"Deklarasi Fatahillah" Pemilu Damai 2024 Bawaslu DKI Jakarta

"Pada 2019 yang lalu kami juga melaksanakan di sini, kami namakan Deklarasi Fatahillah, karena tempat ini adalah tempat yang sangat bersejarah, tempat di mana kemudian Jakarta menjadi sentral, di mana kemudian di sinilah Jakarta bisa dipertahankan. (Burhanuddin, Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu DKI Jakarta)

Komisioner Bawaslu DKI Jakarta Sakhroji memimpin pembacaan naskah deklarasi pemilu damai, diikuti para peserta pemilu.

A+ | #PemiluSerentak2024 - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi DKI Jakarta menggelar Deklarasi Damai Pemilu 2024 di Taman Fatahillah, Kota Tua, Jakarta Barat, pada Senin (27/11/2023).

Kegiatan dihadiri sejumlah stakeholder dari unsur pemerintahan provinsi dan jajaran, otoritas militer Kodam Jaya dan jajaran, otoritas kepolisian Polda Metro Jaya dan jajaran, Bawaslu dan jajaran, KPU dan jajaran, para perwakilan partai politik, perwakilan tim kampanye capres/cawapres, calon anggota DPD, serta sejumlah ormas.

Dalam sambutan selamat datang oleh Komisioner Bawaslu DKI Jakarta Burhanuddin selalu Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat, diungkapkan bahwa kegiatan deklarasi Pemilu Damai sekaligus Apel Siaga Pengawasan menjelang kampanye tanggal 28 November, ini mengundang seluruh peserta pemilu baik itu partai politik, DPD dan tim kampanye beserta Bawaslu Kabupaten/Kota sampai tingkat jajaran Panwas Kelurahan.

"Dan Insya Allah nanti 23 hari sebelum 14 Februari, kami akan membentuk 30.625 pengawas TPS. Pengawas TPS akan kami bentuk untuk mengawasi seluruh TPS di DKI Jakarta. Kami berharap bahwa kegiatan ini bagian dari komitmen kita bersama untuk mewujudkan Pemilu damai, Pemilu berintegritas, pemilu yang baik di wilayah DKI Jakarta," ujar Burhanuddin.

Lanjutnya, "kita punya pengalaman Pilkada, kita punya pengalaman Pemilu 2019, Saya kira perbedaan pandangan, perbedaan pilihan, perbedaan warna yang kita miliki, Saya kira bisa mempersatukan kita semua. Kita sudah belajar di (Pilkada) 2017, kita sudah belajar di (Pemilu) 2019. Pertarungan ide dan gagasan yang keras tapi ternyata di-ending kita masih bisa bersama-sama duduk bareng sehingga kemudian DKI Jakarta bisa berjalan dengan aman dan damai."

Tentang pelaksanaan deklarasi damai pemilu 2024 dilaksanakan di Taman Fatahillah, Burhanuddin mengungkapkan alasannya.

"Kenapa kemudian acara ini dilaksanakan di Kota Tua? Pada 2019 yang lalu kami juga melaksanakan di sini kami namakan Deklarasi Fatahillah, karena tempat ini adalah tempat yang sangat bersejarah, tempat di mana kemudian Jakarta menjadi central, di mana kemudian di sinilah Jakarta bisa dipertahankan. Saya kira ini juga menjadi semangat bagi kita semua agar kita bisa mempertahankan DKI Jakarta ini dalam pemilu 2024 agar semuanya bisa berjalan dengan damai, agar semuanya bisa berjalan dengan lancar," terang Burhanuddin memungkasi sambutannya.

Selanjutnya Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Munandar Nugraha mengungkapkan, bahwa Bawaslu DKI Jakarta mempunyai Pokja Netralitas.

"Ini melibatkan unsur Polda, Kejati dan juga Binda (Badan Intelijen Daerah,red), semua sudah on progress Insya Allah minggu-minggu ini kita akan coba merampungkan menjadi SK dan kita bisa rapat untuk kerja-kerja strategis kita," ujar Munandar Nugraha.

Kemudian terkait dengan hibah APBD Pilkada sebagaimana diinformasikan oleh Kaban Kesbangpol DKI Jakarta Taufan Bakri yang mewakili Pj. Gubernur, bahwa hibah APBD Pilkada sudah ditandatangani dan dikawal dengan adanya penugasan 2 (dua) orang PNS untuk kabupaten/kota guna dijadikan sebagai bendahara.

"Kita ingin memastikan tugas-tugas kita yang lancar secara konstitusi, juga lancar secara akuntansi. Jangan sampai kerja-kerja kita yang sudah sesuai dengan konstitusi menjadi masalah karena laporan akuntansinya tidak baik. Ini saya ucapkan terima kasih kepada Pemda DKI Jakarta yang sudah memberikan fasilitasinya, selanjutnya kami berharap kita akan ada tim dari Polda dan juga Kejati untuk memastikan anggaran yang ada ini bisa kita gunakan dengan baik," ucap Munandar Nugraha.

