pelaksanaan hukuman mati yang lebih natural, senyap, tidak berisik sebagai ganti dari hukuman mati dengan kursi listrik, eksekusi tembak jantung, atau hukuman gantung dan pancung.

Sayangnya Cov19 sebagai perangkat baru pelaksanaan hukuman mati, tidak diujicobakan kepada hanya terdakwa  hukuman mati. Tapi malah dilepasliarkan sehingga banyak orang baik pun ikut terpapar dan mati. Sedangkan para pelaku utama bisnis kejahatan perang senyap ini, telah lebih dulu mempersiapkan pertahanan diri mereka dan berperan sebagai pengendali.

Mereka lah terorisnya. Memanfaatkan tenaga medis sebagai prajurit. Namun perlu diingat, para tenaga medis itu bukan bekerja untuk bisnis mereka, tapi melakukan ikhtiar-ikhtiar penyelamatan karena sumpah dan panggilan profesinya yang memang untuk tugas kemanusiaan menyelamatkan jiwa.

Seminggu lalu telah datang 1,2 juta vaksin dari Sinovac, dan Senin pekan ini telah datang 600 ribu vaksin yang sama. Namun tak ada yang bersedia menjadi yang disuntik pertama vaksin itu. Mungkin karena sebelum dikirim ke Indonesia, pihak sinovac telah dengan tegas mengingatkan bahwa vaksin buatan mereka bukanlah untuk cov19 sehingga tidak yakin bisa bekerja efektif. Dan tak kalah tegas  (atau keras kepala?) importir keukeuh tetap membelinya dengan semangat Fee Harga Mati!?

Selamat berakhir tahun 2020 dan sambut tahun baru 2021. Tetaplah hidup meski tak berguna. Minimal bisa catatkan sejarah hari ini untuk dibaca anak cucu di kelak kemudian hari.

Selamatkan diri dengan protokol kesehatan dalam perilaku hidup sehat 3M saja, tak perlu sampai 17M.

_______________
16 Desember 2020

11 Des 2020

JK: Selama Kasusnya Tidak Dibuat-buat, Habib Rizieq Pasti Taat Hukum



A+ | Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengungkapkan Habib Rizieq Shihab adalah orang yang taat hukum selama kasus hukum yang menimpanya tidak dibuat-buat.

Hal itu disampaikan Kalla menanggapi Habib Rizieq yang saat ini diminta datang oleh Polri sebagai saksi terkait dugaan pelanggaran protokol kesehatan dalam acara Maulid Nabi Muhammad SAW sekaligus pernikahan putrinya di Petamburan, Jakarta Pusat, 14 November 2020.

Sebagaimana diketahui, berbeda dengan kerumunan Gibran putra Jokowi saat pendaftaran Pilkada, kerumunan Olly Dondokambey kader PDIP di Sulawesi Utara dan banyak kerumunan lainnya yang aman-aman saja,  kerumunan yang melibatkan Habib Rizieq memang berbuntut panjang bahkan beliau langsung dipanggil Polisi.

Menurut Kalla, Habib Rizieq sosok yang taat hukum karena menerima putusan pengadilan yang membuatnya mendekam di penjara pada 2008, akibat bentrok terhadap massa Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) pada peristiwa Insiden Monas, Jakarta, walaupun JK mengakui saat itu Habib Rizieq tidak berada di lokasi bentrokan.

“Saya perintahkan Kapolri agar ditangkap walaupun di sana tidak ada Habib Rizieq, tapi saya yakin tentu sepengetahuan dia. Saya minta Habib Rizieq diminta pertanggungjawaban, diperiksa kepolisian. Dan kemudian masuk pengadilan penjara setahun,” ujar Kalla dalam wawancara eksklusif bersama Pemimpin Redaksi Berita Satu Claudius Boekan di kanal YouTube Berita Satu, Jumat (4/12/2020).

“Dia (Habib Rizieq) terima dan tidak ada ribut-ribut. Jadi sebenarnya Habib Rizieq Shihab itu orang yang taat hukum. Dua kali masuk penjara dia, dan diterimanya dengan baik, asal lewat pengadilan,” kata Kalla.

Habib Rizieq sendiri mengakui saat itu ia menerima hal itu sebagai masa uzlah bahkan selama berada di dalam tahanan ia mengislamkan beberapa tahanan non Muslim.

Kalla pun meyakini Habib Rizieq akan mengikuti proses hukum yang berlaku kepadanya selama kasusnya tidak dibuat-buat.

Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia itu mengatakan, pada 2008 Habib Rizieq menerima putusan pengadilan tanpa adanya keributan dari massa FPI karena kasusnya memang terbukti dan harus bertanggung jawab atas penyerangan.

Kalla menuturkan, tak masalah bila Habib Rizieq dan FPI ingin berdakwah karena sudah menjadi kewajiban setiap agama. Hanya saja, ia mengingatkan dakwah tak boleh disertai dengan kekerasan.

“Dan itu diterimanya (Rizieq) dengan baik. Jadi menurut saya kalau ada kesalahan yang terbukti jangan dibuat-buat. Dia akan terima kok. Dia (Habib Rizieq) bukan orang yang seperti itu (tak taat hukum),” ucap Kalla.


7 Des 2020

Pernyataan Sikap PWNU DKI Jakarta Terkait Penyerangan Anggota Ormas Kepada Polri

Minggu, 6 Desember 2020, 19:49 WIB*



Pernyataan Sikap Pengurus Wilayah Nahdhatul Ulama DKI Jakarta Terkait Penyerangan Anggota Ormas Kepada Polri

1. PWNU DKI Jakarta mengutuk semua bentuk kekerasan baik dalam bentuk fisik maupun intimidasi dalam pemberitaan di media media massa dan media sosial yang dilakukan oleh organisasi masyarakat di Jakarta DKI Jakarta 

2. Mengecam seluruh aktivitas maupun gerakan premanisme yang dilakukan oleh ormas terutama yang terjadi di jalan tol jakarta-cikampek berupa penyerangan terhadap anggota polri sehingga menimbulkan bentrok fisik antara kedua belah pihak.

3. Mendukung sikap tegas polri dalam hal ini yang dilakukan oleh Kapolda Metro Jaya beserta jajarannya dalam penindakan terhadap siapapun dalam upaya penegakan hukum di Indonesia dengan tetap berpedoman pada prinsip justice before the law.

4. Mengajak kepada semua stakeholder dan semua elemen bangsa terutama para tokoh agama dan tokoh masyarakat di Jakarta agar dapat menciptakan suasana yang kondusif dan tidak terprovokasi dan memprovokasi ummat.

5. Mengajak semua elemen masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan selama pandemi Covid 19 dan terus berdoa demi kebaikan bangsa khususnya keamanan dan kedamaian di ibukota Jakarta.

Pengurus Wilayah Nahdhatul Ulama Provinsi DKI Jakarta

Ketua 
Samsul Ma'arif 

Sekretaris 
Mualif ZA