Lanjut Munandar Nugraha, "permintaan kami terhadap PNS untuk diperbantukan kepada Bawaslu bukan tanpa alasan. Pertama memang SDM kita kurang, sejauh ini bendahara di Kabupaten/Kota masih Plt. dari Bawaslu DKI. Dan yang kedua yang penting saya tegaskan adalah kami punya niat baik untuk memastikan alokasi anggaran yang sudah diberikan kepada kita. Yang ketiga, selanjutnya saya ingin laporkan gedung Bawaslu Kabupaten Kota di Jakarta punya enam Kabupaten Kota, yang terbaik adalah gedung Bawaslu Jakarta Timur. Kita dapat pinjam pakai eks kantor lurah Kramatjati, ada tiga lantai, fasilitas untuk ruang tamu sudah ada, ruang sidang sudah ada, aula sangat bagus."

Diungkapkan Munandar Nugraha, soal gedung kantor Bawaslu Kabupaten/kota yang terbaik kedua adalah Jakarta Utara ada dengan dua lantai di Wisma Bahtera, selanjutnya Jakarta pusat di Graha Mental, kemudian Jakarta Barat, Jakarta Selatan dan bahkan Kepulauan Seribu kantornya di Pulau Karya, sebuah Pulau tidak berpenghuni bekas penjara dan makam.

Munandar Nugraha menceritakan pengalaman pada Pemilu 2017, dari hibah APBD sebesar Rp98 Miliar Bawaslu kembalikan sisa anggaran sebanyak Rp30 Miliar karena banyak yang tidak terserap.

Maka pada pemilu kali ini ia berharap bisa membuat komitmen dengan Pemda DKI Jakarta, agar kedepan uang yang dikembalikan bisa dihibahkan kembali untuk memastikan kantor-kantor BawasluKabupaten/Kota lebih representatif lagi.

Kepada seluruh pengawas pemilu, peserta pemilu, serta seluruh stakeholder yang ada di DKI Jakarta diharapkan dapat memastikan bahwa Pemilu tidak hanya berlangsung damai, tertib, aman, tetapi juga menjaga integritas masing-masing.

"Mari hilangkan keinginan untuk bermain curang sejak dalam pikiran," tegas Munandar Nugraha.

Lanjutnya, "ASN, TNI, Polri semuanya berintegritas. kita pastikan Pemilu 2024 akan berjalan dengan baik dan mencapai tujuan kita dalam berdemokrasi, yaitu demokrasi yang substansial. Ke sana arah tujuan kita berdemokrasi."

Kepada para pengawas pemilu di semua tingkatan, Munandar Nugraha berpesan agar menjaga intergitas dengan baik.

"Bulanan yang kita dapat bukanlah gaji, kita tidak digaji, tapi kita mendapatkan honor uang kehormatan. Hanya orang-orang yang terhormat dengan pekerjaan yang terhormat yang mendapatkan uang kehormatan," ucap Munandar.

Dikatakan Munandar, jika Panwaslu mendapatkan gangguan bahkan ancaman, agar jangan takut dan jangan ragu. Seluruh Bawaslu Republik Indonesia akan bersatu dalam satu barisan. Tidak hanya itu, komitmen sudah dijalin Bawaslu DKI Jakarta bersama Pangdam Jaya dan Kapolda Metro Jaya.

"Kita sudah pastikan kerjasama ini seluruh jajaran masuk kerjasama, hal-hal yang harus dilaporkan segera laporkan, jangan sampai ada masalah yang terlambat kita tindaklanjuti," tegas Munandar.

Dikatakan Munandar, dengan integritas, seorang pengawas dapat menata jenjang kariernya.

"Kita punya kesempatan yang sama untuk menata jenjang karir kita sampai menjadi Bawaslu RI. Semua itu hanya bisa kita capai kalau kita menjaga integritas, artinya menjaga integritas adalah bagian dari kewajiban kita, tidak hanya keharusan," pungkas Munandar.

Anggota Bawaslu RI Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Lolly Suhenty, mengingatkan dan menkankan bahwa tanggal 28 Nopember 2023 esok akan dimulai tahapan yang sangat penting, sangat krusial sebagai potret untuk sama-sama melihat bagaimana kualitas Indonesia dalam berdemokrasi melalui tahapan pelaksanaan kampanye.

"Tahapan pelaksanaan kampanye adalah waktu sebanyak-banyaknya untuk melakukan kampanye yang mencerdaskan, kampanye yang langsung menyentuh masyarakat, kampanye yang tidak berjarak dengan masyarakat. Kita sebagai orang yang sangat berkepentingan dengan Pemilu, sebagai konstituen yang akan menentukan arah demokrasi, karena itu deklarasi Pemilu damai ini menjadi penting tidak hanya bagi Bawaslu. Bagi jajaran pengawas Pemilu, inilah waktunya sahabat-sahabat melakukan kerja terbaik sebagai pengawas Pemilu, kalian dipilih bukan sembarang pilih, kalian terpilih karena memang kalian yang terbaik, karena kalian yang terbaik maka buktikan kerja jajaran pengawas Pemilu akan kepatuhan, ketaatan terhadap regulasi dalam menegakkan keadilan," tegas Lolly Suhenty.

Dikatkan Lolly, yang akan dilihat oleh publik, yang akan dilihat oleh semua orang, karena hadirnya Bawaslu sejatinya mampu menegakkan keadilan pemilu.

"Kerja keras seluruh peserta pemilu akan diuji besok bagaimana seluruh 'lomba lari' yang dilakukan adalah lomba mendapatkan hati dari masyarakat Indonesia, ditempuh dengan cara-cara yang konstitusional, ditempuh dengan cara-cara yang tidak akan dilupakan, bahwa Pemilu 2024 adalah pemilu yang sejatinya pesta bagi seluruh masyarakat Indonesia," ujar Lolly.

Dari Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang sudah diluncurkan oleh Bawaslu, dari 5 isu tematik yang diturunkan secara khusus DKI Jakarta seluruhnya rawan tinggi.

"Rawan tinggi dalam dimensi konteks sosial politik artinya kita akan diuji soal bagaimana penyelenggara Pemilu bekerja, kita akan diuji bagaimana caranya penyelenggara otoritas negara bekerja, kita akan diuji bagaimana menciptakan pemilu yang damai tanpa ada pertumpahan darah," kata Lolly.

Lanjutnya, "konteks sosial politik yang rawan tinggi ini perlu dicamkan supaya kita punya cara yang sama mengatasinya."

Dalam dimensi atau konteks peserta pemilu, dikatakan Lolly kampanye adalah ruang merdeka seluruh pasangan calon, seluruh peserta Pemilu, untuk bisa dekat dengan warga negara khususnya di DKI Jakarta.

"Tetapi kontestasi seringkali jika dilakukan tanpa aturan, tubrukan bisa sangat mungkin terjadi, karena itu kita semua menjadi penting mewaspadai kerawanan ini," tegasnya.

Sementara dalam konteks partisipasi, DKI Jakarta juga memiliki kerawanan tinggi terhadap konteks dimensi partisipasi, karena itu kerawanan yang melingkupi DKI Jakarta harus jadi motivasi bagi panwas untuk membuktikan mampu mengatasinya bersama stakeholder TNI, Polri, ASN.

"Dalam konteks ini untuk memastikan bagaimana caranya yang rawan tinggi itu kita buktikan tidak akan terjadi, karena kita berkolaborasi," kata Lolly.

Karena itu Lolly menyampaikan kepada partai politik peserta Pemilu, termasuk dari perseorangan (DPD) agar kampanye menjadi ajang sekuat-kuatnya upaya menekan rawan tinggi menjadi rawan rendah.

"DKI Jakarta adalah barometer Indonesia, kuat-bagusnya pengawasan pemilu di DKI Jakarta akan berdampak terhadap kepercayaan publik. DKI Jakarta barometer Indonesia, bagus dan hebatnya peserta pemilu memberi contoh baik mengedukasi dalam kampanye, akan menjadi contoh bagi provinsi dan daerah yang lain," ucap Lolly.

"Selamat berkontestasi dengan sehat sahabat-sahabatku sekalian seluruh peserta pemilu, jadikan Bawaslu sebagai mitra, jadikan bawaslu sebagai teman, jadikan Bawaslu sebagai sahabat, karena sesungguhnya dengan diantara kita saling mengawasi satu sama lain akan memperkuat kualitas pengawasan untuk pemilu yang lebih baik," pungkas Lolly Suhenty, komisioner Bawaslu RI.

Diakhir rangkaian acara, komisioner Bawaslu DKI Jakarta Ahmad Sakhroji memimpin pembacaan naskah Deklarasi Pemilu Damai oleh seluruh peserta Pemilu tahun 2024 yaitu para ketua partai politik, calon dewan perwakilan daerah dan 3 tim pemenangan calon presiden dan calon wakil presiden.

Berikut ini naskah Deklarasi Damai Pemilu 2024:

Naskah Deklarasi Pemilu Damai 2024

Deklarasi Pemilu Damai

Kami peserta Pemilu tahun 2024 menyatakan dan berkomitmen untuk satu menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar tahun 1945
Mensukseskan pemilu yang bermartabat, berintegritas, jujur, adil, aman, damai dan demokratis.
Menolak segala bentuk penyebaran berita bohong, ujaran kebencian, politisasi SARA dan politik uang.
Mendukung penegakan hukum dalam penyelenggaraan pemilu Negara Kesatuan Republik Indonesia
Tunduk dan patuh pada perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

(Mahar Prastowo)